Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengusulkan tambahan alokasi dana signifikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
.png) |
| ilustrasi Kantor BPKAD Kabupaten Madiun (Ai) |
Penambahan anggaran ini diprioritaskan untuk menyokong sektor pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Muhamad Hadi Sutikno, menyampaikan bahwa sektor pendidikan mendapat suntikan dana tambahan terbesar, yaitu sebesar Rp25 miliar.
Alokasi ini dikucurkan secara khusus untuk membiayai hak-hak tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Madiun.
"Tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar ini difokuskan untuk pemenuhan gaji guru, yang mencakup pembayaran Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Hadi Sutikno saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026).
Selain sektor pendidikan, Pemkab Madiun juga memperkuat pos anggaran kesehatan melalui alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp18,7 miliar. Penambahan ini bertujuan untuk memastikan cakupan layanan kesehatan gratis bagi warga Kabupaten Madiun tetap terpenuhi secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Di samping dua sektor prioritas tersebut, Hadi Sutikno menjelaskan terdapat penambahan anggaran pada beberapa pos operasional dan program belanja daerah lainnya dengan rata-rata sekitar Rp3 miliar per alokasi.
Rancangan P-APBD 2026 ini turut mengakomodasi belanja
strategis penataan daerah, salah satunya difokuskan untuk pengadaan tanah bagi
pengembangan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun. Pengadaan lahan
tersebut disiapkan guna mendukung perluasan fasilitas publik dan perkantoran
instansi pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat semakin terpadu dan
efektif.(ir)
.png&description=Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengusulkan tambahan alokasi dana signifikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj...){kind=link}