Iki Radio — Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur terpantau relatif stabil meskipun saat ini mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca tersebut sejatinya berdampak pada berkurangnya pasokan hasil panen, khususnya untuk komoditas beras.
Namun, stabilitas harga dan daya beli masyarakat di wilayah ini dinilai tetap terjaga berkat kontribusi signifikan dari berbagai program intervensi pemerintah, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan (Banpang), serta distribusi Minyakita.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengungkapkan bahwa beras menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian serius pemerintah seiring mulai berkurangnya masa panen di sejumlah daerah.
"Dalam menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melalui Bulog terus menggelontorkan beras SPHP ke pasar. Hingga saat ini, realisasi penyaluran SPHP di Jawa Timur telah mencapai 65.648 ton atau sekitar 66 persen dari target sebesar 98.767 ton," ujar Langgeng Wisnu Adi Nugroho dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai realisasi penyaluran SPHP tertinggi kedua secara nasional. Melalui program ini, harga beras medium diharapkan tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram. Langgeng menjelaskan, harga jual beras SPHP dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual maksimal kepada konsumen oleh pedagang dibatasi sebesar Rp12.500 per kilogram.
Selain SPHP, Bulog bersama pemerintah tengah menggulirkan Bantuan Pangan yang menyasar 5.638.478 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Jawa Timur. Setiap penerima manfaat memperoleh 20 kilogram beras kualitas medium dan empat liter minyak goreng.
"Untuk alokasi Februari-Maret yang saat ini masih berlangsung, total beras yang disalurkan mencapai 112.769 ton. Sementara minyak goreng yang didistribusikan mencapai sekitar 22,5 juta liter," jelas Langgeng.
Bantuan ini dinilai efektif memenuhi kebutuhan keluarga penerima sekaligus mengurangi tekanan permintaan komoditas tersebut di pasar umum.
Di sisi lain, pasokan minyak goreng bersubsidi, Minyakita, juga terus digelontorkan. Selama periode April hingga Juni 2026, Bulog Jawa Timur telah menyalurkan 2.239.405 liter Minyakita, di mana 64 persen di antaranya didistribusikan langsung melalui pasar rakyat dan pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan oleh Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Perum Bulog Kanwil Jatim, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Pasar Wonokromo pada Minggu (7/6/2026), harga komoditas utama tercatat aman.
Meski harga terkendali, sejumlah pedagang berharap pasokan Minyakita dapat ditingkatkan karena tingginya permintaan pasar. Menanggapi hal ini, Langgeng menjelaskan bahwa alokasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk BUMN pangan (Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma) dibatasi sebesar 35 persen, sementara 65 persen sisanya dikelola dan disalurkan oleh pihak swasta.
Langgeng tidak menampik bahwa berdasarkan data perkembangan terkini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Komoditas cabai rawit menempati posisi utama sebagai pemicu inflasi, yang kemudian disusul oleh komoditas beras.
Oleh karena itu, sinergi berbagai program intervensi ini diharapkan bisa terus berjalan konsisten guna menekan laju inflasi daerah.
"Program-program pemerintah yang terus dijalankan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras dan minyak goreng, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi dapat terkendali," pungkas Langgeng.(ir)
