Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Pemkab Madiun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang bertempat di Ruang IT, Selasa (26/5/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi. Agenda tersebut menghadirkan narasumber ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, serta dihadiri oleh Kepala Baperida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, sektor perbankan, Baznas, hingga kalangan akademisi dari UNS dan Unmer.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memaparkan bahwa dirinya bersama Bupati Madiun telah menyiapkan beberapa terobosan jitu untuk mengintervensi dan mengurangi angka kemiskinan melalui tiga unsur utama.
Diantaranya dalam bidang kesehatan, yakni dengan melakukan tindakan preventif dan kuratif karena kondisi kesehatan yang buruk atau sakit dapat memicu kemiskinan baru. Disektor pendidikan Pemkab Madiun berupaya membentuk pola pikir masyarakat agar memiliki kapabilitas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Selain itu melalui investasi dan lapangan kerja dengan berupaya mendatangkan investor guna menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi warga lokal.
"Pertama adalah tindakan dari unsur kesehatan, karena kondisi kesehatan yang buruk atau orang sakit bisa memicu kemiskinan. Kedua, unsur pendidikan, sebab pendidikan yang baik akan membentuk pola pikir seseorang untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dan ketiga, kita terus berupaya mendatangkan investor guna menciptakan lapangan pekerjaan yang luas," ujar Wabup Purnomo Hadi.
Wabup Purnomo Hadi juga merefleksikan capaian kinerja Pemkab Madiun yang kini mulai menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan masa sebelum mereka menjabat.
Dulu, jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di bawah rata-rata provinsi. Namun, lewat berbagai kebijakan strategis yang diinisiasi Bupati, peta capaian tersebut berhasil dibalik.
"Hari ini kita sudah bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran hingga di bawah angka provinsi. Target kita selanjutnya adalah terus meningkatkan IPM agar tidak lagi di bawah provinsi," terang Wabup.
Sebagai langkah konkret di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, Bupati Madiun diketahui telah menambah kuota beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat, membangun Sekolah Rakyat, serta rutin menggelar job fair (bursa kerja) secara berkala.
Selain menggenjot sektor ekonomi dan pendidikan, pembenahan internal terkait akurasi data kemiskinan juga menjadi fokus utama Pemkab Madiun. Evaluasi ketat terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) akan segera dilakukan.
"Kita lakukan verifikasi agar Pak Bupati bisa mengambil intervensi yang tepat. Salah satunya, sudah ada kesepakatan bersama dengan pihak terkait untuk melakukan stikerisasi bagi rumah tangga penerima bantuan. Langkah ini diambil agar bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran," tegas Wabup.
Di sisi lain, tim ahli dari Universitas Brawijaya menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa bertumpu pada pundak pimpinan daerah semata. Dibutuhkan kerja sama solid dari semua pihak melalui konsep pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media).
Senada dengan hal tersebut, BPS Kabupaten Madiun turut memberikan sejumlah usulan strategis. Pihak BPS juga mengharapkan dukungan penuh (support) dari Pemerintah Daerah karena dalam waktu dekat akan melaksanakan Sensus Ekonomi.
Akurasi data dari sensus tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi kompas utama agar program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun berjalan maksimal, efektif, dan tepat sasaran.(ir)
 Madiun terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan. Melalui Badan Perencanaa...){kind=link}