KLH Dorong Pengelolaan Sampah Jadi Peluang Ekonomi Karbon di Sulawesi Tenggara

Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan menjadi peluang strategis pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah guna menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Sulawesi Tenggara.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan persoalan sampah saat ini tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. “Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Ary dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/4/2026)

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun baru sekitar 26 persen yang terkelola. Sisanya masih belum tertangani secara optimal.

Menurut Ary Sudijanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.

Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Sulawesi Tenggara, hanya 110 fasilitas yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.

KLH/BPLH mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan penurunan emisi karbon.

Ary menambahkan, sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi karbon. “Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi karbon.

KLH/BPLH optimistis dengan dukungan berbagai pihak, Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan pengelolaan sampah sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.