Iki Terbaru/Paling Greeess

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Madiun Pastikan Layanan Optimal Melalui Program Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

MADIUN, Iki Radio — Program Bakti Harmoni Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera (Bahana Bersahaja) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dinilai memberikan dampak positif yang luas serta sangat membantu berbagai pihak.

Kehadiran program inovatif ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalam hal kemudahan mengakses layanan publik, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi para penyedia layanan untuk mendekatkan diri kepada warga, baik dalam pelayanan langsung maupun sosialisasi program.

Layanan PT (Persero) Taspen Kantor Cabang Madiun dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2026)

Salah satu instansi yang secara konsisten memanfaatkan momentum ini adalah PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Madiun.

Kepala PT (Persero) Taspen Cabang Madiun, Susilo, mengungkapkan bahwa pihaknya selalu ambil bagian secara aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja setiap bulannya.

“Setiap bulan, PT Taspen selalu andil bagian dalam kegiatan itu,” ujar Susilo saat dikonfirmasi mengenai keikutsertaan instansinya dalam program tersebut, Rabu (18/11/2026).

Melalui keikutsertaan dalam Bahana Bersahaja, PT Taspen Madiun menghadirkan berbagai layanan langsung bagi para peserta dan masyarakat.

Layanan yang disediakan mencakup pengurusan hak kepegawaian dan jaminan sosial, seperti Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, instansi ini juga membuka layanan konsultasi terpadu, mulai dari tata cara pengajuan klaim hingga informasi lengkap mengenai persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh peserta.

Bahana Bersahaja (Bakti Harmoni Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera) adalah program terpadu jemput bola yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Program ini bertujuan untuk mendekatkan berbagai jenis pelayanan publik langsung ke tengah-tengah masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Madiun.

Melalui konsep pelayanan kolaboratif, Bahana Bersahaja menggabungkan berbagai layanan administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, hingga layanan dari instansi mitra seperti BUMN dan perbankan, guna mewujudkan masyarakat Madiun yang bersih, sehat, sejahtera, serta pelayanan publik yang semakin mudah dan cepat dijangkau.

 

Kementerian Pertanian Pastikan Cadangan Beras Aman 4,61 Juta Ton dan NTP Petani Melonjak

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan cadangan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman dengan ketersediaan saat ini mencapai 4,61 juta ton. Angka ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan stok pada periode-periode sebelumnya yang biasanya berkisar di angka 2 hingga 2,6 juta ton.

Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Wahyu Indarto, menyampaikan hal tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, ketersediaan stok yang tinggi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil langkah taktis dalam stabilisasi harga di pasaran.

"Ini merupakan capaian yang tinggi ya, karena dari beberapa waktu sebelumnya stok kita barangkali berkisar di 2 juta ton, 2,6 juta ton, dan sebagainya," ujar Wahyu.

Melalui ketersediaan cadangan beras pemerintah tersebut, Perum Bulog disiapkan untuk melakukan operasi pasar secara cepat guna mengintervensi wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan harga, sehingga stabilitas pangan tetap terjaga di berbagai daerah.

Selain fokus pada ketahanan pangan dan stabilitas harga, Kementan juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani di daerah. Kenaikan produksi padi nasional turut berdampak langsung pada pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencatatkan tren kenaikan signifikan.

Berdasarkan data terbaru, angka NTP pada bulan ini tercatat berada di level 132,60. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata normal pada periode sebelumnya yang biasanya berada di kisaran 103 hingga 104.

"Kenaikan produksi padi kita atau beras kita, tentunya kita harapkan juga ada peningkatan kesejahteraan daripada petani," pungkas Wahyu.

 

Indonesia Dinilai Berpeluang Jadi Pusat Kajian Islam Dunia Lewat Penguatan Ma’had Aly

CIREBON, Iki Radio — Indonesia memiliki peluang besar berkembang menjadi salah satu pusat kajian Islam dunia. Potensi ini ditopang oleh tradisi keulamaan, kekayaan khazanah keilmuan pesantren, serta langkah strategis pengembangan lembaga kaderisasi ulama, Ma’had Aly.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Ma’had Aly Kementerian Agama, Adib, dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial Mudir/Pengelola Ma’had Aly di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

"Transformasi Ma’had Aly perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi keislaman sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keilmuan Islam internasional," ujar Adib.

Menurut Adib, selama ini masih terdapat anggapan keliru bahwa pendidikan keislaman tingkat tinggi hanya dapat diperoleh di Mesir atau negara-negara Timur Tengah. Padahal, para kiai dan pengajar Ma’had Aly memiliki kedalaman penguasaan ilmu keislaman yang setara dengan akademisi dari pusat studi Islam global.

Untuk mendukung visi internasional tersebut, Kementerian Agama memfokuskan periode pengembangan Ma’had Aly 2026–2027 pada pembenahan tata kelola, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan standarisasi pendidikan.

Kemenag menegaskan bahwa pengembangan Ma’had Aly ke depan akan lebih mengutamakan mutu dibandingkan kuantitas pertambahan lembaga maupun lulusan. Sebagai langkah konkret penguatan tata kelola, muncul usulan pengetatan syarat pendirian Ma’had Aly baru, di antaranya:

  • Usia pesantren minimal 20 tahun.
  • Jumlah santri sekurang-kurangnya 1.000 orang.
  • Pemenuhan standar akademik dan tata kelola yang ketat.

Selain itu, aspek komunikasi akademik berbahasa Arab turut menjadi sorotan agar karya dan pemikiran ulama pesantren dapat lebih dikenal di kancah global.

Guna memperkuat sumber daya manusia, Kemenag menggagas program pengembangan 1.000 doktor Ma’had Aly untuk meningkatkan kualifikasi akademik tenaga pendidik sekaligus memperkuat regenerasi ulama. Pemerintah juga membuka peluang perluasan beasiswa pascasarjana bagi kiai dan pengajar melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Di bidang akademik, pengembangan Ma’had Aly tetap bertumpu pada kekhasan disiplin keilmuan (takhasus) seperti fikih, usul fikih, ilmu falak, serta bahasa dan sastra Arab. Kemenag juga mendorong integrasi kajian keislaman dengan sains—seperti pengembangan ilmu falak melalui pendekatan astronomi—serta membuka peluang kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi umum seperti Universitas Indonesia.

Sebagai pelengkap transformasi, Kemenag membahas pengembangan sertifikasi keahlian khusus bagi lulusan Ma’had Aly agar memiliki daya saing sebagai pengasuh pesantren maupun di bidang profesional lain. Pemerintah juga mempercepat pembenahan sistem pendataan akademik dan alumni agar lulusan tidak menghadapi hambatan administratif saat melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan di instansi pemerintah dan BUMN.

Melalui pembenahan menyeluruh ini, Kemenag berharap Ma’had Aly mampu melahirkan ulama berdaya saing internasional tanpa meninggalkan akar tradisi intelektual pesantren.

 

Desa Tambakmas Jadi Sorotan Nasional, Pemkab Madiun Gencarkan Inovasi Layanan Publik dan Kemandirian Pangan

MADIUN, Iki Radio — Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun melaksanakan serangkaian kegiatan dalam program Bakti Harmoni Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera (Bahana Bersahaja) di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2026).

Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun meninjau salah satu layanan publik dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Tambakmas Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2026)

Kunjungan ini tidak hanya berfokus pada bakti sosial dan peninjauan infrastruktur, tetapi juga menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkat inovasi layanan publik terintegrasi serta program kemandirian pangan "satu rumah satu pohon produktif".

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan bahwa Desa Tambakmas memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didorong. Mulai dari sektor pertanian sebagai salah satu lumbung padi terbesar di wilayah Kebonsari, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan seperti produk Kue Manco, yang telah menorehkan prestasi Rekor MURI.

"Potensinya luar biasa, dari pertaniannya dengan luas lahan yang besar, penghasil padi terbesar di Tambakmas. Kemudian UMKM-nya juga, Kue Manco sudah mendapat rekor MURI, ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi ikon Desa Tambakmas. Gotong royong dan guyub rukun masyarakatnya juga sangat luar biasa," ujar Bupati Hari Wuryanto.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan ketahanan pangan jangka panjang, Pemkab Madiun mencanangkan visi-misi khusus berupa program "satu rumah satu pohon produktif". Pemerintah Kabupaten Madiun membagikan bibit alpukat dan mangga langsung kepada masyarakat untuk ditanam di setiap rumah.

"Kami berharap lima tahun ke depan anak-anak kita untuk kebutuhan buah tidak akan kesulitan karena kami beri bibit alpukat sama mangga. Harapan kami betul-betul ini bisa produktif dan menambah income masyarakat," jelas Bupati.

Stand layanan publik dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2026)

Inovasi dan efisiensi pelayanan yang digagas Pemkab Madiun dalam kegiatan ini turut menarik perhatian khusus dari Kemendagri melalui BPSDM. Bupati menjelaskan bahwa program pelayanan efisien ini berakar dari gagasan yang disampaikannya saat mengikuti Lemhannas, di mana pemerintah daerah ingin menghadirkan layanan langsung yang berdampak dan meminimalisir biaya bagi masyarakat.

Melalui inovasi ini, Pemkab Madiun menyiapkan sebanyak 38 jenis layanan publik yang dapat diakses masyarakat secara terpusat tanpa harus mendatangi kantor pusat secara langsung. Pemerintah berharap model pelayanan di Desa Tambakmas ini nantinya dapat menjadi proyek percontohan (pilot project) bagi wilayah lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi yang juga merasakan nuansa nostalgia kembali ke kampung halaman, mengapresiasi kemajuan dan keharmonisan masyarakat Tambakmas. Ia menilai modal sosial yang kuat menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

"Yang paling penting bahwa di Desa Tambakmas dari hari ke hari semakin ada kemajuan dan masyarakatnya sangat humanis, sangat guyub rukun, sangat harmonis. Ini adalah sebuah modal yang besar untuk mencapai sebuah desa yang maju dan sejahtera," ungkap Wakil Bupati Purnomo Hadi.

Pemkab Madiun menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta dukungan sektor pertanian melalui penyediaan irigasi, bibit, dan pestisida akan terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang sejahtera.

 

Badan Gizi Nasional Peringatkan Mitra SPPG Waspadai Penipuan Email Palsu Verifikasi Dapur MBG

JAKARTA, Iki Radio — Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok verifikasi dan validasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaku melancarkan aksinya dengan mengirimkan email palsu yang mengecoh korban hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah memungut biaya apa pun dalam setiap proses pelayanan administrasi.

"BGN mengingatkan para mitra agar berhati-hati terhadap surat atau email yang mengatasnamakan BGN, khususnya yang meminta sejumlah uang dengan dalih mempercepat proses administrasi, verifikasi, maupun pembukaan dapur SPPG," ujar Tysa di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Modus Operandi Penipuan

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan dokumen tiruan yang menyerupai surat resmi BGN, lengkap dengan kop surat serta kode batang (barcode) tanda tangan pejabat.

Selain meminta sejumlah uang dengan dalih percepatan administrasi, pelaku juga mengarahkan calon mitra untuk membeli perlengkapan dapur—seperti ompreng—melalui pihak tertentu. Namun, setelah korban melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan. Akibat modus ini, sejumlah mitra dilaporkan menderita kerugian dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Ciri Komunikasi dan Imbauan Resmi

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban lebih banyak, BGN membagikan sejumlah langkah antisipasi bagi para mitra:

  • Domain Resmi: Seluruh komunikasi resmi dan surat-menyurat BGN hanya menggunakan alamat email dengan domain @bgn.go.id.
  • Verifikasi Saluran: Mitra diimbau untuk selalu memeriksa alamat pengirim email dan tidak mudah percaya pada dokumen yang mencatut atribut resmi BGN.
  • Prinsip Transparansi: Pelayanan administrasi di BGN dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas biaya (gratis).

"Apabila terdapat pihak yang meminta uang atau menawarkan pengadaan peralatan dengan mengatasnamakan BGN, mitra perlu mencermati dan memastikan kebenaran informasi tersebut melalui saluran komunikasi resmi BGN," tegas Tysa.

BGN terus berkomitmen menjaga integritas tata kelola Program MBG serta mengimbau masyarakat dan mitra agar tidak terburu-buru melakukan pembayaran atau memenuhi permintaan pengadaan barang dari pihak yang belum terverifikasi.

 

Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Gowa Kembali Normal Usai Kebakaran, Pasien Dievakuasi ke Tempat Aman

GOWA, Iki Radio — Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kembali normal dan kondusif pada Selasa, 17 November 2026, setelah sempat dihentikan akibat insiden kebakaran.

"Sudah kondusif. Semua pasien rawat inap sudah kembali ke kamar masing-masing," ujar Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, dr. Alamsyah Bahtiar, saat dikonfirmasi di Kabupaten Gowa, Selasa (17/11/2026).

Dengan kembalinya situasi yang aman, pihak rumah sakit memastikan seluruh fasilitas pelayanan bagi masyarakat kini sudah beroperasi kembali. Bagi pasien rawat jalan yang sempat tertunda penanganannya akibat insiden tersebut, pihak manajemen mempersilakan untuk datang kembali pada hari berikutnya.

"Bagi pasien rawat jalan yang belum sempat dilayani, diminta datang lagi besok," tambah dr. Alamsyah.

Sebelumnya, operasional rumah sakit sempat lumpuh sementara menyusul terjadinya kebakaran di salah satu gedung yang terletak di bagian belakang kompleks RSUD Syekh Yusuf Gowa. Berdasarkan rekaman video amatir di lokasi, api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam gedung tersebut.

Menghadapi situasi darurat itu, pihak manajemen RSUD Syekh Yusuf langsung bergerak cepat mengevakuasi para pasien yang berada di sekitar lokasi kebakaran ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gowa yang tiba di lokasi tak lama setelah menerima laporan langsung berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan.

Kementerian ESDM Tegaskan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Bebas dari Wilayah Pertambangan

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk ke dalam wilayah pertambangan. Penegasan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.



Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan, baik di dalam kawasan TNUK maupun di wilayah perairan sekitarnya.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," ujar Anggia, Selasa (17/11/2026).

Anggia meluruskan perbedaan antara penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan izin menambang. Menurutnya, meski sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP berdasarkan data geologi yang menunjukkan potensi mineral pembawa, status tersebut sebatas perencanaan tata kelola nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

Ia menambahkan, penerbitan izin tambang di masa mendatang wajib memenuhi seluruh syarat ketat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025). Syarat tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Secara historis, penetapan WUP di perairan sekitar TNUK berawal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2013 yang sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemprov Banten kemudian mengajukan ulang usulan tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 pada 16 November 2015.

Usulan itu selanjutnya diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum akhirnya diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 sesuai usulan Pemprov Banten.

Kementerian ESDM berkomitmen memastikan seluruh pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap berjalan sesuai aturan hukum dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan serta kelestarian kawasan konservasi.

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Polri Pecat Tidak Hormat Irjen Eko Hadi Santoso

JAKARTA, Iki Radio – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Keputusan pemecatan ini diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto menggunakan perangkat teknologi milik institusi kepolisian.

Sidang etik tersebut digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Persidangan berlangsung maraton selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan memeriksa sembilan orang saksi—termasuk satu saksi meringankan yang dihadirkan atas permintaan terduga pelanggar.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus kepada Eko Hadi. Pertama adalah sanksi etika yang menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, dan kedua adalah sanksi administratif berupa pemecatan dari keanggotaan Polri.

"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan *illegal access* berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjaga integritas personel. Penegakan etik tanpa pandang bulu ini juga selaras dengan program "Bersih ke Dalam" yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," pungkasnya.


close
Pasang Iklan Disini