Cegah Kecelakaan Water Bombing, TNI AU Perketat Prosedur Keselamatan Helikopter Karhutla

JAKARTA, Iki Radio — Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, memastikan pihaknya mengambil langkah ketat untuk mengantisipasi potensi kecelakaan helikopter selama operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipasi ini diambil guna menghindari terulangnya insiden kecelakaan dua helikopter saat menjalankan misi water bombing di Kalimantan baru-baru ini.

"Dalam pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla, Skadron Udara 6, Skadron Udara 8, dan Skadron Udara 9 terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan penerbangan helikopter," ujar Feri, Rabu (11/11/2026).

Feri menjelaskan, salah satu upaya krusial yang wajib dilakukan sebelum penerbangan adalah safety briefing atau koordinasi teknis. Prosedur ini mencakup penyegaran materi terkait potensi bahaya, penanganan kondisi normal maupun darurat, hingga detail penting yang harus diperhatikan selama misi berlangsung.

Usai briefing, para awak pesawat diwajibkan memeriksa kesiapan unit helikopter, kualifikasi penerbang, serta perhitungan kebutuhan bahan bakar secara akurat. Penerbang yang belum berpengalaman atau belum memenuhi jam terbang terkini (current) dalam misi water bombing dipastikan harus didampingi oleh penerbang senior yang terkualifikasi.

Selain pemeriksaan teknis helikopter, awak penerbang juga diwajibkan memeriksa kondisi water bucket untuk memperhitungkan kapasitas dan volume air yang aman diangkut. Seluruh tahapan ketat ini wajib dilalui sebelum helikopter dilepas ke titik pemadaman karhutla.

Hingga saat ini, TNI AU telah menyiagakan lima helikopter untuk mendukung penanganan karhutla di berbagai wilayah. Feri menegaskan bahwa sejauh ini seluruh operasi pemadaman yang dilakukan jajarannya berjalan dengan aman dan lancar.

"Melalui langkah-langkah tersebut, kami dari TNI AU terus menjaga kesiapan personel dan alutsista dalam mendukung penanggulangan karhutla," tutur Feri.

Peningkatan pengawasan dan prosedur keselamatan ini menyusul insiden jatuhnya dua helikopter saat operasi karhutla di Kalimantan dalam waktu berdekatan. Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) di Kalimantan Tengah pada Rabu (4/11/2026). Sementara insiden kedua dialami helikopter Super Puma milik BNPB (unit sewaan) yang jatuh di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026).

 

Read More

Status Waspada, Gunung Ile Lewotolok Muntahkan 53 Kali Letusan dan Guguran Lava Sejauh 500 Meter

LEMBATA, Iki Radio — Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. Berdasarkan periode pengamatan pada Selasa, 10 November 2026, gunung api berketinggian 1.423 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut tercatat mengalami 53 kali gempa letusan serta tiga kali guguran lava dengan jarak luncur mencapai 500 meter ke arah tenggara.

Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk periode pengamatan pukul 00.00 hingga 24.00 Wita, letusan yang terjadi terpantau memuntahkan asap berwarna putih dan kelabu dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 300 meter di atas puncak kawah.

"Letusan mengeluarkan asap berwarna putih dan kelabu serta disertai suara gemuruh lemah," ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, Nandra Widyawanto, yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Selain letusan, petugas turut mencatat adanya guguran yang meluncur sejauh 500 meter ke arah tenggara. Secara instrumental, aktivitas kegempaan didominasi oleh 53 kali gempa letusan dengan amplitudo 19,5–40 milimeter dan durasi 21–58 detik, serta tiga kali gempa guguran beramplitudo 7,8–11,7 milimeter dengan durasi 43–85 detik.

Aktivitas kegempaan lainnya yang terekam meliputi:

• 129 kali gempa hembusan
• 8 kali tremor nonharmonik
• 3 kali tremor harmonik
• 1 kali gempa vulkanik dalam
• 27 kali gempa tektonik lokal
• 1 kali gempa tektonik jauh
• 1 kali gempa terasa dengan amplitudo 40 milimeter, durasi 125 detik, pada skala III MMI.

Rekomendasi dan Imbauan Keselamatan Meski aktivitas vulkanik terus berlangsung secara intensif, tingkat aktivitas Gunung Ile Lewotolok saat ini masih berada pada Level II (Waspada).

Kendati demikian, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting bagi masyarakat di sekitar gunung, pengunjung, maupun wisatawan:

• Zona Larangan Beraktivitas: Masyarakat dilarang memasuki atau beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas gunung. Larangan yang sama diperketat menjadi radius 3 kilometer khusus untuk sektor selatan dan tenggara.
• Potensi Bahaya: Warga diminta mewaspadai potensi bahaya guguran atau longsoran lava serta awan panas yang berpotensi mengarah ke sektor selatan, tenggara, barat, dan timur laut.
• Proteksi Kesehatan: Masyarakat di sekitar lereng gunung diimbau untuk senantiasa menggunakan masker pelindung mulut dan hidung, serta perlengkapan pelindung mata dan kulit guna mengantisipasi dampak paparan abu vulkanik.
• Pengamanan Sumber Air: Tempat-tempat penampungan air bersih warga perlu ditutup rapat guna mencegah terjadinya kontaminasi abu vulkanik.

Pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan Pos Pengamatan Gunung Api Ili Lewotolok yang berlokasi di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, demi memperoleh informasi terkini dan akurat mengenai perkembangan aktivitas vulkanik.

 

Read More

Peringatan HKN ke-62: Direktur RSUD Dungus Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dan Kolaborasi Ekosistem Kesehatan

MADIUN, Iki Radio — Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang jatuh pada tanggal 12 November 2026,mengusung tema “Sehat Untuk Semua”. Ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dapat diperoleh dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dungus Madiun, dr. HERU SUSILO, Sp.An-TI, Subsp T.I.(K).

Tim RSUD Dungus memberikan edukasi kesehatan kepada pengunjung rumah sakit (istimewa)

Menurut dr. Heru, kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap manusia yang memerlukan perhatian serta layanan yang setara. Layanan kesehatan tidak boleh hanya dipandang dari sisi kuratif atau pengobatan saat seseorang sudah jatuh sakit, melainkan harus mengedepankan upaya preventif atau pencegahan.

"Layanan kesehatan itu aspek dasar manusia. Bicara sehat itu sebetulnya tidak hanya sebatas kuratif mengobati yang sakit karena biayanya mahal dan membuat orang mengalami kesakitan. Bagaimana orang bisa mencegah supaya tidak sakit, itu yang sebetulnya sangat penting," ujar dr. Heru, Rabu (11/11/2026).

Ia mencontohkan pentingnya kesadaran pencegahan pada kasus penyakit menular seperti TBC. Kontak erat dari pasien terkonfirmasi positif TBC aktif diimbau untuk segera melakukan pemeriksaan guna memutus rantai penularan di masyarakat.

Lebih lanjut, dr. Heru menegaskan bahwa untuk mewujudkan jargon "Sehat untuk Semua", diperlukan kolaborasi dari seluruh lapisan dan ekosistem. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga lingkup terkecil yaitu keluarga dan diri sendiri.

Kesehatan yang baik itu dibangun dari keluarga. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyiapan gizi yang baik, olahraga, hingga pemenuhan sarana sanitasi (MCK) yang layak di rumah adalah benteng paling efektif.

"Anak yang sakit itu sering kali tidak lepas dari lingkungan yang kurang sehat di rumahnya, baik dari segi kebersihan maupun gizi. Jika kebiasaan hidup bersih dan sehat sudah ditanamkan dari rumah sejak dini, maka ekosistem untuk mewujudkan Indonesia sehat akan terbangun dengan baik," tambahnya.

Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini, dr. Heru mengajak masyarakat untuk tidak hanya menuntut pelayanan kesehatan ketika sakit, tetapi juga turut aktif berkontribusi menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya.

“Sehat itu tidak hanya berpikir tentang yang sakit, tetapi juga yang sehat agar tidak sakit,” pungkasnya.

 

Read More

Mundur dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid Ditunjuk PKS Pimpin BKSAP DPR RI

JAKARTA, Iki Radio — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pengunduran diri tersebut dilakukan menyusul adanya penugasan baru dari partai untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Kholid menjelaskan, penugasan ini dirancang untuk menguatkan diplomasi antarparlemen Indonesia di tingkat global, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujar Kholid.

Ia menegaskan bahwa diplomasi antarparlemen memegang peranan strategis dalam membangun kepercayaan publik antarnegara dan menggalang dukungan terhadap perdamaian dunia. PKS menilai amanah baru ini sebagai langkah konkret untuk mengubah solidaritas internasional menjadi aksi nyata.

Menurut Kholid, penguatan diplomasi untuk Palestina harus difokuskan pada hasil konkret, seperti perlindungan warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penegakan hukum internasional, hingga terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina," tegasnya.

Atas pengabdian HNW selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, PKS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam.

Sebagai pengganti HNW di kursi pimpinan MPR RI, Kholid mengonfirmasi bahwa PKS telah menunjuk mantan Presiden PKS sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro, Mohamad Sohibul Iman.

"InsyaAllah, Wakil Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," pungkas Kholid.

Read More

Hidayat Nur Wahid Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

JAKARTA, Iki Radio — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS.

Kepastian pengunduran diri tersebut disampaikan usai pimpinan MPR menggelar rapat pleno pada Selasa (10/11/2026).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan.

"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," ujar Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya.

Muzani menjelaskan, MPR RI akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sesuai dengan mekanisme kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk proses pergantian pimpinan.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kontribusi serta pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjabat sebagai pimpinan MPR RI.

"Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," pungkas Muzani.

Read More

11 November 1946 : Perundingan Linggajati Dimulai, Upaya Diplomasi Mempertahankan Kedaulatan

MADIUN, Iki Radio — Langkah diplomasi krusial dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia resmi dimulai pada 11 November 1946. Pemerintah Republik Indonesia dan pihak Kerajaan Belanda memulai Perundingan Linggajati yang bertempat di Desa Linggajati, Kabupaten Kuningan, dekat Cirebon. Langkah diplomasi ini diambil untuk mencari jalan keluar politik serta menghentikan konflik bersenjata pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Para peserta Linggajati: Soekarno, Willem Schermerhorn, Lord Killearn, dan Mohammad Hatta saat jamuan makan (wikipedia)

Latar Belakang dan Jalur Diplomatik

Konflik bermula ketika Belanda berniat menegaskan kembali kekuasaannya atas Indonesia pasca-kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Situasi ini memicu pertempuran skala besar di berbagai daerah. Namun, besarnya tekanan internasional dan kondisi stabilitas keamanan mendorong kedua belah pihak untuk membuka pintu perundingan.

Misi pendahuluan yang dimediatori diplomat Inggris, Lord Killearn, pada awal Oktober 1946 sebelumnya telah berhasil menyepakati gencatan senjata pada 14 Oktober 1946. Keberhasilan gencatan senjata tersebut membuka jalan bagi dilaksanakannya perundingan bilateral formal di kawasan perbukitan Linggajati.

Jalannya Perundingan dan Para Delegasi

Dalam perundingan sejarah ini, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, didampingi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin dan Menteri Muda Kesehatan Johannes Leimena. Pihak Belanda diwakili oleh Tim Komisi Jenderal yang dipimpin mantan Perdana Menteri Willem Schermerhorn, bersama F. De Boer, Max van Poll, dan Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook.

Gedung yang digunakan untuk perundingan Lingga Jati, sekarang menjadi museum Lingga Jati (wikipedia)

Sesi diskusi panjang yang berlangsung di kediaman keluarga Kwee di Ciledug akhirnya membuahkan hasil berupa rincian kesepakatan politik pada 15 November 1946.

Poin Utama Perjanjian Linggajati

Rancangan perjanjian memuat 17 pasal utama, dengan beberapa poin penting antara lain:

• Pengakuan De Facto: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura.
• Batas Waktu Penarikan: Pasukan Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949.
• Pembentukan RIS: Kedua belah pihak sepakat membentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
• Uni Indonesia-Belanda: RIS akan tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda di bawah Kepala Uni Mahkota Belanda.

Pro-Kontra dan Dampak Nasional

Hasil Perundingan Linggajati memicu gelombang pro dan kontra di dalam negeri. Sejumlah pihak dan partai politik—seperti Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, serta Partai Rakyat Jelata—menilai perjanjian ini merugikan karena menyempitkan wilayah kedaulatan Indonesia serta menunjukkan kelemahan diplomasi.

Namun, Presiden Soekarno dan PM Sutan Sjahrir menerima kompromi ini sebagai langkah strategis untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut akibat ketimpangan kekuatan militer, sekaligus memperkuat pengakuan internasional terhadap keberadaan Republik Indonesia. Secara global, pengakuan Belanda ini menjadi pendorong bagi negara-negara lain untuk mengesahkan kemerdekaan Indonesia.

Akhir Kesepakatan

Meski rancangan dokumen telah disepakati, pelaksanaan Perundingan Linggajati tidak bertahan lama. Adanya perbedaan penafsiran membuat hubungan kedua negara kembali memanas. Pada 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook secara sepihak menyatakan Belanda tidak lagi terikat pada Perjanjian Linggajati, yang kemudian disusul oleh letusan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947.

Read More

"Bahana Bersahaja", Bawa Pemkab Madiun Raih Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori Pionir Inovasi Pelayanan Berdampak pada ajang penganugerahan Indonesia Kita Awards 2026, Selasa (10/11/2026). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Kerja Bakti, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program BAHANA BERSAHAJA Pemkab Madiun

Apresiasi ini diberikan atas komitmen serta keberhasilan Pemkab Madiun dalam menghadirkan terobosan nyata di bidang pelayanan publik yang menyentuh masyarakat pedesaan secara inklusif, melalui program "Bahana Bersahaja".

Bahana Bersahaja merupakan program terpadu sekaligus bentuk transformasi dari kegiatan Bakti Sosial Terpadu (BST). Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan puluhan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, bantuan sosial (fisik maupun non-fisik), hingga pemberdayaan UMKM secara bergilir langsung ke tingkat desa.

Nama "Bahana Bersahaja" sendiri mengusung makna mendalam tentang kebersamaan dan keharmonisan antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Madiun menggandeng seluruh elemen Forkopimda serta instansi vertikal dan daerah, mulai dari Kejaksaan Negeri Madiun, Polres Madiun, BPJS, BPOM, Pegadaian, Bank Jatim, hingga berbagai perusahaan daerah.

Selain memberikan layanan langsung, program ini juga menjadi wadah interaktif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung kepada pimpinan daerah.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Madiun yang Bersahaja — bersih, sehat, dan sejahtera. Penghargaan ini kami persembahkan terkhusus untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto saat malam penganugerahan.

Momen penghargaan ini kian istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Hari Wuryanto menegaskan bahwa semangat kepahlawanan di era modern harus diwujudkan melalui kerja nyata demi kesejahteraan rakyat.

"Jika pahlawan kita terdahulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Semangat pahlawan sebagai teladan harus memotivasi kita semua untuk terus melayani tanpa lelah," tegasnya.

Acara Indonesia Kita Awards 2026 ini turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, serta pimpinan lembaga tinggi negara dari berbagai wilayah Indonesia.

Pencapaian ini semakin mempertegas posisi Kabupaten Madiun dalam membangun tata kelola pemerintahan yang dekat, responsif, dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

Read More

Peringati Hari Pahlawan 2026, Bulog Anugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan dan Perkuat Komitmen Swasembada

JAKARTA, Iki Radio — Perum Bulog menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari pihak eksternal. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kompleks Pergudangan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2026).

Selain kepada mantan pimpinan, Bulog juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak dan mitra strategis dari unsur TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan.

Kegiatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" ini diawali dengan upacara bendera yang diwarnai pakaian adat dari berbagai daerah, dilanjutkan dengan silaturahmi dan sarasehan.

Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk menghormati pendahulu sekaligus menegaskan kembali amanah besar menjaga ketahanan pangan nasional.

"Hari ini kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga memberikan penghormatan kepada para Pahlawan Pangan yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perjalanan Bulog. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih kami sekaligus pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, hingga 9 November 2026, realisasi pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 4.304.539 ton atau 107,61 persen dari target 4 juta ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 4.590.951 ton. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Bulog bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Dirut Bulog sekaligus Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, mengapresiasi kinerja Bulog yang dinilainya sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam memperkuat cadangan beras nasional dari produksi dalam negeri guna menghadapi tantangan iklim maupun dinamika geopolitik global.

Sementara itu, Mustafa Abubakar menekankan pentingnya peran Bulog sebagai orkestrator dalam meletakkan keseimbangan ekosistem perberasan, mulai dari kepastian harga bagi petani hingga ketersediaan beras terjangkau bagi konsumen.

Rangkaian acara diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan yang mencakup komitmen menjaga ketersediaan, mengutamakan kemandirian, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta peninjauan fasilitas Rice to Rice (RTR) dan pergudangan Sunter.

Read More