Rombongan Biksu Thudong Tiba di Pendopo Ronggo Djumeno Madiun Hari Ini

Iki Radio — Rombongan biksu yang tengah menjalani ritual berjalan kaki keagamaan atau Thudong, dijadwalkan tiba di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, hari ini, Kamis (21/5/2026) sore.

ilustrasi (Ai)

Sebelumnya, rombongan biksu itu telah berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, melintasi Malaysia dan Singapura, hingga akhirnya menyeberang ke Indonesia hingga di Kabupaten Madiun. 

Ritual jalan kaki ini menjadi simbol keteguhan fisik dan spiritual para biksu dalam menyambut Hari Raya Waisak.

Setelah dari Madiun, rencananya rombongan akan melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju Kabupaten Ngawi, sebelum nantinya memotong jalur melewati wilayah Jawa Tengah.

ilustrasi (Ai)

Rombongan biksu ini diketahui telah berangkat dari Thailand pada tanggal 20 Maret 2026 lalu. 

Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan spiritual lintas negara, mereka ditargetkan akan sampai di tujuan akhir, Candi Borobudur, Magelang, tepat sebelum puncak perayaan Waisak 2570 BE.

Thudong adalah tradisi berjalan kaki yang dilakukan oleh para biksu Sangha untuk melatih kedisiplinan, kesabaran, dan mengikis ego. 

Sepanjang perjalanan, mereka hanya mengandalkan makanan dari pemberian umat (Pindapata) dan bermalam di tempat ibadah atau alam terbuka dan singgah di rute yang dilalui mereka.

Perjalanan ini tidak hanya menjadi pembuktian fisik dan spiritual bagi para biksu, tetapi juga menjadi simbol perdamaian dunia dan penguat tali persaudaraan antar-bangsa di Asia Tenggara.(ir)

Read More

Harkitnas ke-118 di Kabupaten Madiun: Jaga Tunas Bangsa dari Penjajahan Digital Menuju Kesejahteraan

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lapangan Jiwan Kabupaten Madiun, rabu (20/5/2026).

Momentum sejarah yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908 ini dijadikan komitmen bersama untuk melindungi generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi.

Upacara berlangsung khidmat dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimcam Jiwan, kepala desa/lurah, pimpinan Bank Jatim, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, organisasi kemasyarakatan, ASN, TNI, Polri, hingga para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan tahun ini menjadi alarm penting bagi seluruh elemen bangsa untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan disinformasi.

"Teknologi dan ruang digital harus kita kuasai demi kedaulatan bangsa, bukan justru sebaliknya, kita yang dikuasai oleh teknologi," tegas Bupati Madiun saat membacakan amanat Menkomdigi.

Pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah nyata melalui pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Sejak 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ruang digital yang sehat dan beretika.

Selain perlindungan digital, sambutan menteri juga menyoroti program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup Makan Bergizi Gratis secara masif di sekolah-sekolah untuk fondasi fisik generasi masa depan. Pemerataan Pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Layanan Cek Kesehatan Gratis yang adil dan merata bagi masyarakat. Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih guna mempermudah akses pupuk, permodalan, dan sembako.

Usai upacara, Bupati Madiun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk mempersiapkan estafet kepemimpinan masa depan.

"Kita harus menjaga para generasi muda kita, yang insyaallah mereka yang akan menerima estafet kepemimpinan. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tanamkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada mereka," ujar Bupati Madiun.

Mengenai esensi "kebangkitan" bagi Kabupaten Madiun, Bupati menjelaskan bahwa bangkit bermakna sebuah proses dinamis untuk merubah kondisi dari yang kurang menjadi baik, dan yang baik menjadi jauh lebih baik lagi.

"Harapan kami sesuai dengan visi-misi kami, bahwa Kabupaten Madiun harus sejahtera. Output dari kebangkitan itu adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Menghadapi tantangan modern, Bupati Madiun berpesan khusus kepada generasi muda agar tidak terjajah oleh kemajuan zaman.

Langkah konkret yang akan terus digalakkan ke depan adalah pemberian edukasi yang masif serta penguatan wawasan kebangsaan yang bersinergi dengan seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat.

Melalui momentum Harkitnas ke-118 ini, Bupati mengajak seluruh warga untuk menjadikan Bumi Kampung Pesilat sebagai lingkungan yang aman, sehat, dan suportif bagi tumbuh kembangnya tunas-tunas bangsa demi kedaulatan NKRI.(ir)

 

Read More

Progres Capai 60 Persen, Bupati Madiun Targetkan Proyek SR Rampung 20 Juni

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengejar penyelesaian proyek pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) sebagai fasilitas pendidikan terbaru yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini.

Saat ini, progres fisik pembangunan telah menunjukkan tren positif dan berjalan sesuai rencana.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, proyek pembangunan SR kini telah menyentuh angka 60 persen.

Pihaknya optimistis fasilitas tersebut bisa mulai dioperasikan dalam waktu dekat.

"Progres alhamdulillah sudah bagus, 60 persen. Nanti tanggal 20 Juni insyaallah selesai," ujar Bupati Madiun usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Jiwan Madiun, Rabu (20/5/2026).

Terkait kesiapan operasional, khususnya penjaringan peserta didik, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan target kuota awal sebanyak 360 siswa. Target ini nantinya akan terus dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas maksimal.

Saat ini telah menjaring 144 siswa, dari kuota awal 360 siswa. Kapasitas total akan dikembangkan berangsur-angsur hingga menampung 1.200 siswa.

Untuk kuota awal sebanyak 360 siswa tersebut, Pemkab Madiun membaginya secara merata tiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA yang masing masing 120 siswa.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh siswa yang masuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah pemenuhan kebutuhan penunjang belajar.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, termasuk pemenuhan seragam sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.

"Oh semuanya, jangan khawatir. Lengkap. Pokoknya didukung," tegas Bupati.

Tak hanya fokus pada fasilitas fisik bangunan dan administrasi siswa, Pemkab Madiun juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di sekitar lokasi.

Sebagai langkah penghijauan, Pemkab telah mengirimkan sejumlah bibit tanaman buah untuk ditanam di kawasan tersebut.

Beberapa jenis tanaman ikonik yang disiapkan antara lain bibit pohon alpukat, mangga, serta beberapa tanaman hias khas yang biasa mempercantik halaman depan kantor Pemkab Madiun.(ir)

 

Read More

Gencarkan Legalitas Pangan Segar, DKPP Kabupaten Madiun Sosialisasi Izin PSAT-PDUK hingga Tingkat Desa

Iki Radio – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan keamanan dan legalitas pangan di wilayahnya.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menggencarkan sosialisasi perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) hingga menyentuh tingkat desa dan kecamatan.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Perizinan Berusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang digelar pada Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini melibatkan perangkat desa dan kecamatan guna memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin edar bagi produk pangan segar.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sekaligus Plt Sekretaris DKPP Kabupaten Madiun, Sri Murdilah Goida Alfiah, menegaskan bahwa perangkat desa dan kecamatan memegang peranan krusial dalam menyebarkan regulasi ini ke tingkat akar rumput.

“Petugas pelayanan baik desa maupun kecamatan itu ujung tombak bagi masyarakat untuk mengetahui perizinan-perizinan. Jadi kami melibatkan beliau-beliau agar informasi tentang PSAT sudah bisa didapatkan di desa maupun kecamatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sosialisasi ini mengacu pada aturan terbaru mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta standar produk pangan segar.

Dalam kegiatan tersebut, materi teknis mengenai mekanisme pengurusan nomor registrasi PSAT-PDUK dikupas tuntas oleh Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama DKPP Kabupaten Madiun, Aldila Cinantya Kasita.

Aldila menjelaskan bahwa PSAT merupakan izin edar yang wajib dimiliki oleh produk pangan segar asal tumbuhan yang telah dikemas dan diberi merek dagang. Diantaranya untuk komuditas beras, kacang-kacangan, sayur, buah, hingga rempah-rempah yang dikemas dan memiliki merek/nama dagang.

"Kalau dikemas dan ada mereknya, itu wajib ada izin edarnya," tegas Aldila.

Sejak tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan nomor registrasi PSAT-PDUK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sementara untuk skala usaha menengah, besar, dan produk luar negeri, kewenangannya berada di tangan pemerintah provinsi atau pusat.

Pengurusan izin kini dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Meski pengurusan izin sudah berbasis digital (online), DKPP Kabupaten Madiun menyadari tidak semua pelaku usaha mikro langsung fasih menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, DKPP berkomitmen untuk memberikan pendampingan langsung.

“Saat ini belum 100 persen dapat mendaftar online secara mandiri, karena pelaku usaha mikro masih banyak yang kesulitan. Jadi tetap kami dampingi di kantor sampai selesai,” jelas Aldila.

Langkah ini dirasa penting mengingat pengawasan terhadap produk pangan tanpa izin edar kini semakin diperketat oleh Satgas Pangan.

Berdasarkan data DKPP Kabupaten Madiun, kesadaran pelaku usaha lokal terus menunjukkan tren positif. Dari tahun 2021 hingga April 2026, sudah menerbitkan 138 nomor registrasi PSAT-PDUK.

Melalui penguatan sosialisasi ini, DKPP Kabupaten Madiun berharap semakin banyak pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Madiun yang tergerak untuk mengurus izin edar.

Dengan jaminan legalitas yang jelas, produk-produk lokal Madiun diharapkan mampu bersaing dan dipasarkan ke jangkauan yang jauh lebih luas.(ir)

 

Read More

Pemerintah Perkuat Industri Semikonduktor untuk Dukung Pengembangan AI Nasional

Iki Radio - Pemerintah memperkuat kerja sama industri semikonduktor dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi global guna membangun fondasi pengembangan kecerdasan artifisial (AI) nasional dan memperkuat daya saing talenta digital Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri melalui penguatan industri dan sumber daya manusia digital.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi kita ingin talenta digital Indonesia mampu menguasai dasar-dasar teknologi AI dan mengembangkan model AI karya anak bangsa,” ujar Wamenkomdigi dalam Keynote Speech President Club Series bertema Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut Nezar Patria, penguatan industri semikonduktor menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global pengembangan AI.

Pemerintah disebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, hingga perusahaan teknologi Arm di Inggris.  “Pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, termasuk Arm di Inggris. Dalam kunjungan Presiden ke berbagai negara, isu semikonduktor juga menjadi pembahasan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia selama ini belum masuk dalam rantai pasok utama industri AI global sehingga diperlukan langkah cepat untuk membangun ekosistem industri AI nasional.

Menurutnya, pengembangan AI tidak dapat dipisahkan dari penguatan industri semikonduktor sebagai fondasi teknologi komputasi modern, termasuk pengembangan GPU dan pusat data AI.

“Kalau kita bicara industri AI, kita bicara bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan talenta digitalnya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Nezar menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam industri AI global karena didukung sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, pasir silika, hingga zinc yang dibutuhkan dalam industri chip dan semikonduktor.  “Kita punya cukup banyak sumber daya alam yang penting untuk industri semikonduktor. Tetapi sayangnya sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu hilirisasi menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketatnya persaingan global pengembangan AI yang saat ini didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, penguasaan semikonduktor dan kapasitas komputasi akan menjadi faktor utama penentu daya saing negara di masa depan.  “Chips akan menjadi faktor penentu apakah sebuah bangsa mampu berkompetisi dalam pertarungan teknologi maju seperti artificial intelligence,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nezar Patria juga menyampaikan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI menuju visi Indonesia Digital 2045.  “Peta jalan AI nasional ini bukan hanya dokumen birokratis, tetapi kontrak sosial kita untuk teknologi masa depan Indonesia,” tandasnya.

 

Read More

Peringati HUT ke-59, PERWOSI Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi Senam Kampung Pesilat 2026

Iki Radio – Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kabupaten Madiun sukses menggelar Sosialisasi Senam Kampung Pesilat Tahun 2026 di Pendopo Muda Graha pada Selasa (19/5/2026). 

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat identitas daerah.

Acara yang berlangsung meriah dan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai unsur organisasi wanita se-Kabupaten Madiun. Mulai dari Dharma Wanita Persatuan (DWP), Tim Penggerak PKK Kecamatan, hingga perwakilan organisasi wanita lainnya turut ambil bagian secara aktif.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT PERWOSI ke-59. Selain sebagai perayaan hari jadi, sosialisasi ini bertujuan utama untuk mengampanyekan Senam Kampung Pesilat sebagai warisan identitas Kabupaten Madiun yang kaya akan nilai luhur.

Ketua PERWOSI Kabupaten Madiun, Fitriya Purnomo Hadi, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh peserta yang hadir. 

Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

“Setelah mengikuti sosialisasi ini, saya yakin ibu-ibu dapat menjadi duta-duta Senam Kampung Pesilat Indonesia di masing-masing organisasi dan wilayahnya, sehingga Senam Kampung Pesilat sebagai identitas Kabupaten Madiun yang menjunjung tinggi persatuan, sportivitas, dan nilai luhur budaya bangsa dapat tersebar luas di lingkungan organisasi maupun masyarakat,” ungkapnya.

Tidak berhenti pada tahap sosialisasi, gerakan hidup sehat ini akan terus digelorakan secara berkelanjutan. PERWOSI Kabupaten Madiun merencanakan agenda lanjutan Lomba Senam Kampung Pesilat, yang akan digelar pada September 2026,bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS).

Selain menjadi sarana edukasi fisik, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturahmi antarorganisasi wanita di Kabupaten Madiun.

Melalui kegiatan ini, kaum perempuan didorong untuk menjadi agent of change (agen perubahan) dalam membudayakan pola hidup sehat, yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga merambah ke masyarakat luas.

Di penghujung acara, antusiasme peserta memuncak saat seluruh hadirin bersama-sama turun ke lapangan untuk mempraktikkan gerakan Senam Kampung Pesilat. Praktik langsung ini menjadi bukti komitmen dan implementasi nyata dari materi sosialisasi.(ir)

Read More

Desa Sukojati Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional “Desa Matang Pengadaan” dari LKPP RI

Iki Radio - Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi meraih penghargaan nasional. Sukojati menjadi 12 pemerintah desa terbaik se-Indonesia dalam tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa yang dinilai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan Desa Matang Pengadaan tersebut diberikan dalam agenda nasional Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Anti Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Pengadaan di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Desa Sukojati Untung Suripno dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Sukojati yang telah berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Menurut Ipuk, prestasi yang diraih Sukojati adalah bentuk penguatan desa sebagai pusat inovasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang diraih Sukojati ini akan menjadi benchmark bagi desa-desa lain di manapun. Bagaimana pemerintah desa melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tata kelola yang baik, yang memenuhi kaidah pengadaan barang jasa,” kata Ipuk. 

Kami senang desa di Banyuwangi terus berbenah, termasuk Desa Sukojati. Semoga pencapaian ini mampu memotivasi desa-desa lain, untuk menjadi lebih berprestasi dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Ipuk.

Desa Sukojati telah dipilih LKPP sebagai 12 Desa Piloting di Indonesia dalam upaya meningkatkan tata kelola proses Pengadaan Barang/Jasa Desa. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan replikasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa Desa. 

“Pertemuan ini sekaligus menyamakan persepsi, membahas langkah-langkah pelaksanaan ke depannya. Untuk meningkatkan perluasan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa, LKPP akan melakukan replikasi ke desa lain untuk mendorong terciptanya proses saling belajar antar desa dalam perbaikan tata kelola menuju desa mandiri dan desa anti korupsi,” kata Bramuda. 

Kades Sukojati Untung menyatakan kebanggaannya pemerintahan desanya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dia menjelaskan, pihaknya menerapkan peraturan yang berorientasi pada pengadaan yang transparan.

“Jadi, pengadaannya tetap memperhatikan peraturan, baik Peraturan Bupati Banyuwangi maupun aturan lainnya tentang prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Contohnya di setiap pengadaan kami selalu mencari harga pembanding untuk memastikan mendapatkan harga terbaik,” ungkap Untung.

“Hal ini sesuai dengan perintah Bupati dan Presiden, agar anggaran untuk desa juga harus berputar di desa itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Desa Sukojati juga ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi dari sejak 2022. Selain itu, Desa Sukojati, juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai Pengelola Keuangan Terbaik pada 2023. (*)

Read More

Buka 15 Ribu Lowongan Kerja, Pemkab Madiun Gelar Job Fair dan Tegaskan Larangan Tahan Ijazah

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar bursa kerja atau Job Fair selama dua hari berturut-turut di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, 19 - 20 Mei 2026.

Agenda tahunan ini menyediakan sedikitnya 15.000 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan guna menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan data dashboard pendaftaran online hingga pagi hari pembukaan, tercatat sebanyak 4.310 pelamar telah mendaftarkan diri.

"Pendaftar dari Kabupaten Madiun ada 2.000 sekian, sementara dari luar Madiun—seperti Ngawi, Magetan, dan Nganjuk—mencapai sekitar 1.500-an. Secara regulasi acara ini memang dibuka untuk umum, namun kita tetap memprioritaskan warga Kabupaten Madiun yang mayoritas ingin bekerja dekat dengan orang tua," ujarnya saat ditemui di lokasi acara.

Dalam Job Fair kali ini, Disnakerin Kabupaten Madiun mengakumulasi kerja sama dengan total 60 perusahaan. 

Sebanyak 32 perusahaan membuka stan secara langsung (offline) di pendopo, sementara 28 perusahaan lainnya membuka lowongan secara online. Salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah pabrik mainan di wilayah Ngawi dengan kebutuhan mencapai 4.000 personil.

Mengantisipasi karakter Generasi Z yang dikenal pemilih dalam mencari kerja, Disnaker menerapkan sistem opsi pilihan mirip seleksi perguruan tinggi.

"Gen Z ini kan gampang-gampang sulit, ya. Jadi sistem pendaftarannya kami buatkan opsi pilihan. Target kami tentu penyerapan sebanyak-banyaknya. Jika nanti ada yang belum diterima, datanya tetap kami fasilitasi untuk disalurkan ke perusahaan lain atau melalui agenda Job Fair mini di kantor Disnaker," jelas Arik.

Menanggapi kekhawatiran pelamar terkait maraknya isu penahanan ijazah asli oleh pihak perusahaan, mantan Kepala DPMPTSP ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan resmi ketenagakerjaan.

Pihak Disnaker mengaku telah melakukan dua kali technical meeting bersama seluruh perusahaan peserta sebelum Job Fair dimulai untuk menyamakan regulasi.

"Penahanan ijazah itu tidak boleh, sudah ada aturannya. Kemarin saat technical meeting langsung saya sampaikan sendiri. Untuk pendaftaran ini, ijazah hanya sebatas fotokopi atau bahkan cukup unggah berkas digital (PDF) lewat link," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Disnaker membuka posko aduan yang beroperasi secara permanen di kantor dinas. Masyarakat atau pencari kerja dipersilakan melapor jika menemukan adanya pelanggaran administrasi atau kecurangan oleh perusahaan.(ir)

Read More