Disdikbud Batang akan Kaji Terkait Rencana Pembelajaran Daring

Iki Radio - Wacana pemerintah pusat untuk kembali mengutak-atik sistem pembelajaran antara daring dan luring mulai memicu diskusi hangat di daerah, berdalih untuk efisiensi energi ditengah kemelut perang Iran,  Israel dan Amerika.

Meski kebijakan ini masih samar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, secara jujur mengakui bahwa dirinya lebih "sreg" jika anak didik tetap belajar di dalam ruang kelas secara tatap muka. 

Layar gawai tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran sosok guru di depan kelas. Ada nilai-nilai yang hilang ketika interaksi fisik dibatasi oleh jaringan internet.

Bambang menyandarkan pendapatnya pada data objektif. Ia melihat ada penurunan kualitas serapan ilmu jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi melanda.

“Ada plus-minusnya. Kalau saya kok lebih condong lebih baik tatap muka pembelajarannya. Lebih intens. Karena kan tidak semua anak itu bisa belajar dengan menangkap dari medsos,” katanta saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Ia memberikan komparasi nyata melalui hasil evaluasi pendidikan yang ada. Menurutnya, anak-anak yang melewati masa kritis belajarnya di era COVID-19 menunjukkan tren penurunan daya tangkap.

“Beda Mas, anak kelas 6 sekarang hasil dari COVID dengan dulu agak menurun. Kan kita ada rapor pendidikan itu, agak menurun daya-dayanya gitu. Bukan hanya soal kualitas materi, kendala teknis masih menjadi "hantu" bagi dunia pendidikan di daerah,” jelasnya.

Bambang mengakui bahwa infrastruktur sekolah di Kabupaten Batang belum sepenuhnya siap jika harus dipaksa beralih ke sistem digital secara penuh. 

Menurutnya, ada dua masalah besar: ketersediaan internet dan kepemilikan gawai. Belum semua siswa memiliki perangkat pribadi, dan jumlah komputer di sekolah pun belum mampu meng-cover seluruh jumlah siswa.

Persoalan ini semakin pelik jika melihat kondisi sosial ekonomi orang tua siswa saat ini. Berbeda dengan masa pandemi di mana kebijakan Work From Home (WFH) berlaku, saat ini orang tua sudah kembali bekerja normal di luar rumah.

“Kadang-kadang gawai itu kan satu, yang bawa orang tua. Kemarin pas COVID kan WFH kan? Bisa dipakai bareng-bareng,” terangnya.

Meski memiliki catatan kritis, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menjadi pelaksana kebijakan yang loyal jika pemerintah pusat akhirnya mengetok palu.  

Baginya, dinas adalah kepanjangan tangan teknis dari kebijakan nasional maupun pimpinan daerah.

“Kalau itu sudah instruksi pusat ya, kebijakan pusat harus mengikuti. Kalau Dinas ya enggak bisa (mengajukan keberatan). Yang keberatan itu pimpinan daerah (Bupati),” ungkapnya.

Jika skenario daring tetap dijalankan, Bambang sudah menyiapkan beberapa langkah darurat untuk menyiasati keterbatasan alat, mulai dari sistem pembagian waktu (shift) hingga skema pinjam pakai fasilitas antar-kelas atau antar-sekolah.

Hingga saat ini, pihak Disdikbud Batang masih dalam posisi menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi.

Read More

Pemkab Lumajang Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Dampak Geopolitik Global

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi berdampak pada daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat mengikuti diskusi publik bertema Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur Akibat Ketegangan Geopolitik Global Antara Amerika–Israel dengan Iran di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (25/3/2026).

Indah menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah harus diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan pasokan kebutuhan pokok dan memastikan masyarakat tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi yang berkembang perlu kita sikapi dengan bijak. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses dengan baik,” ujarnya.

Menurut Indah, pemerintah daerah perlu hadir secara aktif untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, ia menyampaikan upaya pengecekan distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang dilakukan pada momentum Idulfitri. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah bersama aparat terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

“Melalui pengecekan langsung dan pengawasan bersama, kita ingin memastikan distribusi berjalan baik dan masyarakat merasa tenang karena kebutuhan tersedia,” jelasnya.

Selain pengawasan distribusi, Indah juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi lokal sebagai fondasi ketahanan daerah. Menurutnya, sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta distribusi lokal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah.

“Ketahanan daerah dapat kita bangun dari kekuatan lokal, sehingga masyarakat tetap mudah mengakses kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi yang kondusif melalui komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Menurut dia, informasi yang tepat dan menenangkan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kita perlu memastikan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” imbuhnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab Lumajang berharap terbangun kesamaan langkah antardaerah dalam menghadapi potensi dampak sosial ekonomi akibat situasi global, sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, lanjut Indah, akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan secara terukur dan proporsional.

“Dengan kebersamaan dan langkah yang selaras, kita optimistis dapat menjaga kondisi daerah tetap baik dan masyarakat tetap merasa nyaman,” pungkasnya.

Read More

Pemprov Jatim Terapkan WFH Setiap Rabu Mulai April, Layanan Publik Diminta Tetap Maksimal

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengumumkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN Pemprov Jatim setiap hari Rabu mulai April 2026, usai memimpin apel perdana pasca Lebaran.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat apel pagi sekaligus halal bihalal bersama ASN dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Rabu (25/3/2026).

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin apel pagi sekaligus halal bihalal bersama ASN dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Rabu (25/3/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung sederhana dan khidmat itu, Khofifah menegaskan bahwa WFH merupakan bagian dari upaya efisiensi energi, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penghematan BBM.

“Mulai minggu depan, WFH kita terapkan setiap hari Rabu. Sementara hari lainnya tetap bekerja dari kantor,” ujar Khofifah.

Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. ASN tetap dituntut menjaga disiplin, produktivitas, dan koordinasi kerja. 

“WFH bukan berarti pelonggaran kerja. Pelayanan publik harus tetap optimal, bahkan lebih responsif,” tegasnya.

Menurut Khofifah, skema WFH dipilih karena dinilai lebih efektif dibanding work from anywhere (WFA), terutama dalam menjaga fokus kerja ASN dengan dukungan lingkungan keluarga di rumah.

Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan karena dianggap paling ideal untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan konsumsi bahan bakar. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh perjalanan sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.

Dengan WFH satu hari dalam sepekan, diharapkan terjadi penghematan energi sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan.

“Kalau dilakukan hari Jumat, berpotensi menjadi long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM,” jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya momentum Idulfitri sebagai titik awal memperkuat semangat kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan layanan publik kembali berjalan normal dalam waktu maksimal satu pekan, tanpa adanya penumpukan layanan.

“Tidak boleh ada penurunan kinerja pasca libur. Ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin, serta diakhiri dengan kegiatan halal bihalal bersama seluruh ASN dan pimpinan BUMD di Jawa Timur.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jatim berharap efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Read More

MA lantik jajaran DK OJK periode 2026-2032

Iki Radio - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan atau melantik 7 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 5 ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Sementara dua lainnya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner, OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari  Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica. 

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia. 

Read More

Bupati Siak Ajak ASN Tetap Solid Hadapi Tekanan Keuangan Daerah

Iki Radio - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk tetap solid, optimistis, dan mampu bertahan menghadapi tekanan keuangan daerah pada 2026.

Bupati Siak Afni Zulkifli menjadi pembina upacara dalam apel perdana pasca cuti dan libur bersama idulfitri 1447 hijriyah, di halaman Kanor Bupati, Rabu (25/3/2026)

Hal tersebut disampaikan Afni saat memimpin apel pagi pasca libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Rabu (25/3/2026).

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Siak, saya bersama Bapak Wakil Bupati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari dalam memimpin daerah ini masih banyak kekurangan, dan kami mohon maaf atas hal tersebut,” ujar Afni.

Dalam arahannya, Afni menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang menantang tidak hanya dialami Kabupaten Siak, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap harus dijalankan.

Ia menjelaskan, pada 2026 terjadi pemangkasan transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 50 persen, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah lebih dari setengah triliun rupiah.

“Ini challenge untuk kita semua. Di sinilah kita diuji, apakah kita benar-benar hadir sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat di tengah kondisi yang sulit,” kata dia.

Ia meminta seluruh ASN tidak larut dalam keluhan dan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kita hanya mengeluh, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita wajib bertahan (survive) dalam kondisi apa pun. Yang dibutuhkan hari ini adalah kerja keras, kekompakan, dan keyakinan bahwa kita mampu melewati situasi ini,” tegas dia.

Ia juga menegaskan pentingnya kebersamaan dalam birokrasi tanpa sekat.

“Kami tidak akan berarti apa-apa tanpa Bapak/Ibu semua. Tidak ada lagi kalangan elit. Kita semua adalah pelayan masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Afni menyoroti kewajiban penyesuaian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan proporsi belanja pegawai ditekan hingga maksimal 30 persen paling lambat Mei 2027.

“Kita harus melakukan efisiensi yang tidak ringan, namun kami akan berikhtiar agar tidak ada pegawai yang dirumahkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata dia.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemerintah Kabupaten Siak juga menerapkan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas dengan tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegas dia.

Read More

Sidak, Pemkot Pontianak Pastikan Pelayanan Publik Optimal Pasca-Libur Lebaran 2026

Iki Radio - Usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, Tim Monitoring dan Pengawasan Disiplin ASN menyisir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Walikota Pontianak saat sidak di hari pertama masuk paska libur lebaran 2026

Tim yang terbagi dalam lima kelompok ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah masuk kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca libur panjang. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memimpin tim sidak di Kantor Terpadu Sutoyo, memeriksa absensi pegawai di empat instansi yang ada di gedung itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil peninjauan tersebut, Edi memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa ASN yang belum masuk kerja karena alasan cuti maupun sakit.

“Secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah masuk kerja dan pelayanan tetap berjalan, terutama di Disdukcapil. Memang ada beberapa staf yang tidak masuk karena izin sakit dan masih cuti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya usai menggelar sidak, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran ASN di hari-hari awal kerja setelah libur panjang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh ASN agar kembali meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

Terkait disiplin pegawai, Edi menekankan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme penegakan aturan sesuai tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan sanksi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi pegawai, seperti persoalan transportasi saat arus mudik.

Menurut Edi, momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harapkan setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idulfitri ini, ASN bisa bekerja lebih semangat. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, baik, dan responsif,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak dapat diselesaikan secara optimal.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati, sehingga persoalan-persoalan di Kota Pontianak bisa kita atasi, kita selesaikan, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

Read More

Halal Bihalal Hari Pertama Kerja, Bupati Lumajang Tekankan Integritas ASN

Iki Radio - Kegiatan halalbihalal pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperkuat kembali komitmen pelayanan publik.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Bupati menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh ASN sekaligus mengajak jajaran pemerintah daerah memulai kembali tugas dengan semangat baru.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya bersama Mas Wakil Bupati mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Indah di halaman Kantor Bupati Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/3/2026)

Ia menegaskan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh aparatur untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan segala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah SWT, dan ibadah Ramadan kita diterima. Kita kembali fitri dan siap memulai semangat baru untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” imbuhnya.

Menurut Indah, semangat Idulfitri harus diwujudkan dalam kinerja nyata, terutama melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran ASN. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan bersama.

“Kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dalam memimpin tentu tidak bisa sempurna, namun kami terus berikhtiar untuk menjadi lebih baik, agar ke depan kita semua bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, budaya kerja yang sehat di lingkungan birokrasi perlu terus dibangun dengan mengedepankan keterbukaan, evaluasi diri, dan kemauan untuk berkembang.

Momentum halalbihalal ini juga diharapkan dapat memperkuat soliditas dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sekaligus mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu bekerja secara adaptif, cepat, dan solutif.

Karena itu, Pemkab Lumajang menegaskan pentingnya semangat baru pasca Idulfitri diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari peningkatan disiplin, percepatan layanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pelayanan publik, menurut Pemkab Lumajang, tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Read More

Usai Lebaran, Masyarakat Diminta Waspada Tawaran Kerja Bodong

Iki Radio — Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan mencurigakan pascaarus mudik, karena berpotensi menjadi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merugikan korban secara ekonomi maupun keselamatan.

Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya pencarian kerja setelah momen Lebaran, yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar namun tanpa kejelasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam keterangan yang dikutip Rabu (25/3/2026) menegaskan, masyarakat perlu lebih teliti dalam menyaring informasi lowongan kerja agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang yang semakin beragam modusnya.

Beberapa indikator yang perlu diwaspadai antara lain informasi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak jelas, serta penawaran gaji tinggi tanpa syarat kualifikasi atau pengalaman yang memadai.

Selain itu, proses rekrutmen yang terlalu cepat juga patut dicurigai, terutama jika disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi. Modus lain yang sering terjadi adalah penjelasan pekerjaan yang tidak konsisten serta tidak adanya kontrak kerja resmi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada tawaran kerja yang datang melalui media sosial atau pesan pribadi tanpa melalui proses rekrutmen formal. Terlebih jika pelamar diminta menyerahkan dokumen pribadi asli seperti KTP atau paspor kepada pihak perekrut.

Langkah Pencegahan

Untuk menghindari jeratan TPPO, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji besar dengan proses instan.

Calon pekerja juga perlu mencari informasi secara mendalam terkait perusahaan, jenis pekerjaan, hingga lokasi kerja. Pemeriksaan legalitas perusahaan melalui situs resmi menjadi langkah penting sebelum menerima tawaran kerja.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak menyerahkan dokumen asli kepada pihak mana pun sebelum adanya kontrak kerja resmi yang jelas dan sah secara hukum.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan orang dengan segera melaporkan jika menemukan indikasi atau dugaan TPPO.

Laporan dapat disampaikan melalui Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan Kepolisian di nomor 110, serta hotline 0-800-1000-000.

Dengan kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik perdagangan orang dapat dicegah sejak dini, sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang aman, layak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Read More