Pemerintah Pusat Kembalikan Dana Efisiensi untuk Pemulihan Aceh

Iki Radio - Keputusan penting yang membawa angin segar bagi Provinsi Aceh akhirnya terwujud. Pada hari ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengesahkan pengembalian dana efisiensi sebesar lebih dari Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Keputusan ini langsung diberikan kepada pemerintah Aceh pada Januari 2026, sebagai langkah konkret dalam upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda provinsi tersebut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Safuadi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas keputusan yang diambil dalam waktu yang sangat singkat. 

"Alhamdulillah-nya di rapat kedua kali ini Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia langsung berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan, di mana langsung Presiden Republik Indonesia hari ini menyetujui permohonan pemerintah Aceh untuk efisiensi anggaran Rp1,6 triliun lebih untuk provinsi Aceh disetujui untuk dikembalikan di tahun 2026 ini," ujar Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dana tersebut, yang sebelumnya dialokasikan untuk efisiensi anggaran, kini akan dikembalikan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana yang luar biasa di Aceh.

"Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang paling terdampak dari bencana banjir terbesar. Keputusan ini merupakan langkah besar yang akan membantu pemerintah Aceh untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif," tambah Safuadi.

Ia juga menyampaikan, bahwa pengembalian dana efisiensi ini hanya memakan waktu 10 hari, sebuah pencapaian yang luar biasa. 

"Bantuan ini adalah usaha besar dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam menangani bencana. Hal ini sangat berarti bagi kami di Aceh," tandasnya.

Keputusan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran di daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya Aceh.

Menurut Safuadi, dengan tambahan dana ini, diharapkan berbagai program pemulihan dan pembangunan yang tertunda akibat bencana dapat segera dilanjutkan, demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.

Sebuah langkah yang penuh harapan, di mana solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh.

Read More

Pemerintah Putus sementara Akses Grok untuk Lindungi Publik

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok sebagai langkah perlindungan masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid. (Foto: Humas Kemkomdigi)

Langkah ini diambil menyusul temuan pemanfaatan teknologi Grok untuk membuat dan menyebarkan konten deepfake seksual nonkonsensual yang dinilai membahayakan perempuan, anak, dan masyarakat luas di ruang digital. 

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keamanan warga negara. 

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” lanjut Meutya.

Selain pemutusan akses sementara, Kemkomdigi juga meminta pihak platform X sebagai pengelola Grok untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. 

“Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok,” ujar Meutya Hafid.

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan hasil klarifikasi serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara platform.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

Read More

Presiden Kembalikan Dana TKD Aceh untuk Pemulihan Pascabencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi untuk menangani dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Menanggapi kondisi Provinsi Aceh yang mengalami dampak cukup parah, Mendagri secara khusus mengusulkan skema kebijakan fiskal untuk membantu percepatan pemulihan daerah tersebut. Usulan utamanya adalah pengembalian atau peniadaan pemotongan dana Transfer Kas Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.

Mendagri menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyampaikan aspirasi ini agar diteruskan kepada Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat pembahasan terkait pemulihan pasca bencana hidrometeorologi Aceh di aula Serbaguna Pemerintah Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Rapat ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir serta masing-masing Bupati/Walikota dari 23 Kabupaten/Kota.

"Khusus untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar TKD dikembalikan. Kita berharap tidak ada pemotongan atau segera dikembalikan agar proses pemulihan tidak terhambat kendala anggaran," ujar Mendagri, Tito Karnavian saat menggelar rapat.

Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program rehabilitasi pascabencana. Dengan adanya Satgas dan dukungan kebijakan TKD ini, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan proses rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad. Menurutnya, Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran 2026. Dek Fad menjelaskan, Aceh tidak lagi dikenakan efisiensi anggaran demi percepatan pemulihan bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh beserta perwakilan 23 Kabupaten/Kota menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan ini. Khususnya untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar Transfer Kas Daerah (TKD) dikembalikan,” ujar Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dek Fad menjelaskan bahwa keputusan krusial ini merupakan hasil dari koordinasi cepat yang dilakukan oleh pimpinan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat.

Dek Fad memaparkan bahwa dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, langsung menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya. Koordinasi tersebut dilakukan khusus untuk memohon agar Aceh diberikan pengecualian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional mengingat kondisi darurat bencana yang sedang dihadapi.

"Artinya, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus (diskresi) bagi Aceh. Dana TKD yang awalnya masuk dalam skema efisiensi, kini dikembalikan penuh atau tidak dipotong, sehingga program pembangunan dan rehabilitasi tetap berjalan sesuai rencana," pungkas Dek Fad.

Read More

Cetak sejarah, Masa Giling 2025 PG Rejo Agung Hasilkan 63 Ribu Ton

Iki Radio - Prestasi membanggakan tahun 2025, ditunjukan Pabrik Gula (PG) Rejo Agung Baru Madiun. Pada masa giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru berhasil memproduksi gula dengan jumlah terbanyak, sejak PG. Rejo Agung Baru berdiri.

General Manager PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet

General Manager PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet menyampaikan, pada masa giling tahun 2025, jumlah serapan tebu meningkat 17 persen, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun 2025 kemarin, PG Rejo Agung Baru sudah menggiling tebu kurang lebih sekitar 957.000 ton. Kenaikan ada 17 persen dari tahun 2024,” ujar Immam Nur Salamet saat tasyakuran tutup giling 2025, di PG Rejo Agung Baru Madiun, Jum’at malam (9/1/2026).

Selain itu pada musim giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru memproduksi gula sebanyak 63 ribu ton.

“Hari giling kemarin merupakan hari Giring terpanjang selama Rejo Agung berdiri dan jumlah gula yang terbesar selama PG Rejo Agung berdiri,” lanjutnya.

Keberhasilan ini, menjadi sejarah baru perjalanan PG Rejo Agung Baru, termasuk sebagai upaya mendukung program swasembada gula nasioanal.

Pagelaran wayang kulit dalam rangka tutup giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru Madiun, Jum'at (9/1/2026)

“Hal ini berkat kemitraan yang kuat antara pekerja jagung baru dengan petani, dan juga kerjasama yang sudah dibentuk 4 tahun ini dengan perum perhutani,” imbuhnya.

Selama ini PG Rejo Agung sudah bekerjasama kurang lebih sekitar 2.300 hektar pengelolaan yang ada di perum perhutani.

“Kedepan PG Rejo Agung Baru akan melakukan investasi kurang lebih sekitarRp 40 miliar, untuk peningkatan efisiensi dan juga peningkatan ke lingkungan. Kita akan membangun IPAL yang baru dan juga cooling tower, supaya limbah yang dihasilkan betul-betul memenuhi tidak mencemari di sekitar wilayah kerja,” pungkasnya.

Sementara dalam tasyakuran tutup giling 2025 ini, PG Rejo Agung Baru menggelar pementasan wayang kulit, dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi dengan mengambil lakon Pandhawa Laku Darma. Dalam pagelaran wayang kulit di halaman PG Rejo Agung Baru juga dimeriahkan bintang tamu Niken Salindri.(iw/IR)

Read More

Ambil Hati Gen Z, Ummad Gelar Workshop Branding Digital

Iki Radio - Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) mulai menyusun strategi untuk persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Salah satunya dengan membangun brand kampus, agar mampu menarik minat calon mahasiswa. Disadari penggunaan teknologi di era digital saat ini, sudah menjadi bagian dari kebutuhan utamanya dikalangan generasi Z.

Untuk itu Ummad berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan media digital sebagai sarana membangun brand. Salah satunya dengan menggelar Workshop “Membangun Branding di Era Digital untuk Penerimaan Mahasiswa Baru”.

Workshop ini diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan Ummad , sebagai bagian dari upaya kolektif kampus dalam memperkuat strategi branding yang adaptif terhadap karakter generasi Z.

Kegiatan tersebut menjadi rangkaian program peningkatan kualitas institusi, khususnya dalam mendukung efektivitas Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis digital.

Dalam workshop ini, peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai aspek penting dalam membangun citra kampus, mulai dari identitas visual, konsistensi pesan, hingga strategi pengelolaan konten media sosial yang relevan dan berdampak.

Branding kampus tidak lagi sekadar logo atau slogan, melainkan narasi yang dibangun secara berkelanjutan dan terstruktur.

Salah satu sesi utama diisi oleh Dr. Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yang menekankan pentingnya pengelolaan brand institusi secara sistematis dan profesional.

“Di era digital seperti sekarang, setiap institusi, termasuk universitas, harus memiliki brand guideline yang jelas untuk menjaga konsistensi identitas. Selain itu, content pillar sebagai fondasi utama konten juga harus didefinisikan dengan baik agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan berdampak,” ujar Fajar.

Dia menambahkan, tanpa perencanaan konten (content planning) yang matang, upaya branding berpotensi menjadi tidak efektif. Konten yang disajikan secara acak dan tanpa arah strategis justru dapat melemahkan citra institusi di mata publik.

Workshop ditutup dengan sesi diskusi panel yang membahas penerapan strategi branding dalam konteks pendidikan tinggi.

Diskusi ini menyoroti bagaimana Ummad dapat mengoptimalkan keunggulan yang dimilikinya untuk menarik minat calon mahasiswa baru, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang terus bertumbuh di Jawa Timur, Ummad memiliki posisi strategis dengan akreditasi institusi “Baik Sekali”.

Capaian tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan.

Dalam pengembangan brand institusi, Ummad menegaskan komitmennya melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Pusat Pendidikan Unggul, yang berfokus pada penciptaan lulusan inovatif, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

2. Islami, dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sebagai fondasi karakter mahasiswa.

3. Digitalisasi Modern, melalui integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem informasi dalam proses pembelajaran.

4. Global, dengan penguatan jejaring internasional dan program kompetisi yang membuka peluang mahasiswa berkiprah di tingkat dunia.

Ummad juga menawarkan beragam program studi yang relevan dengan kebutuhan era digital dan dunia industri, di antaranya Program Sarjana (S1) BioKewirausahaan, Ilmu Aktuaria, Informatika berbasis AI, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi (terakreditasi B), Administrasi Kesehatan, Hukum, Psikologi, dan Manajemen. Selain itu, tersedia pula program D3 Kebidanan serta Desain Komunikasi Visual.

Saat ini, Ummad tengah berproses menuju transformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT).

Transformasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan, meningkatkan fasilitas, serta memperkuat daya saing institusi di tingkat regional maupun nasional.

Melalui workshop branding ini, Ummad optimistis dapat memperkuat citra institusi secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai pilihan utama calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas, berkarakter Islami, dan relevan dengan tantangan masa depan. (*)

Read More

Pawai Kerukunan Warnai HAB ke-80 Kemenag di Gorontalo

Iki Radio - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026).

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo saat melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama tingkat Provinsi Gorontalo di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026). 

Jalan sehat diikuti Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaswad Sartono beserta Kakanwil Kota/Kabupaten, pimpinan ormas keagamaan, Baznas Gorontalo, jajaran pimpinan OPD Pemprov serta ASN Kemenag Gorontalo.

Jalan sehat mengambil titik start di halaman Kanwil Kemenag provinsi kemudian menyusuri jalan Thayeb M. Gobel dan Andalas. Peserta kemudian berbelok ke jalan Tondano hingga finish kembali ke titik start.

Gubernur  berharap, jalan sehat itu dapat memantapkan kerukunan umat beragama serta masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Dengan kemantapan tersebut roda pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan serta pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan.

“Mari kita berjalan sehat dan melalui kegiatan ini, kerukunan antar umat beragama, kerukunan diantara seluruh masyarakat provinsi akan semakin mantap” ungkap Gusnar.

Tidak lupa juga momentum ini dimanfaatkan Gubernur Gusnar untuk menyampaikan program yang saat ini diperjuangkan pemerintah provinsi yakni pembangunan pabrik pakan ternak dan hilirisasi ayam terintegrasi.

Program ini nantinya mendatangkan anggaran yang setara dengan APBD Provinsi selama setahun atau sekitar Rp1,4 triliun.

Disamping jalan sehat kerukunan, peringatan hari Amal Bhakti ke-80 Kemenag di Provinsi Gorontalo dimulai dengan apel upacara pada tanggal 3 Januari 2026. Acara kemudian dirangkaikan dengan lomba memasak nasi goreng antar pejabat, lomba marching band, mini soccer, bola voli, catur dan akan ditutup dengan malam tasyakuran.

Read More

Pemprov Jatim Perkuat Budaya Kerja Aman 2026

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 sebagai upaya memperkuat budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di seluruh sektor usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto.

Peringatan Bulan K3 yang berlangsung 12 Januari–12 Februari 2026 diisi berbagai kegiatan, antara lain apel Bulan K3, seminar, talk show, serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang konsisten menerapkan K3.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Sigit Priyanto, menyatakan bahwa capaian pembinaan dan pengawasan K3 di Jawa Timur masih termasuk terbaik secara nasional. Pendekatan yang dilakukan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

“Pencegahan menjadi fokus utama. Lingkungan kerja yang aman dan sehat mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus menjaga produktivitas,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Apel puncak Bulan K3 Nasional 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur dijadwalkan pada 12 Januari 2026 di Stadion Tri Dharma PT Petrokimia Gresik, dengan Gubernur Jawa Timur direncanakan hadir sebagai inspektur apel.

Pemilihan PT Petrokimia Gresik didasarkan pada komitmen perusahaan dalam menerapkan standar K3 berkelas internasional serta menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia industri.

Sigit menegaskan penerapan K3 kini berpengaruh langsung terhadap daya saing industri, terutama bagi perusahaan berorientasi ekspor. Rekam jejak keselamatan kerja menjadi perhatian pasar global.

Berdasarkan data Disnakertrans Jatim, terdapat hampir 400 ribu perusahaan di Jawa Timur, mayoritas merupakan usaha mikro. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pemerataan penerapan K3.

Pada peringatan Bulan K3 Nasional 2026, Pemprov Jatim memberikan berbagai penghargaan, di antaranya Zero Accident Award kepada 354 perusahaan dan Penghargaan SMK3 kepada 1.054 perusahaan.

“K3 bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi industri berkelanjutan. Ketika pekerja aman dan sehat, kinerja perusahaan ikut meningkat,”tambahnya.

Read More

Pemkab Tanah Datar Paparkan Kondisi Pemulihan Pascabencana ke Mendagri

Iki Radio - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memaparkan kondisi pemulihan pascabencana dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Wilayah Sumatra Barat (Sumbar) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara Virtual Zoom Meeting di Gedung Indojolito, pada Jum'at (9/1/2026).

Bupati Tanah Datar Eka Putra turut didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda Abdurrahman Hadi, para Asisten dan OPD terkait ikuti Rakor Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Wilayah Sumbar secara Virtual Zoom Meeting

Rakor ini turut diikuri Wakil Bupati, Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah, Abdurrahman Hadi, para Asisten dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

Dalam Rakor tersebut, Eka Putra menyampaikan kondisi terkini pasca bencana di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan berharap bantuan serta penanganan dari Pemerintah Pusat.

"Ada enam unit sarana pemerintahan yakni empat unit kantor Wali Nagari atau desa, satu unit kantor Wali Jorong dan satu unit kantor cabang Perumda PDAM yang rusak, namun urusan Pemerintahan saat ini tetap bisa berjalan lancar walaupun masih belum normal seperti biasa," ujar Bupati Tanah Datar.

Ia juga memaparkan berbagai kondisi layanan publik, seperti fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan. Dan juga kondisi akses darat, kondisi ekonomi sosial masyarakat terdampak bencana.

"Ada satu unit Puskesmas, lima unit SD, tiga unit SMP, lima unit PAUD, dua unit TK dan tiga unit Pondok Pesantren. Kemudian 145 unit UMKM, lima objek wisata dan tiga Home Stay. Sedangkan akses darat ada 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari atau desa, satu ruas jalan provinsi dan satu ruas jalan nasional. Ini semua tentu butuh dukungan dari pemerintah pusat," ungkap Eka Putra.

Yang tidak kalah penting, tambahnya, karena objek wisata, dan UMKM terdampak bencana yang menyebabkan aktivitas ekonomi atau transaksi tidak terjadi, sementara kewajiban membayar angsuran pinjaman tetap berjalan.

"Kepada pak Mendagri, kami mohon solusi bagi pelaku UMKM dan juga pelaku objek wisata yang terdampak bagaimana mengatasi persoalan angsuran pinjaman ini, karena usaha mereka terdampak bencana dan tidak bisa melakukan aktivitas usaha sebagaimana biasa," kata dia.

Sementara itu Mendagri, Tito Karnavian, menyampaikan, apa yang disampaikan Bupati sudah menjadi catatan dan segera akan di bawa ke rapat selanjutnya bersama kementrian lainnya.

"Kabupaten Tanah Datar memang menjadi salah satu perhatian utama kita dalam bencana ini. Apa yang pak Bupati sampaikan menjadi catatan, kita akan ajak Kementerian Pariwisata dan kementerian lainnya bersama-sama mengatasi hal itu," ujarnya.

Namun yang penting, tambah Tito, kesiapan dan kevalidan data menjadi hal penting yang harus dipersiapkan sehingga langkah-langkah strategis bisa segera dilakukan.

"Saya minta kabupaten kota yang terdampak, segera sampaikan data-data tentang ini dengan lengkap dan valid, sehingga kita lakukan langkah penanganan selanjunya," pungkas Tito Karnavian. 

 

Read More