Iki Terbaru/Paling Greeess

Tekan Angka Pengangguran Jabar, Kapolri Resmi Luncurkan Program Poliran di Bandung

BANDUNG, Iki Radio — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus memantau uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam membantu pemerintah menekan angka pengangguran, khususnya di Jawa Barat yang tercatat masih di atas rata-rata nasional.

Dalam sambutannya, Suyudi menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil turun ke angka 4,75 persen (sekitar 7,38 juta jiwa). Namun, Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran yang cukup tinggi, yakni sebesar 6,67 persen.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," tegas Suyudi.

Program Poliran berawal dari inisiatif lokal saat Suyudi menjabat sebagai Kapolda Banten, yang berfokus menjembatani masyarakat dengan pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Melihat keberhasilannya di daerah, program tersebut kini resmi diangkat menjadi gerakan berskala nasional.

Kapolri menambahkan bahwa ketersediaan lapangan kerja bukan semata masalah ekonomi, melainkan elemen kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," ungkapnya.

Kendati demikian, jenderal bintang empat tersebut menegaskan bahwa Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan instansi lain. Polri memosisikan diri sebagai fasilitator dan kolaborator.

"Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan," pungkas Suyudi.

 

"Bahana Bersahaja" Raih Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026, Kejari Madiun : Perkuat Tata Kelola dan Pencegahan Hukum di Desa

MADIUN, Iki Radio — Program inovatif "Bahana Bersahaja" yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Indonesia Kita Awards 2026. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat lintas instansi, termasuk dukungan penuh dari aparat penegak hukum dalam memastikan aspek legalitas dan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan serta akuntabel.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, achmad Hariyanto Mayangkoro saat acara talkshow di salah satu stasiun TV swasta nasional, membahas tentang Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyampaikan tanggapannya terkait peran strategis Kejaksaan dalam menyukseskan program tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara talkshow yang disiarkan pada tanggal 9 November 2026 lalu.

Menurut Kajari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun hadir dalam program Bahana Bersahaja tidak hanya sebagai penegak hukum semata, melainkan juga mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, penerangan hukum kepada masyarakat, serta menyerap berbagai aspirasi warga.

"Kami ingin menjadi tulang punggung atau kita membentengi diri dengan aturan hukum yang kuat agar pemerintahan di desa juga taat hukum, mematuhi aturan-aturan dan regulasinya," ujar Achmad Hariyanto Mayangkoro dalam dialog tersebut.

Kajari Madiun (dua dari kanan) saat hadir dalam acara Sarasehan Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Ia menambahkan, pihak Kejaksaan Agung juga memberikan arahan agar Kejaksaan turut serta memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat yang paling bawah, yakni pemerintah desa. Langkah ini diambil untuk memastikan kesalahan atau hal-hal kurang baik di masa lalu tidak terulang kembali di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, Kajari Madiun menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih melalui pemberian pendampingan berkelanjutan. Kejaksaan secara rutin menyediakan legal assistance (bantuan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) dalam setiap pengambilan kebijakan oleh Pemkab Madiun guna meminimalisir potensi terjadinya kecurangan atau fraud.

Dengan pendekatan yang mengedepankan aspek preventif atau pencegahan ketimbang sekadar penindakan, program "Bahana Bersahaja" diharapkan mampu berjalan secara optimal, akuntabel, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

 

Bahana Bersahaja Raih Indonesia Kita Awards 2026, Kapolres Madiun : Pemkab Pangkas Hambatan Geografis Service Publik

MADIUN, Iki Radio – Program Bakti Sosial Terpadu "Bahana Bersahaja" Pemerintah Kabupaten Madiun sukses meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Awards 2026. Apresiasi tinggi atas pencapaian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Madiun, AKBP Ridwan Maliki, dalam sebuah acara talkshow yang disiarkan pada Senin (9/11/2026).

Kapolres Madiun saat talkshow di salah satu televisi swasta nasional membahas program Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

AKBP Ridwan Maliki menegaskan bahwa jajaran Polres Madiun sangat mendukung keberlanjutan program Bahana Bersahaja yang digelar secara rutin dan konsisten. Menurutnya, program inovatif ini berhasil membawa pelayanan publik di Kabupaten Madiun ke era yang jauh lebih baik dengan meniadakan hambatan atau barrier geografis antara pejabat dan masyarakat.

"Salam Polisi, Polisi bersama masyarakat. Atas nama kepolisian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Madiun atas konsistensi pelaksanaan Bahana Bersahaja. Karena Madiun wilayahnya luas dan Markas Polres secara geografis terletak di Kota Madiun—cukup jauh dari kecamatan-kecamatan di kabupaten—kehadiran program ini memangkas jarak pelayanan publik secara signifikan," ujar AKBP Ridwan Maliki.

Dalam setiap gelaran Bahana Bersahaja di desa-desa, Polres Madiun turut ambil bagian bersama jajaran Forkopimda dengan menghadirkan beragam unit pelayanan jemput bola. Mulai dari layanan SIM Keliling, SKCK, Samsat Keliling, SPKT, hingga Mobil Sigap disajikan langsung di tengah pemukiman warga.

Tak hanya membawa sentra pelayanan dokumen dan pengaduan, kepolisian memanfaatkan momen ini sebagai sarana edukasi serta sosialisasi pencegahan kejahatan (early warning system).

"Kami menyosialisasikan nomor darurat Call Center 110 serta memberikan edukasi terkait modus-modus kejahatan yang sedang marak atau viral di daerah lain. Harapannya, masyarakat Kabupaten Madiun memiliki daya cegah dan daya tangkal agar kejadian serupa tidak masuk ke wilayah kita," tambahnya.

Solusi Keluhan Warga dan Kendala Lapangan

Menjawab persoalan sinergi dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres menyebut pelayanan jemput bola ini merupakan jawaban nyata atas berbagai kendala yang dirasakan warga perdesaan. Sebagai gambaran, untuk mengurus perpanjangan SIM, warga desa tidak perlu lagi menghabiskan waktu travel 30 menit hingga 1 jam menuju Mako Polres di kota.

Momen tatap muka di lapangan juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi kamtibmas secara mendalam, seperti menunjuk titik-titik rawan kejahatan di lingkungan mereka. Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti Polres Madiun dengan meningkatkan intensitas patroli di lokasi rawan yang dilaporkan.


Salah satu layanan Polres Madiun dalam program Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Meski demikian, AKBP Ridwan Maliki tidak menampik adanya tantangan operasional yang kerap dihadapi personel di lapangan saat pelaksanaan Bahana Bersahaja.

Diantaranya masih ditemukannya warga yang belum melengkapi data administratif saat mengajukan layanan (seperti perpanjangan SIM atau dokumen hukum lainnya), sehingga proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama.

Selain itu akses sinyal internet yang belum merata (blank spot) di beberapa daerah terpencil Kabupaten Madiun masih menjadi kendala teknis bagi unit SIM Keliling dan Samsat Keliling yang bergantung penuh pada koneksi online stabil.

Pihaknya berharap sinergi lintas sektor dalam Bahana Bersahaja terus diperkuat, sehingga berbagai kendala infrastruktur digital dapat teratasi demi menciptakan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun.

 

Sohibul Iman Ditunjuk Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Emiten Tugas Baru Diplomasi Palestina

JAKARTA, Iki Radio — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, untuk menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Perombakan pimpinan lembaga tinggi negara tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri HNW yang mendapat penugasan baru dari partai sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

"InsyaAllah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," kata Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kholid menjelaskan, penugasan khusus HNW di BKSAP DPR RI didasari oleh rekam jejak, kapasitas, serta jejaring internasional luas yang dimilikinya untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Fokus utama diplomasi antarparlemen tersebut diarahkan untuk meraih hasil-hasil konkret, meliputi perlindungan warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penegakan hukum internasional, hingga terwujudnya kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Pengalaman serta jejaring internasional HNW dinilai menjadi modal penting PKS dan Indonesia dalam membangun kerja sama lintas parlemen di dunia internasional.

"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," jelas Kholid.

Atas nama partai, Kholid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta pengabdian HNW selama mengemban amanah di pimpinan MPR RI. PKS juga meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Sohibul Iman, fungsi dan efektivitas kelembagaan MPR RI akan terus berjalan secara optimal.

"PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia," pungkasnya.

 

Menperin Sarmuji Bocorkan Syarat Insentif Mobil Hybrid: Wajib TKDN Hingga 60 Persen

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membeberkan kriteria utama bagi produsen mobil hybrid yang ingin mengantongi insentif dari pemerintah. Dua syarat mendasar yang wajib dipenuhi pabrikan meliputi komitmen investasi serta pemenuhan ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan batas minimal TKDN sebesar 40 persen bagi kendaraan yang berhak menerima stimulus. Ambang batas komponen lokal tersebut dipastikan akan melonjak signifikan pada tahun mendatang.

"Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen," ujar Sarmuji saat ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Ketentuan ini telah disosialisasikan secara langsung kepada para produsen kendaraan beremisi rendah, baik produsen mobil listrik berbasis baterai maupun manufaktur mobil hybrid. Dalam dialog tersebut, Menperin Sarmuji secara terbuka menantang para produsen yang saat ini TKDN-nya baru mencapai kisaran 50 hingga 55 persen agar segera memacunya hingga 60 persen.

Tantangan tersebut disambut positif oleh para pelaku industri otomotif. "Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," tambah Sarmuji.

Selain fasilitas keringanan pajak atau insentif fiskal, politikus Partai Golkar ini juga mendorong hadirnya insentif non-fiskal. Salah satu bentuk kemudahan yang diusulkan adalah pembebasan aturan ganjil-genap di wilayah perkotaan.

Namun, fasilitas bebas ganjil-genap ini rencananya akan ditargetkan secara spesifik bagi varian mobil hybrid yang terbukti memiliki efisiensi bahan bakar ekstra tinggi serta tingkat emisi gas buang yang sangat rendah.

"Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM," tutupnya.

 

Perkuat Sinergitas, Perum Bulog Kancab Madiun Gandeng Kejari Kabupaten Madiun Teken MoU Bidang Datun

MADIUN, Iki Radio — Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Madiun memperkuat sinergi kelembagaan guna memastikan pelaksanaan tugas operasional serta pengelolaan tata kelola perusahaan berjalan dengan optimal. 

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (11/11/2026).

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah esensial untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional perusahaan.

"Intinya agar senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku," ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, hadir secara langsung didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama kelembagaan, khususnya pada lingkup hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Melalui kerja sama ini, Kejari Kabupaten Madiun diharapkan dapat memberikan dukungan serta pendampingan hukum yang komprehensif kepada Perum Bulog Kancab Madiun," ujarnya. 

Bantuan hukum tersebut akan dijalankan melalui tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, dengan berpedoman teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Gayo Lues Aceh, BMKG Imbau Warga Waspada Gempa Susulan

GAYO LUES, Iki Radio — Wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu pagi (11/11/2026) pukul 05.09 WIB. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki kekuatan magnitudo (M) 4,9.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa atau episenter berada di darat, tepatnya pada koordinat 4,05 Lintang Utara (LU) dan 97,34 Bujur Timur (BT), atau berjarak sekitar 6 kilometer arah utara Kabupaten Gayo Lues. Gempa ini dikategorikan sebagai gempa dangkal dengan kedalaman 4 kilometer.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai adanya korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa yang berpusat di darat tersebut.

Kendati demikian, pihak BMKG terus mengimbau masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Gayo Lues dan sekitarnya agar tetap tenang, tidak panik, serta senantiasa waspada terhadap potensi terjadinya gempa bumi susulan.

 

Cegah Kecelakaan Water Bombing, TNI AU Perketat Prosedur Keselamatan Helikopter Karhutla

JAKARTA, Iki Radio — Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, memastikan pihaknya mengambil langkah ketat untuk mengantisipasi potensi kecelakaan helikopter selama operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipasi ini diambil guna menghindari terulangnya insiden kecelakaan dua helikopter saat menjalankan misi water bombing di Kalimantan baru-baru ini.

"Dalam pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla, Skadron Udara 6, Skadron Udara 8, dan Skadron Udara 9 terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan penerbangan helikopter," ujar Feri, Rabu (11/11/2026).

Feri menjelaskan, salah satu upaya krusial yang wajib dilakukan sebelum penerbangan adalah safety briefing atau koordinasi teknis. Prosedur ini mencakup penyegaran materi terkait potensi bahaya, penanganan kondisi normal maupun darurat, hingga detail penting yang harus diperhatikan selama misi berlangsung.

Usai briefing, para awak pesawat diwajibkan memeriksa kesiapan unit helikopter, kualifikasi penerbang, serta perhitungan kebutuhan bahan bakar secara akurat. Penerbang yang belum berpengalaman atau belum memenuhi jam terbang terkini (current) dalam misi water bombing dipastikan harus didampingi oleh penerbang senior yang terkualifikasi.

Selain pemeriksaan teknis helikopter, awak penerbang juga diwajibkan memeriksa kondisi water bucket untuk memperhitungkan kapasitas dan volume air yang aman diangkut. Seluruh tahapan ketat ini wajib dilalui sebelum helikopter dilepas ke titik pemadaman karhutla.

Hingga saat ini, TNI AU telah menyiagakan lima helikopter untuk mendukung penanganan karhutla di berbagai wilayah. Feri menegaskan bahwa sejauh ini seluruh operasi pemadaman yang dilakukan jajarannya berjalan dengan aman dan lancar.

"Melalui langkah-langkah tersebut, kami dari TNI AU terus menjaga kesiapan personel dan alutsista dalam mendukung penanggulangan karhutla," tutur Feri.

Peningkatan pengawasan dan prosedur keselamatan ini menyusul insiden jatuhnya dua helikopter saat operasi karhutla di Kalimantan dalam waktu berdekatan. Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) di Kalimantan Tengah pada Rabu (4/11/2026). Sementara insiden kedua dialami helikopter Super Puma milik BNPB (unit sewaan) yang jatuh di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026).

 

close
Pasang Iklan Disini