Presiden: Uang Rakyat tidak Boleh Dicuri dalam Program MBG

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan mitra program, Presiden mengungkapkan bahwa keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program dilakukan demi menjaga kualitas tata kelola dan akuntabilitas.

Presiden mengaku teringat pesan almarhum ayahandanya, Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkan untuk berpihak kepada rakyat saat menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai laporan terkait kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Presiden menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi maupun program pemerintah.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti peran strategis SPPI sebagai ujung tombak pelaksanaan Program MBG. Para lulusan SPPI, kata Presiden, telah dipersiapkan untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di berbagai daerah dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan me-manage dapur-dapur tersebut,” ujarnya.

Presiden menegaskan negara tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang menyalahgunakan amanah rakyat. Pemerintah juga siap memperkuat peran lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Presiden.

Kepala Negara meminta seluruh kepala dapur dan pengelola program untuk meningkatkan pengawasan serta menghindari praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.

Menurut Presiden, keberhasilan program tersebut merupakan tanggung jawab bersama karena menyangkut masa depan generasi Indonesia.

“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkasnya.

Presiden menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

 

Read More

Dukung Aksesibilitas Warga, Danrem 081/DSJ Tinjau Rencana Pembangunan Jembatan Garuda Tahap VI di Madiun

Iki Radio – Komandan Korem (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya, Kolonel Arm Untoro Hariyanto, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Jembatan Garuda Tahap VI di Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu (3/6/2026). 

Jembatan ini diproyeksikan menjadi jalur transportasi strategis yang menghubungkan dua kabupaten.

“Jembatan ini nantinya akan menjadi salah satu akses penghubung antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo,” ujar Kolonel Arm Untoro Hariyanto di sela-sela peninjauannya.

Mengingat kondisi sungai di lokasi yang cukup lebar, jembatan ini direncanakan menggunakan konstruksi jembatan gantung (kabel pancang) dengan perkiraan panjang mencapai 50 meter.

Keberadaan Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi mobilitas warga yang selama ini terhambat oleh letak geografis. Berdasarkan laporan, warga harus memutar jalan yang cukup jauh untuk bisa menyeberang ke wilayah tetangga.

“Dengan adanya jembatan ini, diharapkan akses masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan warga. Apalagi tadi disampaikan Pak Kades, warga harus memutar hingga sekitar 8 kilometer jika ingin menuju wilayah perbatasan Ponorogo,” imbuh Danrem.

Selain memperlancar arus lalu lintas, pembangunan Jembatan Garuda Tahap VI ini ditargetkan mampu membuka potensi ekonomi baru di wilayah sekitar. Sektor-sektor vital seperti pertanian dan peternakan—yang menjadi mata pencaharian utama penduduk setempat—diharapkan akan mendapat dampak positif paling besar berkat kelancaran distribusi logistik.

Rencana pembangunan ini disambut dengan antusiasme luar biasa oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Kepala Desa Lembah, Andi, menegaskan bahwa seluruh elemen warga siap menyukseskan proyek ini dari awal hingga akhir.

“Pokoknya kami seluruh warga Desa Lembah siap mendukung penuh pembangunan jembatan ini. Kami siap bergotong royong dan bahu-membahu demi kelancaran pembangunan,” tegas Andi.

Wujud nyata dukungan tersebut salah satunya dibuktikan oleh aksi mulia seorang warga lokal yang rela mengorbankan aset pribadinya demi kepentingan umum.

“Kebetulan salah satu warga kami, yakni Pak Wagiyanto, siap menghibahkan tanahnya untuk dijadikan akses jalan menuju jembatan,” ungkap Kades Lembah secara apresiatif.

Selain di Desa Lembah, rangkaian kunjungan kerja Danrem 081/DSJ hari ini juga menyasar dua lokasi pembangunan Jembatan Garuda lainnya di wilayah Kabupaten Madiun, yaitu:

Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo (Pembangunan Tahap V)

Desa Purworejo, Kecamatan Geger (Pembangunan Tahap VI)

Aksi maraton peninjauan ini menegaskan komitmen TNI, khususnya Korem 081/DSJ, dalam mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur terisolasi guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat di wilayah teritorialnya.(ir)

Read More

Kreatif dan Edukatif, TP PKK Kecamatan Dagangan Madiun, Juara 1 Lomba Poster PAUD

Iki Radio – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Dagangan berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Poster PAUD Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2026. 

Kompetisi kreatif yang mengusung tema “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Rabu (3/6/2026).

Acara ini berlangsung meriah dengan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta kader dan guru PAUD dari seluruh penjuru Kabupaten Madiun.

Erni Hari Wuryanto menekankan bahwa membentuk generasi unggul harus dimulai dari pembiasaan perilaku positif sejak usia dini demi membangun karakter kuat anak.

Menurut Erni, masa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan golden age atau masa emas tumbuh kembang anak yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.

"Masa PAUD merupakan masa emas tumbuh kembang anak. Pada masa inilah nilai-nilai positif perlu dikenalkan dan dibiasakan secara terus-menerus. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat mengajarkan anak untuk memiliki pola hidup sehat, disiplin, mandiri, gemar belajar, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama," jelas Erni.

Melalui visualisasi dalam bentuk poster, Erni berharap kreativitas peserta dapat menjadi sarana edukasi yang efektif, komunikatif, dan menyenangkan bagi masyarakat luas mengenai pentingnya pondasi PAUD.

"Kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan peran bersama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam menanamkan kebiasaan baik sejak dini sehingga lahir generasi Indonesia yang hebat, berkarakter, dan berdaya saing," tambahnya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program edukatif ini. Ia berharap ajang ini dapat memantik kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Semoga melalui lomba ini dapat meningkatkan kepedulian, partisipasi, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini," tuturnya.

Di akhir sambutan, Erni memberikan suntikan motivasi bagi para peserta yang berkompetisi. "Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat berlomba. Tunjukkan kreativitas terbaik dan jadikan kegiatan ini sebagai pengalaman yang bermanfaat," pesannya.

Kompetisi tahun ini diikuti oleh 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun. Setiap tim yang bertanding merupakan kolaborasi solid yang terdiri dari pengurus PKK Kecamatan, perwakilan Pokja II, dan 2 orang guru PAUD.

Berdasarkan penilaian dewan juri, berikut adalah daftar lengkap pemenang Lomba Poster PAUD TP PKK Kabupaten Madiun 2026:

Juara 1: Kecamatan Dagangan

Juara 2: Kecamatan Geger

Juara 3: Kecamatan Wonoasri

Juara Harapan 1: Kecamatan Jiwan

Juara Harapan 2: Kecamatan Madiun

Melalui sinergi yang kuat antara kreativitas poster dan semangat edukasi ini, Kabupaten Madiun tidak sekadar menggelar sebuah kompetisi biasa. Lebih dari itu, ajang ini menjadi langkah nyata dalam memahat pondasi karakter generasi emas yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global langsung dari akar rumput.

Selamat kepada para pemenang! Semoga karya visual yang tercipta dari kompetisi ini mampu menginspirasi perubahan positif bagi tumbuh kembang anak-anak di seluruh pelosok Bumi Kampung Pesilat. (ir)

Read More

Kejagung Tahan Tiga Mantan Pejabat BGN Terkait Dugaan Korupsi MBG

Iki Radio - Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026. Ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kejagung tahan mantan Kepala BGN, DH usai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (3/6/2026) 

Ketiga tersangka tersebut adalah DH selaku mantan Kepala BGN, SS selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan LP selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,” kata Jeffry dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (3/6/2026).

Menurut Jeffry, ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional. Program prioritas nasional tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga terafiliasi dengan sejumlah pejabat BGN dan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra program.

“Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” ujar Jeffry.

Selain itu, penyidik juga menduga para tersangka melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (markup).

Sejumlah pengadaan yang menjadi temuan penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur markup.

Kejaksaan Agung menyatakan rangkaian dugaan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyidik saat ini masih mendalami perkara dan menghitung nilai pasti kerugian negara yang ditimbulkan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Penyidikan kasus tersebut masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Read More

Kejagung Tetapkan Tiga Mantan Pejabat BGN Tersangka Dugaan Korupsi MBG

Iki Radio - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026..Ketiganya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH) serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya (SS) dan Lodewyk Pusung (LP).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka," ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Syarief, penyidik menduga para tersangka melakukan pengaturan dalam proses verifikasi pembentukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, yayasan yang menjadi mitra program tersebut seharusnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” kata dia.

Ia menjelaskan, penyidik menduga proses verifikasi pada portal mitra BGN telah diatur sehingga sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka tetap dapat ditunjuk sebagai mitra SPPG.

Kejagung juga mengungkap dugaan bahwa yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif dalam jumlah besar dari pelaksanaan program MBG. Yayasan-yayasan tersebut pun terafiliasi dengan DH, SS, dan LP.

Selain dugaan pengaturan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Ketiga tersangka diduga menyusun pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta melakukan penggelembungan harga (markup).

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup,” ujar Syarief.

Ia menambahkan bahwa dugaan penyimpangan juga ditemukan pada pengadaan tablet dan televisi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Saat ini, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah ditahan oleh Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Read More

Pemerintah Luncurkan Perpres 3/2026, Perkuat Hak Pendidikan Anak Indonesia

Iki Radio - Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Perpres PP ATS).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Perpres PP ATS) di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hal tersebut sebagai langkah besar dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas. Perpres PP ATS ini sebagai respons terhadap tingginya jumlah anak tidak sekolah di Indonesia. 

Perpres ini memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan ATS secara terkoordinasi, terarah, dan implementatif. Selain itu, Perpres ini juga memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak.

Mengusung semangat “ATS Tuntas, Indonesia Cerdas”, Perpres PP ATS membuka harapan dan kesempatan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, upaya pencegahan dan penanganan ATS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh anak Indonesia. Dalam konteks daerah, praktik baik di Sulawesi Selatan menjadi bukti nyata bahwa lintas perangkat daerah bisa berkoordinasi dalam menurunkan ATS. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat anak tidak sekolah menjadi sekolah, dan anak yang putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan mereka. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah pondasi paling mendasar dari sebuah bangsa,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (3/6/2026). 

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa lebih dari 3 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2025. Setiap tahun ajaran baru, terdapat ratusan ribu anak yang berisiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, perkawinan anak, kekerasan, disabilitas, keterbatasan akses layanan pendidikan, mobilitas keluarga, hingga kerentanan sosial lainnya.

“Perpres ini menetapkan target penurunan Anak Tidak Sekolah sebanyak 645 ribu anak di tahun 2029 dan secara bertahap ditargetkan menjadi 0 ATS di tahun 2045. Target ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa ada satu pun yang tertinggal ataupun tersisihkan dari layanan pendidikan. No one left behind,” ungkap Deputi Pungkas.

Berbagai arah kebijakan dalam Perpres memberikan penekanan pada pentingnya penguatan sistem deteksi dini, pendataan yang terintegrasi, perluasan layanan pendidikan yang fleksibel dan inklusif sesuai dengan karakteristik kerentanan anak, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta tata kelola lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan khusus anak. Inisiatif dan praktik baik yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ATS dapat memberikan hasil yang nyata. 

Proses perumusan upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, mulai dari penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS, pendampingan implementasi di daerah, hingga terbitnya Perpres ini didukung oleh UNICEF dan mitra pembangunan lain yang telah bermitra dengan pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

“UNICEF menyambut baik peluncuran Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah hari ini. Hal Ini merupakan pencapaian penting dalam memastikan hak setiap anak atas pendidikan, karena dapat mempercepat upaya nasional untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke layanan pendidikan. UNICEF bangga telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan peraturan ini, yang didasarkan pada pengalaman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program yang kami ketahui dapat menjangkau dan membantu anak-anak yang tidak bersekolah kembali memiliki perjalanan pendidikan mereka. UNICEF berharap dapat terus mendukung upaya-upaya penyediaan kesempatan belajar berkualitas bagi semua anak di Indonesia,” ungkap UNICEF Indonesia’s Representative Maniza Zaman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir dalam peluncuran Perpres PP ATS dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, para mitra pembangunan juga diharapkan dapat menyelaraskan dukungan teknis dan pendanaannya dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Perpres ini. 

 

Read More

Lirik dan Makna Lagu Negoro Angin - Denny Caknan, Cerita Viral Pejuang LDR

Iki Radio - Penyanyi Denny Caknan resmi merilis lagu terbaru berjudul “Negoro Angin” pada 16 Maret 2026. Lirik lagu ini ditulis langsung oleh Denny Caknan, yang juga bertindak sebagai komposer bersama Rijal Pamungkas dan Shadewa Wijaya.

Makna Lagu 'Negoro Angin'

Lagu “Negoro Angin” menggambarkan kepahitan hubungan jarak jauh (LDR) yang sarat akan kerinduan, ketidakpastian, dan rasa kehilangan. Liriknya menuturkan perjalanan panjang demi menepati janji, yang akhirnya berujung pada kesadaran bahwa cinta yang terpisah benua terasa mustahil untuk digapai.
 
Secara keseluruhan, Lagu “Negoro Angin” menjadi deskripsi emosional tentang cinta yang tergerus jarak, penyesalan, serta keteguhan hati yang bertahan meski menyakitkan.

 

Lirik Lagu 'Negoro Angin'

 

Tak tampuh sawelas sewu kilometer nyusul awakmu
Sing nate janjimu mulih ning aku
Sakwise ngrampungke urusanmu
 
Tak tekad-tekadke masio ora tau ngalami adem
Minus siji mosok ora ditemoni
Nekatku mung pengin niliki

Kepisah benua negoro angin
Nggayoh tresnamu rasane wis ra mungkin
Wis bedo semenjak jarang teko
Tiyang sing mbiyen tak kenal dadi wong liyo
 
Ternyata LDR pait tenan
Mboten saindah kembang tulip neng taman
Goblokku isih sayang awakmu
Ngertio ra sudi ngancani jaman susahmu
 
Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan
Bekas ambu rangkulanmu wangine isih ning atiku
Isih tak kangeni, isih tak tunggoni
Isih terus tak tangisi...uwooooooo
Isih tak kangeni, isih tak tangisi
Kenangan sing wingi
Mabur duwur melayang layang
terbang diatas awan
ingin melepas rindu sayang...
 
Kepisah benua negoro angin
Nggayoh tresnamu rasane wis ra mungkin
Wis bedo semenjak jarang teko
Tiyang sing mbiyen tak kenal dadi wong liyo
Ternyata LDR pait tenan
Mboten saindah kembang tulip neng taman
Goblokku isih sayang awakmu
Ngertio ra sudi ngancani jaman susahmu
Goblokku... isih sayang awakmu…

Read More

Kejagung Geledah Kantor BGN Pusat di Jakarta

Iki Radio - Penyidik Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pusat yang berlokasi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Hingga kini, Kejagung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Plh Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan di kantor lembaga tersebut.

"Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Jeffry kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Penggeledahan itu dilakukan sehari setelah pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya, bersama dua wakil kepala, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya.

Pengumuman pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Kabakom) M. Qodari di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan BGN.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sementara itu, Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN.

Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkara yang melatarbelakangi penggeledahan di kantor BGN tersebut.

 

Read More