PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Madiun
Mengucapkan
Selamat Atas Pelantikan
Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si
Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun
PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Madiun
Mengucapkan
Selamat Atas Pelantikan
Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si
Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun
Iki Radio - Agenda pelantikan Pejabat Tinggi Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026), membawa dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif lokal.
Sejumlah perajin karangan bunga di wilayah Madiun melaporkan adanya lonjakan pesanan yang signifikan menjelang hari H.
Pantauan di beberapa lokasi usaha karangan bunga menunjukkan kesibukan yang meningkat dibanding hari biasanya.
Pesanan ucapan selamat terus mengalir, baik dari kalangan instansi pemerintahan, perusahaan swasta, hingga tokoh masyarakat secara personal.
Sapto, salah seorang perajin bunga di Kota Madiun, mengungkapkan bahwa tren pesanan mulai terlihat sejak adanya kepastian jadwal pelantikan.
Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, ia mencatat setidaknya puluhan pesanan sudah masuk ke daftar antrean produksinya.
"Sampai hari ini jam 10 siang sudah masuk 20 pesanan. Ada yang atas nama pejabat, kantor, dan instansi," ujar Sapto saat ditemui di tempat usaha karangan bunga miliknya.
Dalam momentum pelantikan kali ini, para pemesan memiliki beberapa pilihan jenis ucapan. Selain karangan bunga papan konvensional, ucapan dalam bentuk bibit pohon mulai menjadi tren yang digemari karena nilai keberlanjutannya.
Untuk masalah harga, Sapto menyebutkan tarif yang cukup kompetitif. Untuk papan karangan bunga dibanderol mulai dari Rp 500.000 per unit. Sedangkan ucapan berupa bibit pohon berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000, tergantung pada jenis dan ukuran bibit yang dipilih.
"Biasanya kalau sudah ada kepastian, misalnya pilihan format ucapan berupa papan atau bibit, baru mulai banyak yang pesan," tambah Sapto.
Sesuai rencana, kursi jabatan Sekda Kabupaten Madiun akan secara resmi diisi oleh Sigit Budiarto. Prosesi pelantikan dijadwalkan bakal digelar pada Rabu (29/4/2026) bertempat di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.
Bagi para perajin bunga, momen pergantian atau pelantikan pejabat tinggi seperti ini selalu menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka.
Mereka berharap geliat ekonomi seperti ini terus terjaga seiring dengan aktifnya agenda-agenda pemerintahan di wilayah Madiun.(ir)
Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun, tampaknya akan segera menggelar prosesi pelantikan pejabat tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.
![]() |
| Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan, saat acara peluncuran SARAPAN PECEL di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026) |
Soal siapa yang akan dilantik dari hasil pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan tersebut sudah semakin jelas.
Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan awak media terkait pelantikan Sekda Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan menunggu surat Mendagri tentang pencabutan jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Sehingga bisa dipastikan, Sigit Budiarto, Kepala Dinas Dukcapil yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun, akan dilantik dan secara definitif menduduki jabatan sebagai Sekda Kabupaten Madiun.
Hal ini juga diperkuat ketika perwakilan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad Ridwan, menyampaikan sambutan saat peluncuran inovasi SARAPAN PECEL, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026) kemarin.
"Yang terhormat bapak kepala dinas, beliau juga Pj. Sekda, harapannya segera dilantik (menjadi Sekda) Pak Bupati," ujar Ahmad Ridwan saat mengawali sambutan.
Ahmad Ridwan juga bercerita, tahun 2022 lalu terakhir diundang oleh Dukcapil Kabupaten Madiun sebagai narasumber. Dan setelah itu baru di acara peluncuran SARAPAN PECEL ini diundang lagi di Madiun.
"Kepada Pak Kadis (Dukcapil) yang akan dilantik (sebagai) Sekda, Beliau ada nomor HP saya waktu itu masih Kabag Mutasi di BKD, saya jumpa sekarang sudah menjadi Sekda," lanjutnya.
Bukan hanya untuk jabatan Sekda, Ahmad Ridwan juga menyinggung tentang pengganti yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil.
Ridwan berpesan agar penggantinya benar benar yang bisa melayani.
"Kami harapkan untuk pengganti Pak (Kadis Dukcapil), Kami sudah bicara sama pak Sekda, bahwa carilah orang yang benar benar melayani," kata Ridwan.
Sehingga bisa jadi penggantinya sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari internal Dukcapil saat ini.
"Karena di Dukcapil ini beda pak. Bener bener melayani sepenuh hati, tulus dan membahagiakan masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, dari sumber di internal Pemkab Madiun menyampaikan, untuk pelantikan Sekda Kabupaten Madiun kemungkinan akan dilaksanakan hari Rabu (29/4/2026).
"Kemungkinan besok lusa," ujarnya singkat, Senin (27/4/2026).
Sementara sumber lain terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, memilih untuk tidak menjawab meskipun sudah mengetahui.
"Saya tahu tapi tidak berani ngomong," jawabnya.
Masyarakat tentu berharap, siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut, akan mampu mengemban amanah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat dan sejahtera.(ir)
Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.
Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.
Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.
Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.
Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.
Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.
Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.
Profil Hanif Faisol
Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.
Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.
Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.
Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.
Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Iki Radio - Demi efektivitas jalannya pemerintahan menghadapi tantangan global, Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Untuk itu, Presiden melantik enam pejabat baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sebanyak enam pejabat baru mengisi jabatan dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, antara lain Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin)
Adapun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggantikan Hanif Faisol.
Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026.
Wamenko Pangan merupakan jabatan baru pada kementerian tersebut. Hanif nantinya akan bertugas mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Sebelum menjadi menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).
Kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo yang tetap menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, M Qodari menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Pengganti Qodari sebagai pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Sementara, Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi setelah pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) di era 2024-2025.
Sedangkan, mantan Menteri Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran 2024-2025, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional. Politikus PKB tersebut menggantikan Sahat Manaor Panggabean untuk memimpin badan yang menyatukan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia.
Keenam pejabat pemerintahan yang baru itu sama-sama mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta akademisi Rocky Gerung dan aktivis senior Syahganda Nainggolan.
Iki Radio - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.
Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).
“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.
“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.
“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.
Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).
“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.
Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.
Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (*)
Copyright © Iki Radio. Designed by PT IKI MEDIA PERKASA
