Awal 2026, DKP Batang Cek Kendaraan Dinas

Iki Radio - Di awal 2026, tidak diawali dengan rutinitas kantor biasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang. Deretan mobil dan motor dinas tampak berjejer rapi di halaman kantor untuk menjalani "pemeriksaan kesehatan" perdana di tahun yang baru.

Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata (kiri), memantau kendaraan dinas saat pemeriksaan kendaraan di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiagaan armada sebelum terjun ke lapangan sepanjang tahun. Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata memimpin, langsung apel kendaraan operasional tersebut.

“Iya, jadi hari ini, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Batang mengadakan apel kendaraan operasional untuk kantor,” katanya saat ditemui di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang, Jumat (2/1/2026).

Agung Wisnu menilai, pengecekan ini krusial agar program kerja yang menyasar masyarakat pesisir tidak terhambat kendala teknis di tengah jalan. Ia mengibaratkan armada dinas seperti kondisi fisik manusia yang harus dipantau kelayakannya.

“Kita awali di 2026 ini untuk persiapan untuk kegiatan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kalau orang itu berbicara kesehatan, kalau kendaraan apakah ini rusak atau tidak,” jelasnya.

Namun, hasil dari "diagnosa" tersebut menunjukkan potret yang cukup memprihatinkan. Dari total aset yang ada yakni lima unit mobil dan 44 unit sepeda motor hanya 40 persen saja yang benar-benar dalam kondisi prima.

Agung secara blak-blakan merinci kondisi sisanya. Sisanya 30 persen rusak ringan dan 30 persen rusak berat. Ia tidak menutup-nutupi fakta yang ada.

“Bukan tanpa alasan armada tersebut "babak belur". Kendaraan operasional DKP, terutama milik para penyuluh, memiliki jam terbang tinggi di medan yang ekstrem. Artinya bahwa mayoritas kendaraan yang rusak berat adalah produk lama yang dipaksa bekerja keras di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DKP Batang Hermanto menjelaskan, bahwa faktor alam menjadi musuh utama bagi ketahanan kendaraan mereka. Lokasi kegiatan yang berfokus di wilayah pesisir membuat kendaraan rentan terhadap proses pengeroposan.

“Iya, tantangannya lokasi kegiatan kita banyak di wilayah pesisir. Yaitu pasti ada rob, ada arus, ini mengakibatkan kendaraan itu cepat keropos, cepat rusak. Tak hanya air laut, medan pelosok untuk menjangkau pembudidaya ikan juga menjadi ujian berat bagi mesin dan bodi kendaraan,” ungkapnya.

Meski kondisi armada jauh dari kata ideal dan terbentur kebijakan efisiensi anggaran, pihak DKP tetap memberikan apresiasi kepada para pegawai yang masih telaten merawat kendaraan dinas mereka.

“Kami juga terima kasih ini kepada teman-teman, perawatan kendaraan termasuk bagus sih sebenarnya. Karena kita adanya efisiensi akhirnya sangat terbatas sekali,” ujar dia.

Kini, fokus utama DKP Batang adalah melakukan perbaikan secara bertahap, agar layanan kepada nelayan dan pembudidaya tetap optimal. Hermanto pun tetap optimis armada yang rusak berat tersebut bisa segera "sehat" kembali.

Read More

Awal 2026, Wali Kota Singkawang Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Kinerja

Iki Radio - Pemerintah Kota Singkawang menegaskan disiplin dan percepatan kerja aparatur sebagai agenda utama awal 2026. Hal itu disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat Apel Gabungan ASN yang dirangkaikan dengan pengangkatan 813 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Jumat (2/1/2026) di halaman kantor Wali Kota.

Dalam arahannya, Tjhai Chui Mie meminta seluruh ASN segera menyusun jadwal kerja yang terukur agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan tepat waktu. Menurutnya, kerapian perencanaan kerja berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ini babak baru di awal 2026. Disiplin harus dijaga dan timeline kerja disusun lebih rapi sesuai program yang telah direncanakan,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia menekankan bahwa keterlambatan administrasi dan lemahnya koordinasi masih menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, kepuasan publik diminta menjadi prioritas utama setiap perangkat daerah.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang merasa pelayanannya lambat, apalagi dipersulit. Laporan dan administrasi harus tertib, terutama yang menyangkut pelayanan publik,” katanya.

Selain soal kinerja, Ia juga mengingatkan soal disiplin kehadiran. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendata ASN yang tidak hadir dalam apel tanpa alasan jelas.

“Kepala OPD harus tegas. ASN yang bolos apel tanpa keterangan akan diberikan sanksi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Singkawang mengangkat 813 PPPK paruh waktu yang terdiri atas 728 tenaga teknis, 45 guru, dan 40 tenaga kesehatan. Kepada para PPPK tersebut, Tjhai Chui Mie menekankan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar perubahan status, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kita angkat para honorer menjadi PPPK paruh waktu agar lebih bersemangat bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Read More

Menteri KKP tak Tolerir Kontraktor Nakal Garap Proyek KNMP

Iki Radio - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengecek langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah titik Pulau Jawa yang saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90 persen.

Menteri Trenggono bahkan meminta pemegang proyek segera melakukan perbaikan saat menemukan kondisi bangunan yang dinilainya belum baik. Dia tak memberikan tolerir, karena menurutnya hal-hal detail perlu diperhatikan supaya bangunan yang dihasilkan berkualitas.

“Tadi saya lihat beberapa kualitas pekerjaannya perlu diperbaiki. Saya minta kontraktor segera perbaiki,” ungkap Menteri Trenggono kepada wartawan usai meninjau pembangunan KNMP di Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (2/1/2026).

Fasilitas perikanan yang disiapkan KKP di KNMP Poncosari terdiri dari infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Untuk infrastruktur bangunan, diantaranya berupa kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku, gedung pabrik es, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring.

Sedangkan sarana prasarana rantai dingin meliputi mesin gudang beku portabel, pabrik es portabel, mobil berpendingin, serta puluhan unit coolbox. Lalu sarana prasarana penangkapan ikan meliputi 10 unit kapal di atas 5 GT, 100 unit mesin kapal, serta ratusan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

Pada kunjungan kerjanya di lokasi-lokasi KNMP, Menteri Trenggono juga ingin memastikan ketersediaan semua fasilitas perikanan yang nantinya dikelola oleh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebelum ke Poncosari, dia lebih dulu meninjau pembangunan KNMP di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, serta Cirebon.

“Kami juga akan melihat di Indonesia timur progresnya seperti apa karena kami targetkan Januari ini sudah selesai. Kami ingin ini berjalan dengan baik supaya nelayan penghasilannya meningkat berkali-kali lipat seperti di Biak Papua, sehingga nilai tukarnya juga meningkat,” ungkap Menteri Trenggono.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda menambahkan dari 65 lokasi pembangunan KNMP tahap pertama tahun 2025, sudah ada yang rampung 100 persen, salah satunya di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Selatan.

Sedangkan sebagian besarnya diselesaikan bertahap dengan target hingga akhir Januari 2026. Kecuali lokasi pembangunan yang terkena imbas bencana alam banjir dan longsor penyelesaiannya paling lambat pada Februari 2026.

“Kami sedang mengejar prosesnya sehingga akhir Januari semua selesai. Namun memang ada pengecualian beberapa lokasi yang secara tidak langsung terdampak bencana, seperti di Langsa, Bireun, Aceh Utara dan Padang Pariaman. Meski begitu, kami tetap berkomunikasi dengan kontraktor, pemda setempat, mudah-mudahan juga bisa selesai di Januari,” ungkap Trian.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana hingga Rp1,34 triliun untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah lokasi Indonesia. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa nelayan melalui peran aktif koperasi dan masyarakat.

Read More

Kemenkes Pastikan Influenza A(H3N2) Subclade K tidak Lebih Parah, Situasi Nasional Terkendali

Iki Radio - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa situasi influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia hingga akhir Desember 2025 masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya.

Ilustrasi (foto : Kemenkes RI)

Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosephine menjelaskan bahwa secara global peningkatan kasus influenza A(H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin.

Subclade K pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara.

“Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A(H3N2) subclade K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar Prima, Jumat (2/1/2026).

Lanjutnya, dikawasan Asia, subclade K telah dilaporkan di sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand sejak Juli 2025. Meskipun influenza A(H3) menjadi varian dominan, tren kasus influenza di negara-negara tersebut menunjukkan penurunan dalam dua bulan terakhir.

Di Indonesia, hasil surveilans juga menunjukkan bahwa influenza A(H3) merupakan varian dominan. Tren kasus influenza nasional tercatat menurun dalam dua bulan terakhir.

Berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang diselesaikan pada 25 Desember 2025, subclade K terdeteksi sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

“Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A(H3N2) subclade K yang tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak,” jelasnya.

Dari total 843 spesimen positif influenza yang diperiksa, sebanyak 348 sampel menjalani pemeriksaan WGS. Seluruh varian yang terdeteksi merupakan varian yang telah dikenal dan saat ini bersirkulasi secara global dalam sistem surveilans WHO.

Kemenkes RI menegaskan akan terus memperkuat surveilans, pelaporan, serta kesiapsiagaan untuk merespons perkembangan situasi influenza sesuai dinamika yang ada.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga daya tahan tubuh, serta mendapatkan vaksinasi influenza tahunan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta.

Vaksin influenza tetap efektif dalam mencegah sakit berat, rawat inap, dan kematian. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu.

"Menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam lebih dari tiga hari," kata Prima.

Read More

Bantah Isu Pungli, Camat se Kabupaten Madiun dan Kadin PMD Datangi Kejari Madiun

Iki Radio - Puluhan Camat se Kabupaten Madiun, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jum’at (2/1/2026).

Camat se Kabupaten Madiun bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun saat klarifikasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jum'at (2/1/2026)

Kedatangan para pemangku wilayah kecamatan ini untuk memastikan, bahwa isu dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret aparatur desa dan institusi kejaksaan di Kabupaten Madiun dipastikan tidak berdasar.

Langkah ini diambil menyusul adanya pemberitaan mengenai dugaan penggalangan dana hingga Rp1,5 miliar serta kabar temuan uang puluhan juta rupiah yang dikaitkan dengan kepala desa.

Bahkan, isu ini sempat berujung klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Tidak pernah ada penggalangan dana Rp1,5 miliar. Yang ada hanya klarifikasi berupa wawancara singkat di kantor, setelah itu aktivitas berjalan normal,” ujar Kepala Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jaenuri, Jum’at (2/1/2026).

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan hanya sebatas permintaan keterangan.

Jaenuri juga membantah adanya temuan uang Rp24 juta.

“Itu kegiatan anjangsana dan arisan bulanan. Besarannya sekitar Rp500 ribu ditambah konsumsi. Tidak ada kaitannya dengan dana desa dan bukan perintah dari siapa pun,” tegasnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani juga memastikan tidak pernah ada instruksi pengumpulan dana, baik dari kecamatan maupun DPMD.

“Kami hanya dimintai klarifikasi apakah pemberitaan itu benar. Jawaban kami tegas, tidak ada,” terang Suci.

Kepala DPMD Kabupaten Madiun, Supriadi, menjelaskan bahwa kegiatan yang dipersoalkan publik sejatinya merupakan pembinaan hukum kepada pemerintah desa.

“Tidak ada permintaan dana, tidak ada perintah, apalagi isu pemotongan 2 persen atau angka tertentu. Itu semua tidak benar,” kata Supriadi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menegaskan hingga kini tidak ada laporan resmi dari camat maupun kepala desa terkait dugaan permintaan uang oleh oknum kejaksaan.

“Berdasarkan klarifikasi yang kami terima, termasuk dari Kepala DPMD, tidak ditemukan adanya permintaan uang,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tidak ragu menindak tegas jika di kemudian hari terbukti ada oknum yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan kejaksaan.

“Jika ada laporan, siapa pun pelakunya, termasuk anggota saya sendiri, akan kami proses sesuai aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membenarkan telah melakukan klarifikasi terhadap seorang staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun terkait isu tersebut.

Kepala Kejati Jawa Timur Agus Sahat menyebut langkah itu sebagai bentuk respons cepat atas informasi yang beredar.(iw/IR)

 

Read More

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Triwulan I 2026 tidak Naik

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I 2026 atau periode Januari-Maret bagi pelanggan non-subsidi tetap atau tidak mengalami kenaikan.

Ilustrasi

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keputusan tersebut diambil meski secara formula terdapat potensi penyesuaian tarif.

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” kata Tri, Jum’at  (2/1/2026).

Tri  mengatakan, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro.

Parameter tersebut meliputi nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Selain itu, Tri menyampaikan tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan pemerintah.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi bagi rumah tangga dan pelaku usaha pada awal 2026.

Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," ujarnya.

 

Read More

Hari Pertama Masuk 2026, Pj. Sekda Madiun Pastikan Tak Ada ASN Bolos

Iki Radio - Di hari pertama masuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Madiun yang mangkir atau bolos kerja.

Ilustrasi Apel ASN Pemkab Madiun (Foto : Kominfo)

Penerapan teknologi (IT) menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Kabupaten Madiun. Salah satunya sistem absensi secara online.

"Secara absensi terlihat tidak ada ASN yang bolos di hari pertama masuk tahun 2026 ini. Kalaupun ada mereka sudah mengajukan ijin cuti sebelumnya," ujar Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, Jum'at (2/1/2026).

Pj. Sekda Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto

Kedisiplinan dan kinerja para ASN di Kabupaten Madiun diharapkan terus meningkat, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tahun 2026 ini menjadi momentum agar seluruh ASN terus meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

"Komitmen bersama dalam mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat dan Sejahtera (Bersahaja) juga diperkuat melalui peningkatan kinerja di masing masing satuan kerja," imbuhnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, pada saat malam pergantian tahun kemarin, kondisi di Kabupaten Madiun relatif aman dan kondusif. Menurutnya hal ini berkat adanya sinergitas dan kerjasama seluruh elemen dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Madiun.

"Pemkab Madiun menggelar doa bersama kemudian seluruh Forkopimda juga melakukan pantauan disejumlah titik, untuk memastikan Kabupaten Madiun aman," lanjutnya.

Peran serta dari seluruh elemen sangan diharapkan untuk Kabupaten Madiun lebih baik.

"Semoga di tahun 2026 ini, banyak peningkatan untuk Kabupaten Madiun, baik dari sisi keamanan, ketertiban, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam melaksanakan program strategis pemerintah pusat," pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Polres Madiun Kota, Berhasil Amankan Pelaku Pembunuhan di Josenan

Iki Radio - Tidak sampai 24 jam pelaku penusukan hingga tewas saat malam tahun baru di Kota Madiun berhasil dibekuk Polisi. Pelaku diketahui berinisial MRA yang merupakan warga kota Madiun.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto

"Pelaku sudah kami amankan," ujar Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).

Menurut Wiwin, bahwa pelaku penusukan hingga tewas saat malam tahun baru tersebut masih dibawah umur. Pwlaku, lanjut Wiwin masih berstatus seorang pelajar.

"Pelaku yang berusia 16 tahun masih berstatus pelajar di kota Madiun," jelas Wiwin.

Wiwin menambahkan saat ini Satreskrim Polres Madiun Kota masih melakukan penyelidikan. "Kita masih melakukan penyelidikan motif dari penusukan," tandas Wiwin.

Sebelumnya seorang pemuda di kota Madiun berhasil tragis saat perayaan makam tahun baru 2026 di Jalan Jolorante Nomor 8, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman.

Korban berninisial VWP (19), warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun tewas dengan luka tusuk pada Kamis dini hari pukul 02.30 WIB.

Read More