Iki Radio - Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi
Putranto, menegaskan komitmen Kadin Jatim dalam mendukung suksesnya pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Pemerintah Indonesia. Program
ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,
terutama bagi anak-anak usia sekolah, agar tumbuh sehat dan cerdas sebagai
generasi penerus bangsa.
 |
| Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto (Baju putih) |
Dalam pelaksanaannya, aspek kebersihan dan tata kelola
dapur menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Proses pengolahan makanan
yang kurang higienis atau tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan berbagai
risiko serius, seperti kontaminasi, keracunan makanan, hingga menurunkan
kualitas gizi dari makanan itu sendiri. Karena itu, standar pengelolaan dapur
yang baik menjadi kunci agar program ini berjalan aman dan efektif.
"Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan, diperlukan pemahaman mendalam dari para pengelola dapur terkait
standar kebersihan dan manajemen pengolahan makanan. Selain itu, kompetensi
sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian utama. Para tenaga kerja
yang terlibat perlu memiliki keahlian dan sertifikasi sesuai bidangnya agar
mampu menjalankan tanggung jawab dengan profesional, " kata Adik, di
Surabaya, Senin(6/10/2025).
Kadin Jawa Timur, melalui Kadin Institute, mengambil
peran aktif dalam memastikan keberlangsungan program ini berjalan sesuai
harapan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi para pengelola dapur penyedia program
makan bergizi (SPPG). Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan
kemampuan para pelaku agar dapat bekerja sesuai dengan standar keamanan dan
mutu pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto, hadir sebagai narasumber. Ia
menjelaskan pentingnya penyamaan pola pikir dan standar pengelolaan dapur agar
tidak terjadi perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, berbagai
kasus yang terjadi di luar Jawa Timur umumnya disebabkan oleh lemahnya tata
kelola akibat kurangnya kompetensi SDM.
Andriyanto menegaskan bahwa setiap dapur penyedia
makanan bergizi harus memenuhi tiga bentuk sertifikasi. Pertama, lembaganya
harus tersertifikasi dan terstandarisasi. Kedua, aspek food handling dan
keamanan pangan perlu disesuaikan dengan prinsip HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points). Ketiga, para chef atau juru masak yang terlibat wajib
memiliki sertifikasi keahlian dalam penyajian dan pengolahan makanan.
"HACCP sendiri merupakan sistem manajemen keamanan
pangan yang berbasis sains dan berfokus pada pencegahan risiko. Sistem ini
memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai produksi makanan, mulai dari bahan
baku hingga produk jadi, dikendalikan agar tidak terjadi bahaya kontaminasi.
Dengan penerapan tujuh prinsip utama HACCP, diharapkan seluruh makanan yang
disajikan benar-benar aman dikonsumsi," jelas Andriyanto.
Selain aspek keamanan, penyusunan menu juga harus
memperhatikan sasaran penerima manfaat. Misalnya, makanan untuk bayi, anak
sekolah, remaja, atau lansia tentu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Bahan
makanan yang digunakan pun diutamakan yang memiliki nilai gizi tinggi dan
disesuaikan dengan kondisi kesehatan serta kebutuhan masyarakat sasaran.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga
menegaskan pentingnya keamanan pangan. UU ini menyebutkan bahwa seluruh pangan
harus bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat
membahayakan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pangan juga harus memperhatikan
nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kasus-kasus kegagalan dalam program serupa
di luar Jawa Timur umumnya terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya SOP
yang baku. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen membantu pemerintah pusat menyusun
standar operasional prosedur (SOP) yang dapat diterapkan di seluruh daerah.
Tujuannya agar SDM di bidang pengelolaan makanan menjadi lebih terampil,
disiplin, dan taat asas.
Andriyanto menyampaikan bahwa kondisi Jawa Timur saat
ini relatif aman dan kondusif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, Kadin Jatim ingin menjadikan provinsi ini sebagai pilot project
untuk pelaksanaan sertifikasi dan pendampingan bagi seluruh SPPG. 'Melalui
inisiatif ini, Kami berharap Jawa Timur menjadi percontohan nasional dalam tata
kelola dapur sehat dan bergizi, " tegasnya.
Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti,
menambahkan Kadin Jatim bersama Kadin Institute juga akan melakukan pendataan
atau inventarisasi terhadap seluruh dapur penyedia makan bergizi di 38
kabupaten/kota di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan
pelatihan dan sertifikasi, sekaligus menyiapkan skema pendampingan yang tepat
bagi setiap wilayah.
"Sertifikasi akan mencakup tiga skema utama.
Pertama, sertifikasi bagi pengelola jasa boga. Kedua, sertifikasi bagi juru
masak (cook). Ketiga, sertifikasi bagi penjamah makanan (food handler). Dalam
waktu satu bulan ke depan, pelatihan dan sertifikasi ini akan digelar secara
bertahap di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur," ungkapnya.
Untuk pelaksanaan program tersebut, Kadin Institute
bekerja sama dengan empat lembaga sertifikasi profesi, yaitu Pesona Indonesia,
Rajawali Hospitality, serta LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kolaborasi
ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap tenaga kerja dan lembaga penyedia
makanan bergizi memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi yang diakui secara
nasional.
Melalui langkah-langkah ini, Kadin Jawa Timur optimistis
bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya akan berjalan
dengan baik, terukur, dan sesuai standar. Upaya peningkatan kualitas SDM serta
penerapan sistem keamanan pangan yang ketat diyakini akan menciptakan ekosistem
penyedia pangan sehat dan aman bagi masyarakat.
"Dengan dukungan sinergis antara pemerintah, Kadin,
lembaga sertifikasi, dan seluruh pihak terkait, Jawa Timur siap menjadi
provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang
berkelanjutan, berkualitas, dan berdampak langsung pada peningkatan gizi
generasi muda Indonesia," pungkasnya. (mad/hjr)