MBG Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM Lokal

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama di tingkat desa dan daerah.

Hal itu disampaikan “MBG akan membangkitkan ekonomi kita,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut dia, dampak program tersebut mulai dirasakan pemerintah daerah, mulai dari kepala desa hingga bupati, terutama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Prabowo mengakui pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah berkomitmen terus melakukan pembenahan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Banyak tantangan dan masalah, tetapi harus kita hadapi,” ujarnya.

Ia mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya keluarga petani dan pelaku usaha desa.

Prabowo menjelaskan program tersebut akan menciptakan perputaran uang yang besar di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa dan nilai anggaran Rp15 ribu per orang, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp45 juta per hari. “Dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp900 juta dan dalam setahun lebih dari Rp10,8 miliar beredar di desa,” ujarnya.

Menurut dia, perputaran ekonomi tersebut akan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil untuk menjual hasil produksinya langsung di lingkungan desa. 

“Petani lele bisa menjual hasil panennya, peternak telur bisa memasok kebutuhan, pembuat tempe juga mendapat pasar,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Program MBG juga akan memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari desa setempat tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah. “Pasarnya ada di desa itu sendiri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai perputaran dana ratusan triliun rupiah melalui Program MBG dan koperasi desa akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan koperasi.

Read More

Presiden Targetkan 30.000 KDKMP Diresmikan pada Agustus 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diresmikan pada Agustus 2026.

“Pada Agustus kita akan meresmikan 30.000 koperasi,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai, peresmian 20.000 koperasi dalam satu tahun tetap menjadi capaian besar yang jarang terjadi di negara lain. “Kalau hanya sampai 20.000, itu juga prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai capaian tersebut membuktikan pemerintah Indonesia mampu bekerja cepat apabila didukung tekad, strategi, dan kerja sama yang kuat antarlembaga.

Ia juga meminta masyarakat menghapus anggapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing. “Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Kita harus menjadi bangsa yang menang,” katanya.

Menurut Prabowo, Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan sektor perikanan, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.

Ia menjelaskan koperasi tersebut akan dilengkapi layanan keuangan, distribusi logistik, penyaluran subsidi, hingga sarana pengangkutan hasil pertanian.

Dengan skema itu, desa diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar dalam memasarkan hasil produksi masyarakat. 

“Koperasi punya truk sendiri dan pikap sendiri, sehingga petani tidak bergantung kepada pihak lain,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persoalan utama petani selama ini berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan akses pasar setelah panen. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Selain menjadi pusat distribusi hasil pertanian, KDKMP juga akan menjalankan berbagai layanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyedia sembako, penyalur gas dan pupuk subsidi, layanan logistik bersama Pos Indonesia, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Koperasi tersebut juga direncanakan memiliki layanan apotek dan penyediaan obat murah bagi masyarakat desa.

Prabowo menilai koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi bersama yang memperkuat konsep Indonesia Incorporated atau pembangunan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. “Ekonomi kita dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin,” kata Prabowo.

Ia menegaskan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha besar harus saling mendukung demi memperkuat ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga kredit yang selama ini membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata dia, telah memerintahkan penurunan bunga kredit super mikro yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen menjadi di bawah 10 persen. 

“Tadinya bunganya 24 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan perempuan di desa, memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. 

“Masa pengusaha besar dapat bunga 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen. Itu yang tidak benar dan harus kita ubah,” katanya.

Read More

Perkuat Ketahanan Pangan, Bulog Jatim Tambah Kapasitas Gudang Hingga 1,7 Juta Ton

Iki Radio - – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur terus bergerak cepat mengamankan stok pangan nasional. Di tengah melimpahnya hasil panen, Bulog Jatim melakukan ekspansi kapasitas penyimpanan dengan menyewa ratusan unit gudang tambahan guna memastikan seluruh hasil serapan gabah dan beras petani tertampung dengan baik.

Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk merespons tingginya aktivitas serapan selama musim panen. Hingga saat ini, Bulog telah mengoperasikan ratusan titik pergudangan baru.

"Secara Jawa Timur kita sudah menyewa 190 komplek pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang se-Jawa Timur dan kapasitas totalnya mencapai 650 ribu ton," ujar Langgeng di sela kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Dengan penambahan tersebut, total kapasitas penyimpanan yang dikelola Bulog Jatim saat ini mencapai 1,7 juta ton, yang terdiri dari gudang milik sendiri dengan kapasitas 1,1 Juta Ton. Dan gudang sewa dengan kapasitas 650 Ribu Ton.

Saat ini, tingkat keterisian (occupancy) gudang sewaan telah menyentuh angka 80 persen. Mengingat tren serapan yang masih tinggi, Langgeng menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambah kuota sewa gudang jika volume panen terus meningkat.

"Untuk stok per hari ini di Jawa Timur sudah mencapai sekitar 1,3 juta ton. Kalau panen masih banyak, kita akan menyewa lagi," tegasnya.

Selain fokus pada beras, Bulog Jatim juga melaporkan penguasaan stok jagung sebanyak 58 ribu ton. Komoditas ini menjadi krusial untuk menjaga ekosistem peternakan di Jawa Timur.

Sesuai arahan pusat, Bulog telah mulai menggelontorkan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Sabtu lalu. 

Langkah ini diharapkan dapat membantu peternak ayam mendapatkan pakan dengan harga terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, digelar pula Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Diskusi ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Akademisi dari perwakilan dari Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Unesa. Praktisi pengamat pertanian, perwakilan petani, pedagang, dan Gapoktan. Serta elemen masyarakat berbagai organisasi kemasyarakatan.

FGD tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan ketahanan pangan nasional yang lebih komprehensif, mulai dari hulu (produksi petani) hingga ke hilir (distribusi dan keterjangkauan harga).(ir)

Read More

Madiun Jadi Barometer Jatim, BKKBN Puji Capaian Program Bangga Kencana

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menorehkan catatan positif dalam pembangunan sumber daya manusia. 

Komitmen dalam penguatan program kependudukan dan keluarga berencana mendapat apresiasi langsung dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan BKKBN Jatim dengan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Selasa (12/5/2026).

Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi terbaru, indikator pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Madiun menunjukkan grafik yang sangat memuaskan.

"Indikator pembangunan keluarga dan kependudukan di Kabupaten Madiun menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antar lini dalam menekan angka stunting serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat," ujar Shodiqin.

Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari konsistensi program lapangan yang menyentuh hingga tingkat desa dan kecamatan, sehingga target nasional dapat terpenuhi secara efektif di daerah.

Audiensi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan provinsi dengan kearifan lokal Madiun. Tujuannya, memastikan setiap intervensi isu kependudukan tepat sasaran.

Fokus Utama Sinergi Pemkab Madiun dengan BKKBN diantaranya akselerasi penurunan stunting melalui pendampingan intensif di tingkat keluarga. Peningkatan Partisipasi KB dengan mendorong kesadaran masyarakat secara mandiri. Dan penguatan kader lapangan dengan mengoptimalkan peran garda terdepan dalam edukasi.

Meski mendapat rapor hijau, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan jajarannya untuk tetap membumi dan tidak terlena dengan angka di atas kertas. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan.

"Capaian ini menjadi motivasi. Fokus kita ke depan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi. Target utama kita adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas secara menyeluruh," tegas Bupati Hari saat ditemui usai acara.

Ia menambahkan bahwa edukasi berkelanjutan sangat krusial agar masyarakat memiliki kesadaran mandiri dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesehatan keluarga. 

Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Madiun dapat terus ditekan secara signifikan.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran kader, guna mewujudkan visi SDM unggul dan menjadikan Kabupaten Madiun sebagai barometer keberhasilan pembangunan keluarga di Jawa Timur.(ir)

Read More

Polda Jatim Tangkap Komplotan Penyalagunaan Data Pribadi dan Penerbitan SIM Card Ilegal

Iki Radio - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi untuk penerbitan ribuan SIM card ilegal yang digunakan dalam penjualan kode OTP berbagai aplikasi digital. 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan oknum provider seluler karena kartu yang digunakan berasal dari operator resmi dan dapat aktif menggunakan identitas milik orang lain.

Kabid Humas Polda Jatim, Jules Abraham Abast, mengatakan perkembangan teknologi komunikasi telah menjadikan data pribadi sebagai aset strategis yang sangat bernilai. 

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, termasuk manipulasi dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

“Data telah menjadi aset strategis yang sangat bernilai. Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan,” ujar Kombes Pol Jules saat membuka konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa, (12/5/2026).

Menurutnya, ancaman penyalahgunaan data pribadi saat ini dapat menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, baik secara psikologis maupun material. Karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan privasi. 

“Pelindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknologi, namun juga menyangkut hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan privasi,” katanya.

Kombes Pol Jules menambahkan, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari implementasi Polri Presisi yang menitikberatkan pada pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan digital. 

“Melalui pendekatan presisi, Polri tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga perlindungan masyarakat, penguatan keamanan ruang digital, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Bimo Ariyanto, menjelaskan kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan aktivitas mencurigakan dari sebuah website bernama FastSim yang menjual layanan OTP dengan harga murah. 

“Sekira pada bulan April, Direktorat Siber mengendus adanya sebuah website bernama FastSim yang menjual SIM card dengan harga sangat murah,” kata Kombes Pol Bimo.

Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tiga tersangka di Bali dan Kalimantan Selatan. Tersangka berinisial DBS ditangkap di Bali dan diketahui sebagai pembuat website FastSim sekaligus pengelola modem pool untuk memproduksi serta menjual kode OTP yang telah teregistrasi menggunakan data milik orang lain.

Tersangka kedua, IGVS, warga Karangasem, Bali, berperan sebagai admin dan customer service yang melayani pembelian OTP sekaligus mengendalikan website dan stok layanan OTP. 

Sedangkan tersangka MA yang ditangkap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertugas melakukan registrasi SIM card menggunakan identitas orang lain.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 33 unit modem pool, 11 laptop, delapan box berisi SIM card, tiga monitor, dua PC, dua mini PC, hingga 25.400 SIM card yang diduga telah diregistrasi menggunakan data pribadi masyarakat.

Bimo menjelaskan, para pelaku menjalankan bisnis penjualan OTP sejak September 2025. OTP yang dijual digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee, dan platform digital lainnya. 

“Tersangka DBS sejak September 2025 telah membuat kode OTP untuk beberapa aplikasi di antaranya WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee dan beberapa media sosial lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pembeli tidak menerima fisik SIM card. Setelah melakukan pembayaran melalui website FastSim, pelanggan langsung memperoleh kode OTP yang dapat dipakai untuk aktivasi akun digital tertentu. 

“Ketika mereka membeli lewat FastSim, setelah itu dikasih kode OTP lalu mereka bisa langsung mengakses media sosial contohnya WhatsApp dan sebagainya tanpa mendapatkan fisik SIM card,” katanya.

Harga OTP dijual bervariasi mulai Rp500 hingga Rp8.000 per kode. Dari bisnis ilegal tersebut, sindikat diduga meraup keuntungan hingga Rp1,2 miliar sejak Desember 2025. Polda Jatim menduga layanan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan siber seperti scamming, phishing, pencucian uang, pinjaman online ilegal, SIM swapping, hingga pembuatan akun palsu. 

“Dugaan kuat kami, ini adalah SIM card yang digunakan oleh para pelaku scamming dan kejahatan siber lainnya,” ujar Kombes Pol Bimo.

Selain mengungkap praktik penjualan OTP ilegal, penyidik juga mendalami asal-usul data pribadi yang digunakan untuk registrasi SIM card. Polisi menduga data tersebut diperoleh dari sebuah aplikasi atau script tertentu yang kini masih dalam pengembangan penyidikan. 

"Data pribadi dicomot dari sebuah aplikasi yang bernama script. Kami masih mendalami siapa yang memasukkan data pribadi ke dalam aplikasi tersebut,” katanya.

Data yang digunakan diduga bukan hanya milik masyarakat Jawa Timur, tetapi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konferensi pers itu, polisi juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum provider seluler. Sebab, kartu yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut diketahui berasal dari provider XL dan Indosat. 

“Kami akan melakukan pendalaman apakah ada oknum-oknum di provider yang ikut serta dalam sindikat ini,” kata Kombes Pol Bimo.

Menurutnya, penyidik menilai praktik tersebut tidak mungkin berjalan tanpa adanya celah dalam proses registrasi kartu SIM. 

Terlebih, pelaku diketahui menggunakan perangkat modem pool dan software khusus untuk mengotomatisasi proses registrasi dan distribusi OTP secara instan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. 

"Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar," ucap Kombes Pol Bimo. 

Read More

Dua Perda Baru Jatim Disahkan, Perseroda PJU dan Nomenklatur Dinas

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (11/5/2026).

Dua raperda tersebut, yakni perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama (PJU) menjadi Perseroda Petrogas Jatim Utama, dan perubahan Kelima atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, dihadiri jajaran pimpinan DPRD serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Adhy Karyono, dan kepala perangkat daerah.

"Seluruh fraksi menyetujui dan mengesahkan kedua raperda menjadi perda. Ada beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim,” ujar Blegur.

Gubernur Khofifah menegaskan, perubahan status hukum PJU menjadi perseroda bertujuan memperkuat pengelolaan sektor energi, menjamin efektivitas dan akuntabilitas usaha, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perseroda diharapkan berperan lebih besar dalam pengelolaan migas, energi, sumber daya mineral, hingga kepelabuhanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah yang Profesional, adaptif, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

Selain itu, perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jatim atas dukungan dan kerja sama selama proses pembahasan dua raperda tersebut.

Gubernur Khofifah, berharap penetapan kedua Perda tersebut Dapat semakin memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, Efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga membawa penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Read More

Tiba di Banyuwangi, Bupati Ipuk dan Komponen Lintas Agama Sambut Kedatangan Biksu Thudong

Iki Radio - Para biksu Thudong tiba di kelenteng atau Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Tik Liong Tian, Rogojampi, Banyuwangi, Senin (11/5/2026). Mereka disambut hangat oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, pengurus yayasan TTID, umat Tri Dharma dan masyarakat lintas agama.

Kesenian barongsai ikut memeriahkan kedatangan mereka yang berjumlah 56 orang itu. Para biksu juga mencuci kaki, menebar bunga, dan seremoni.

Bupati Ipuk menyampaikan penghormatan kepada para biksu yang telah tulus dan sabar akan menempuh perjalanan ribuan kilometer melakukan perjalanan spiritual. 

Mereka tiba di Banyuwangi dengan keadaan selamat dan sehat. Setelah itu mereka akan berjalan ratusan kilometer lagi untuk sampai ke titik tujuan akhir, yaitu Candi Borobudur sebagai pusat perayaan Waisak tahun ini.

“Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Banyuwangi karena menjadi salah satu kota persinggahan dalam perjalanan thudong tahun ini,” ungkap Ipuk.

Perjalanan mereka menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan 6 biksu dari Indonesia.

Ipuk mengatakan, perjalanan spiritual para biksu Thudong membawa pesan tentang perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan di tengah keberagaman.

"Di Banyuwangi, masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng hidup berdampingan. Masyarakatnya guyub, saling membantu. Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan untuk saling menguatkan," ujar Ipuk.

Perjalanan spiritual para biksu thudong akan berlangsung selama sekitar tiga pekan untuk mengikuti rangkaian perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026. Total jarak perjalanan menuju Borobudur mencapai sekitar 666 kilometer.

Ketua Panitia Klenteng Tik Liong Tian, Siswanto mengatakan, selama perjalanan para biksu akan singgah di sejumlah vihara dan tempat peribadatan yang telah disiapkan panitia di berbagai daerah.

Setelah dari Rogojampi, para biksu melanjutkan perjalanan menuju Vihara Jaya Manggala di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. 

"Di lokasi tersebut mereka akan beristirahat dan menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke Pasuruan dan daerah lainnya yang dilewati," ujarnya. 

Salah satu biksu asal Indonesia, Bhante Jinavaro (38), mengaku bersyukur dapat mengikuti perjalanan Thudong menuju Candi Borobudur. Meski harus menghadapi cuaca panas dan perjalanan panjang, ia tetap bersemangat menuntaskan ritual tersebut.

"Perjalanannya sangat bagus, walaupun banyak rintangan dan hambatan. Cuaca di Bali luar biasa panas dibandingkan di Pulau Jawa. Tapi kami tetap harus punya semangat supaya bisa sampai di Borobudur," ujar Bhante.(*)

Read More