MADIUN, Iki Radio – Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dr. Purnomo Hadi usai Sarasehan Kepala Desa dan Lembaga Desa se-Kecamatan Pilangkenceng dalam rangka harmonisasi mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja, Senin (16/11/2026).
Menurut Purnomo Hadi, struktur pemerintahan di tingkat desa pada hakikatnya memiliki sistem yang serupa dengan pemerintahan di atasnya. Kepala desa beserta perangkat bertindak sebagai pihak eksekutif, sementara BPD menjalankan fungsi legislatif. Keduanya merupakan representasi rakyat yang dipilih secara demokratis sehingga wajib berkolaborasi dan saling menghargai dalam merumuskan Peraturan Desa (Perdes) maupun mengawasi jalannya pembangunan.
"Yang paling penting harus ada sinergi dan kolaborasi yang saling menghargai. Harus terjalin harmonisasi karena mereka semuanya adalah wakil-wakil rakyat," ujar Purnomo Hadi.
Ia menambahkan, kolaborasi yang solid antara Pemdes, BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018—seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, ILP, dan LPMD—akan melahirkan perencanaan pembangunan desa berkonsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Masukan dari seluruh lini tokoh masyarakat dinilai krusial agar program pembangunan di wilayah Kecamatan Pilangkenceng menghasilkan luaran (outcome) nyata bagi kemajuan warga.
Menghadapi agenda pembangunan tahun 2027, termasuk potensi pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Madiun, Wabup meminta desa-desa di Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan mulai bersiap menangkap peluang efek domino hilirisasi investasi.
"Dengan efek hilirisasi investasi, harusnya desa
mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)-nya masing-masing. Jika PAD
meningkat, kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan masyarakatnya pasti akan ikut
meningkat," jelasnya. Ia pun mengapresiasi kondisi di Pilangkenceng yang
sejauh ini dinilai kondusif tanpa kendala berarti dalam hal koordinasi lintas
lembaga.
Sementara itu, Camat Pilangkenceng, Edy Sudarko, menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan ini merupakan agenda rutin sebagai upaya penyegaran serta penyamaan persepsi antar-elemen desa.
"Di beberapa desa mungkin ada anggota BPD yang baru. Melalui forum ini, kita ajak mereka untuk menyamakan pandangan agar selaras dengan visi dan misi Kabupaten Madiun, sekaligus menjalin sinkronisasi antardesa di wilayah Pilangkenceng," ungkap Edy.
Di sisi lain, Kepala Desa Ngale, Lilik Indarto Gunawan, mengamini bahwa komunikasi efektif menjadi kunci kelancaran pembangunan di tingkat desa. Di wilayahnya, setiap rencana program selalu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum dieksekusi.
"Sebelum program dilaksanakan, kami selalu
mengomunikasikannya dengan berbagai pihak terkait. Sinergi tiga pilar—yakni
Pemdes, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa—serta lembaga-lembaga desa terus kami
jaga. Asalkan komunikasi berjalan baik, semua program akan berjalan sesuai
harapan demi memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat," pungkas
Lilik.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI








