MAKASSAR, Iki Radio – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Penetapan UMP beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.
"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913," ujar Andi di Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Andi menjelaskan bahwa komponen upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Lebih lanjut, Andi memaparkan bahwa persentase kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 yang naik 7,21 persen. Sebagai perbandingan historis, UMP Sulsel tercatat naik 6,5 persen pada 2025, 1,45 persen pada 2024, dan 6,9 persen pada 2023.
Selain meningkat secara persentase, nilai UMP 2027 (angka persis Rp4.233.913,25) juga melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 yang berada di angka Rp3.915.118. Terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp318.795,25 atau setara sekitar 8,14 persen di atas estimasi KHL tersebut.
Menurut Andi, penetapan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya mengimbangi kenaikan upah dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, serta daya saing industri.
"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, memastikan proses perumusan hingga pengumuman UMP/UMSP berjalan lancar melalui dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar," ucap Jayadi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulsel
berkomitmen memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan,
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta terus mendorong perluasan
kesempatan kerja di wilayah Sulawesi Selatan.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







