JAKARTA, Iki Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat yang hadir. Puan mengetukkan palu sebagai tanda sahnya regulasi tersebut usai seluruh anggota dewan menyatakan setuju.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh 361 anggota dewan ini turut dipimpin oleh jajaran Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sebelumnya, draf regulasi ini telah melalui rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam tahapan tersebut, Panitia Kerja (Panja) melaporkan telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Seluruh poin tersebut telah disepakati bersama sebelum dibawa ke forum paripurna.
Secara keseluruhan, undang-undang ini memuat 10 pokok
pembahasan utama, meliputi asas hukum, perluasan ruang lingkup tindak pidana
korupsi maupun penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong, hingga
penegasan ancaman pidana mati bagi pelaku. Selain itu, aturan baru ini juga
menetapkan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, memberikan
jaminan pelindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, serta
mengatur tata cara pengembalian aset kepada para korban.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







