Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Masuk Daftar Korban Dugaan Penyadapan Mantan Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA, Iki Radio – Bareskrim Polri mengungkapkan daftar nama baru yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, Senin (16/11/2026). Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova, serta pegiat media sosial Denny Siregar dipastikan masuk dalam daftar sasaran penyadapan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, mengonfirmasi keterlibatan nama-nama figur publik tersebut sebagai korban berdasarkan temuan terbaru penyidik.

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Selain nama-nama tersebut, ia juga membenarkan bahwa pegiat media sosial Denny Siregar turut menjadi target.

Temuan ini memperluas daftar korban dalam kasus dugaan penyadapan yang sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Keempat tersangka yang telah ditetapkan Polri adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan bahwa jaringan penyadapan ini menyasar spektrum kalangan yang sangat luas, mulai dari pucuk pimpinan negara hingga elemen masyarakat sipil.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," jelas Suyudi di hadapan anggota dewan.

Suyudi menambahkan bahwa target penyadapan juga merambah ke tingkat daerah, institusi penegak hukum, hingga internal kepolisian sendiri. Daftar tersebut mencakup gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa.

Meski demikian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kemunculan nama-nama institusi maupun individu dalam daftar sasaran penyadapan tidak memiliki kaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para korban.

"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi.

 

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini