Polisi Temukan Barang Bukti Celana dan Periksa 6 Saksi dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio - Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan satu helai celana dan memeriksa enam orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual. Perkara ini dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM (21), dengan Bupati Kupang Yosef Lede sebagai terlapor.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Senin, 16 November 2026.

"Dari hasil olah TKP, kami menemukan satu celana yang digunakan pada saat korban mengganti celana miliknya. Itu barang bukti yang kami dapatkan," ujar Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT.

Selain mengamankan celana, polisi juga telah mengajukan pemeriksaan visum terhadap pelapor serta berkoordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari enam orang saksi, yang meliputi pelapor, orang tua pelapor, serta dua perempuan berinisial EK and LS yang mengantar korban ke rumah jabatan bupati.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan indikasi keterlibatan EK dan LS dalam tindak pidana tersebut, meskipun keduanya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Penyidik juga mendalami temuan uang sebesar Rp3.100.000 yang sempat diberikan oleh terlapor kepada korban pasca-peristiwa, yang kemudian dikembalikan melalui EK.

Setelah merampungkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti, penyidik berencana untuk segera memeriksa Yosef Lede selaku terlapor. Kasus ini sendiri bermula ketika korban yang merupakan mahasiswa semester lima mendapat tawaran pekerjaan dan dibawa ke rumah jabatan bupati tanpa penjelasan tujuan yang jelas.

Kapolda NTT, Irjen Pol Reza Arief, menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional menggunakan metode Scientific Crime Investigation agar prosesnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia memastikan kepolisian tidak akan memandang status sosial maupun jabatan dalam menegakkan aturan.

"Kita akan menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat status jabatan dan apa pun itu. Seluruh masyarakat mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum," tegas Reza.

Dalam perkara ini, terlapor dijerat dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Beleid tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kerentanan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

 

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini