KUPANG, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi membentuk tim khusus dan menambah personel penyidik untuk mempercepat pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan bupati.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, menegaskan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memperkuat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Tim gabungan tersebut turut melibatkan personel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
"Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar," ujar Reza, melansir Antara, Rabu (18/11/2026).
Terkait desakan mahasiswa agar terlapor segera diperiksa, Reza menjelaskan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengurus mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara. Surat permohonan pemeriksaan tersebut akan diteruskan oleh Bareskrim Polri kepada Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
"Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan," jelasnya.
Penambahan personel penyidik difokuskan pada percepatan pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara. Meski berupaya bergerak cepat, Reza menekankan bahwa seluruh tahapan penyidikan tetap dilakukan secara cermat agar tidak ada prosedur hukum yang terabaikan.
"Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang," tegas Reza.
Langkah penguatan penyidikan dan koordinasi lintas instansi ini diambil Polda NTT untuk merespons aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut transparansi serta kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







