Perketat Pengawasan 974 WNA, Imigrasi Madiun Deportasi 4 Warga Asing Sepanjang 2026

MADIUN, Iki Radio – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Madiun Raya. Hingga November 2026, tercatat sebanyak 974 WNA berada di wilayah kerja Imigrasi Madiun, dengan empat orang di antaranya telah dikenai tindakan deportasi akibat pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa keempat WNA yang dideportasi sepanjang Januari hingga November 2026 tersebut terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia. Tindakan tegas ini diambil karena mereka terbukti melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) serta menyalahgunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

“Pelanggaran yang kami temukan berkaitan dengan masa berlaku izin tinggal yang sudah habis serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Arief, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan pendataan Imigrasi Madiun, dari total 974 WNA yang terdata, warga negara Malaysia mendominasi dengan jumlah 228 orang. Posisi berikutnya disusul oleh warga negara China sebanyak 220 orang, dan Kamboja sebanyak 121 orang. Arief menyebutkan angka ini bersifat dinamis mengikuti mobilitas keluar-masuk WNA, dengan pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) berkisar antara 150 hingga 200 orang sepanjang tahun ini.

Menariknya, komposisi warga asing di Madiun Raya tidak melulu didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA) di sektor industri. Sebagian besar dari mereka justru datang untuk menempuh pendidikan agama di sejumlah pondok pesantren terkemuka.

“Sebagian besar warga negara asing yang berada di wilayah Madiun merupakan santri yang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren. Di antaranya tersebar di kawasan Temboro dan Gontor,” ungkap Arief.

Terkait pengawasan TKA di sektor industri, pihak Imigrasi mengingatkan perusahaan maupun sponsor agar memastikan kesesuaian dokumen keimigrasian pekerja dengan aktivitas di lapangan. Meski demikian, Arief menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini bukanlah bentuk pembatasan terhadap investasi maupun penanaman modal asing di Madiun Raya.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Madiun tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif keimigrasian.

“Kami mengedepankan sosialisasi dan edukasi agar perusahaan maupun warga asing memahami ketentuan izin tinggal yang harus dipenuhi. Namun, apabila setelah diberikan pemahaman masih ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini