JAKARTA, Iki Radio — Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp42 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada awal 2027. Pengalokasian dana ini bertujuan untuk memastikan pemulihan infrastruktur serta perbaikan kehidupan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan
Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra,
Tito Karnavian, merinci bahwa total anggaran tersebut terdiri atas Rp33 triliun
untuk alokasi kementerian/lembaga (K/L) pada 2027, serta sekitar Rp9 triliun
dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan diluncurkan ke tahun depan.
“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan
itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42
triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU,
Kementerian Dasar,” ujar Tito usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka,
Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tito menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah
disusun berdasarkan target pemulihan yang terukur. Alokasi dana akan mencakup
pembangunan serta perbaikan jalan, jembatan, fasilitas sekolah, rumah ibadah,
pasar, hingga program pemulihan ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di wilayah pascabencana.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo
menegaskan kesiapan pemerintah untuk menyokong kebutuhan dana tersebut.
Kepastian kepastian anggaran ini diberikan sedini mungkin agar K/L terkait
dapat segera merancang program tanpa perlu menanti tahun anggaran berjalan.
Guna menunjang percepatan di lapangan, Tito mengusulkan
mekanisme perizinan anggaran sedini mungkin agar K/L dapat segera mengajukan
permohonan ke Kementerian Keuangan dan memulai proses lelang dini (early
bidding).
“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian
Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan
lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.
Dengan skema lelang cepat tersebut, pemerintah
menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra sudah
mulai beroperasi kembali pada Januari atau paling lambat Februari 2027,
sehingga terhindar dari hambatan administrasi.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya
sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running
lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan
keuangan... Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” pungkasnya.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
