MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mendorong seluruh perusahaan besar dan investor yang beroperasi di wilayahnya untuk menjalin kemitraan konkret dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini ditempuh melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) agar kehadiran investasi memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar kesepakatan seremonial. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Forum Kemitraan Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha, Kamis (19/11/2026).
"Jadi, kita harus lakukan MoU supaya ada kepastian. Kami tidak ingin UMKM kami dengan kehadiran para investor malah tersisihkan. Mereka harus menjadi salah satu mitra agar bisa meningkatkan usahanya," ujar Hari Wuryanto.
Menurut Bupati yang akrab disapa Hari Wur itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya nilai investasi, tetapi juga sejauh mana investasi mampu membuka lapangan kerja dan menumbuhkan usaha lokal. Ia mencontohkan potensi kerja sama di sektor sandang, di mana perusahaan besar dapat memesan batik khas Kampung Pesilat sebagai seragam karyawan minimal satu hari dalam sepekan. Dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang, kebutuhan tersebut dinilai mampu menjaga keberlangsungan produksi perajin batik lokal secara bergilir.
Selain sektor batik, Pemkab Madiun juga membuka peluang kemitraan pada bidang peternakan, pertanian, industri pengolahan, hingga jasa katering operasional perusahaan. Secara khusus, Hari meminta agar peternak lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar seperti PT Charoen Pokphand.
"Peternak kami harus diterima di Pokphand. Jangan sampai pengusaha kami dimatikan. Mereka harus di-hire dan dijadikan mitra sehingga mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut pasca-MoU, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menjelaskan bahwa pihaknya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis. Tahap awal difokuskan pada pemetaan kebutuhan perusahaan sekaligus mengukur kapasitas produksi UMKM di seluruh kecamatan.
"Misalnya pembatik, kita akan menghitung dulu kapasitas pembatik kita dari seluruh kecamatan mampu memproduksi berapa. Jangan sampai perusahaan membutuhkan 1.000 potong, tetapi bahan baku maupun kemampuan produksinya belum mencukupi," ungkap Anang.
Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM, Pemkab Madiun akan berperan aktif sebagai fasilitator sekaligus pengawas. Pengawasan dan evaluasi berkala akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Di sisi lain, Pemkab Madiun turut mengimbau pelaku UMKM
agar lebih proaktif meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, legalitas,
dan kapasitas produksi. Standar profesionalisme yang baik diharapkan dapat
menjaga kepercayaan perusahaan besar sehingga kemitraan terus berlanjut dalam
jangka panjang dan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







