OJK dan BI Perkuat LAPS-SK: Sengketa Jasa Keuangan & Sistem Pembayaran Wajib Lewat Jalur Luar Pengadilan

JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) resmi memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK), yang kini juga diperluas mencakup penyelenggara di bidang sistem pembayaran.

Penguatan tersebut diumumkan dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa seluruh permasalahan perdata di industri jasa keuangan yang tidak tuntas di tingkat internal wajib diarahkan ke LAPS-SK sebelum melangkah ke pengadilan.

"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky.

Melalui aturan baru ini, konsumen yang mengalami kendala dengan penyelenggara jasa keuangan harus melalui tahapan terstruktur berikut:

Internal Dispute Resolution (IDR): Konsumen wajib mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada penyelenggara jasa keuangan terkait.

LAPS-SK: Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa wajib dibawa ke LAPS-SK. Penyelenggara jasa keuangan kini diwajibkan untuk mengikuti proses penyelesaian melalui lembaga ini.

Jalur Pengadilan (Opsi Terakhir): Berbeda dengan sistem sebelumnya di mana konsumen dapat langsung membawanya ke pengadilan, kini lembaga peradilan meminta agar sengketa perdata diselesaikan terlebih dahulu di LAPS-SK guna mengurangi beban perkara di pengadilan.

Proses di LAPS-SK sendiri akan didampingi oleh mediator, arbiter, serta adjudikator independen yang bersertifikat dan berkompeten.

Kompleksitas transaksi keuangan modern yang melibatkan banyak pihak—mulai dari perbankan, payment gateway, pedagang (merchant), platform digital, hingga telekomunikasi—menuntut koordinasi yang erat antarlembaga.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa koordinasi kuat antara BI dan OJK krusial untuk memastikan pengaduan konsumen terselesaikan secara efektif dan terintegrasi. Juklak Bersama OJK-BI ini mencakup pedoman kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah strategis ini juga memangkas birokrasi pengaduan yang kerap membuat konsumen bingung. Konsumen kini tidak perlu lagi mengadu secara berulang (redundant) ke berbagai pintu yang berbeda seperti BI, OJK, dan penyelenggara secara terpisah.

Penguatan penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari pilar program GEBER PK 2027, yang mengusung tiga pilar utama: Empower Consumer (pemberdayaan konsumen), Stronger Protection (penguatan pelindungan), serta Collaborative Action (kolaborasi antarpemangku kepentingan).

 

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini