PALU, Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) di tanah air wajib dinikmati oleh negara. Instruksi tegas ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk membenahi sistem ekonomi nasional dan memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Arahan tersebut diungkapkan Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo di hadapan para pimpinan dan warga Muhammadiyah.
Kepala Negara menyoroti bahwa selama ratusan tahun, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara karena kekayaan komoditas mineral yang melimpah dan dibutuhkan oleh dunia. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diiringi sistem pengelolaan yang memastikan manfaat ekonominya berputar di dalam negeri. Ia menyayangkan masih adanya praktik di mana kekayaan alam dikeruk dan hasilnya justru mengalir ke luar negeri.
“Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” ungkapnya.
Untuk meluruskan persoalan ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tengah bekerja keras memperbaiki sistem ekonomi yang keliru demi menyelamatkan kekayaan rakyat. Pihaknya berpegang teguh pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengarahkan sistem perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan—sebuah prinsip peninggalan para pendiri bangsa yang dinilainya hampir hilang.
Selain sektor pertambangan, pemerintah juga memperketat pengawasan kegiatan ekspor guna mencegah manipulasi pelaporan komoditas yang merugikan keuangan negara. Prabowo menyebutkan, seluruh proses ekspor kini wajib melewati mekanisme satu pintu melalui lembaga resmi yang ditunjuk agar pencatatan volume barang benar-benar akurat.
“Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden seraya mengajak para pemimpin politik untuk berani melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai penyimpangan sistem yang berjalan demi kepentingan rakyat.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
