JAKARTA, Iki Radio – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat gabungan tertutup yang digelar pada Jumat (13/11/2026), yang dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai rapat gabungan.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa secara konstitusional, MPR sebenarnya memiliki tenggat waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, atau hingga 10 Januari 2027. Namun, setelah pimpinan MPR, DPR, dan DPD berkonsultasi dengan Presiden, disepakati bahwa proses pengisian jabatan perlu dipercepat.
"Intinya adalah makin cepat makin baik," tegasnya.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menyepakati tiga langkah tindak lanjut:
Pengiriman Surat ke Presiden: Pimpinan MPR mengirimkan surat permintaan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden pada hari ini, Jumat (13/11/2026).
Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk tim beranggotakan 5 persen dari total anggota MPR untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.
Pembentukan Tim Ad Hoc: Sebanyak 36 anggota ditunjuk ke dalam tim ad hoc untuk mempersiapkan draf ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, merinci tahapan konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Alur ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46–49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
1. Rapat Gabungan MPR (Pasal 134 Tata Tertib MPR)
- Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- Agenda: Pimpinan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD menentukan jadwal Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti, yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi 60 hari sejak jabatan kosong.
2. Pemberitahuan kepada Presiden (Pasal 135 Tata Tertib MPR)
- Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam setelah Rapat Gabungan.
- Agenda: Pimpinan MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait hasil keputusan Rapat Gabungan, lengkap dengan jadwal Sidang Paripurna dan ketentuan syarat calon wakil presiden.
3. Pengajuan Calon Wakil Presiden (Pasal 136 Tata Tertib MPR)
- Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR.
- Agenda: Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan syaratnya kepada Pimpinan MPR. Di tahap ini, MPR juga membentuk Tim Verifikasi paling lama $2 \times 24$ jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
4. Verifikasi Calon Wakil Presiden (Pasal 137–139 Tata Tertib MPR)
- Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak dokumen persyaratan calon diserahkan.
- Agenda: Tim Verifikasi memeriksa keabsahan dokumen kedua calon dan melaporkannya dalam Rapat Gabungan. Jika ada dokumen yang kurang, Presiden diminta melengkapinya sesuai tenggat waktu. Setelah dinyatakan lengkap, Pimpinan MPR menetapkan kedua calon untuk mengikuti proses pemilihan di Sidang Paripurna.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 RI menjadwalkan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengga...){kind=link}