SURABAYA, Iki Radio – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Khofifah menekankan agar para pejabat baru segera beradaptasi, berani mengambil keputusan, serta menjaga integritas dan amanah jabatan.
Mereka yang dilantik adalah Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian, dan Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Khofifah mengingatkan bahwa setiap pejabat merupakan pengambil kebijakan di perangkat daerah masing-masing yang harus ditopang pemahaman regulasi dan koordinasi lintas sektor.
"Saudara sekalian, you have to decide. Kalau ada yang kurang dipahami, konsultasikan. Kalau berkaitan dengan regulasi, tanyakan kepada Biro Hukum. Kalau berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi, tanyakan kepada Pak Sekda," pesan Khofifah.
Khofifah memberikan penekanan spesifik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi. Pada Dinas Perkebunan Khofifah meminta mengoptimalkan program bongkar ratoon tebu untuk mendukung target swasembada gula nasional, termasuk memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pemerintah kabupaten terkait penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang momentum Natal dan Tahun Baru serta Ramadan dan Idulfitri, sekaligus lebih aktif turun ke pasar memantau kondisi perdagangan.
Bakorwil Pamekasan dan Madiun untuk memperkuat kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan serta menjadi kepanjangan tangan Pemprov dalam mendeteksi persoalan daerah dan mempercepat pelayanan masyarakat.
"Bakorwil saya minta tolong menjadi mata, telinga, dan bagian dari pelayanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena posisinya lebih dekat dengan masyarakat," ujar Khofifah.
Sedangkan untuk Biro Perekonomian diminta untuk memperkuat pengelolaan BUMD dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta anak perusahaannya agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak membebani APBD. Biro Pengadaan Barang/Jasa agar menjalankan seluruh proses pengadaan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas guna mengantisipasi potensi kerawanan di sektor tersebut.
Menutup arahannya, Khofifah mengajak seluruh pejabat yang
baru dilantik untuk menjaga marwah Pemprov Jatim serta bekerja secara
profesional, jujur, dan istiqamah demi pelayanan masyarakat yang optimal.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







