JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah terduga pelaku kasus penyadapan ilegal pada pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terkait kasus penyadapan yang tengah diproses.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa seluruh terduga pelanggar akan menjalani pemeriksaan dan persidangan etik sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang berikutnya, terduga pelanggar yang lain juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang kode oleh komisi. Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan setidak-tidaknya,” ujar Johnny di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menambahkan, pihak kepolisian belum bisa membeberkan detail identitas maupun jumlah personel yang akan disidangkan dalam gelombang berikutnya. Kendati demikian, ia memastikan perkembangan jadwal persidangan akan diinformasikan secara berkala kepada publik.
Dalam keterangannya, Johnny menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas setiap anggota yang melanggar aturan tanpa pandang bulu maupun memberikan perlakuan khusus.
“Artinya bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan disidang komisi, pasti ya. Nanti kawan-kawan akan kemudian kita informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang,” jelas Johnny.
Ia juga menyampaikan bahwa perangkat komisi sidang KKEP nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri untuk memastikan proses persidangan berjalan objektif dan akuntabel.
“Polri punya sistem prosedur yang ada ya. Tadi siapa pun dia terduga pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tegasnya.
Jadwal sidang etik mendatang merupakan kelanjutan dari penanganan skandal penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah nama pejabat. Sebelumnya, Polri telah mengabulkan keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta atas keterlibatannya dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, LSM, hingga media.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny mengutip hasil keputusan sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bersiap melanjutkan sidang KKEP bagi jajaran personel lainnya yang terseret dalam pusaran kasus ini, di mana perkara tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah terdug...){kind=link}