SURABAYA, Iki Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Komitmen lintas sektor tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan kelancaran distribusi. Menurutnya, koordinasi yang solid antarinstansi menjadi kunci utama untuk meredam potensi gejolak harga di akhir tahun.
“Seluruh daerah harus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Khofifah di hadapan para Bupati/Wali Kota se-Jatim, jajaran Polda Jatim, serta perwakilan instansi vertikal dan BUMN.
Senada dengan Gubernur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menekankan pentingnya optimalisasi status Jawa Timur sebagai sentra produksi pangan nasional. Ia mendorong penguatan kerja sama antardaerah agar wilayah yang mengalami surplus produksi dapat segera menyuplai daerah yang kekurangan pasokan.
“Jangan sampai daerah yang memiliki surplus produksi justru tidak mampu memasok daerah lain yang mengalami kekurangan akibat belum optimalnya sistem distribusi dan kerja sama antardaerah,” tegas Ibrahim.
Dari sisi sektor jasa keuangan, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur menyoroti kinerja positif pembiayaan perbankan sebagai modal penting dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif. Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat diharapkan terus berjalan beriringan dengan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD, yang difokuskan pada pemanfaatan transaksi nontunai demi transparansi dan efektivitas anggaran.
Dalam kegiatan bertema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Jelang HBKN 2026” ini, turut hadir perwakilan Kementerian Keuangan, Pertamina Patra Niaga, Bulog, Bursa Efek Indonesia, serta kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah, Pemprov Jatim menyerahkan total 39 penghargaan kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah berprestasi. Rinciannya meliputi 20 penghargaan untuk kategori TPID (termasuk TPID Terbaik IHK dan Non-IHK), 12 penghargaan kategori TP2DD (terkait penggunaan KKI/KKPD, Indeks ETPD, dan sinergitas opsen pajak), serta tujuh penghargaan untuk kategori TPAKD Pemerintah Daerah Terbaik.
Melalui integrasi ketiga tim strategis ini, stabilitas ekonomi Jawa Timur diharapkan tetap tangguh dan mampu menopang daya beli masyarakat sepanjang periode libur akhir tahun.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







