JAKARTA, Iki Radio — Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus operandi. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan.
Kasus yang dibongkar meliputi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke luar negeri, pengiriman perempuan sebagai asisten rumah tangga (ART), praktik pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di wilayah konflik Rusia.
Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, merinci bahwa tiga perkara awal mencakup penempatan PMI nonprosedural ke Arab Saudi yang berujung pada kematian korban, perekrutan tujuh perempuan untuk dipekerjakan sebagai ART melalui Singapura dan Turki, serta praktik pengantin pesanan ke Tiongkok yang disertai pemalsuan identitas. Dari tiga kasus ini, penyidik menetapkan 10 orang tersangka.
Sementara itu, dua perkara lainnya menyoroti modus baru perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di Rusia. Para korban awalnya diiming-imingi pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, hingga tenaga medis dengan tawaran gaji fantastis mencapai USD3.000 per bulan serta bonus hingga USD35.000. Kendati demikian, para korban justru dikirim untuk bertugas sebagai militer bayaran di zona konflik. Dalam dua kasus tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Menyusul pengungkapan ini, Polri mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menjanjikan imbalan dalam jumlah besar. Masyarakat diminta untuk selalu memastikan proses perekrutan dan keberangkatan melalui jalur resmi guna memperoleh perlindungan hukum serta menghindari eksploitasi.
Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, serta komitmen Polri dalam menindak tegas setiap kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
"Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Polri memastikan penegakan hukum
akan diterapkan secara adil tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, dengan tetap menjunjung tinggi asas
praduga tidak bersalah dan menghormati proses peradilan yang berlaku.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 Bareskrim Polri ...){kind=link}