50.934 Rumah di Madiun Ditempeli Stiker, Bupati Tegaskan Transparansi Bansos

MADIUN, Iki Radio — Sebanyak 50.934 rumah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Madiun mulai dipasangi stiker identitas kepesertaan pada Senin (9/11/2026). Program bernilai anggaran Rp395 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 ini digagas guna memperkuat transparansi data berbasis by name by address sekaligus meminimalkan polemik ketepatan sasaran bantuan di tengah masyarakat.

Peluncuran perdana pemasangan stiker secara simbolis dilakukan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. 

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan sinergi antara pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pengawalan langsung dari Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Seluruh rangkaian stikerisasi ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2026.

Bupati Madiun menjelaskan bahwa pencantuman identitas pada rumah penerima manfaat sangat mendesak untuk meluruskan berbagai prasangka keliru di masyarakat. Seringkali timbul kesalahpahaman ketika warga melihat seseorang mengambil bantuan, padahal yang bersangkutan mungkin hanya bertindak sebagai pengambil titipan.

“Karena itu, identitas penerima perlu diperjelas. Jangan sampai muncul prasangka di masyarakat hanya karena melihat seseorang mengambil bantuan, padahal bisa jadi dia hanya diminta mengambilkan milik orang lain,” ujarnya Senin (9/11/2026).

Selain menyoroti aspek keterbukaan informasi publik, Hari turut menekankan pentingnya mekanisme graduasi. Ia mengimbau masyarakat yang kondisi ekonominya telah mapan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri untuk memiliki kesadaran melepaskan status penerima bansos demi memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap memberikan ruang perlindungan sosial bagi warga yang sebelumnya berada di desil 5 atau 6 namun mengalami pergeseran kondisi ekonomi mendadak. Di sisi lain, para kepala desa diminta untuk mengawal ketat proses pemasangan stiker di lapangan secara humanis, objektif, serta bersih dari unsur penyalahgunaan wewenang atau kepentingan pribadi.

Pemasangan stiker identitas ini diposisikan sebagai langkah awal keterbukaan informasi, yang tetap harus dibarengi dengan pemutakhiran data serta verifikasi kondisi ekonomi secara berkala agar penyaluran jaring pengaman sosial di Kabupaten Madiun benar-benar tepat sasaran.

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini