Peringatan HORI ke-80, Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan Ekonomi Lewat APBN Kuat

JAKARTA, Iki Radio — Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 menjadi momentum penting bagi jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara.

Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Oeang ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Hari Oeang yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober memiliki sejarah penting sebagai pengingat pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran yang sah. Pada masa awal kemerdekaan, penerbitan ORI bukan sekadar langkah awal membangun sistem keuangan nasional, melainkan juga simbol kedaulatan dan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Delapan dekade berselang, Menkeu menegaskan bahwa semangat tersebut tetap sangat relevan di tengah dinamika tantangan zaman yang terus berubah. Kedaulatan ekonomi kini diwujudkan melalui kemampuan negara dalam mengelola seluruh instrumen fiskal demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

“Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas,” ujar Menkeu.

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, Menkeu menekankan bahwa kedaulatan bangsa harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat dan kredibel. APBN memegang peran strategis dalam membiayai pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Dalam arahannya, Menkeu memaparkan tiga pilar utama dalam pelaksanaan APBN:

Pertumbuhan Ekonomi: APBN harus mampu menumbuhkan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi, produksi, hingga ekspor.

Perlindungan Masyarakat: APBN harus hadir melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, subsidi, dan penyediaan pelayanan dasar yang tepat sasaran.

Kredibilitas Fiskal: APBN harus tetap dijaga kredibilitasnya melalui penguatan penerimaan negara, pelaksanaan belanja yang bertanggung jawab, serta pengelolaan pembiayaan secara hati-hati (prudent).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkeu meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai Kemenkeu Satu, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas institusi dan kompetensi pegawai. Setiap kebijakan fiskal yang diambil harus berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pekerjaan kita memiliki arti yang jauh melampaui meja kerja dan kantor kita sendiri. Keputusan yang kita ambil pada hari ini mempengaruhi pelayanan publik, mempengaruhi kegiatan usaha, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menutup amanatnya, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan di berbagai wilayah penugasan, baik di kantor-kantor daerah, perbatasan, maupun mereka yang bertugas jauh dari keluarga atas dedikasi dan pengabdiannya kepada negara.

“Tidak semua pengabdian saudara terlihat oleh publik, tetapi setiap pekerjaan yang saudara lakukan memiliki arti penting bagi negara, bagi masyarakat yang kita layani,” pungkas Menkeu.