Iki Radio — Pemerintah terus memacu akselerasi transformasi digital guna menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Langkah strategis ini tidak sekadar berfokus pada pembangunan aplikasi atau infrastruktur teknologi, melainkan diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis demi menciptakan standar pengalaman layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa fondasi utama integrasi layanan publik terletak pada pembenahan tata kelola dan proses bisnis di tingkat dasar sebelum melangkah ke implementasi teknologi.
"Kemudahan mengakses layanan ini bisa tercapai jika layanan tersebut sudah terintegrasi. Jangan kita langsung loncat pada aplikasi ataupun teknologinya, tapi kita harus menyederhanakan dulu proses bisnisnya," ujar Menteri Rini saat menjadi panelis dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Guna mendukung percepatan ini, pemerintah tengah memperkuat tiga fondasi utama transformasi digital nasional:
- Digital ID sebagai pintu masuk tunggal (single sign-on) akses layanan publik.
- Data Exchange untuk mekanisme pertukaran data antarinstansi.
- Digital Payment guna memudahkan transaksi finansial layanan publik.
Menteri Rini menambahkan bahwa pertukaran data merupakan kunci mutlak dalam memuluskan integrasi antarlembaga. Menurutnya, canggihnya sistem digital tidak akan berdampak signifikan apabila arus data antarinstansi masih terhambat.
Pandangan tersebut didukung oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Ia menyoroti bahwa efektivitas transformasi digital sangat bergantung pada pengelolaan data yang optimal, namun tetap wajib mengedepankan aspek perlindungan privasi dan keamanan kiber.
"Nilai utamanya (value) ada pada data. Bagaimana kita memastikan data bisa digunakan dengan baik di sektor pemerintah maupun swasta, namun tetap dengan rambu-rambu yang berperan sebagai penjaga keamanan dan privasi," tutur Mari Elka.
Dari sudut pandang sektor keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menilai perkembangan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan arah kolaborasi yang jelas antarlembaga dan sektor swasta.
"Technology set the pace, but collaboration set the direction. Kita harus tahu tujuan akhirnya seperti apa, lalu menjalankannya bersama melalui sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang berkelanjutan," kata Filianingsih.
Sebagai penutup, Menteri PANRB menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan akses layanan digital di seluruh pelosok pelosok negeri tanpa terkecuali.
"Saya ingin siapapun warga negara Indonesia, baik
yang berada di Aceh maupun di Papua, semua memiliki pengalaman yang sama ketika
mengakses layanan pemerintah. Jadi, one nation, one experience,"
pungkasnya.
