Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, membagikan pengalaman strategis terkait keberhasilan implementasi program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ).
Proyek ini kini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain karena dianggap sebagai solusi efektif dalam memecahkan masalah infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan luas wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.028 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 738.000 jiwa, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai menjadi sangat penting.
Menurut Hari Wuryanto, infrastruktur ini bukan sekadar lampu jalan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan bagi masyarakat.
“Penerangan jalan umum sangat penting. Setelah kita pasang ini, protes masyarakat berkurang. Lingkungan menjadi lebih terang dan perekonomian meningkat,” ujar Bupati Hari Wuryanto, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).
Kabupaten Madiun menghadapi tantangan nyata, dimana jumlah APJ yang terpasang saat ini baru mencapai 7.459 titik. Sementara kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh desa di wilayah tersebut mencapai 11.500 titik.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Madiun memilih skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi APBD.
“Semua pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga. Dengan skema ini, kita diberi fasilitas terlebih dahulu, bahkan perawatan baru dimulai setelah 10 tahun. Ini luar biasa karena kita bisa melakukan efisiensi besar; satu lampu merkuri lama bisa digantikan dengan 10 lampu LED yang jauh lebih terang dan efisien,” jelasnya.
Meski kini menuai hasil positif, Hari Wuryanto mengakui bahwa proses perjalanannya tidaklah mudah. Diskusi mengenai KPBU ini memakan waktu hingga tiga tahun hingga akhirnya mencapai kesepakatan.
Tantangan terbesar, salah satunya, adalah proses negosiasi yang alot dengan pihak legislatif.
“Dulu hampir 15 kali Forum Group Discussion (FGD) dilakukan. Namun, dengan perencanaan matang dan terukur, dukungan regulasi yang kuat, serta sinergi antar perangkat daerah, semua bisa terlewati,” papar Bupati.
Selain itu, keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kehadiran penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan dukungan dari Bappenas. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi badan usaha pelaksana.
“Kalau ada perusahaan mau mengerjakan sesuatu, mereka tenang karena ada penjamin. Komitmen dan keterbukaan menjadi faktor kunci keberhasilan KPBU ini. Pemerintah hadir di sini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Dengan pola pembangunan yang inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Madiun telah membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Keberhasilan ini diharapkan dapat terus memacu
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan bagi seluruh warga Madiun.(ir)
.jpeg)











