Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis menghadapi kompleksitas tugas dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Penguatan kompetensi dinilai krusial untuk memastikan kualitas layanan pertanahan yang profesional, adaptif, dan berkeadilan.
![]() |
| Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. |
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung
Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM diperlukan untuk
memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan
organisasi yang memiliki keragaman jabatan, latar belakang pendidikan, serta
fungsi kerja.
“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi
dan pengetahuan, peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan.
Tugas kita semakin kompleks, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung Darmawan, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, yang terdiri atas
PNS dan PPPK. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pengembangan SDM yang lebih
terstruktur, terperinci, dan berbasis pemetaan potensi individu.
Menurut Dalu, pembinaan SDM harus menyentuh seluruh lini
kerja, mulai dari front office pelayanan publik hingga pekerjaan teknis dan
ketatausahaan. Pemetaan karakteristik pegawai menjadi kunci agar pengembangan
kompetensi tepat sasaran.
“Peran pengembangan SDM sangat penting untuk melihat para
aktor di kantor pertanahan. Misalnya, karakteristik pegawai loket pelayanan
hingga pekerjaan teknis seperti ketatausahaan, itu perlu kita bahas secara
serius,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai
persoalan organisasi kerap bermula dari aspek SDM. Untuk itu, BPSDM telah
membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan profil pegawai sekaligus
dasar penyusunan pelatihan pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun
teknis.
“Kami memetakan profil pegawai dan kebutuhan
pelatihannya. Ke depan, pada Mei 2026, kami menyiapkan proyek kantor model
untuk tiga kantor pertanahan sebagai percontohan bagi ratusan kantor pertanahan
lainnya,” ujar Agustyarsyah.
Ia berharap model tersebut dapat menjadi rujukan nasional
dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Penguatan kapasitas SDM ATR/BPN sejalan dengan Asta-Cita
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan birokrasi
yang profesional, bersih, dan melayani, serta penguatan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Melalui pembinaan SDM yang
berkelanjutan, ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan
pertanahan menuju standar kelas dunia.













