Iki Terbaru/Paling Greeess

Talenta Digital Jatim Mendunia, Pemprov Jatim Teken Adendum MoU dengan BPSDM Komdigi RI

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Talenta Digital Jatim Mendunia sekaligus melakukan penandatanganan adendum Nota Kesepakatan (MoU) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital RI terkait pengembangan SDM bidang komunikasi dan digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/01/2026).

Peluncuran Program Talenta Digital Jatim Mendunia, Jum'at (30/1/2026)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan turut berperan sebagai co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat serta ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province dalam pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

"Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat dan ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province bagi pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur." ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Langkah ini diambil karena Jawa Timur mencatat capaian digital yang signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai 80,66 persen. Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional dengan capaian 82,19 persen. Generasi Z dan milenial dalam hal ini tercatat sebagai pengguna terbesar, disusul generasi Alpha, menandakan masa depan digital Indonesia bertumpu pada kualitas talenta muda.

Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jawa Timur naik 3,1 poin menjadi 49,17. Indeks SPBE meningkat dari 4,43 pada tahun 2024 menjadi 4,79 dengan kategori “memuaskan” di tahun 2025. Tak hanya itu, Indeks Satu Data Indonesia Jawa Timur tahun 2025 menempati peringkat pertama nasional dengan skor 90,13, melonjak dari 76,96 pada tahun sebelumnya.

"Digital ecosystem yang kita bangun di Jawa Timur telah menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik. Bukan lagi orang yang berpindah dari loket ke loket, tetapi dokumen yang bergerak. Waktu layanan bisa dipangkas menjadi jauh lebih cepat dan efisien." ujarnya.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya menjadikan talenta digital sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, pengembangan talenta digital tidak boleh dipandang semata sebagai program komunikasi dan informatika, melainkan harus diarahkan agar tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing.

"Talenta digital harus menjadi agenda pembangunan daerah, bukan sekadar program komunikasi dan informatika. Jawa Timur ingin memastikan talenta digital tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing." tegas Khofifah. 

Ia menambahkan, ketika Indonesia berbicara tentang masa depan digital, Jawa Timur tidak hanya sekadar disebut, tetapi benar-benar diperhitungkan sebagai kekuatan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi yang sebelumnya dipandang sebagai konsep masa depan, kini telah menjadi realitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Artificial intelligence yang dulu kita kenal di lingkungan kampus, kini telah menjadi bagian dari keseharian. Begitu pula cloud computing, quantum computing, dan cyber security yang mengubah cara kita belajar, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat." ujarnya.

Menurut Meutya, pengembangan talenta digital ditetapkan sebagai agenda strategis nasional karena adanya perubahan teknologi yang berlangsung cepat menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius, khususnya dalam memastikan sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. 

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan MoU pertama Komdigi RI dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SDM digital, sekaligus mencerminkan kuatnya ekosistem kolaborasi di Jawa Timur. 

"Sulit bertahan di era digital jika berjalan sendiri. Transformasi digital tidak akan berhasil apabila hanya pemerintah yang bergerak, sementara sektor swasta, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak ikut bertransformasi. Di Jawa Timur, ekosistem kolaborasi ini telah berjalan dengan sangat baik." ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan artifisial, yang menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Dalam konteks tersebut, Jawa Timur dinilai memiliki ekosistem digital yang kuat dan berpotensi menjadi contoh nasional dalam pengembangan talenta digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui adendum nota kesepakatan ini, Pemprov Jawa Timur dan Komdigi RI memperkuat komitmen kerja sama yang sebelumnya masih terbatas pada pelatihan, kini diperluas untuk merespons dinamika perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), serta peningkatan kapasitas masyarakat digital. Pemprov Jawa Timur juga telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana pembangunan Politeknik Digital Komdigi di Jawa Timur.

Forum ini menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun SDM digital yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terdepan dalam transformasi digital nasional.

OJK Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan dan Perlindungan Masyarakat

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan perkembangan perekonomian domestik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kanan) bersiap menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww)


Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (27/1/2026), menyampaikan bahwa berbagai kebijakan telah ditempuh sebagai respons atas tantangan global serta kondisi pasar keuangan dalam negeri.

Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak bencana, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025. Hingga akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit melalui kebijakan relaksasi OJK telah mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah," kata Mahendra.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses klaim, pemetaan polis yang terdampak, serta penguatan komunikasi dan layanan kepada nasabah.

Dalam rangka memperkuat industri jasa keuangan nonbank, OJK menerbitkan sejumlah regulasi dan peta jalan strategis. Di antaranya adalah Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030, Peraturan OJK (POJK) tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), serta POJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Sementara itu, untuk mendukung penguatan industri asuransi dan dana pensiun, OJK menerbitkan POJK terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko, serta POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Di bidang pelindungan masyarakat, lanjut Mahendra, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp161 miliar kepada 1.010 korban penipuan dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan.

Selain itu, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sepanjang 2025 OJK telah menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal.

"Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko keuangan dan aktivitas ilegal," pungkas Mahendra.

Terima Sembako Murah, Pengemudi Ojol Apresiasi Menko Pangan

Iki Radio - Raut bahagia tampak di wajah ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menerima paket sembako murah dalam rangka Hari Jaminan Ketahanan Pangan (Hajatan) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama PT Grab Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia, dan PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka).

Kegiatan berlangsung di Kantor Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, Surabaya, Selasa (27/1/2026). 

Sebanyak sekitar 600 paket sembako dibagikan, masing-masing berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hadir langsung dan menyapa para pengemudi ojol. Ia berbincang ringan, menanyakan kabar, serta memberikan semangat agar para pengemudi tetap optimistis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Para pengemudi mengaku bantuan sembako murah ini sangat membantu, terutama di tengah kondisi cuaca hujan yang berdampak pada menurunnya pendapatan. Salah seorang pengemudi ojol, Dewi, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah sangat membantu, apalagi sekarang orderan sepi karena sedang sering hujan di Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Menko Pangan,” ujarnya.

Pembagian sembako ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah dan swasta dalam meringankan beban masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang berperan penting dalam mendukung aktivitas dan perekonomian harian.

JKN Jadi Benteng Rakyat dari Kemiskinan Akibat Biaya Kesehatan

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi instrumen utama negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam UHC Award 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Foto: Istimewa)

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade berjalan, JKN terbukti membebaskan rakyat dari beban finansial sekaligus membuka ruang bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.  

“Negara hadir melalui JKN sebagai enabling state yang memastikan rakyat dapat hidup sehat dan berdaya. Kesehatan tidak bisa dikompromikan, karena masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan jatuh miskin,” ujar Menko Muhaimin dalam Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Muhaimin Iskandar menekankan bahwa kualitas kesehatan memiliki korelasi langsung dengan taraf ekonomi masyarakat. Karena itu, JKN bukan sekadar program jaminan sosial, melainkan pelaksanaan mandat konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, pencapaian UHC merupakan investasi strategis bagi daerah. Pemerintah daerah yang menjalankan program bantuan iuran PBI JKN dinilai telah membangun bantalan ekonomi yang efektif untuk mencegah masyarakat kehilangan aset dan produktivitas akibat biaya pengobatan yang tinggi. 

“Negara-negara maju membuktikan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dan merata menjadi fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat,” tegas Menko PMK. 

Data terbaru menunjukkan pada 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,6 persen, dengan jumlah peserta aktif sekitar 200–203,5 juta orang atau 80 persen dari total peserta. Pemerintah menargetkan peningkatan peserta hingga 236,1 juta orang, dan pada 2029, cakupan kepesertaan ditargetkan mencapai 99 persen dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.

Atas capaian tersebut, Menko Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta para kepala daerah. 

Tercatat, 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota telah memastikan lebih dari 98 persen penduduknya terlindungi JKN dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen melalui skema PBI.  

"Keberhasilan ini adalah keberhasilan untuk rakyat. Tidak boleh ada pemerintah daerah yang turun peringkat dari status UHC. Fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian UHC tidak akan bermakna tanpa pemerataan mutu layanan. Tantangan masih dihadapi, baik di perkotaan yang mengalami antrean panjang akibat kepadatan layanan, maupun di perdesaan yang terbatas fasilitas dan tenaga kesehatan. 

Selain itu, UHC harus diiringi penguatan layanan promotif dan preventif agar sistem kesehatan nasional lebih berkelanjutan.

Muhaimin Iskandar juga menyoroti terobosan pemerintah melalui program penghapusan tunggakan iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu. 

Program ini bertujuan mengaktifkan kembali kepesertaan JKN dan memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Peserta yang telah diputihkan akan dialihkan ke dalam skema PBI.

"Penghargaan UHC bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk menjamin hak kesehatan setiap warga negara. Sehat adalah milik semua, bukan hak istimewa (privilege) segelintir orang,” pungkasnya.

23 Marinir TNI AL tertimbun longsor saat latihan di Cisarua Bandung Barat

Iki Radio - Tragedi memilukan mengguncang Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebanyak 23 prajurit Marinir dilaporkan tertimpa bencana tanah longsor saat menjalani latihan pra-penugasan di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026) dini hari.

Latihan yang sejatinya menjadi bagian dari persiapan pengamanan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG) itu berubah menjadi mimpi buruk setelah hujan ekstrem mengguyur wilayah tersebut hampir dua hari tanpa henti, memicu longsor berskala besar yang menyapu area latihan sekaligus permukiman warga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengonfirmasi bahwa puluhan prajurit Marinir tertimbun material longsoran.

“Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya sampaikan bahwa benar terdapat 23 anggota Marinir yang tertimbun longsor dalam kejadian bencana alam di Jawa Barat,” ujar KSAL, Senin (26/1/2026).

Dari jumlah tersebut, empat prajurit telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara nasib belasan lainnya masih belum diketahui. Tim gabungan kini berpacu dengan waktu di tengah cuaca yang belum bersahabat dan ancaman longsor susulan.

Menurut KSAL, curah hujan ekstrem menjadi faktor utama pemicu bencana.

“Latihan ini bagian dari persiapan operasi PAM Perbatasan RI–PNG. Namun hujan lebat menyebabkan longsor besar yang mengenai lokasi latihan,” kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan.


EVAKUASI TERHAMBAT, TEKNOLOGI DITURUNKAN

Operasi pencarian menghadapi tantangan berat. Akses jalan sempit dan labil membuat alat berat belum bisa menjangkau titik longsor. Demi mempercepat evakuasi, TNI mengerahkan drone udara, kamera termal, serta anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan korban di bawah timbunan tanah dan batu.

Di sisi lain, Basarnas melaporkan bahwa total korban longsor Cisarua yang berhasil dievakuasi mencapai 29 jenazah, termasuk dari warga sipil.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyebutkan 17 jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Skala longsor ini sangat besar dan kompleks. Panjang material longsoran diperkirakan mencapai dua kilometer dengan lebar hingga 140 meter. Ini sangat berisiko bagi petugas,” ujar Syafii.


OPERASI BESAR-BESARAN DARI DARAT DAN UDARA

Pencarian melibatkan personel gabungan lintas instansi, sembilan alat berat, serta tiga helikopter milik TNI AU, TNI AD, dan TNI AL untuk pemantauan udara dan distribusi logistik.

Hingga kini, puluhan korban lainnya masih diduga tertimbun, sementara tim SAR terus bekerja di bawah bayang-bayang cuaca ekstrem dan potensi longsor lanjutan.

Tragedi ini menjadi peringatan keras akan bahaya latihan militer di tengah kondisi cuaca ekstrem, sekaligus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar TNI dan masyarakat Indonesia.

Bupati Temanggung Tekankan Kelancaran Irigasi Dukung Ketahanan Pangan

Iki Radio - Bupati Temanggung Agus Setyawan menekankan pentingnya kelancaran sistem irigasi sebagai fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan.

Gotong royong warga dalam pengerukan sedimen di Irigasi Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Minggu (25/1/2026)


Menurut dia, upaya swasembada pangan tidak akan optimal apabila saluran irigasi di tingkat petani mengalami hambatan akibat sedimentasi.

“Kita tidak akan tahan pangannya ketika irigasinya mampet dan air tidak mengalir ke sawah. Pengangkatan sedimentasi ini adalah langkah nyata yang memudahkan para petani padi kita,” ujar Agus Setyawan saat mengikuti aksi gotong royong pengerukan sedimen di Irigasi Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Minggu (25/1/2026).

Ia menyebutkan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk upaya saling menyangga sektor pertanian lintas kabupaten antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan lebih dari 2.000 warga yang turut serta melakukan pengerukan sedimen sepanjang kurang lebih 5 kilometer.

“Ternyata yang gotong royong hari ini tidak hanya petani pemanfaat air, tetapi juga masyarakat luas. Sifat kebersamaan, kerelaan pikiran, dan tenaga seperti ini sangat layak dijadikan role model bagi daerah lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta Soropadan Kusnindaryanto menjelaskan bahwa kegiatan pengerukan melibatkan warga dari 20 dusun yang tersebar di lima desa. 

Mereka secara bersama-sama membersihkan saluran irigasi yang merupakan infrastruktur bersejarah peninggalan tahun 1859.

“Setiap dusun memikul tanggung jawab pengerukan sepanjang kurang lebih 300 meter,” jelas Kusnindaryanto.

Ia menambahkan, pengerukan sedimen menjadi sangat mendesak mengingat ketebalan sedimen di sejumlah titik telah mencapai 30 hingga 50 sentimeter. 

Kondisi tersebut menghambat aliran air dan proses rehabilitasi saluran, diperparah dengan jebolnya tanggul sepanjang 22 meter pada Desember 2025.

“Sedimennya cukup tebal sehingga menghambat aliran air. Kami menggerakkan warga agar petani bisa segera menanam kembali untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional,” tambah dia.

Sebagai informasi, daerah irigasi Soropadan merupakan penopang utama pengairan sekitar 508 hektare sawah yang melintasi dua kabupaten. 

Di wilayah Kabupaten Temanggung, irigasi ini mengaliri Desa Rejosari, Pringsurat, Kebumen, dan Soropadan. Sementara di Kabupaten Magelang, aliran airnya mencakup Desa Ngabean, Krincing, dan Secang.

Longsor Timbun Puluhan Rumah di Cisarua Bandung Barat

Iki Radio - Longsor terjadi di Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 30 rumah tertimbun longsor.


Dilansir detikJabar, longsor terjadi Sabtu (24/1/2026) pukul 03.00 WIB dini hari. Sebelum longsor, kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang selama dua hari belakangan.

"Kejadiannya sekitar jam 3 pagi, pusatnya di RT 05/11. Memang sudah dua hari ini hujan terus," kata Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin Lubis, saat ditemui, Sabtu (24/1/2025).

Berdasarkan pendataan sementara, dia menyebut ada sekitar 30 rumah yang tertimbun longsor. Pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya korban jiwa.

"Untuk rumah yang tertimbun informasi awal ada 30, cuma kita masih terus pastikan. Kemudian kita masih belum bisa memastikan berapa korbannya ya," kata Nur Awaludin.

Saat ini warga yang berada di sekitar lokasi longsor diungsikan ke kantor desa. Kemudian ada beberapa warga yang dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kita pusatkan untuk informasi dan pengungsian di kantor desa. Jadi masih bercampur ini antara yang terdampak dan warga sekitar yang khawatir akan kejadian longsor," kata Nur Awaludin.


Menko Pangan Tinjau Kesiapan Fasilitas SPPG Gatan 2 Purbalingga

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gatan 2, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026). 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gatan 2, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026). 


Hal tersebut untuk memastikan kesiapan layanan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau langsung fasilitas dapur dan sarana penunjang guna memastikan standar keamanan, kualitas, dan higienitas pangan terpenuhi.

SPPG Gatan 2 saat ini melayani sebanyak 2.302 penerima manfaat. Menko Pangan mengapresiasi kondisi bangunan serta prasarana yang dinilai layak dan memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pengecekan SPPG terus dilakukan secara berkala oleh Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

close
Pasang Iklan Disini