Kementerian PU Tuntaskan 51,56 Km Jalur Pansela di Tulungagung

Iki Radio - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) berhasil menyelesaikan seluruh ruas Jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sepanjang 51,56 kilometer (km).

Salah satu ruas Jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. (Foto: Humas Kemen PU)

Pekerjaan pamungkas pada ruas Brumbun–Sine Lot 1A sepanjang 9,53 km dan Lot 1B sepanjang 3,88 km rampung pada akhir Mei 2026, setelah sebelumnya sempat menghadapi tantangan teknis berupa penanganan longsor di beberapa titik.

Dengan selesainya ruas Brumbun–Sine, Tulungagung kini menjadi kabupaten kedua di Jawa Timur yang seluruh jalur Pansela-nya telah tersambung penuh setelah Kabupaten Pacitan. Ruas ini membentang dan terhubung dari perbatasan Kabupaten Trenggalek di sisi barat hingga Kabupaten Blitar di sisi timur.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan Pansela merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Pulau Jawa.

"Pansela diharapkan menjadi jalur alternatif perjalanan masyarakat untuk mengurangi kepadatan di Jalur Pantura maupun Tol Trans Jawa. Di saat yang sama, keberadaan jalan ini juga membuka akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi masyarakat pesisir," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Terhubungnya Pansela di koridor Tulungagung secara langsung mempermudah akses wisatawan menuju berbagai destinasi pesisir unggulan. Beberapa di antaranya adalah Pantai Sine yang terkenal dengan panorama teluk dan aktivitas nelayannya, Pantai Dlodo, Pantai Gemah, Pantai Brumbun, hingga objek wisata alam Kedung Tumpang.

Sebagai informasi, JLS di Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki bentang alam yang eksotis, mulai dari perbukitan, tebing karst, hingga panorama langsung ke Samudra Hindia. Secara keseluruhan, koridor Pansela di Jawa Timur memanjang dari ruas Panggul, Sendangbiru, Jarit, Puger, hingga Glenmore dengan total panjang mencapai 628,39 km.

Secara nasional, Kementerian PU terus memacu pembangunan Jalan Pansela Jawa yang ditargetkan tersambung sepanjang lebih dari 1.500 km melintasi lima provinsi, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Aksesibilitas yang semakin prima ini diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan serta menghidupkan usaha masyarakat lokal di sektor kuliner, jasa wisata, perdagangan, dan perikanan.

Read More

Dekranas Bangun Ekosistem Informasi Terpadu bagi Perajin Indonesia

Iki Radio - Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada produk yang dipasarkan, kualitas komunikasi menjadi faktor penting dalam menentukan daya jangkau sebuah organisasi. Menyadari hal itu, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mulai memperkuat tata kelola komunikasi digital melalui standardisasi pembuatan konten hingga penguatan platform informasi resmi terpadu.

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat membuka Sosialisasi Standardisasi Pembuatan Konten Dekranas di Rumah Kriya Asri, Kamis (11/6/2026) 

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi Dekranas untuk memperluas promosi produk kerajinan Indonesia sekaligus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki kualitas, akurasi, dan standar yang seragam.

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan media sosial dan platform digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, organisasi yang ingin menjangkau publik secara luas harus mampu menghadirkan informasi yang kredibel, menarik, dan mudah dipahami.

“Tidak ada satu orang pun saat ini yang tidak memanfaatkan perangkat digital untuk memperoleh informasi. Karena itu publikasi melalui media sosial menjadi sangat penting untuk memperkenalkan berbagai kegiatan dan program Dekranas,” ujar Tri saat membuka Sosialisasi Standardisasi Pembuatan Konten Dekranas di Rumah Kriya Asri, Kamis (11/6/2026).

Menurut Tri, peran media saat ini semakin strategis dalam membentuk opini publik dan menjadi sarana kontrol sosial. Di tengah melimpahnya informasi dari berbagai kanal digital, organisasi dituntut mampu menyampaikan informasi yang berbasis data dan memiliki standar komunikasi yang jelas.

Ia menilai standardisasi konten menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini masih terdapat perbedaan kualitas dokumentasi dan penyajian informasi dari berbagai bidang maupun mitra Dekranas.

“Kadang yang diterima hanya foto tanpa keterangan yang memadai. Bahkan ada dokumentasi yang belum menggambarkan substansi kegiatan secara utuh. Padahal publik membutuhkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami,” katanya.

Melalui standardisasi tersebut, setiap bidang di lingkungan Dekranas diharapkan memiliki pedoman yang sama dalam menyiapkan berita, foto, video, maupun materi publikasi lainnya. Dengan demikian proses penyebarluasan informasi dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan profesional.

Selain memperkuat kualitas konten, Dekranas juga tengah mempercepat transformasi digital melalui pengembangan website resmi yang lebih modern dan terintegrasi. Platform tersebut diharapkan menjadi pusat informasi mengenai program kerja, kegiatan, serta promosi produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia.

Tri menilai keberadaan website dan media sosial yang dikelola secara profesional akan memperkuat peran Dekranas sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional.

Menurutnya, Dekranas memiliki posisi penting untuk menghubungkan berbagai program kementerian dan lembaga dengan para perajin di seluruh daerah. Melalui komunikasi yang lebih terstruktur, berbagai program pembinaan, pendampingan, maupun promosi produk kerajinan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Kita harus memanfaatkan ruang digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kerajinan. Dengan begitu semakin banyak perajin yang dapat memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh pengurus dan mitra Dekranas untuk aktif berbagi informasi terkait program yang berpotensi mendukung pengembangan kerajinan nasional. Sinergi tersebut dinilai penting mengingat Dekranas bekerja bersama berbagai kementerian dan lembaga dalam memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan.

Melalui penguatan standar konten, pengembangan website, serta optimalisasi media sosial, Dekranas berharap promosi kriya dan wastra Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing produk kerajinan nasional di pasar domestik maupun global.

“Semoga Dekranas terus maju dan semakin berperan dalam membantu pemerintah memajukan kerajinan nasional,” kata Tri.

Read More

Ancaman Siber Berbasis AI Meningkat, Literasi Digital Jadi Benteng Pertahanan Utama

Iki Radio - Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. 

Alexander Sabar dalam diskusi publik bertema Komunikasi Digital dan Etika AI: Tantangan Menghadapi Ancaman Siber di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan baru berupa ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari penyebaran disinformasi, konten deepfake, hingga berbagai bentuk kejahatan digital yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen Wasdigi Kemkomdigi), Alexander Sabar, mengatakan, ruang digital kini telah menjadi ruang publik utama masyarakat Indonesia. Karena itu, keamanan dan tata kelola ruang digital menjadi isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

“Jika pada abad ke-20 ruang publik utama ada di alun-alun dan ruang fisik lainnya, maka pada abad ke-21 ruang publik terbesar di Indonesia ada pada ruang digital,” ujar Alexander Sabar dalam diskusi publik bertema Komunikasi Digital dan Etika AI: Tantangan Menghadapi Ancaman Siber di Universitas Jayabaya, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pemanfaatan AI harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul. Teknologi yang dirancang untuk membantu aktivitas manusia juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun serangan siber.

Karena itu, Alexander menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara tiga fondasi utama keamanan digital, yaitu manusia (people), tata kelola (process), dan teknologi (technology).

“Insiden keamanan siber terjadi bukan karena lemahnya teknologi tapi karena manusia. Teknologi hanya alat, efektivitas ditentukan oleh manusia dan tata kelolanya,” katanya.

Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Kesadaran masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya juga menjadi langkah sederhana namun penting untuk mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

“Verifikasi sebelum amplifikasi,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum teknologi informasi Universitas Indonesia, Edmon Makarim. Menurutnya, penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perlu didukung regulasi dan tata kelola yang memadai agar risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

“Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko diperlukan aturan-aturan teknis. Sesungguhnya hukum yang baru bukan yang baru, tetapi terangkai dari sistem hukum yang telah ada,” jelas Edmon.

Ia menilai pengembangan AI tidak selalu memerlukan undang-undang baru, melainkan dapat dilakukan melalui optimalisasi kerangka hukum yang telah tersedia dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Humaniora (LMH) Universitas Jayabaya Yulia Muslim Taher menyoroti pentingnya edukasi AI di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pemahaman yang memadai diperlukan agar teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Edukasi sosialisasi penggunaan AI untuk mahasiswa ataupun masyarakat diperlukan agar tidak terjadi lagi impact buruk yang terjadi di masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.

Yulia mengingatkan bahwa AI kerap dimanfaatkan untuk memanipulasi data maupun menciptakan informasi menyesatkan yang berpotensi memengaruhi opini publik.

“Memang harus kitanya yang lebih bijak untuk menggunakan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria menilai ruang digital kini juga menjadi salah satu arena yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme.

Menurutnya, penyalahgunaan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk penyebaran ideologi kekerasan, propaganda, hingga pendanaan aktivitas ilegal melalui berbagai platform daring.

“Edukasi terkait ruang digital dan AI menjadi penting, dimulai dari akademisi yang diharapkan mampu menjadi agent of change,” ujar Laila.

Di tengah percepatan transformasi digital nasional, penguatan literasi digital, etika penggunaan AI, dan kesadaran keamanan siber dinilai menjadi fondasi penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus meminimalkan risiko yang menyertainya. 

Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi alat peningkatan produktivitas, tetapi juga mampu mendukung terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Read More

Bupati Lumajang: Lawan Hoaks dan Disinformasi, Masyarakat Harus Bijak Gunakan Media Sosial

Iki Radio - Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan produktif guna mendukung pembangunan daerah, termasuk tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi. 

Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Direktur Informasi Publik Ditjen KPM Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo, dalam kegiatan Indonesiagoid (IGID) Menyapa Lumajang dengan tema Guyub Rame, Jaga Info: Dari Desa untuk Indonesia pada Rabu (10/6/2026) di Kabupaten Lumajang.

Saat menghadiri kegiatan Indonesiagoid (IGID) Menyapa Lumajang dengan tema "Guyub Rame, Jaga Info: Dari Desa untuk Indonesia” pada Rabu (10/6/2026) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ia mengatakan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, politik, ekonomi, hingga sosial budaya.

“Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen yang mampu membentuk persepsi publik terhadap suatu daerah,” kata Indah.

Lanjutnya, penggunaan media sosial yang positif dinilai dapat menjadi kekuatan besar dalam memperkenalkan potensi dan kemajuan daerah kepada masyarakat luas. Kecintaan terhadap Kabupaten Lumajang dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi yang baik dan membangun.

“Konten-konten positif mengenai potensi wisata, budaya, pembangunan, maupun aktivitas masyarakat dinilai lebih bermanfaat dibandingkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” kata Indah.

Dengan semakin banyak informasi positif yang dipublikasikan, masyarakat luar akan tertarik untuk mengenal dan berkunjung ke Lumajang sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Indah mengungkapkan bahwa Lumajang saat ini berhasil menjadi kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Jawa Timur. Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata daerah memiliki daya tarik yang besar di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu destinasi unggulan yang menjadi magnet wisata adalah Tumpak Sewu yang telah dikenal luas karena keindahan alamnya. Popularitas Tumpak Sewu semakin meningkat setelah mendapat perhatian dari sejumlah figur publik dan kreator konten di media sosial.

Informasi yang tersebar melalui berbagai platform digital membuat banyak wisatawan mengetahui destinasi tersebut dan menjadikannya tujuan perjalanan.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi minat dan keputusan masyarakat.

Karena itu, Indah mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mendukung program-program pembangunan pemerintah melalui penyebaran informasi yang positif, akurat, dan bertanggung jawab.

“Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ruang digital yang sehat akan menjadi modal penting untuk memperkuat citra daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang,” katanya.

Read More

Perkuat Peran Posyandu ILP dan Literasi Digital, TP PKK Kabupaten Madiun Dorong Perwujudan Generasi Emas 2045

Iki Radio – Dalam upaya memperkuat peran posyandu di tingkat kelurahan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, didampingi Wakil Ketua Fitriya Purnomo Hadi, dan segenap pengurus TP PKK Kabupaten Madiun, melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Mekarsari, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, pada Rabu (10/6/2026).

Posyandu ILP sendiri merupakan inovasi yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan primer dalam satu wadah. Tujuannya adalah mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat serta melayani seluruh siklus hidup, mulai dari bayi, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dalam kunjungannya, Erni Hari Wuryanto menegaskan bahwa penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

“Posyandu adalah garda terdepan bagi putra-putri kita. Melalui pemberian makanan tambahan, kita berharap mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting,” jelas Erni.

Selain fokus pada gizi anak, Erni juga berpesan kepada para kader posyandu untuk aktif menyosialisasikan pencegahan penyakit, baik menular maupun tidak menular.

“Salah satunya penyakit menular yaitu TBC (Tuberculosis), karena kasusnya saat ini masih terhitung tinggi. Mohon kesehatan lingkungan dan diri untuk selalu dijaga,” harapnya.

Tak hanya meninjau sektor kesehatan, Ketua TP PKK beserta rombongan juga melanjutkan agenda ke SDN Bangunsari 01 Dolopo. Kunjungan ini bertepatan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendorong penguatan budaya membaca dan literasi digital melalui rangkaian kegiatan BaBe (Bahana Bersahaja) 2026.

“Pesan saya, adik-adik harus gemar membaca, ya. Cita-cita jadi dokter itu juga harus sering baca buku. Karena membaca itu adalah jendela dunia,” ujar Erni di hadapan para siswa.

Senada dengan Ketua TP PKK, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Fitriya Purnomo Hadi, menambahkan betapa pentingnya literasi informasi bagi perkembangan pelajar di tengah derasnya arus digitalisasi. Ia mengajak siswa untuk membatasi waktu bermain gadget dan mengalihkan energinya untuk membaca.

“Kurangi main game-nya ya. Kalau ingin jadi orang sukses, jadi polwan misalnya, juga harus gemar membaca. Dengan membaca, semua ilmu nanti akan ada di genggamanmu,” tambah Fitriya.

Ia juga mendorong pihak sekolah dan pelajar untuk memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan serta pojok baca sebagai ruang tumbuh kebiasaan positif tersebut.

Rangkaian kunjungan ini ditutup dengan peninjauan ke beberapa titik strategis di Kelurahan Bangunsari, diantaranya Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk mendorong ketahanan pangan keluarga, Bank Sampah dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan warga.

Selain itu rombongan TP PKK Kabupaten Madiun juga meninjau kelas ibu hamil. Disini Ketua TP PKK berdialog dan menyerahkan langsung bingkisan makanan tambahan kepada 9 orang ibu hamil yang hadir.

Tim juga meninjau langsung UMKM Kelurahan Bangunsari, guna melihat potensi ekonomi lokal dan kerajinan warga. Serta pelayanan kesehatan, guna memastikan fasilitas kesehatan setempat siap melayani masyarakat dengan optimal.

Melalui sinergi lintas sektor—mulai dari kesehatan, literasi, hingga ketahanan ekonomi—TP PKK Kabupaten Madiun berkomitmen penuh untuk terus mendampingi masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.(ir)

 

Read More

Warga Demak Manfaatkan Program Demang Ngator Deso di Desa Mangunrejo Kebonangung

Iki Radio - Program Demang Ngantor Deso yang berlangsung di Balai Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung, merupakan sarana mendekatkan pelayanan publik sekaligus wadah dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat, Rabu (10/06/26).

Penyerahan berbagai bantuan kepada masyarakat, antara lain kursi roda bagi penyandang disabilitas, bantuan kepesertaan BPJS, bantuan untuk tempat ibadah dari Baznas, bantuan modal usaha, serta sejumlah bantuan sosial lainnya.

Rombongan Bupati Demak Eisti’anah dan Wakil Bupati Muhammad Badrudin, saat mengunjungi lokasi didampingi Sekda Ahmad Sugiharto beserta Para Asisten melakukan monitoring dengan berkelilng di stan perangkat daerah yang berad di lokasi.

Hal tersebut dilakukan untuk melihat layanan yang tersedia dan kesiapan personil dari masing-masing perangkat daerah. Sejumlah stan pelayanan dari perangkat daerah tampak ramai dikunjungi masyarakat.

Salah satu layanan yang paling banyak diminati adalah pelayanan administrasi kependudukan. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen, seperti pembaruan Kartu Keluarga (KK), pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen kependudukan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan, khususnya Pemerintah Desa Mangunrejo yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Demang Ngantor Desa.

“Terima kasih kepada seluruh panitia dan Pemerintah Desa Mangunrejo yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Program Demang Ngantor Desa merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Demak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap berbagai layanan pemerintah.

Serap Aspirasi

Dalam kegiatan tersebut dilakukan dialog interakstif antara masyarakat kepada para pimpinan daerah, yang menjadi jembatan komunikasi antara pejabat dan masyarakat.

Sejumlah warga menanfaatkan sesi dialog tersebut dengan menyampaikan pertanyaan dan aspirasi. Salah satunya terkait status bantuan sosial (bansos) yang tidak lagi aktif. Menanggapi hal tersebut, Bupati menjelaskan bahwa data penerima bansos telah melalui proses monitoring dan verifikasi sehingga diperoleh data yang dinilai valid. Namun demikian, masyarakat masih dapat mengajukan pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian melalui pemerintah desa dan perangkat daerah terkait.

Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak, Agus Herawan, menambahkan bahwa penerima bantuan sosial umumnya berasal dari kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 5, sedangkan desil 6 ke atas dikategorikan sebagai masyarakat yang dianggap mampu berdasarkan hasil pendataan.

“Apabila masyarakat merasa terdapat ketidaksesuaian data, dapat mengajukan perubahan melalui operator SIG-NG di desa atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Demak pada stan Dinsos P2PA. Setelah diajukan, petugas akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan validitas data,” jelasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan kepada masyarakat, antara lain kursi roda bagi penyandang disabilitas, bantuan kepesertaan BPJS, bantuan untuk tempat ibadah dari Baznas, bantuan modal usaha, serta sejumlah bantuan sosial lainnya. Acara berlangsung lancar dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir.

 

Read More

Puncak Musim Kemarau 2026 Diprediksi Terjadi Juli-Agustus

Iki Radio - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau mulai Juli-Agustus 2026. Selain itu, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal, sejalan dengan meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino.

Pimpinan BMKG dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa puncak musim kemarau 2026 akan terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim, yang mencakup 12,26 persen luas daratan wilayah Indonesia.

"Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia," ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, wilayah yang diprediksi mencapai puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun puncak musim kemarau pada September diprediksi terjadi di sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, serta wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Selain waktu puncak kemarau, BMKG juga memprakirakan durasi musim kemarau 2026 cenderung lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal. "Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia," kata Ardhasena.

BMKG mencatat sebanyak 70 zona musim atau 8,32 persen luas daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah Indonesia yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menyimpulkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia cenderung datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya.

"Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu," ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, serta masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pangan, BMKG menyarankan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.

Pada sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga kapasitas air bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga menekankan perlunya kesiapsiagaan pada sektor kehutanan dan kebencanaan terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga dinilai dapat dimanfaatkan oleh sektor tertentu. BMKG menyebut sektor perikanan dan tambak garam berpotensi memperoleh manfaat melalui pemanfaatan fenomena upwelling yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan serta mendukung produktivitas garam.

BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 sebagai dasar penyusunan aksi dini sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

"BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian," tutup Ardhasena.

 

Read More

Dekatkan Pelayanan, Pemkab Madiun Hadirkan 38 Layanan Publik di "Bahana Bersahaja" Bangunsari

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan dekat bagi masyarakat.

Melalui program strategis "Bahana Bersahaja" yang digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Pemkab Madiun sukses membangun kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan puluhan jenis pelayanan publik langsung di tengah permukiman warga.

Salah satu stand layanan dalam kegiatan BAHANA BERSAHAJA di Lapangan Desa Bangusari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Rabu (10/6/2026)

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin erat antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi vertikal.

Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa esensi dari program ini adalah memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Alhamdulillah, kami ingin Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan layanan terbaik untuk masyarakatnya. Salah satunya kita bekerja sama dengan Polri dalam memberikan layanan perpanjangan dan pencetakan SIM di tempat ini. Warga tidak harus jauh-jauh pergi ke Polres, cukup datang ke sini sudah bisa diproses," ujar Bupati Hari Wuryanto, Rabu (10/6/2026).

Bupati membeberkan, setidaknya ada 38 jenis pelayanan yang dibuka selama kegiatan berlangsung. Respons masyarakat pun sangat luar biasa. Menariknya, manfaat dari program ini tidak hanya dinikmati oleh warga lokal Kelurahan Bangunsari saja, melainkan juga menyedot perhatian warga dari kecamatan lain.

"Tadi saya sempat mendata, khusus untuk layanan SIM saja sudah ada 16 yang tercetak. Yang memanfaatkan layanan ini tidak hanya orang Bangunsari, tadi ada yang dari Kecamatan Balerejo hingga Dagangan. Semua bisa terlayani ke sini," tambahnya.

Keberhasilan pelayanan publik di arena Bahana Bersahaja ini tidak lepas dari gotong royong multipihak.

Selain Kepolisian (Polri), Pemkab Madiun turut menggandeng sejumlah instansi vertikal lainnya demi menghadirkan pelayanan satu pintu yang komprehensif. Di antaranya BPJS, Kementerian Agama, Imigrasi, Kantor Pajak, Pegadaian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sejumlah instansi lain.

Di samping urusan administrasi dan perizinan, pelaksanaan Bahana Bersahaja yang berlangsung selama dua hari (9-10 Juni 2026) di Bangunsari ini juga membawa dampak signifikan terhadap roda perekonomian lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bupati mengaku bangga melihat geliat para pelaku usaha yang mulai sadar akan pentingnya legalitas usaha dan jaminan mutu produk mereka.

"Utamanya adalah peningkatan UMKM yang ada di Bangunsari. Tadi pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) lumayan banyak, begitu juga dengan sertifikat halalnya. Ini membuktikan apa yang dijajankan oleh teman-teman UMKM kita secara syar'i sah dan halal. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari pelayanan dan produk UMKM kita," lanjutnya.

Komitmen Pemkab Madiun tidak berhenti saat acara seremonial berakhir. Bupati Hari Wuryanto memastikan bahwa Kelurahan Bangunsari akan terus mendapatkan sentuhan program pembangunan berkelanjutan pasca-kegiatan Bahana Bersahaja.

Tercatat ada 15 program kerja yang telah disiapkan pemerintah daerah, termasuk penguatan fasilitas infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Kami ada 15 program, termasuk fasilitas infrastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat. Salah satunya tadi kita bangun sarana di sisi selatan berupa pavingisasi untuk jalur jogging (jogging track)," tambahnya.

Pembangunan fasilitas olahraga ini, menurut Bupati, merupakan langkah konkret pemerintah untuk merangsang pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat Kabupaten Madiun.

"Kami pengin masyarakat Bangunsari juga sehat. Salah satu sarana untuk sehat itu adalah dengan berolahraga. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas baru ini, masyarakat kami semakin gemar berolahraga supaya fisiknya tetap sehat dan bugar," pungkasnya.(ir)

 

Read More