Tak Perlu Cemas, Harga Daging di Batang Stabil

Iki Radio - Harga daging sapi di Kabupaten Batang Jawa Tengah, dipastikan masih dalam kategori normal yakni Rp125 ribu per kilogram, pasca perayaan Natal dan tahun baru. 

Salah satu pedagang (kanan), melayani pembeli membeli daging di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Hal tersebut dipastikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UKM Batang Ekhwan yang memandang harga komoditas daging sapi di Pasar Batang dan Bandar masih dalam kondisi wajar.

Sebelumnya, ia telah menghubungi langsung sejumlah pedagang daging sapi skala besar di kedua pasar tersebut, dan dipastikan tidak terjadi kenaikan harga.

“Tadi sudah menghubungi pedagang daging di Pasar Batang sama Bandar, ternyata harganya masih stabil, belum ada tanda-tanda kenaikan, konsumen masih bisa beli seharga Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram,” katanya, Minggu (11/1/2026).

Dari hasil pantauan justru yang mengalami naik turun jenis komoditas telur dan ayam potong, yakni Rp28 ribu dan Rp38 ribu per kilogramnya. Sekarang telur ayam sama ayam potong malah menunjukkan penurunan secara signifikan sebesar Rp2 ribu.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang Peternakan, Dispaperta Batang Muhammad Arif Ediyanto menegaskan, harga sapi hidup sampai saat ini belum menunjukkan kenaikan di pasaran. Terlebih saat ini masih dalam suasana awal tahun, yang dirasa harga sapi hidup masih dalam kategori normal.

“Jika melihat harga daging di pasar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu, harga untuk sapi hidup berkisar Rp12 juta per ekornya. Jadi dipastikan tidak ada kenaikan harga sapi hidup di Batang saat ini,” jelasnya.

Untuk stok dipastikan aman karena Jawa Tengah merupakan salah satu sentra sapi, tentu para distributor akan mencukupi kebutuhan lokal terlebih dahulu.

“Setelah daerah terpenuhi, jika ada sisa sapi baru bisa didistribusikan ke luar daerah,” ujarr dia.

Perlu diketahui bagi masyarakat untuk harga sapi hidup, khususnya saat Iduladha kecenderungan harga akan mengalami kenaikan mulai Rp17 juta per ekornya.

“Harga itu pun tergantung dari peternak langsung dengan melihat kualitas dan bobotnya,” tandasnya.

Read More

Sektor Pariwisata Sumbang Rp1,19 Miliar PAD Bojonegoro pada 2025

Iki Radio - Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang tahun 2025, PAD dari sektor pariwisata tercatat mencapai Rp1,19 miliar, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Objek Wisata Geopark Kayangan Api Bojonegoro

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Lukiswati menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Capaian ini menunjukkan minat kunjungan masyarakat ke objek wisata di Bojonegoro terus meningkat, sekaligus menjadi indikator membaiknya pengelolaan dan pelayanan sektor pariwisata,” ujar Lukiswati, Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan data Disbudpar Bojonegoro, realisasi PAD sektor pariwisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada dalam tren positif. Pada tahun 2023, PAD pariwisata tercatat sebesar Rp1,06 miliar, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp859 juta, dan kembali meningkat signifikan pada tahun 2025.

Lukiswati menjelaskan, sejumlah destinasi wisata menjadi penyumbang terbesar PAD pariwisata pada 2025. Dander Water Park mencatat pendapatan sebesar Rp497,9 juta, disusul Wisata Kayangan Api sebesar Rp480,8 juta. Selain itu, Gedung Serba Guna menyumbang Rp133,9 juta, serta Waduk Pacal sebesar Rp65,9 juta.

“Sementara itu, objek wisata lainnya seperti Galeri Bengawan, Rumah Singgah Wonocolo, Pesanggrahan Klino, dan Padangan Heritage juga turut berkontribusi, meskipun nilainya belum terlalu besar,” imbuhnya.

Ke depan, Disbudpar Bojonegoro akan terus melakukan pembenahan dan inovasi, baik dari sisi peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, maupun promosi destinasi wisata.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata agar pariwisata Bojonegoro semakin berkembang serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Lukiswati.

Read More

Imigrasi NTT Gagalkan Keberangkatan Tiga WNA ke Australia

Iki Radio - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggagalkan rencana keberangkatan tiga warga negara asing (WNA) asal China, yang diduga hendak berlayar ke Australia di Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang, memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang, Minggu (11/1/2026). 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang,  mengatakan sejumlah WNA asal China itu hendak membeli kapal di Desa Tablolong, sebagai kendaraan mereka ke Australia.  

“Penangkapan terhadap tiga WNA China itu dilakukan usai adanya laporan yang masuk ke Imigrasi pada 7 Januari 2026 lalu bahwa, terkait keberadaan tiga WNA itu,” kata Arvin melalui keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Menurut Arvin, ketiga WNA itu menginap di salah satu hotel di Kota Kupang sambil mencari akses keberangkatan ilegal menuju Australia melalui jalur tidak resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melakukan pemantauan tertutup terhadap pergerakan ketiga WNA tersebut.

Selama berada di Kota Kupang petugas Imigrasi terus memantau pergerakan mereka mulai dari pusat Kota Kupang hingga ke kawasan pesisir Pantai Tablolong yang dikenal rawan lintasan ilegal.

Saat ditangkap tiga WNA itu telah berada di atas sebuah kapal yang diduga akan digunakan untuk menyeberang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ketiganya bersembunyi di dalam kapal tanpa didampingi kru.  

“Saat ini mereka sudah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, mereka mengakui memiliki niat untuk menuju Australia secara ilegal,” ujarnya 

Arvin mengatakan, penggagalan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara serta mencegah wilayah Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten Kupang, dimanfaatkan sebagai jalur transit kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan migrasi ilegal.

Kanwil Ditjen Imigrasi NTT menegaskan, akan terus memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan, melalui sinergi dengan aparat penegak hukum terkait serta dukungan aktif masyarakat.  

“Saat ini, terhadap ketiga WNA China tersebut masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan administratif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” katanya.

Read More

Dicicil, Manajemen MUS Mulai Bayar Tunggakan Gaji Eks Karyawan

Iki Radio - Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square (MUS) akhirnya mulai melakukan pembayaran tunggakan gaji eks karyawannya. 

Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab MUS.

Direktur MUS, Agus Mahendra, didampingi Ketua SBMR Aris Budiono saat menyerahkan cicilan tunggakan gaji eks karyawan di Madiun, Sabtu (10/1/2026). (Ist)

Direktur MUS, Agus Mahendra, menyampaikan umtuk tahap awal, disiapkan dana sebesar Rp27 juta.

“Mulai kemarin kami sudah menghubungi teman-teman eks karyawan. Ada 27 orang yang kami komunikasikan untuk mengambil angsuran kekurangan hak gaji. Kami sampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan lebih,” ujar Agus Mahendra, Sabtu (10/1/2026).

Selanjutnya, kata Agus, manajemen berkomitmen menyelesaikan kewajiban secara bertahap. 

“InsyaAllah dalam satu tahun ke depan, jika kondisi keuangan Umbul memungkinkan, akan kami cicil lagi. Semoga ke depan Umbul bisa lebih baik,” imbuhnya.

Permasalahan ini sebelumnya sempat memanas setelah para mantan karyawan yang didampingi Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menuntut hak mereka. 

Setidaknya ada 14 eks karyawan yang memperjuangkan gaji selama tujuh bulan yang belum terbayar, termasuk uang pesangon pasca-PHK. 

Setelah upaya mediasi bipartit dan tripartit sempat menemui jalan buntu hingga berujung unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Madiun, kini titik terang mulai terlihat.

Ketua SBMR, Aris Budiono, menjelaskan bahwa total tuntutan untuk 14 mantan karyawan tersebut mencapai sekitar Rp504 juta. Terkait pencairan tahap awal ini, masing-masing karyawan menerima Rp1 juta.

“Hari ini pihak Umbul Square mencicil kekurangan upah. Pembayaran dilakukan langsung oleh Dirut. Rencananya pembayaran akan dilakukan setiap dua bulan sekali karena kondisi keuangan yang belum stabil,” kata Aris.

Meski masih terdapat selisih perhitungan antara pihak manajemen MUS dan SBMR yang saat ini masih dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Madiun, pihak serikat buruh memberikan apresiasi atas itikad baik manajemen dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Kami mengapresiasi niatan Umbul Square dan menghargai upaya Pemkab Madiun dalam melakukan percepatan pemulihan objek wisata ini,” tutur Aris.

Di akhir keterangannya, Aris mengajak masyarakat untuk kembali meramaikan Madiun Umbul Square agar pendapatan tempat wisata tersebut meningkat dan mampu menyelesaikan kewajiban kepada pekerja.

“Kami berharap masyarakat Madiun berwisata ke Umbul Square. Ini adalah objek wisata legendaris, jangan sampai hanya tinggal kenangan,” pungkasnya.

Read More

Mendagri Minta Sekolah Kedinasan Kirimkan Siswa ke Lokasi Bencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meminta kepada instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana.

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan pada awak media usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). 

Dalam rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah mendapat kesiapan pengerahan siswa dari sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito, pengerahan siswa maupun pengerahan personil TNI dan Polri dibutuhkan untuk dua aktivitas mendesak yang harus segera dituntaskan. Keduanya adalah pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat.  

"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko hingga gang, harus dibersihkan," ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, masih ada 15 daerah yang diklasifikasikan belum normal usai banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Belasan daerah yang belum normal itu meliputi tujuh daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara dan tiga di Sumatra Barat.

Di Aceh, daerah yang belum normal usai bencana yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan daerah di Sumut yang belum normal meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Provinsi Sumbar, daerah yang belum normal yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Untuk mempercepat pembersihan lumpur itu, personel di lapangan diusulkan ditambah, bisa dari kepolisian dan TNI, maupun sekolah kedinasan. 

"Saya sudah berbicara kepada Pak Kapolri, apakah bisa menambah 5.000 (personel) lagi. Sebelum Nataru, Beliau sudah mengirimkan 1.000 tambahan personel. Saya mengharapkan ini bisa dikerjakan sebelum Ramadan," tutur Tito Karnavian.

"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," tambahnya.

Permintaan tambahan personel juga disampaikan ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, yakni sebanyak 10 ribu prajurit. 

"Sebab, kalau hanya dikerahkan 1.000 personel akan tenggelam," kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, lanjut Mendagri Tito, 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. 

Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan. 

"Kondisi sungai penuh dengan tumpukan sendimen yang luar biasa banyak dan itu malah mem-blok aliran (air) dari sungai mau ke laut. Akibatnya hujan sedikit saja, maka air akan tumpah ke kanan dan kiri, menimbulkan banjir baru," kata Tito.

Read More

Pemerintah Pusat Kembalikan Dana Efisiensi untuk Pemulihan Aceh

Iki Radio - Keputusan penting yang membawa angin segar bagi Provinsi Aceh akhirnya terwujud. Pada hari ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengesahkan pengembalian dana efisiensi sebesar lebih dari Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Keputusan ini langsung diberikan kepada pemerintah Aceh pada Januari 2026, sebagai langkah konkret dalam upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda provinsi tersebut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Safuadi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas keputusan yang diambil dalam waktu yang sangat singkat. 

"Alhamdulillah-nya di rapat kedua kali ini Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia langsung berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan, di mana langsung Presiden Republik Indonesia hari ini menyetujui permohonan pemerintah Aceh untuk efisiensi anggaran Rp1,6 triliun lebih untuk provinsi Aceh disetujui untuk dikembalikan di tahun 2026 ini," ujar Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dana tersebut, yang sebelumnya dialokasikan untuk efisiensi anggaran, kini akan dikembalikan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana yang luar biasa di Aceh.

"Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang paling terdampak dari bencana banjir terbesar. Keputusan ini merupakan langkah besar yang akan membantu pemerintah Aceh untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif," tambah Safuadi.

Ia juga menyampaikan, bahwa pengembalian dana efisiensi ini hanya memakan waktu 10 hari, sebuah pencapaian yang luar biasa. 

"Bantuan ini adalah usaha besar dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam menangani bencana. Hal ini sangat berarti bagi kami di Aceh," tandasnya.

Keputusan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran di daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya Aceh.

Menurut Safuadi, dengan tambahan dana ini, diharapkan berbagai program pemulihan dan pembangunan yang tertunda akibat bencana dapat segera dilanjutkan, demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.

Sebuah langkah yang penuh harapan, di mana solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh.

Read More

Pemerintah Putus sementara Akses Grok untuk Lindungi Publik

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok sebagai langkah perlindungan masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid. (Foto: Humas Kemkomdigi)

Langkah ini diambil menyusul temuan pemanfaatan teknologi Grok untuk membuat dan menyebarkan konten deepfake seksual nonkonsensual yang dinilai membahayakan perempuan, anak, dan masyarakat luas di ruang digital. 

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keamanan warga negara. 

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” lanjut Meutya.

Selain pemutusan akses sementara, Kemkomdigi juga meminta pihak platform X sebagai pengelola Grok untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. 

“Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok,” ujar Meutya Hafid.

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan hasil klarifikasi serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara platform.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

Read More

Presiden Kembalikan Dana TKD Aceh untuk Pemulihan Pascabencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi untuk menangani dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Menanggapi kondisi Provinsi Aceh yang mengalami dampak cukup parah, Mendagri secara khusus mengusulkan skema kebijakan fiskal untuk membantu percepatan pemulihan daerah tersebut. Usulan utamanya adalah pengembalian atau peniadaan pemotongan dana Transfer Kas Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.

Mendagri menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyampaikan aspirasi ini agar diteruskan kepada Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat pembahasan terkait pemulihan pasca bencana hidrometeorologi Aceh di aula Serbaguna Pemerintah Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Rapat ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir serta masing-masing Bupati/Walikota dari 23 Kabupaten/Kota.

"Khusus untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar TKD dikembalikan. Kita berharap tidak ada pemotongan atau segera dikembalikan agar proses pemulihan tidak terhambat kendala anggaran," ujar Mendagri, Tito Karnavian saat menggelar rapat.

Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program rehabilitasi pascabencana. Dengan adanya Satgas dan dukungan kebijakan TKD ini, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan proses rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad. Menurutnya, Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran 2026. Dek Fad menjelaskan, Aceh tidak lagi dikenakan efisiensi anggaran demi percepatan pemulihan bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh beserta perwakilan 23 Kabupaten/Kota menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan ini. Khususnya untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar Transfer Kas Daerah (TKD) dikembalikan,” ujar Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dek Fad menjelaskan bahwa keputusan krusial ini merupakan hasil dari koordinasi cepat yang dilakukan oleh pimpinan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat.

Dek Fad memaparkan bahwa dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, langsung menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya. Koordinasi tersebut dilakukan khusus untuk memohon agar Aceh diberikan pengecualian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional mengingat kondisi darurat bencana yang sedang dihadapi.

"Artinya, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus (diskresi) bagi Aceh. Dana TKD yang awalnya masuk dalam skema efisiensi, kini dikembalikan penuh atau tidak dipotong, sehingga program pembangunan dan rehabilitasi tetap berjalan sesuai rencana," pungkas Dek Fad.

Read More