Menag Nasaruddin Umar Ajak Jajaran Kemenag Jadi Teladan Penjaga Kerukunan

Iki Radio - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menjadi teladan sekaligus penjaga harmoni dan kerukunan di tengah masyarakat. 

Menteri Agama Nasaruddin Unar saat membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) serta melepas Jalan Santai Kerukunan dalam rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Lapangan Merdeka Bone, Rabu (7/1/2026).

Pesan tersebut disampaikan Menag saat membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) serta melepas Jalan Santai Kerukunan dalam rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Lapangan Merdeka Bone, Rabu (7/1/2026).

Menag menegaskan bahwa peringatan HAB tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan kontribusi nyata Kementerian Agama bagi masyarakat. 

“Peringatan HAB ke-80 ini luar biasa, bukan hanya karena antusiasme masyarakat yang begitu besar, tetapi karena kerukunan begitu terasa. Semua melebur, saling menyapa tanpa melihat latar belakang agama apa pun. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya,” ujar Menag. 

Menag juga mengapresiasi pelaksanaan HAB ke-80 di Sulawesi Selatan yang diikuti puluhan ribu peserta dari berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan lintas agama dan elemen masyarakat mencerminkan kuatnya modal sosial bangsa Indonesia.

Ia menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional. 

Menag menyebut, berdasarkan survei nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan berada pada level tertinggi sejak Indonesia merdeka. 

“Kerukunan hari ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka berdasarkan survei nasional. Saya berharap capaian ini terus dipertahankan. Kita ingin Kementerian Agama selalu menjadi garda terdepan dalam memelihara harmoni,” tegasnya.

Pelaksanaan HAB ke-80 di Kabupaten Bone diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya Jalan Sehat Kerukunan yang diikuti tokoh lintas agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta tokoh adat, perempuan, pemuda, aparatur sipil negara (ASN) Kemenag, dan masyarakat umum. 

“Ini bukan sekadar jalan santai. Ini simbol persaudaraan kita. Orang dari berbagai kabupaten datang, berbaur, saling menyapa. Mereka lupa identitas agamanya apa, yang ada adalah persaudaraan,” ujar Menag.

Sebagai simbol usia Kementerian Agama yang telah menginjak 80 tahun, sebanyak 80 balon diterbangkan sebelum peserta bergerak menyusuri rute jalan santai yang telah disiapkan panitia.

Selain Jalan Sehat Kerukunan, rangkaian HAB ke-80 Kemenag Sulsel juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, antara lain donor darah serentak, bakti sosial bagi fakir miskin, penyandang disabilitas, dan warga prasejahtera, ziarah makam pahlawan, penggalangan donasi untuk korban bencana di Aceh dan Sumatra Barat, serta zikir dan doa kebangsaan di Masjid Agung Bone. Kegiatan lainnya meliputi rapat kerja dan temu lintas agama di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung.

Dalam sesi bersama media, Menag menilai pelaksanaan HAB ke-80 juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Ia memperkirakan perputaran ekonomi yang signifikan dari kehadiran puluhan ribu peserta. 

“Bayangkan, jika yang hadir sekitar 50 ribu orang dan masing-masing membelanjakan Rp500 ribu saja, sudah puluhan miliar rupiah berputar di Bone. Ini berkah untuk masyarakat,” ujarnya.

Menag juga menyampaikan bahwa pelaksanaan HAB Kementerian Agama ke depan akan digilir ke kabupaten dan kota lain agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.

Di akhir sambutannya, Menag mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Kabupaten Bone sebagai wilayah yang ramah, terbuka, dan rukun.  

“Bone hari ini menorehkan sejarah. Jadilah tuan rumah yang baik, terus rawat kerukunan ini. Semoga HAB ke-80 membawa keberkahan bagi Sulawesi Selatan dan Indonesia,” pungkas Menag.

Acara tersebut ditutup dengan pelepasan peserta Jalan Santai Kerukunan oleh Menag Nasaruddin Umar bersama Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, jajaran Kementerian Agama RI, serta para tokoh lintas agama.

Read More

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Terima Bintang Jasa dari Presiden Prabowo

Iki Radio - Awal tahun 2026 menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Bojonegoro. Di tengah hamparan sawah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto secara resmi, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya kepada Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, Rabu (7/1/2026).

Bupati Bojonegoro Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, Sukses Tingkatkan Pertanian

Penghargaan Bintang Jasa ini  tertuang dalam Keppres Nomor 1/TK dan 2/TK Tahun 2026, diberikan atas prestasi gemilang Wahono dalam, mentransformasi sektor pertanian di “Bumi Angling Dharma” hanya dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinannya.

Bupati Setyo Wahono dinilai sukses menerjemahkan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo mengenai kemandirian pangan ke dalam aksi nyata di tingkat akar rumput.

Sebagai putra asli daerah yang lahir dari keluarga Kepala Desa, Wahono membuktikan bahwa kedekatan emosional dengan petani adalah kunci keberhasilan kebijakan.

“Kami bergerak searah dengan instruksi Bapak Presiden. Bojonegoro tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tulang punggung pangan nasional,” tegas Wahono usai menerima penghargaan.

Berdasarkan data capaian tahun 2025, Bojonegoro kini bertransformasi menjadi pilot project nasional berkat tiga terobosan utama, diantaranya :

Revolusi Air (Pompanisasi) : Melalui program pompanisasi besar-besaran, lahan tadah hujan yang dulunya hanya panen dua kali, kini meningkat menjadi tiga kali setahun (IP300).

Mekanisasi Modern : Untuk menekan angka kehilangan hasil (losses), Pemkab telah mendistribusikan ratusan unit alat mesin pertanian (Alsintan) modern kepada kelompok tani.

Reformasi Pupuk : Lewat penguatan Koperasi Unit Desa (KUD) dan optimalisasi Kartu Petani Mandiri, distribusi pupuk subsidi kini jauh lebih tepat sasaran dan bebas dari hambatan birokrasi.

Kerja keras ini membuahkan hasil manis. Pada tahun 2025, produksi padi Bojonegoro mencatatkan surplus yang sangat signifikan. Hal ini menempatkan Bojonegoro sebagai penyumbang cadangan pangan nasional yang vital.

Keberhasilan Setyo Wahono memberikan pesan kuat bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa.

Pendekatan “pemerintah hadir di tengah sawah” yang ia terapkan telah membangun kembali kepercayaan petani terhadap negara.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan bahwa Bojonegoro kini berada di garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan total bagi Indonesia.

Read More

Satu Tahun Capai Swasembada, Ketahanan Pangan Indonesia Makin Kuat

Iki Radio - Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional melalui capaian swasembada pangan tahun 2025. 

Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Capaian tersebut berhasil diraih lebih cepat dari target nasional, yakni hanya dalam waktu satu tahun dari target awal empat tahun yang telah ditetapkan pemerintah.

Momentum bersejarah ini ditandai melalui Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan tersebut menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. 

Menurut Presiden, suatu negara tidak dapat dikatakan benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain. 

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangan tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.

Capaian swasembada pangan 2025 tecermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan sektor pertanian nasional. 

Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.

Selain itu, stok beras Perum Bulog pada akhir 2025 tercatat mencapai 3,24 juta ton, dan sempat menyentuh angka 4,2 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. 

Kondisi ini memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberikan ruang kebijakan yang lebih stabil dalam menjaga harga dan pasokan di dalam negeri.

Keberhasilan swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 tercatat mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yang menunjukkan peningkatan daya beli dan pendapatan petani secara signifikan.

Dari sisi perdagangan, sektor pertanian nasional juga menunjukkan kinerja ekspor yang kuat. Nilai ekspor pertanian pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Capaian tersebut menegaskan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global.

Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan 2025 bukanlah titik akhir, melainkan fondasi bagi penguatan kemandirian nasional yang berkelanjutan. 

Kedepan, pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi produksi, memperluas swasembada ke komoditas strategis lainnya, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara merata oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas. 

Read More

Berkontribusi pada Swasembada Pangan Nasional, Banyuwangi Surplus Ratusan Ribu Ton Beras dan Jagung

Iki Radio - Kabupaten Banyuwangi berkontribusi besar pada keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Banyuwangi mencatat surplus beras dan jagung mencapai ratusan ton sepanjang tahun 2025. 

Pencapaian swasembada pangan nasional diumumkan Presiden Prabowo saat Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, yang diikuti secara virtual oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, yang digelar di kawasan Usaha Jasa Pelayanan Alsintan (UPJA) Sri Rejeki, Desa/Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Rabu (7/1/2026).

Dalam panen raya tersebut, Presiden mengapresiasi seluruh komunitas pertanian di Indonesia atas kerja keras dan kekompakan dalam mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal.

“Saya memberi target empat tahun untuk swasembada pangan. Namun dalam satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak bergantung pada bangsa lain,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Banyuwangi berkontribusi melalui capaian surplus produksi beras dan jagung.

"Alhamdulilah, program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden turut meningkatkan produktivitas pertanian di Banyuwangi. Sepanjang tahun 2025, Banyuwangi mencatat surplus beras dan jagung," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Produksi beras Banyuwangi tahun 2025 mencapai 546.923,81 ton, meningkat 38.103,81 ton dibandingkan tahun 2024.

“Kebutuhan beras masyarakat sepanjang 2025 itu sebesar 163.665,78 ton. Jadi, Banyuwangi surplus beras sebesar 383.258,03 ton pada tahun 2025,” ujar Ipuk. 

Selain beras,produksi jagung juga surplus. Sepanjang tahun 2025, produksi jagung Banyuwangi naik 41.518 ton atau sekitar 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara kebutuhan jagung di Banyuwangi tercatat sebesar 69.842,31 ton, sehingga surplus produksi mencapai 18.754,50 ton.

“Alhamdulillah, Indonesia kini bisa swasembada pangan. Kami bersyukur Banyuwangi bisa berkontribusi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.

Capaian tersebut, sambung dia, merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga dukungan TNI-Polri serta seluruh mitra pertanian di Banyuwangi.

“Ini adalah buah dari kerja bersama dalam menyukseskan program swasembada pangan Bapak Presiden,” katanya. 

Hadir dalam panen raya secara virtual Wakil Bupati Mujiono bersama para petani, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

Read More

Panen Raya Karawang, Presiden Apresiasi Jasa Insan Pertanian

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian dan pangan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian dan pangan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional, Rabu (7/1/2026)

Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan keberhasilan swasembada pangan nasional tahun 2025.

Acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden Wahyu Yudhayana. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian mereka dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Selain itu, Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama dianugerahkan kepada Heri Sunarto, petani dari Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, yang hadir mewakili empat penerima lainnya.

Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya kepada lima penerima. Dua penerima hadir mewakili, yaitu Bobby Irfan Effendi, Penyuluh Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan Winarto, petani dari Kelompok Tani Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi.

Pada rangkaian acara yang sama, Presiden Prabowo turut menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada 102 penerima yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan. Beberapa perwakilan penerima yang hadir antara lain:

• Mohammad Naudi Nurdika, Dankodiklat TNI.
• Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro.
• Aep Syaepuloh, Bupati Karawang.
• Toni Kasmiri, Kapolres Lampung Selatan.
• Yugi Bayu Hendarto, Kapolres Garut.
• Andhi Ardana Valeriandra Putra, Wakil Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari.
• Dili Eko Setyawan, Dandim Merauke.
• Don Muzakir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia.
• Mugi Raharjo, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
• Aseng, petani Kelompok Tani Ciraden, Kabupaten Cianjur.
• Nurul Hadi, petani Kelompok Tani Sri Ki Lamaran, Kabupaten Indramayu.

Penganugerahan tanda kehormatan ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari pengambil kebijakan hingga petani dan penyuluh di lapangan, yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Melalui momentum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa serta menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Read More

DWP Kota Batam Teguhkan Peran Keluarga Menuju 2026 Tangguh

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong penguatan peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. 

Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali kota Batam Li Claudia Chandra, selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam.

Demikian pernyataan itu disampaikan Firmansyah dalam Rapat Kerja (Raker) DWP Kota Batam sekaligus Seminar Penguatan Ketahanan Keluarga 2026 di Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Rabu (7/1/2026).

Rapat kerja ini menjadi forum strategis bagi DWP Kota Batam untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus menyusun arah kebijakan dan perencanaan program pada tahun 2026. 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan seminar penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga harmonis, mandiri, dan berdaya dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Ketua DWP Kota Batam, Erdawati, pengurus dan anggota DWP Kota Batam, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengurus TP PKK Kota Batam. 

Kehadiran lintas organisasi tersebut mencerminkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam mendukung pembangunan sosial dan ketahanan keluarga di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa DWP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga, pembinaan anggota, serta penanaman nilai sosial di lingkungan aparatur sipil negara dan masyarakat.

“Seluruh program dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2026 agar dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan cermat. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan dampak positif bagi penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Dalam suasana santai, Firmansyah juga menyampaikan pesan ringan yang disambut keakraban peserta. Ia menyinggung peran penting istri dalam mendukung keberhasilan seorang pemimpin.

“Sering kita dengar, di balik lelaki hebat ada istri yang cerdas. Karena itu, peran Dharma Wanita sangat strategis dalam mendukung kinerja aparatur dan menjaga keharmonisan keluarga,” ujarnya disambut tawa ringan dan tepuk tangan peserta.

Ia menekankan ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, tangguh, dan berdaya saing di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. 

Karena itu, setiap program perlu disusun secara terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Batam.

Ia juga mendorong DWP Kota Batam untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi, memperkuat koordinasi internal, serta menjalin kolaborasi dengan mitra OPD dan TP PKK Kota Batam. 

Sinergi ini diharapkan membuat program yang dijalankan tidak sebatas seremonial, tetapi berdampak nyata bagi anggota dan masyarakat.

Melalui rapat kerja ini, DWP Kota Batam diharapkan mampu merumuskan program yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan anggota, serta relevan dengan isu strategis, khususnya penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan hangat dengan partisipasi aktif seluruh peserta. 

Antusiasme tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai fondasi pembangunan menuju Kota Batam yang semakin tangguh dan berdaya saing pada 2026. 

Read More

Kemkomdigi Tindaklanjuti Dugaan Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok AI pada platform X yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi yang bersifat sensitif tanpa persetujuan pemiliknya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdag) Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan yang eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia. 

Kondisi tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan hak atas citra diri (right to one’s image), khususnya ketika foto seseorang dimanipulasi atau disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah.

“Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander di Jakarta, pada Rabu (7/1/2026).

Ia menilai manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar persoalan kesusilaan, melainkan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya yang dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Alexander menegaskan Kemkomdigi saat ini berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan tersedianya mekanisme pelindungan yang efektif. 

Langkah tersebut mencakup penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran privasi dan hak citra diri. 

“Setiap PSE wajib memastikan bahwa teknologi yang mereka sediakan tidak menjadi sarana pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, maupun perusakan martabat seseorang,” tegasnya.

Kemkomdigi juga mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia. 

Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Kemkomdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan Grok AI dan platform X.

Kemkomdigi menegaskan bahwa penyedia layanan kecerdasan buatan maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, konten pornografi diatur antara lain dalam Pasal 172 dan Pasal 407. 

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, sementara Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sesuai ketentuan.

Alexander menambahkan bahwa masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, atau pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum dan pengaduan kepada Kemkomdigi.  

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” pungkas Alexander.

Read More

Nomor Tujuh Se Jatim, Pemkab Madiun Siap Menjaga Swasembada Pangan

Iki Radio – Kabupaten Madiun masuk pada urutan ke tujuh se Jawa Timur, dalam produksi padi. Ini menunjukan bahwa Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, yang telah banyak memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, didampingi Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi bersama Komandan Korem 081/DSJ, Kolonel Arm Untoro Haryanto, dan Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Inf I Nyoman Adhisaputra usai mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden secara during di Puspem Kabupaten Madiun, Rabu (7/1/2026).

Dengan demikian, Kabupaten Madiun sudah menjadi salah satu kabupaten atau daerah di Jawa Timur yang sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan atau ber-swasembada.

“Kedepan kita akan jaga terus, bersama petani kita tetap swasembada pangan,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto secara during, di kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Rabu (7/1/2026).

Kata Bupati, kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat dibutuhkan, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, guna mencapai swasembada pangan di Kabupaten Madiun.

“Jadi stok sudah cukup. Beberapa waktu lalu kita sampaikan, kita kerja sama dengan bulog juga,” lanjutnya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Ir Soedjiono menjelaskan, luas area panen padi di Kabupaten Madiun pada 2025, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dijelaskan, pada tahun 2025 luas area panen padi di Kabupaten Madiun mencapai 94.588,66 hektar, dengan produksi padi 634.507,44 ton. Pada tahun 2024, luas area panen 87.265 Hektar, dengan produksi padi 599.098,37 ton.

“Secara perhitungan kalau untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Madiun sudah surplus,” jelasnya.

Komandan Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Kolonel Arm Untoro Haryanto mengatakan siap untuk mensukseskan program ketahanan sebagai program prioritas nasional.

“Untuk ketahanan pangan, kita akan mensukseskan semua program dari kementerian Pertanian RI utamanya dalam ramngka untuk ketahanan pangan,” ujarnya usai mengikuti usai mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kolonel Untoro juga menyampaikan kesiapannya, untuk mencapai target yang ditentukan.

“Tahun ini memang belum ditetapkan berapa  target. Namun dari kementerian pertanian disampaikan target 2026 akan lebih tinggi dari tahun lalu. Tapi kita siap, berapapun yang ditargetkan kita siap,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan memaksimalkan peran Bintara Bina Desa (Babinsa) untuk bersama sama mendukung program ketahanan pangan.

“Dengan melibatkan seluruh personil, khususnya Babinsa untuk mendanpingi petani dan Babinsa mendampingi bulog untuk menyerap gabah dari petani. Kita siap mendukung pemerintah daerah, Pak Bupati, dalam rangka menjadikan madiun sebagai lumbung pangan dan memenuhi kebutuhan pangan di madiun sendiri,” pungkasnya.

Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden RI dan jutaan petani di seluruh Indonesia ini, menjadi momentum dalam menegaskan keberhasilan kolektif bangsa, memperkuat ketahanan pangan nasional tanpa impor beras medium.

"Kita mengerti dan paham bahwa bangsa kita negara yang kaya. setelah saya dipilih dan diangkat menjadi presiden setelah saya mengambl alih pemerintah lebih paham mengerti atas kekayaan kita," kata Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipusatkan di Karawang Jawa Barat.

Stok beras pemerintah secara nasional kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton pada pertengahan 2025 dan 3,25 juta ton di akhir tahun, dengan produksi beras nasional 34,71 juta ton.

Sedangkan harga beras tetap terkendali, inflasi terjaga, dan kesejahteraan petani terus meningkat.(iw/IR)

Read More