Iki Radio - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan.
 |
| Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan. (Foto: Dok Kemnaker) |
Pelantikan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Yassierli menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha.
“Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa,” ujarnya.
Ia menyoroti besarnya tantangan sektor ketenagakerjaan, dengan jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 155 juta orang.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin cepat, transparan, dan responsif.
Untuk itu, Menaker meminta pejabat yang dilantik memastikan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang strategis, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Posisi ini sangat menentukan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, saya minta seluruh jajaran memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Yassierli juga mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan link and match dunia kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform digital, serta reformasi birokrasi.
Sebagai respons, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan inklusivitas, penegakan norma ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN.
Dengan penguatan struktur kepemimpinan ini, Kemnaker optimistis mampu mempercepat transformasi layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.
.jpg)
.jpeg)
 memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Prat...){kind=link}