Iki Radio - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) secara umum berjalan dengan baik dan lancar, meskipun dihadapkan pada tantangan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Aan saat menyampaikan laporan
pada penutupan Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang
dipimpin oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Senin
(5/1/2026).
“Berdasarkan hasil monitoring sejak 18 Desember 2025
hingga 4 Januari 2026, pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru secara umum
berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kebijakan dan rencana operasi
yang telah disusun,” ujar Aan.
Aan menjelaskan, selama masa operasional posko, Kemenhub
bersama para pemangku kepentingan melaksanakan berbagai kebijakan strategis,
mulai dari penyusunan rencana operasi nasional, survei kesiapan sarana dan
prasarana transportasi, ramp check seluruh angkutan umum, hingga manajemen dan
rekayasa lalu lintas.
Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kebijakan
transportasi, penyelenggaraan mudik gratis, pemberian stimulus diskon tarif
angkutan kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan, serta penegakan sanksi
administratif bagi operator yang melakukan pelanggaran atau terlibat
kecelakaan.
Dalam aspek pengawasan, Kemenhub melakukan pemantauan di
1.549 titik simpul dan jaringan transportasi seluruh moda, yang meliputi 222
terminal, 248 pelabuhan penyeberangan, 264 pelabuhan laut, 257 bandar udara,
471 stasiun kereta api, 43 gerbang tol, serta 44 ruas jalan arteri.
“Pemantauan juga diperkuat dengan 7.159 titik CCTV dan 80
lokasi pemantauan menggunakan drone di simpul dan jaringan transportasi seluruh
moda,” tambah Aan.
Meski demikian, Aan mengakui masih terdapat sejumlah
kendala teknis dan kejadian kecelakaan transportasi selama periode Nataru.
Seluruh temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas
layanan pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 mendatang.
“Beberapa kendala teknis akan kami evaluasi agar ke depan
penyelenggaraan angkutan nasional dapat semakin baik, aman, dan
berkeselamatan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
menegaskan bahwa Nataru 2025–2026 merupakan periode yang tidak biasa karena
pelayanan transportasi nasional berlangsung di tengah penanganan bencana di
sejumlah wilayah, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menhub menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian
dan lembaga, TNI–Polri, pemerintah daerah, BUMN, operator transportasi,
asosiasi, serta petugas lapangan yang tetap menjaga fungsi layanan transportasi
nasional berjalan optimal di tengah situasi darurat.
“Kerja kolektif lintas sektor menjadi kunci sehingga
posko Nataru tetap berjalan dengan baik dan layanan transportasi nasional dapat
terjaga,” ujar Menhub.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus memantau dampak
bencana di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya
menegaskan bahwa pemerintah meminta BMKG untuk terus memonitor dinamika iklim
dan cuaca serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar daerah rawan
bencana dapat melakukan langkah-langkah mitigasi.
Selain itu, pemerintah juga meminta BNPB untuk melakukan
monitoring dan penanganan cepat terhadap bencana yang terjadi, termasuk banjir
di Kalimantan Selatan yang berdampak pada sejumlah desa.
Penutupan Posko Pusat Angkutan Nataru 2025–2026
menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran mobilitas nasional,
memperkuat keselamatan transportasi, serta memastikan kehadiran negara melalui
pelayanan publik yang responsif dan terkoordinasi, sejalan dengan Asta Cita
pembangunan nasional.













