1 Juni Diperingati Sebagai Hari Lahir Pancasila, Ini Sejarah dan Tokoh Pentingnya

Iki Radio - Hari Lahir Pancasila atau disebut Harlah Pancasila diperingati tiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya.

Pada tahun 2025, peringatan ini memasuki tahun ke-80. Peringatan Harlah Pancasila yang ke-80 tahun 2025 ini mengusung tema "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya".

Ini informasi mengenai Hari Lahir Pancasila yang dilansir dari berbagai sumber :

Apa itu Hari Lahir Pancasila?

Hari Lahir Pancasila adalah peringatan nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, untuk mengenang momen penting saat dasar negara Indonesia, Pancasila, pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.

Peringatan ini menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato historisnya yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila.”

Dalam pidato tersebut, ia mengusulkan lima prinsip dasar yang bisa menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

Logo Hari Lahir Pancasila 2025

Gagasan ini kemudian diterima dan menjadi titik awal perumusan Pancasila yang kita kenal sekarang.

Meski ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tanggal 1 Juni tetap dikenang sebagai hari kelahiran konsep Pancasila.

Hari Lahir Pancasila baru resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Tokoh penting

Tokoh sentral dalam lahirnya Pancasila adalah Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.

Selain Bung Karno, beberapa tokoh penting yang juga terlibat dalam pembahasan dan perumusan Pancasila adalah Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Soepomo, yang bersama-sama dalam BPUPKI berperan aktif menyusun dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia