Kementerian PU Salurkan Puluhan Ribu Liter Air Selamatkan Sawah di Sumbawa

Iki Radio - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengintensifkan pasokan air irigasi darurat dan pemenuhan air bersih untuk menanggulangi dampak kekeringan yang meluas di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini dilakukan guna menyelamatkan belasan hektare areal persawahan dari risiko gagal panen sekaligus memenuhi kebutuhan dasar warga.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan prioritas vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga respons cepat di daerah terdampak kekeringan menjadi hal yang krusial.

“Air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu, termasuk dengan mengoptimalkan infrastruktur sumber daya air agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Lewat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram, pasokan air irigasi sebanyak 25.000 liter disalurkan ke Daerah Irigasi (DI) Mamak, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Truk tangki dikerahkan untuk menyiram 18,6 hektare (ha) tanaman padi berusia 70 hari milik 40 petani pada Musim Tanam II yang terancam puso.

Sebagai pendukung Bendungan Mamak yang mengalami penurunan debit, jaringan irigasi juga disokong dengan pemompaan air buangan dari Sungai Lape agar suplai ke persawahan tetap terjaga.

Selain menjaga pasokan irigasi pertanian, intervensi tanggap kekeringan juga menyasar sektor pemukiman. BBWS Nusa Tenggara I mendistribusikan 4.700 liter air bersih ke Lingkungan Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana E Barat, Kota Bima, untuk memenuhi kebutuhan harian 145 kepala keluarga atau sekitar 225 jiwa.

Bantuan air bersih tersebut disambut positif oleh warga setempat. Perwakilan masyarakat Kelurahan Dara, Sahrul Akbar, menyampaikan apresiasi atas tindakan nyata yang dialirkan langsung ke pemukiman warga.  "Masyarakat setempat berterima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan oleh BBWS Nusa Tenggara I Mataram," ujar Sahrul Akbar.

Read More

Wamendagri Minta DPRD Perkuat Pengawasan APBD

Iki Radio - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memperkuat fungsi pengawasan, serta menggeser orientasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tingkat serapan, menjadi anggaran berbasis dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wamendagri, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang berlangsung di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Langkah itu dinilai krusial guna menghadapi tantangan kompleks daerah modern, mulai dari percepatan digitalisasi, sengketa batas wilayah, hingga belum menguatnya kapasitas fiskal daerah secara signifikan setelah lebih dari dua dekade desentralisasi.

Bima Arya Sugiarto mengatakan,  keberhasilan pengelolaan APBD tidak boleh lagi hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran mampu memicu pertumbuhan ekonomi produktif di daerah. “Jadi APBD harus jadi pemicu produktivitas, investasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain,” kata Wamendagri.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyoroti ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih tinggi.

Pembagian kewenangan desentralisasi dinilai belum serta-merta meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, sehingga DPRD dituntut untuk terus memperbarui pendekatan pengawasannya terhadap kinerja eksekutif agar selaras dengan perkembangan zaman.  “Otonomi daerah sudah 30 tahun, tapi kapasitas fiskal pemerintah daerah itu nggak menguat secara signifikan. Sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat ke daerah. Jadi desentralisasi yang dibagikan itu, kewenangan yang dibagi itu, tidak serta-merta membuat kapasitas fiskal menguat,” ujar Wamendagri.

Ia menegaskan,  daerah yang berdaya tidak akan terwujud tanpa peran aktif dan penguatan kapasitas dari lembaga legislatif daerah itu sendiri.

Oleh karena itu, Kemendagri mengimbau agar para anggota dewan senantiasa meningkatkan kapasitas diri dalam mengawal pembangunan.

 

Read More

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BPOM Perkuat Keamanan Pangan Sekolah di Surabaya

Iki Radio – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan pengawasan dan penguatan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Langkah nyata tersebut diwujudkan oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya melalui kegiatan edukasi mandiri yang dibawakan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah di SMAN 18 Surabaya pada Kamis (27/8/2026). 

Dalam sosialisasi ini, para siswa dibekali pemahaman mendasar mengenai tata cara memilih, menangani, hingga mengonsumsi pangan secara aman.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kepastian keamanan pangan merupakan pilar utama agar program MBG berjalan optimal.

“Keamanan pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” tegas Taruna Ikrar.

Aspek keamanan menjadi krusial agar seluruh hidangan yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak hanya kaya akan asupan gizi, tetapi juga bebas dari risiko kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi.

Pembentukan Kader Keamanan Pangan Sekolah ini merupakan hasil dari rangkaian Training of Trainers (ToT) yang telah digelar BBPOM Surabaya pada Juli lalu. Melalui pembekalan tersebut, para kader kini bertindak sebagai penggerak utama edukasi di lingkungan masing-masing.

Perwakilan SMAN 18 Surabaya menyambut positif edukasi berkelanjutan ini.

“Melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ini, kami berharap siswa semakin memahami bahwa makanan yang bergizi juga harus aman. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan di sekolah dan dibawa ke lingkungan keluarga,” ungkapnya.

Gerakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mandiri ini tidak hanya berhenti di SMAN 18 Surabaya. Kegiatan serupa diselenggarakan secara serentak dan bertahap di sejumlah sekolah lintas jenjang di wilayah Surabaya.

Melalui penguatan kapasitas kader dan edukasi yang konsisten, sekolah diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat budaya pangan aman. 

Pengetahuan yang didapat para siswa tidak hanya menyokong kelancaran program MBG di sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah serta ditularkan kepada keluarga dan masyarakat luas.

Read More

Total 33 Ton Garam Telah Disemai dalam Operasi Modifikasi Cuaca di Riau

Iki Radio - Tim Satuan Tugas (Satgas) Udara kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau dengan menyemai tiga ton garam atau natrium klorida (NaCl) dalam tiga penerbangan pada Rabu (26/8/2026).

OMC dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di sejumlah wilayah sasaran sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD dan Pemadam Kebakaran Riau, Jim Gafur, mengatakan tiga penerbangan penyemaian telah dilaksanakan sepanjang Rabu.

“OMC hari ini dilaksanakan tiga sortie penyemaian,” kata Jim.

Penerbangan pertama menyasar wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Penerbangan kedua dilakukan di Pekanbaru, Siak, dan Kampar.

Sementara penerbangan ketiga menyasar wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir.

“Sortie pertama menyasar Siak dan Bengkalis, sortie kedua Pekanbaru, Siak dan Kampar, kemudian sortie ketiga Pelalawan dan Indragiri Hilir,” jelas Jim.

Dalam operasi tersebut, material NaCl disemai pada awan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk mendukung proses pembentukan hujan di wilayah sasaran.

OMC dilaksanakan di tengah penanganan karhutla dan kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Jim mengatakan operasi tersebut menjadi salah satu langkah pendukung penanganan karhutla dengan meningkatkan peluang hujan di daerah sasaran penyemaian.

“OMC ini merupakan salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla, terutama dengan mendorong turunnya hujan di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penyemaian,” ujarnya.

Dengan tambahan tiga ton NaCl yang digunakan pada Rabu, total material penyemaian yang telah digunakan dalam rangkaian OMC di Riau mencapai 33 ton.

Read More

BPS Tegaskan Desil DTSEN Merupakan Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan Keluarga

Iki Radio - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan keluarga.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Foto: BPS

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Dengan basis data yang terintegrasi dan terus diperbarui, kementerian/lembaga dapat menggunakan rujukan informasi yang sama sehingga kebijakan dan program pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran.

Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk menyediakan sumber data serta mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.

DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Desil Bukan Ukuran Absolut Kemiskinan

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Dengan demikian, keluarga yang berada pada desil 3 berarti termasuk kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

BPS menekankan bahwa keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Penentuan desil juga tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator lainnya.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Pendekatan PMT juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Desil Menjadi Salah Satu Dasar Penentuan Sasaran Program

Informasi desil dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

Namun, desil bukan merupakan daftar penerima suatu program. Penggunaannya harus selalu dilihat sesuai konteks, kriteria, dan ketentuan program yang bersangkutan.

Posisi desil juga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi suatu keluarga maupun perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Perubahan pada satu indikator tidak serta-merta menyebabkan perubahan desil karena proses pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.

Karena itu, relevansi DTSEN terus dijaga melalui proses pemutakhiran data. Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, antara lain data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan (ground check), serta informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Cakupan tersebut terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

Masyarakat yang menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, antara lain Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) atau aplikasinya, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id).

BPS menegaskan, pengajuan pembaruan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Informasi yang disampaikan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali, sementara posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.

Dengan pemanfaatan satu basis data yang terintegrasi dan pemutakhiran secara berkelanjutan, DTSEN diharapkan dapat memperkuat ketepatan perencanaan serta penyaluran berbagai program pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan sosial dan ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Read More

Menkomdigi: Persaingan Penyiaran Boleh Ketat, Kualitas Jangan Dikorbankan

Iki Radio - Perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi dan hiburan membuat persaingan industri penyiaran semakin ketat. Namun, persaingan merebut perhatian publik tidak boleh membuat kualitas siaran dikorbankan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026) 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap media sekaligus memastikan penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan relevan.

Pesan tersebut disampaikan Menkomdigi saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

“Perubahan pola menonton masyarakat membawa konsekuensi pada peran KPI yang harus semakin tegas sekaligus adaptif. KPI tidak boleh menjadi pengawas semata, tetapi harus mampu membantu industri menciptakan persaingan yang sehat dan setara tanpa mematikan inovasi di ekosistem penyiaran,” ujar Meutya.

Dengan tantangan KPI ke depan yang makin kompleks di tengah era digital dan new media, jelas Menkomdigi, KPI harus bisa turut menjaga kualitas demokrasi, menjauhkan disinformasi, manipulasi informasi, serta konten yang tidak sesuai dengan perlindungan anak.

”Ada dua prinsip yang harus dijaga yakni diversity of content (keberagaman konten) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan). Itu penting karena target indeks kualitas siaran 3,2 pada 2026 dan 3,35 pada 2029 wajib dicapai,” tegas Meutya.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah banjir informasi, keunggulan lembaga penyiaran justru terletak pada kemampuan menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki konteks.

“Jurnalisme berkualitas harus menjadi pembeda. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai ruang yang membantu masyarakat memahami persoalan, bukan malah memperbanyak kegaduhan di tengah publik,” kata Meutya.

Menurutnya, ketika masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi, kepercayaan menjadi modal penting bagi keberlangsungan media. Karena itu, lembaga penyiaran perlu terus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik.

“Persaingan memang harus sehat, tetapi kualitas jangan pernah menjadi korban. Kredibilitas adalah aset jangka panjang. Jangan sampai kompetisi justru menghasilkan konten yang semakin sensasional, dangkal, atau sekadar mengejar kontroversi,” tegas Meutya.

Meutya juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab publik yang besar karena menggunakan sumber daya frekuensi yang merupakan ranah publik. Tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui konten yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menkomdigi meminta anggota KPI periode 2026–2029 memahami perubahan teknologi dan perilaku audiens secara lebih mendalam. Pengawasan penyiaran, menurutnya, perlu didukung pemahaman terhadap perkembangan teknologi, layanan streaming, konten lintas platform, serta perubahan model bisnis media.

“KPI perlu menjadi regulator yang tegas, adil, transparan, dan adaptif. Pengawasan tetap penting, tetapi pembinaan dan dialog dengan industri juga diperlukan agar regulasi dapat memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, persaingan yang sehat membutuhkan level playing field sehingga setiap pelaku industri dapat berkembang dengan tetap memenuhi standar dan tanggung jawab penyiaran.

Di sisi lain, Menkomdigi meminta KPI dan lembaga penyiaran terus memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, termasuk menghadirkan konten yang aman dan ramah bagi anak, memperkuat keberagaman budaya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Di tengah banjir konten, tugas kita bukan sekadar memastikan masyarakat mendapatkan tontonan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas,” kata Meutya.

Mengakhiri arahannya, Menkomdigi berharap KPI periode 2026–2029 dapat memperkuat penyiaran nasional sebagai industri yang inovatif sekaligus memiliki tanggung jawab publik.

“KPI ke depan tidak cukup hanya menjaga apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. KPI harus ikut memastikan bahwa di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas tetap menjadi keunggulan utama penyiaran Indonesia,” pungkas Meutya.

Read More

Kabut Asap Mencekam, Karang Taruna Buka Rumah Oksigen Di Palangka Raya

Iki Radio - Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah membuka rumah oksigen di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, sebagai langkah membantu warga menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Karang Taruna Kalteng buka rumah oksigen dan pengobatan gratis untuk warga terdampak kabut asap.

Rumah oksigen tersebut disiapkan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan kabut asap.

Pengoperasian rumah oksigen dirangkai dengan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun, Selasa (25/8/2026).

Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut diisi dengan pembagian sembako kepada anggota pemadam kebakaran serta bingkisan kepada sejumlah relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekobang Setda Kalteng Anang Dirjo, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng dr. Miko, serta Lurah Petuk Katimpun Berita Asi.

Ketua Karang Taruna Kalteng, Chandra Ardinata, mengatakan, penyediaan rumah oksigen merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.

“Rumah oksigen ini kami siapkan untuk membantu masyarakat, terutama apabila ada warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat,” kata Chandra.

Ia menekankan, Karang Taruna tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga berupaya berkontribusi menghadapi kondisi darurat yang berdampak langsung kepada warga.

Menurutnya, dukungan kepada petugas pemadam kebakaran dan relawan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

“Kami juga memberikan sembako kepada para anggota pemadam kebakaran dan bingkisan bagi relawan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Semoga semangat gotong royong ini terus terjaga,” ujarnya.

Pihaknya berharap rumah oksigen dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat untuk menghadapi dampak Karhutla.

 

Read More