Kemkomdigi dan JICA Perkuat Talenta AI untuk Dukung Prioritas Pembangunan Nasional

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) memperkuat kerja sama pengembangan talenta kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) guna mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional, mulai dari pelindungan anak di ruang digital, penanganan disinformasi, hingga peningkatan kualitas layanan publik berbasis data.

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Catatan Diskusi (Record of Discussions) Proyek Kerja Sama Teknis Next Generation AI Talent Factory di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas talenta digital nasional sekaligus mempererat kemitraan Indonesia dan Jepang dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

"Kerja sama yang kita jalani hari ini mencerminkan persahabatan yang kuat dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam mempersiapkan masyarakat kita untuk berkembang di era digital," ujar Nezar.

Menurutnya, perkembangan teknologi AI yang semakin pesat menuntut setiap negara untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Karena itu, investasi pada talenta digital menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing bangsa di masa depan.

"Untuk mewujudkan peluang ini, kita harus berinvestasi pada hal yang paling penting, yaitu sumber daya manusia kita," tegasnya.

Melalui program Next Generation AI Talent Factory, Kemkomdigi dan JICA akan mendorong peningkatan kapasitas talenta AI Indonesia melalui penguatan kompetensi, pertukaran pengetahuan, kolaborasi kelembagaan, serta pengembangan inovasi yang menjawab kebutuhan nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan pengembangan talenta AI dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, pakar teknologi, dan komunitas talenta digital dalam satu ekosistem inovasi.

Menurutnya, pengembangan kompetensi AI tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran teoritis, tetapi harus didukung pengalaman nyata yang memungkinkan peserta menghasilkan solusi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Pengembangan talenta AI membutuhkan lebih dari sekadar pembelajaran di kelas. Seharusnya lebih luas dari itu," ujarnya.

Sejak mulai diimplementasikan pada 2025, program AI Talent Factory telah menghasilkan berbagai solusi berbasis AI untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Pada 2026, program tersebut diperluas melalui kolaborasi dengan Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan melibatkan 98 peserta.

Berbagai inovasi yang dikembangkan mencakup pelindungan anak di ruang digital, penanganan disinformasi dan ujaran kebencian, penguatan Sekolah Rakyat, pemetaan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial, hingga pemantauan isu media dan media sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Pemanfaatan AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, memperkuat pelindungan masyarakat di ruang digital, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Bonifasius menegaskan penandatanganan kerja sama dengan JICA menjadi awal fase baru dalam penguatan ekosistem talenta AI nasional yang berkelanjutan.

"Ini bukan kesimpulan dari proses, tetapi sebenarnya ini adalah awal dari bab ini, yang akan dibantu oleh JICA," katanya.

Melalui kolaborasi tersebut, Kemkomdigi dan JICA berharap dapat mempercepat lahirnya talenta AI Indonesia yang berdaya saing global, mampu menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan, serta mendukung terwujudnya kedaulatan AI Indonesia melalui pemanfaatan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Read More

Puteri Indonesia Diajak Jadi Agen Perubahan Jadi Mitra Komdigi Edukasi PP Tunas

Iki Radio - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengajak para finalis Puteri Indonesia 2026 untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam membangun ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembekalan PP Tunas untuk Putri Indonesia 2026 yang mengangkat tema “Membangun Generasi Emas Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, dan Aman di Ruang Digital” di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Fifi mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan para finalis Putri Indonesia menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di era digital. 

Menurutnya, para finalis memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan pesan-pesan edukatif terkait keamanan digital.

“Kehadiran para finalis Putri Indonesia 2026 di forum ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan momentum kolaborasi strategis antara pemerintah dan para penggerak perubahan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Fifi.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat konektivitas digital tertinggi di dunia. 

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026, penetrasi internet nasional telah mencapai 81,72 persen atau setara dengan 235,2 juta pengguna.

Namun di balik tingginya akses digital tersebut, Fifi mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus menjadi perhatian bersama. 

Data menunjukkan bahwa 99,4 persen anak Indonesia telah mengakses internet dengan rata-rata penggunaan 5,4 jam per hari. 

Selain itu, separuh anak Indonesia pernah terpapar konten seksual di media sosial dan 42 persen di antaranya mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman tersebut.

“Di balik angka-angka ini terdapat wajah anak-anak Indonesia yang harus kita lindungi. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman,” katanya.

Dirjen KPM Komdigi juga menyoroti hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 yang menunjukkan hampir 10 persen anak Indonesia terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa, terdiri dari 4,4 persen mengalami kecemasan dan 4,8 persen mengalami depresi. 

Sementara itu, UNICEF mencatat lebih dari setengah juta anak setiap tahun menjadi korban eksploitasi seksual daring, dan KPAI menerima 1.508 pengaduan kasus perlindungan anak sepanjang 2025.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik bagi Anak atau PP Tunas yang berlaku efektif sejak 28 Maret 2026. 

Regulasi tersebut diperkuat dengan kebijakan pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Menurut Fifi, PP Tunas merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang memadai saat beraktivitas di dunia digital.

“PP Tunas bukan sekadar instrumen hukum, tetapi wujud nyata komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang melindungi, memberdayakan, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Fifi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah.

Dukungan masyarakat, keluarga, komunitas, dan para tokoh publik juga menjadi faktor penting agar pesan perlindungan anak dapat dipahami secara luas.

Karena itu, ia mengajak para finalis Putri Indonesia untuk mengambil peran sebagai penerjemah kebijakan kepada masyarakat.

Menurutnya, para finalis dapat membantu menyampaikan substansi PP Tunas dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sebagai Teladan Masyarakat

Selain itu, Fifi juga mendorong para finalis untuk menjadi teladan dalam literasi digital dengan menunjukkan pemanfaatan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab melalui berbagai platform media sosial yang mereka miliki.

“Para finalis Putri Indonesia memiliki representasi daerah yang kuat, kapasitas komunikasi publik yang baik, dan jangkauan digital yang luas. Potensi ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pengasuhan digital, kesehatan mental anak, dan keamanan di ruang siber,” katanya.

Lebih lanjut, Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. 

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, akan terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Puteri Indonesia, komunitas, media, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Ia berharap pembekalan yang diberikan kepada para finalis Putri Indonesia 2026 dapat menjadi awal dari gerakan bersama dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

“Setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam ruang yang sehat, cerdas, dan aman, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Mari kita bersama-sama memastikan Generasi Emas Indonesia 2045 tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, sehat secara mental, dan terlindungi dalam perjalanan digitalnya,” tutup Fifi.

Read More

Di Tengah Ketidakpastian Global, Indonesia dan Jerman Perkuat Kemitraan

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian.

“Ini kehormatan besar bagi kami,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Jerman yang terus berkembang serta menjadi momentum penting menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun mendatang.

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk harapan agar proses penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat segera mencapai kesepakatan substantif.

“Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian di Eropa sehingga dapat segera memberikan manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” katanya.

Di bidang ekonomi, Indonesia juga mengundang Jerman untuk memperluas investasi pada sektor-sektor strategis, seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, serta pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah menyambut baik berbagai program kerja sama yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk program Partnering in Business with Germany. Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee (JEIC) kedua pada tahun ini.

Dalam sektor ketenagakerjaan, Prabowo mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Pemerintah Indonesia juga berharap peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman dapat diperluas, termasuk pada sektor teknologi tinggi.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo dan Presiden Steinmeier juga menyepakati pentingnya penyelesaian berbagai konflik internasional melalui jalur diplomasi dan perundingan guna menjaga perdamaian serta stabilitas global.

Prabowo menilai Jerman memiliki peran strategis yang semakin penting dalam tatanan global dan Eropa. Karena itu, Indonesia berharap kemitraan dengan Jerman dan Uni Eropa terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan dunia di masa depan.

“Kami membutuhkan kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting,” pungkasnya.

Read More

Kementerian PU Tuntaskan 51,56 Km Jalur Pansela di Tulungagung

Iki Radio - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) berhasil menyelesaikan seluruh ruas Jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sepanjang 51,56 kilometer (km).

Salah satu ruas Jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. (Foto: Humas Kemen PU)

Pekerjaan pamungkas pada ruas Brumbun–Sine Lot 1A sepanjang 9,53 km dan Lot 1B sepanjang 3,88 km rampung pada akhir Mei 2026, setelah sebelumnya sempat menghadapi tantangan teknis berupa penanganan longsor di beberapa titik.

Dengan selesainya ruas Brumbun–Sine, Tulungagung kini menjadi kabupaten kedua di Jawa Timur yang seluruh jalur Pansela-nya telah tersambung penuh setelah Kabupaten Pacitan. Ruas ini membentang dan terhubung dari perbatasan Kabupaten Trenggalek di sisi barat hingga Kabupaten Blitar di sisi timur.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan Pansela merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Pulau Jawa.

"Pansela diharapkan menjadi jalur alternatif perjalanan masyarakat untuk mengurangi kepadatan di Jalur Pantura maupun Tol Trans Jawa. Di saat yang sama, keberadaan jalan ini juga membuka akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi masyarakat pesisir," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Terhubungnya Pansela di koridor Tulungagung secara langsung mempermudah akses wisatawan menuju berbagai destinasi pesisir unggulan. Beberapa di antaranya adalah Pantai Sine yang terkenal dengan panorama teluk dan aktivitas nelayannya, Pantai Dlodo, Pantai Gemah, Pantai Brumbun, hingga objek wisata alam Kedung Tumpang.

Sebagai informasi, JLS di Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki bentang alam yang eksotis, mulai dari perbukitan, tebing karst, hingga panorama langsung ke Samudra Hindia. Secara keseluruhan, koridor Pansela di Jawa Timur memanjang dari ruas Panggul, Sendangbiru, Jarit, Puger, hingga Glenmore dengan total panjang mencapai 628,39 km.

Secara nasional, Kementerian PU terus memacu pembangunan Jalan Pansela Jawa yang ditargetkan tersambung sepanjang lebih dari 1.500 km melintasi lima provinsi, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Aksesibilitas yang semakin prima ini diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan serta menghidupkan usaha masyarakat lokal di sektor kuliner, jasa wisata, perdagangan, dan perikanan.

Read More

Dekranas Bangun Ekosistem Informasi Terpadu bagi Perajin Indonesia

Iki Radio - Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada produk yang dipasarkan, kualitas komunikasi menjadi faktor penting dalam menentukan daya jangkau sebuah organisasi. Menyadari hal itu, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mulai memperkuat tata kelola komunikasi digital melalui standardisasi pembuatan konten hingga penguatan platform informasi resmi terpadu.

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat membuka Sosialisasi Standardisasi Pembuatan Konten Dekranas di Rumah Kriya Asri, Kamis (11/6/2026) 

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi Dekranas untuk memperluas promosi produk kerajinan Indonesia sekaligus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki kualitas, akurasi, dan standar yang seragam.

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan media sosial dan platform digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, organisasi yang ingin menjangkau publik secara luas harus mampu menghadirkan informasi yang kredibel, menarik, dan mudah dipahami.

“Tidak ada satu orang pun saat ini yang tidak memanfaatkan perangkat digital untuk memperoleh informasi. Karena itu publikasi melalui media sosial menjadi sangat penting untuk memperkenalkan berbagai kegiatan dan program Dekranas,” ujar Tri saat membuka Sosialisasi Standardisasi Pembuatan Konten Dekranas di Rumah Kriya Asri, Kamis (11/6/2026).

Menurut Tri, peran media saat ini semakin strategis dalam membentuk opini publik dan menjadi sarana kontrol sosial. Di tengah melimpahnya informasi dari berbagai kanal digital, organisasi dituntut mampu menyampaikan informasi yang berbasis data dan memiliki standar komunikasi yang jelas.

Ia menilai standardisasi konten menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini masih terdapat perbedaan kualitas dokumentasi dan penyajian informasi dari berbagai bidang maupun mitra Dekranas.

“Kadang yang diterima hanya foto tanpa keterangan yang memadai. Bahkan ada dokumentasi yang belum menggambarkan substansi kegiatan secara utuh. Padahal publik membutuhkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami,” katanya.

Melalui standardisasi tersebut, setiap bidang di lingkungan Dekranas diharapkan memiliki pedoman yang sama dalam menyiapkan berita, foto, video, maupun materi publikasi lainnya. Dengan demikian proses penyebarluasan informasi dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan profesional.

Selain memperkuat kualitas konten, Dekranas juga tengah mempercepat transformasi digital melalui pengembangan website resmi yang lebih modern dan terintegrasi. Platform tersebut diharapkan menjadi pusat informasi mengenai program kerja, kegiatan, serta promosi produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia.

Tri menilai keberadaan website dan media sosial yang dikelola secara profesional akan memperkuat peran Dekranas sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional.

Menurutnya, Dekranas memiliki posisi penting untuk menghubungkan berbagai program kementerian dan lembaga dengan para perajin di seluruh daerah. Melalui komunikasi yang lebih terstruktur, berbagai program pembinaan, pendampingan, maupun promosi produk kerajinan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Kita harus memanfaatkan ruang digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kerajinan. Dengan begitu semakin banyak perajin yang dapat memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh pengurus dan mitra Dekranas untuk aktif berbagi informasi terkait program yang berpotensi mendukung pengembangan kerajinan nasional. Sinergi tersebut dinilai penting mengingat Dekranas bekerja bersama berbagai kementerian dan lembaga dalam memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan.

Melalui penguatan standar konten, pengembangan website, serta optimalisasi media sosial, Dekranas berharap promosi kriya dan wastra Indonesia dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing produk kerajinan nasional di pasar domestik maupun global.

“Semoga Dekranas terus maju dan semakin berperan dalam membantu pemerintah memajukan kerajinan nasional,” kata Tri.

Read More

Ancaman Siber Berbasis AI Meningkat, Literasi Digital Jadi Benteng Pertahanan Utama

Iki Radio - Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. 

Alexander Sabar dalam diskusi publik bertema Komunikasi Digital dan Etika AI: Tantangan Menghadapi Ancaman Siber di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan baru berupa ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari penyebaran disinformasi, konten deepfake, hingga berbagai bentuk kejahatan digital yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen Wasdigi Kemkomdigi), Alexander Sabar, mengatakan, ruang digital kini telah menjadi ruang publik utama masyarakat Indonesia. Karena itu, keamanan dan tata kelola ruang digital menjadi isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

“Jika pada abad ke-20 ruang publik utama ada di alun-alun dan ruang fisik lainnya, maka pada abad ke-21 ruang publik terbesar di Indonesia ada pada ruang digital,” ujar Alexander Sabar dalam diskusi publik bertema Komunikasi Digital dan Etika AI: Tantangan Menghadapi Ancaman Siber di Universitas Jayabaya, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pemanfaatan AI harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul. Teknologi yang dirancang untuk membantu aktivitas manusia juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun serangan siber.

Karena itu, Alexander menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara tiga fondasi utama keamanan digital, yaitu manusia (people), tata kelola (process), dan teknologi (technology).

“Insiden keamanan siber terjadi bukan karena lemahnya teknologi tapi karena manusia. Teknologi hanya alat, efektivitas ditentukan oleh manusia dan tata kelolanya,” katanya.

Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Kesadaran masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya juga menjadi langkah sederhana namun penting untuk mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

“Verifikasi sebelum amplifikasi,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum teknologi informasi Universitas Indonesia, Edmon Makarim. Menurutnya, penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perlu didukung regulasi dan tata kelola yang memadai agar risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

“Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko diperlukan aturan-aturan teknis. Sesungguhnya hukum yang baru bukan yang baru, tetapi terangkai dari sistem hukum yang telah ada,” jelas Edmon.

Ia menilai pengembangan AI tidak selalu memerlukan undang-undang baru, melainkan dapat dilakukan melalui optimalisasi kerangka hukum yang telah tersedia dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Humaniora (LMH) Universitas Jayabaya Yulia Muslim Taher menyoroti pentingnya edukasi AI di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pemahaman yang memadai diperlukan agar teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Edukasi sosialisasi penggunaan AI untuk mahasiswa ataupun masyarakat diperlukan agar tidak terjadi lagi impact buruk yang terjadi di masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.

Yulia mengingatkan bahwa AI kerap dimanfaatkan untuk memanipulasi data maupun menciptakan informasi menyesatkan yang berpotensi memengaruhi opini publik.

“Memang harus kitanya yang lebih bijak untuk menggunakan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria menilai ruang digital kini juga menjadi salah satu arena yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme.

Menurutnya, penyalahgunaan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk penyebaran ideologi kekerasan, propaganda, hingga pendanaan aktivitas ilegal melalui berbagai platform daring.

“Edukasi terkait ruang digital dan AI menjadi penting, dimulai dari akademisi yang diharapkan mampu menjadi agent of change,” ujar Laila.

Di tengah percepatan transformasi digital nasional, penguatan literasi digital, etika penggunaan AI, dan kesadaran keamanan siber dinilai menjadi fondasi penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus meminimalkan risiko yang menyertainya. 

Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi alat peningkatan produktivitas, tetapi juga mampu mendukung terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Read More

Puncak Musim Kemarau 2026 Diprediksi Terjadi Juli-Agustus

Iki Radio - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau mulai Juli-Agustus 2026. Selain itu, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal, sejalan dengan meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino.

Pimpinan BMKG dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa puncak musim kemarau 2026 akan terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada Juli 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim, yang mencakup 12,26 persen luas daratan wilayah Indonesia.

"Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia," ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, wilayah yang diprediksi mencapai puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun puncak musim kemarau pada September diprediksi terjadi di sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, serta wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Selain waktu puncak kemarau, BMKG juga memprakirakan durasi musim kemarau 2026 cenderung lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal. "Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia," kata Ardhasena.

BMKG mencatat sebanyak 70 zona musim atau 8,32 persen luas daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah Indonesia yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menyimpulkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia cenderung datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya.

"Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu," ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, serta masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pangan, BMKG menyarankan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.

Pada sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga kapasitas air bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga menekankan perlunya kesiapsiagaan pada sektor kehutanan dan kebencanaan terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga dinilai dapat dimanfaatkan oleh sektor tertentu. BMKG menyebut sektor perikanan dan tambak garam berpotensi memperoleh manfaat melalui pemanfaatan fenomena upwelling yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan serta mendukung produktivitas garam.

BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 sebagai dasar penyusunan aksi dini sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

"BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian," tutup Ardhasena.

 

Read More