Respon Cepat Kementerian PU, Bendung Kedungrejo Segera Diperbaiki

Iki Radio - Ambrolnya Bendung di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, pada 27 Maret 2026 lalu, langsung mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Usai meninjau pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti saat meninjau langsung lokasi bendung di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

“Ini segera kita lakukan perbaikan, kira-kira dua minggu agar air tetap bisa diarahkan untuk irigasi,” ujar Diana.

Kata Wamen Diana, pemerintah serius memperhatikan kondisi bendung Kedungrejo ini, karena memiliki peran penting untuk irigasi lahan pertanian warga sekitar 1.554 hektar.

“Langsung kita tangani untuk masyarakat. Karena ini juga untuk kebutuhan swasembada pangan yang merupakan program strategis Presiden,” lanjutnya.

Wamen Diana menargetkan penanganan darurat agar Bendung Kedungrejo ini segera bisa difungsikan, selesai dalam dua minggu.

“Selama dua minggu ini akan kami optimalkan supaya irigasi tidak terganggu,” tambahnya.

Sedangkan untuk pembangunan permanen Bendung Kedungrejo ini, diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 20 Miliar, melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera mengusulkan agar bisa cepat kami tindak lanjuti,” tambahnya lagi.

Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, berjanji akan segera melakukan tindaklanjut, agar perbaikan permanen Bendung Kedungrejo ini segera terealisasi.

“Yang penting bendung ini bisa segera difungsikan kembali,” kata Wabup Purnomo.

Sebab, hal ini juga untuk menjaga ketahanan pangan, baik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga Nasional.

Bendung Kedungrejo, dibangun pada 1936 dan baru sekali direnovasi pada 1970. Sudah tentu saat ini waktunya untuk peremajaan agar Bendung Kedungrejo dapat berfungsi maksimal.(sw/IR)

Read More

Tutup Tahun 2025, Kinerja Bank Jatim Solid dan Laba Meningkat

Iki Radio - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) berhasil melewati tahun 2025 dengan kinerja yang solid. Hal tersebut dapat ilihat dari Pemaparan Publik Kinerja Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di Hotel Discovery SCBD Jakarta. 

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo bersama dengan Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto, dan Direktur Bisnis, Mikro Retail & Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menjelaskan, menutup tahun 2025 di tengah dinamisnya kondisi ekonomi di berbagai level, manajemen telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menjaga performa bisnis dan keuangan Bank Jatim. 

Antara lain keseimbangan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga dengan memperbesar rasio dana murah dan juga penerbitan obligasi untuk mendukung portofolio stable fund Bank. 

Selain itu, lanjutnya, Bank Jatim juga melakukan penyaluran pinjaman yang lebih selektif pada sektor prospektif dengan paralel memperdalam penetrasi bisnis kredit konsumer, disiplin dalam pengaturan untuk pos pendapatan dan beban melalui efisiensi dan peningkatan transaksi digital untuk meningkatkan pendapatan non bunga, serta agresif mengendalikan kualitas aset agar sesuai dengan risk appetite.

”Nah, untuk mendukung visi menjadi BPD Nomor 1 Di Indonesia, kami kembali melanjutkan journey transformasi melalui 5 pilar utama. Yaitu aspek tata Kelola dan manajemen risiko, optimalisasi bisnis berbasis ekosistem, peningkatan kompetensi manpower sebagai asset utama, penguatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis, serta optimalisasi sinergi bisnis untuk Kelompok Usaha Bank,” papar Winardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).

Atas beberapa hal yang telah Manajemen terapkan dengan didukung oleh produktifitas team yang solid, kata Winardi, nilai asset Bank Jatim per 2025 sukses berada di angka Rp 105,8 triliun atau tumbuh 3,70% (YoY). 

Komposisi asset berasal dari kontribusi asset produktif, antara lain peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp67,2 Triliun atau meningkat sebesar 4,98% (YoY), pengelolaan bisnis treasury, hingga dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 1,43% (YoY). 

”Bank Jatim juga sukses membukukan laba bersih sebesar Rp 1,54 triliun atau naik 20,65% dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

"Angka penyaluran kredit Bank Jatim (Bank Only) yang berhasil tumbuh konservatif sebesar 4,98% (YoY) atau Rp 67,24 triliun. Kredit konsumer Rp 36,54 triliun atau meningkat 6,20% (YoY) dan kredit produktif sebesar Rp 30,7 triliun atau meningkat 3,55% (YoY)," lanjutnya.

Winardi mengatakan pula, di tahun 2025, fokus manajemen menitikberatkan pada penetrasi dana murah dengan menggunakan pola pendekatan transaction banking dan juga berbasis pada bisnis ekosistem untuk meningkatkan jumlah dana dan juga jumlah nasabah. 

Hal ini terefleksikan pada kinerja dana pihak ketiga seperti giro sebesar Rp 21,4 Triliun atau meningkat 12,5% (YoY). Kemudian dari sisi NoA, peningkatan jumlah nasabah sebesar 5,64% YoY atau total nasabah Dana Pihak Ketiga Bank Jatim sejumlah 10,915,749.

Kinerja yang baik tersebut kata Winardi turut mendukung pencapaian kinerja konsolidasi Bank Jatim sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan di berbagai indikator utama. 

"Saat ini total aset meningkat sebesar 42,93 persen (YoY), dari Rp118,142 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp168,855 triliun pada tahun 2025. Penyaluran pinjaman juga mengalami pertumbuhan yang kuat, naik 46,65 persen dari Rp75,35 triliun menjadi Rp110,503 triliun. Laba bersih Bank Jatim secara konsolidasi juga turut mencatatkan kenaikan sebesar 24,80 persen (YoY), dari Rp1,296 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,617 triliun pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan fundamental bisnis yang solid serta efektivitas strategi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," jelasnya.

Winardi juga menegaskan, manajemen terus berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas asset melalui beberapa langkah. Yaitu melakukan mekanisme hapus buku sebesar Rp1,03 Triliun dengan prosentase recovery rate sebesar 18,6% atau equivalen Rp192 Miliar dan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan debitur yang mengalami pemburukan kolektibilitas. Adapun total kredit yang telah direstrukturisasi oleh Bank Jatim sebesar Rp 4.17 Triliun.

Tak hanya itu saja, perseroan juga agresif melakukan incentive penagihan extracomtable untuk menstimulus peningkatan penerimaan dari kredit hapus buku, memberikan keringanan bunga dan denda untuk mendorong debitur melakukan pelunasan, hingga pelunasan sebagian agunan dan fleksibilitas dalam penyelesaian penebusan agunan untuk akselerasi penyelesaian kredit. 

”Dan tentu saja kami rutin monitoring & controlling secara berkala (mingguan, 2 mingguan dan bulanan) kinerja penanganan kredit bermasalah yang dipimpin oleh Direksi,” terang Winardi.

Selanjutnya terkait rencana Kelompok Usaha Bank dengan beberapa Bank Pembangunan Daerah, di tahun 2025 Bank Jatim dipaparkan Winardi, telah memfinalisasi seluruh tahapan dan secara resmi Bank Jatim telah menjadi induk atas 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Dengan demikian, sinergi untuk aspek permodalan telah terimplementasi secara tuntas. 

”Untuk di tahun 2026 ini kami akan memaksimalkan sinergi di bidang bisnis dan keuangan serta aspek support lainnya sebagai enabler,” ucap Winardi.

Sementara itu kata Winardi untuk JConnect sendiri, sepanjang tahun 2025 berhasil mencetak angka yang positif. Pengguna JConnect Mobile sukses mencapai 993.972 user atau tumbuh 22,40% (YoY). Sementara untuk total transaksinya berada di angka Rp 65,77 triliun, naik 29,55% (YoY).

"User JConnect IB Corporate berada di angka 11.199 atau naik 14,79% (YoY) dengan jumlah transaksi sebesar Rp 23,36 triliun. Kemudian, QRIS Bank Jatim sendiri sudah mencapai 203.725 user dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,94 triliun atau tumbuh 47,25% (YoY)," jealsnya lagi.

"Untuk memaksimalkan layanan perbankan Bank Jatim juga memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit utamanya melalui metode referral. Total agen sebanyak 14,842 agen," lanjutnya. 

Read More

Pemkab Madiun Usulkan Nuansa Mataraman, Gerbang Utama Sekolah Rakyat

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan adanya nuansa Mataraman, sebagai identitas Madiun, pada pagar dan gerbang utama gedung Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Kasatrian Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas PUPR bersama Wakil Bupati Madiun saat berdialog dengan Wamen PU RI, di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Usulan tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, saat mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, saat meninjau pelaksanaan proyek pembangunan SR tahap II di Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

“Mohon ijin kami mengusulkan, nanti sebagai tampilan depan untuk dibuat semacam gapura, agar nuansa Mataraman juga muncul,” kata Wabup Purnomo pada Wamen Diana.

Merespon usulan tersebut, Wamen Diana meng-iyakan dan meminta agar lokasi SR kedepan juga memperhatikan keindahan atau estetika.

“Terkait dengan masalah kearifan lokal, itu tadi juga ada usulan terkait dengan masalah pagar di depan. Dan juga untuk tanaman. Saya mohon nanti juga ada endemik yang ada di Madiun, yang mungkin bisa tumbuhnya lebih cepat,” kata Wamen Diana.

Selain itu, Wamen Diana juga berpesan agar memperhatikan drainase, sanitasi dan penanganan sampah.

“Jangan sampai nanti malah berdampak kurang baik pada lingkungan,” pungkasnya.(sw/IR)

Read More

MPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian TNI dari Lebanon Selatan

Iki Radio - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani mengutuk keras aksi pengeboman yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga prajurit tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon yang gugur pada 29 Maret 2026, serta Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang masing-masing gugur pada 30 Maret 2026.

Muzani menegaskan bahwa para prajurit TNI tersebut gugur saat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka menjaga perdamaian dunia di bawah mandat PBB. “Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak PBB segera menggelar sidang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” ujar Muzani dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (1/4/2026). 

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, baik yang gugur maupun yang mengalami luka dalam insiden tersebut.

Selain itu, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada seluruh anggota TNI yang gugur dan terluka, termasuk kepada keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Muzani menyebut bahwa langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam pernyataannya, MPR juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Hal ini dinilai penting mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut yang semakin membahayakan keselamatan prajurit. “MPR mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menarik pasukannya dari misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan karena daerah tersebut membahayakan bagi keselamatan anggota TNI,” tegas Ahmad Muzani.

Menurutnya, pandangan tersebut perlu disampaikan kepada publik, terutama jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai dan berpotensi menimbulkan korban dari kalangan prajurit TNI yang tengah mengemban tugas internasional.

 

Read More

Tinjau SR di Kabupaten Madiun, Ini Pesan Wamen PU

Iki Radio - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) RI, Diana Kusumastuti meninjau langsung pelaksanaan proyek tahap II, pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Kasatrian Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Wamen PU, Diana Kusumastuti didampingi Wabup Madiun dr. Purnomo Hadi, saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Dalam kunjungannya ini, Wamen Diana melihat langsung progres pelaksanaan pembangunan, salah satu proyek strategis nasional tersebut.

Meski terbilang progres pelaksanaan proyek SR di Madiun ini memiliki deviasi yang positif hingga 2 persen dibanding dengan daerah lain sekitar Madiun, namun Wamen Diana tetap meminta pelaksana bisa melakukan percepatan, sehingga proyek ini dapat selesai tepat waktu.

“Setelah saya lihat, ternyata progresnya sudah 16 persen. Untuk Madiun itu 18 persen. Dan kalau dilihat dari rencananya, deviasinya positif 2 persen. Sehingga saya harapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Madiun ini bisa selesai tepat waktu,” ujar Wamen Diana.

“Saya harapkan di bulan Juni itu harus sudah selesai karena di bulan Juli itu sudah masuk ya, dan mungkin persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa,” lanjutnya.

Meski harus melakukan percepatan dalam pengerjaan proyek ini, namun Wamen Diana meminta pelaksana tetap memperhatikan kualitas dan nilai keindahan.

“Saya harapkan teman-teman dari penyedia jasa tetap harus memperhatikan kualitas itu nomor satu, estetika itu juga harus diperhatikan, dan juga untuk keberlanjutan lingkungan. Sehingga nanti kita bisa tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, dan juga tepat manfaat,” tambahnya.

Untuk itu, dalam melakukan percepatan pelaksaaan proyek ini, pelaksana diminta tetap melakukan kontrol atas hasil dari pekerjaannya. Termasuk pengadaan material serta bila diperlukan untuk penambahan tenaga kerja.

“Karena saya takut nanti kalau tidak dikontrol terus, itu Juni enggak selesai. Tolong dicek materialnya ada masalah enggak. Tenaga kerjanya juga mohon dicek kembali karena di bulan April ini seharusnya bisa nambah mungkin targetnya 500 orang. Nanti di bulan Mei karena itu sudah terkait dengan arsitektural dan sebagainya, harusnya sudah bisa nambah lagi mungkin sekitar 700-an atau sampai 800-an untuk mempercepat penyelesaian ini,” pesannya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini, tetap memprioritaskan kearifan lokal, untuk mengangkat potensi daerah.

“Karena ini Proyek Strategis Nasional yang harus selesai di bulan Juli, meski kemarin kita baru terkontrak itu di bulan Desember. Dan ini juga tetap harus kita percepat supaya targetnya sesuai. Karena ini program strategis dari Bapak Presiden Prabowo yang harus kita tangani,” tambahnya.

“Pak Prabowo sudah menyampaikan pada saat acara Rakornas di Hambalang kemarin. Nah, ini kami upayakan karena ini kearifan lokal, disini kita lihat batanya, mungkin kearifan lokal juga gentengnya. Nah, ini kita akan pasang disini. Strukturnya sudah kita sesuaikan,” pungkasnya.

Diketahui, bangunan SR di Kabupaten Madiun ini berdiri diatas lahan seluas 5,8 Hektar. Sebagaimana telah diprogramkan, SR Kabupaten Madiun ini akan bisa menampung lebih dari 1.000 siswa, mulai untuk pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD), SMP maupun SMK, dengan sistem boarding school (asrama).

Pada bulan Juli 2026 mendatang, SR di Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat beroperasi, sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.(sw/IR)

Read More

Ini Jabatan ASN Yang Dikecualikan Kebijakan WFH

Iki Radio - Dalam rangka efisiensi energi, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Namun hal itu tidak serta merta untuk seluruh ASN, baik di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.

Salah satunya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Saat ini Pemkab Madiun masih mempersiapkan pelaksanaan WFH tersebut.

"Suratnya baru turun kemarin, ini sedang dipersiapkan," kata Heru Kuncoro, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Dikatakan, untuk makanisme WFH yang akan diberlakukan, sesuai dengan SE Mendagri.

"Eslon II dan III tidak (WFH). Yang layanan langsung masyarakat juga tidak," katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikecualikan dari kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

Tito menyampaikan hal itu tertuang dalam SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026.

"Mengenai yang dikecualikan, di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon I, kemudian eselon II pratama," kata Tito.

Mengutip dari paparannya, terdapat 11 jabatan ASN di tingkat provinsi yang dikecualikan dari kebijakan WFH.

Provinsi:

• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
• Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
• Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
• Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
• Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
• Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
• Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;
• Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti sekolah menengah atas/kejuruan/sederajat;
• Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yaitu Samsat; dan
• Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat

Pemerintah Kabupaten/Kota:

• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
• Jabatan Administrator (Eselon III);
• Camat atau sebutan lainnya dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya;
• Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
• Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
• Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
• Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
• Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
• Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;
• Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/sederajat;
• Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah; dan
• Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.

Read More

Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Perketat Pembelian BBM Subsidi per 1 April

Iki Radio - Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan volume pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bagi kendaraan roda empat menjadi maksimal 50 liter per hari mulai 1 April 2026.

Kebijakan itu ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi energi di tengah ancaman krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Rincian Kuota Harian per Jenis Kendaraan

Dalam beleid atau regulasi yang ditetapkan pada 30 Maret 2026 tersebut, pemerintah mengatur secara spesifik batas maksimal pengisian BBM harian.

Untuk jenis Pertalite, kendaraan roda empat pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan layanan umum seperti ambulans dan pemadam kebakaran, dipatok maksimal 50 liter per hari.

Sementara itu, untuk jenis Solar, regulasi membagi kuota berdasarkan kategori kendaraan sebagai berikut:

- Kendaraan roda empat pribadi & pelayanan umum: Maksimal 50 liter per hari.

- Angkutan umum roda empat: Maksimal 80 liter per hari.

- Kendaraan roda enam atau lebih: Maksimal 200 liter per hari.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Harga

Pemerintah mewajibkan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha penugasan untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Petugas SPBU kini diwajibkan mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi guna memastikan tidak ada pelampauan kuota harian.

Apabila konsumen melakukan pembelian melebihi batas volume yang telah ditentukan, maka selisih kelebihan tersebut tidak akan diberikan harga subsidi.  

"Apabila pembelian BBM melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan dikenakan harga BBM nonsubsidi atau dihitung sebagai Jenis Bahan Bakar Umum (JBU)," bunyi petikan poin dalam beleid tersebut.

Urgensi Efisiensi Energi

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Pertimbangan utama dalam beleid ini menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan penerapan pembelian BBM secara wajar guna menjaga ketahanan energi nasional.

Tekanan geopolitik internasional yang memicu ketidakpastian pasokan energi memaksa pemerintah untuk melakukan pengendalian penyaluran agar subsidi tepat sasaran dan tepat volume.

Pertamina juga diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian ini secara berkala kepada BPH Migas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan di seluruh wilayah Indonesia.

Read More

Harga BBM Belum Naik, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Iki Radio - Pemerintah memastikan belum memutuskan akan melakukan penyesuaian harga baik untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi ditengah gejolak konflok di Timur Tengah.

Ilustrasi

Sebagai diketahui, gejolak di Timur Tengah membuat gangguang jalur distribusi minyak di Selat Hormuz menyebabkan gangguan pasokan minyak global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden.

Menurut Prasetyo, Presiden dalam setiap pengambilan kebijakan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk dalam menentukan kebijakan energi.

“Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” tutur Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga BBM yang beredar belakangan ini. 

Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa kondisi pasokan energi tetap aman.

Pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi cukup, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegasnya.

Dengan adanya kepastian ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar.

Read More

BGN Hentikan Operasional Sementara 1.256 SPPG di wilayah Indonesia Timur

Iki Radio - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas melakukan penghentian operasional sementara (suspend) terhadap 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur, mulai 1 April 2026.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa tindakan ini diambil lantaran SPPG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," kata Rudi di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG guna menjamin keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegas Rudi.

BGN juga telah memberikan waktu dan kesempatan bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Lebih lanjut, Rudi menyebut bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi. 

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," pungkasnya.

Read More

Pemerintah Tetapkan WFH untuk ASN setiap Hari Jumat

Iki Radio - Pemerintah telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sehari dalam sepekan. WFH satu hari itu akan berlaku tiap hari Jumat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri dalam keterangan pers tentang penghematan energi di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan dan disiarkan juga secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Menko Airlangga mengatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini juga untuk mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Seperti diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah pemerintah dalam efisiensi BBM imbas dampak perang di Timur Tengah. Pekan lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan tersebut sudah ditetapkan dan segera disampaikan ke publik.

Berbagai langkah ini mencerminkan respons Pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Read More

Mulai April 2026, Sebagian Besar Wilayah Indonesia Masuk Kemarau

Iki Radio - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan datang secara bertahap mulai April hingga Juni, dengan sebagian besar wilayah mengalami kondisi yang lebih kering dan durasi lebih panjang dari normal.

Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Pertama BMKG, Alya Sausan dalam keterangannya, Senin (30/3/2026) menjelaskan, sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Sebanyak 46,5 persen wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau yang lebih maju atau datang lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, hanya 10,3 persen wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau lebih lambat. 

"Pada April 2026, awal musim kemarau diprediksi terjadi di wilayah Jawa Barat bagian utara, pesisir utara Jawa, bagian selatan Jawa Tengah, sebagian besar Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Bali, sebagian kecil Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," sebutnya.

Memasuki Mei 2026, kemarau diprakirakan meluas ke Aceh bagian utara, sebagian Sumatra Utara, Riau bagian tenggara, sebagian Jambi, Sumatra Selatan bagian tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali bagian tengah, serta sejumlah wilayah Papua.

Selanjutnya pada Juni 2026, musim kemarau diprediksi mulai terjadi di sebagian besar Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi bagian tengah, sebagian Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian timur, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. 

BMKG juga mengingatkan bahwa sifat hujan selama musim kemarau tahun ini umumnya berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Kondisi tersebut diperkirakan mencakup 64,5 persen wilayah Indonesia.

Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 di sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia, terutama meliputi Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Pulau Papua.

Selain datang lebih awal, musim kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih panjang dari biasanya di 57,2 persen wilayah Indonesia. 

BMKG merekomendasikan masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah antisipasi, seperti penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan musim kemarau, penghematan air di bendungan dan irigasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Read More

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Kemlu RI Desak Investigasi Menyeluruh

Iki Radio - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, mengecam keras serangan artileri yang menewaskan satu personel Kontingen Garuda yang tergabung dalam Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di Adchit Al Qusayr, Lebanon, Minggu (29/3/2026).

Insiden  tersebut terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik militer antara Israel dan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel.

Selain satu korban jiwa, Kemlu mengonfirmasi bahwa tiga personel TNI lainnya mengalami luka-luka, dan saat ini tengah menjalani perawatan medis intensif.

"Indonesia mengecam keras insiden yang terjadi dan mendesak investigasi yang menyeluruh dan transparan,” kata Kemlu RI dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Kemlu menegaskan, keselamatan personel penjaga perdamaian PBB harus dijamin sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Serangan terhadap pasukan perdamaian dinilai sebagai pelanggaran serius yang merongrong upaya stabilitas keamanan global.

“Serangan apapun terhadap pasukan perdamaian tak dapat diterima dan merongrong upaya bersama menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata  Kemlu.

Saat ini, Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak UNIFIL untuk memfasilitasi proses pemulangan jenazah personel yang gugur ke tanah air.

Penghormatan tertinggi diberikan kepada mendiang atas dedikasinya dalam misi perdamaian internasional.

Situasi di kawasan Timur Tengah sendiri dilaporkan kian memburuk setelah adanya rentetan serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak Sabtu (28/2/2026).

Konflik yang meluas ke Lebanon telah mengakibatkan lebih dari 1.000 warga sipil tewas serta menelan korban dari berbagai negara anggota UNIFIL.

Indonesia menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk segera mengakhiri kekerasan, menghormati kedaulatan Lebanon, serta melindungi infrastruktur sipil demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Read More

Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel yang Tewaskan Personel TNI di Lebanon

Iki Radio - Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur akibat ledakan proyektil di pos jaga dekat Adchit Al Qusayr, Minggu (29/3/2026).

Insiden yang terjadi di tengah meningkatnya tensi antara Israel dan Hizbullah juga menyebabkan satu personel TNI lainnya mengalami luka serius.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memastikan kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi.

Guterres mengutuk keras serangan yang menyasar personel penjaga perdamaian tersebut, dan mendesak penghormatan terhadap hukum internasional.

"Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari UNIFIL di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama," tulis Guterres melalui akun media sosial X resminya, Senin (30/3/2026).

Guterres juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan pemerintah Indonesia.

Ia menegaskan,  insiden itu menambah daftar panjang ancaman terhadap keselamatan personel PBB di wilayah konflik tersebut.

PBB menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk menjunjung tinggi kewajiban berdasarkan hukum internasional guna menjamin keamanan personel serta properti milik PBB di area operasi.

UNIFIL menyatakan,  ledakan terjadi saat sebuah proyektil menghantam pos mereka.

Meski laporan dari Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon menyebut militer Israel sebagai aktor di balik serangan tersebut, UNIFIL masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan asal-usul proyektil.

"Seorang penjaga perdamaian tewas secara tragis tadi malam ketika sebuah proyektil meledak di pos UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr. Kami tidak mengetahui asal-usul proyektil tersebut dan telah meluncurkan penyelidikan untuk menginvestigasi peristiwa ini," tulis pernyataan resmi UNIFIL sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Sejauh ini, korban luka telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI)  juga mengutuk keras serangan terhadap markas Indonesia di Lebanon yang menewaskan satu prajurit TNI.

Melalui pernyataan di media sosial X pada Senin (30/3/2026), Kemlu RI mendesak penyelidikan menyeluruh dan transparan atas peristiwa tersebut.

Pemerintah RI juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya prajurit TNI, dan terlukanya tiga personel lain dalam serangan tersebut.

Situasi di perbatasan Lebanon Selatan terus memanas seiring saling serang yang melibatkan pasukan Israel dan kelompok Hizbullah, yang kini berdampak langsung pada pasukan keamanan internasional di wilayah tersebut.

 

Read More

Menhub: Angkutan Lebaran 2026 Naik 10,87 Persen, Fatalitas Kecelakaan Turun 31,19 Persen

Iki Radio - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan capaian penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang menunjukkan peningkatan pergerakan penumpang sekaligus penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut disampaikan dalam penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu yang digelar secara daring dan luring, Senin (30/3/2026).

Menhub menyebut, total penumpang angkutan umum selama periode Lebaran 2026 mencapai 23,54 juta orang atau meningkat 10,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi pada seluruh moda transportasi.

Secara rinci, angkutan jalan meningkat 11,64 persen, angkutan laut naik 9,86 persen, angkutan udara tumbuh 6,97 persen, kereta api meningkat 10,13 persen, dan angkutan penyeberangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 15,36 persen.

Selain itu, pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 tercatat mencapai 143,92 juta orang, meningkat 2,53 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk mobilitas kendaraan, jumlah kendaraan keluar dari wilayah Jabodetabek mencapai 2,96 juta unit atau naik 4 persen. Distribusinya didominasi pergerakan ke arah timur (51,5 persen) menuju Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, disusul arah barat (26,5 persen) ke Banten dan Sumatera, serta arah selatan (22 persen) ke Bogor dan Sukabumi.

Sementara itu, kendaraan yang masuk ke Jabodetabek tercatat sebanyak 2,70 juta unit atau turun tipis 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pergerakan didominasi dari arah timur sebesar 48 persen, diikuti barat 28,3 persen dan selatan 23,5 persen.

Menhub Dudy Purwagandhi juga menyampaikan kelancaran lalu lintas selama periode mudik dan arus balik. Kecepatan rata-rata kendaraan dari Jakarta menuju Semarang saat mudik mencapai 81,60 km per jam, sedangkan saat arus balik dari timur ke barat tercatat 81,36 km per jam.

Dari sisi ketepatan waktu layanan, moda transportasi menunjukkan kinerja yang bervariasi. Angkutan darat mencatat ketepatan waktu 74,93 persen, laut 96,99 persen, udara domestik 76,15 persen, kereta api antarkota 96,90 persen, kereta api perkotaan 98,90 persen, dan penyeberangan 94,74 persen.

Angka Kecelakaan Menurun

Dalam aspek keselamatan, data periode posko 13–29 Maret 2026 menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.517 kejadian atau turun 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan signifikan juga terjadi pada tingkat fatalitas korban meninggal dunia yang turun 31,19 persen, serta korban luka berat yang menurun 13,80 persen.

Menhub menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, hingga aparat penegak hukum. “Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan agar pelayanan transportasi semakin aman, lancar, dan selamat,” ujar Dudy.

Pemerintah menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

 

Read More

Puncak Arus Balik, Polda Jatim-Pemkab Banyuwangi Pantau Pelabuhan Ketapang

Iki Radio - Arus balik Lebaran 2026 di lintas penyeberangan Ketapang, Banyuwangi-Gilimanuk, Bali, memasuki fase puncak, Minggu (29/3/2026). 

Ribuan kendaraan yang didominasi roda dua dan roda empat memenuhi area pelabuhan sejak pagi.

Antrean kendaraan terpantau juga memadati di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan di puncak arus balik ini, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono melakukan pemantauan langsung di Pelabuhan Ketapang.

Wakapolda melakukan pemantauan melalui udara dan dilanjut dengan rapat koordinasi di Kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang bersama Pemkab Banyuwangi, dan stakeholder penyeberangan.

"Disini kami bersama-sama mengantisipasi potensi adanya lonjakan kendaraan terutama antisipasi arus balik dari Jawa ke Bali," kata Wakapolda.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menambahkan, arus balik dari Jawa ke Bali via Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk masih dalam kondisi terkendali. Sejumlah buffer zone yang disiapkan untuk menampung pemudik maupun kendaraan logistik hingga mejelang siang terpantau belum terisi penuh.

"Area penyangga kita seperti di Bulusan, Pusri, dan Terminal Sritanjung terpantau masih belum penuh. Sampai saat ini masih terkendali," kata Wabup.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Wakapolda, pengaturan arus dilakukan melalui manajemen penambahan kapal serta penerapan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) yang saat ini sudah berjalan.

"Saat ini terus kita pantau, termasuk kendaraan logistik. Jangan sampai menyebabkan kemacetan," tutur Wabup.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Arief Eko mengatakan, operasional penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk berjalan sesuai skenario pengendalian arus balik Lebaran 2026.

"Saat ini kapal yang kita operasikan ada 33 kapal. Kita juga menerapkan skema TBB di dermaga MB IV ada empat kapal, dermaga LCM 11 kapal, dan dermaga Bulusan 3 kapal," ujarnya.

ASDP memprediksi puncak arus balik terjadi pada Sabtu dan Minggu (28-29/3/2026). Hingga kini sekitar 52 persen kendaraan telah diseberangkan ke Bali, sementara 48 persen lainnya masih menunggu. Angka ini meningkat sekitar 4-6 persen dibanding tahun lalu.

Meski puncak arus balik Lebaran berakhir, ASDP tetap memperpanjang masa siaga untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, dengan skema operasional seperti posko Lebaran.

"Kemungkinan kita siagakan sampai 5 April. Karena 3 April ada libur nasional. Jadi kita antisipasi yang belum kembali ke Bali," terangnya.(*)

Read More

Menteri Arifah Terharu Lihat Fasilitas Sekolah Rakyat Ponorogo

Iki Radio - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, mengaku terharu, saat melihat penyelenggaraan sekolah rakyat (SR) di Kabupaten Ponorogo, Sabtu (28/3/2026).

SR Ponorogo yang menempati Gedung Sentra Industri, kerap mengundang kagum.

“Ini Sekolah Rakyat kesekian yang sudah saya kunjungi. Saya selalu terharu, bangga, dan bahagia karena pemerintah dapat memenuhi salah satu hak anak, yaitu pendidikan,” kata Arifah.

Dia mengapresiasi fasilitas sekolah dengan skema terintegrasi –mulai SD, SMP, hingga SMA- dalam satu lingkungan berasrama– bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu.

SR Ponorogo, menempati deretan ruangan representatif yang fungsi awalnya galeri dan menampung aktivitas produksi perajin industri kecil dan menengah (IKM).

Bangunan yang ada lebih dari cukup untuk kegiatan belajar mengajar serta asrama.

“Lokasinya nyaman, udaranya bersih, dan fasilitasnya bagus. Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, mereka mendapatkan makan tiga kali sehari serta dua kali snack,” jelas Arifah yang juga ketua Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU masa khidmat 2025-2030.

Menurut Arifah, Sekolah Rakyat merupakan bentuk investasi negara untuk menyiapkan generasi masa depan. 

Program nasional itu berawal dari kegelisahan Presiden Prabowo yang sangat mencintai anak-anak Indonesia. 

"Beliau tidak mau ada anak-anak yang sakit, tidak mau ada anak-anak yang tidak makan. Beliau juga tidak mau ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya.

Dia berharap para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu memanfaatkan kesempatan mengakses pendidikan di SR. 

Selain menerapkan boarding school (sekolah berasrama), penyelenggara program bakal memberikan penguatan di bidang keagamaan, kepemimpinan, bela negara, kewirausahaan, seni, olahraga, serta kegiatan sosial berbasis komunitas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita memberikan motivasi kepada para siswa SR agar terus semangat belajar. 

Bunda Lis –sapaan Lisdyarita– berharap mereka mampu meraih masa depan yang cerah. 

“Fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat bahkan lebih baik dibandingkan sekolah umum sehingga harus dimanfaatkan dengan maksimal,” pintanya 

Saat ini, Pemkab Ponorogo sudah menyiapkan lahan seluas 6,2 hektare di Kelurahan Setono untuk pembangunan gedung baru SR. 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. 

Program ini menyediakan jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu SD hingga SMA yang dilaksanakan dalam satu kawasan terpadu.(Kom-PO/IR)

Read More

Kemenhub Catat Tren Positif Angkutan Lebaran 2026, Penumpang Naik dan Kecelakaan Turun

IkiRadio - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kinerja positif penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan umum serta penurunan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Posko Harian Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan Shift Satu, Hananto Prakoso, menyampaikan bahwa secara agregat periode H-8 hingga H+7 menunjukkan tren yang membaik di berbagai sektor transportasi.

“Terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar tujuh hingga delapan persen dibandingkan tahun 2025. Artinya tren angkutan umum, baik darat, laut, udara, maupun kereta api menunjukkan kinerja yang positif,” ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, data dari Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut mengalami penurunan sekitar 17 persen secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi angkutan laut, pertumbuhan penumpang tercatat sebesar 10,55 persen atau meningkat sekitar 199.549 penumpang dibandingkan tahun 2025. Pelabuhan dengan jumlah penumpang tertinggi antara lain Batam dan Makassar, dengan total pergerakan mencapai lebih dari 10 ribu penumpang.

Sementara itu, program stimulus transportasi berupa diskon tiket juga menunjukkan realisasi tinggi. Dari alokasi 445.594 tiket diskon, sebanyak 96,9 persen atau sekitar 430.705 tiket telah dimanfaatkan masyarakat. Adapun program tiket gratis juga mencatat tingkat realisasi yang signifikan.

Pada sektor angkutan udara, meskipun terjadi penurunan pergerakan harian akibat distribusi waktu perjalanan, secara kumulatif jumlah penumpang tetap mengalami peningkatan sekitar tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai lebih dari 3,4 juta penumpang.

Kementerian Perhubungan menilai capaian ini merupakan hasil sinergi lintas sektor dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan transportasi selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penguatan layanan transportasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran di tahun-tahun mendatang.

Read More

Pemerintah Pastikan Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Suplai Aman

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Menteri Perdagangan memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) tetap stabil selama HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idulfitri 2026.

Hasil pemantauan langsung di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026), serta data SP2KP menunjukkan tren penurunan harga pada sejumlah komoditas seperti beras, gula, Minyakita, bawang merah, cabai, kedelai, dan bawang putih. Harga Minyakita tercatat turun sekitar 7,5% menjadi Rp15.800 per liter.

Sementara itu, daging sapi, ayam ras, dan telur ayam ras mengalami dinamika harga dan tetap dalam pengawasan. Ketersediaan pangan terpantau aman, dengan stok beras, jagung, ayam, telur, dan sayuran dalam kondisi cukup.

Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan pemerintah terus memantau langsung kondisi pasar.

“Stok pangan banyak dan aman. Meski ada fluktuasi harga, pemerintah akan terus intervensi melalui pasar murah dan pemantauan harian,” ujar Zulkifli di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Di tengah dinamika global, termasuk potensi konflik, ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Mayoritas kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga tidak terdampak signifikan.

Pemerintah memastikan stok cukup, distribusi lancar, dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok.

Read More

La Nina Lemah dan MJO Aktif Picu Hujan Lebat hingga Awal April 2026

Iki Radio - Curah hujan tinggi diprakirakan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hingga awal April 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mencatat sejumlah daerah mengalami hujan lebat dalam beberapa hari terakhir.

Prakirawan BMKG, Abdillah, pada Jumat (27/3/2026) melaporkan, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di berbagai wilayah Indonesia, juga mewarnai periode arus balik Lebaran pada 23–25 Maret 2026, dengan curah hujan tertinggi tercatat di Papua Tengah mencapai 119,2 mm per hari.

Berdasarkan data pengamatan, hujan dengan intensitas signifikan juga terjadi di sejumlah wilayah lain, antara lain Papua 64,6 mm/hari, Jawa Tengah 63 mm/hari, Jawa Barat 53,8 mm/hari, Nusa Tenggara Timur 44,9 mm/hari, Jawa Timur 42 mm/hari, dan Lampung 36 mm/hari.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih aktifnya gelombang Rossby ekuatorial dan Madden-Julian Oscillation (MJO) secara spasial di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, adanya pola pertemuan dan perlambatan angin di beberapa wilayah, serta pemanasan kuat pada siang hari, turut mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan.

Khusus wilayah Jabodetabek, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga terpantau dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan tertinggi tercatat di Jakarta Utara sebesar 60 mm/hari, Jakarta Barat 54 mm/hari, Bogor 53,8 mm/hari, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing 40 mm/hari, serta Jakarta Pusat 39 mm/hari.

BMKG menjelaskan, dalam sepekan ke depan kondisi cuaca di Indonesia masih dipengaruhi dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal. Hasil analisis menunjukkan nilai Southern Oscillation Index (SOI) sebesar +14,2 yang mengindikasikan adanya La Niña lemah, sehingga meningkatkan aktivitas konvektif terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Peningkatan aktivitas tersebut diprakirakan semakin kuat dengan aktifnya MJO pada 27–28 Maret 2026, yang berdampak pada wilayah Samudera Hindia barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Arafuru, Pulau Buru, sebagian besar Papua, dan perairan utara Papua.

Di sisi lain, keberadaan siklon tropis Narel di Samudra Hindia barat laut Australia juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan sedang hingga lebat di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

BMKG juga memprakirakan munculnya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat daya Banten, serta Papua bagian selatan yang semakin memperkuat potensi hujan.

Untuk periode 27–29 Maret 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi dengan status siaga di DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Sementara itu, pada periode 30 Maret hingga 2 April 2026, hujan ringan hingga sedang masih mendominasi, dengan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang berstatus siaga di Sumatra Barat dan Papua Pegunungan.

BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi curah hujan lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kondisi cuaca yang dinamis juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan perjalanan darat, laut, dan udara, serta aktivitas luar ruangan seperti ibadah dan wisata.

Masyarakat juga diingatkan untuk secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, termasuk situs bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @infoBMKG, serta melakukan langkah antisipatif di lingkungan masing-masing.

Informasi cuaca akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan terbaru, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman. BMKG juga mengajak masyarakat tetap tenang namun siaga menghadapi potensi perubahan cuacanguna mendukung kelancaran aktivitas. 

 

Read More

Khofifah Resmi Terbitkan SE WFH Bagi ASN Pemprov Jatim

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni

Kebijakan yang tertuang dalam surat tertanggal 27 Maret 2026 tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 30 Maret hingga 1 Juni 2026, bagi puluhan ribu pegawai di berbagai instansi daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam menekan pengeluaran operasional. Fokus utama dari kebijakan ini adalah pengurangan konsumsi energi pada aset-aset milik pemerintah provinsi.

“Ini murni untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” ujar Indah saat memberikan keterangan di Surabaya, Jumat (27/3/2026).

Target Penghematan Energi dan Skema Kerja

Dalam aturan tersebut, Pemprov Jatim menetapkan satu hari WFH dari total lima hari kerja dalam sepekan.

Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan kerja jarak jauh tersebut.

Berdasarkan perhitungan teknis, kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas penggunaan BBM hingga 20 persen atau setara dengan 108.000 liter. Selain itu, konsumsi listrik di kantor-kantor pemerintahan diharapkan berkurang antara 10 hingga 15 persen.

Kebijakan ini akan berdampak langsung pada sedikitnya 81.700 ASN yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Timur.

Indah menegaskan bahwa pemilihan hari Rabu telah melalui pertimbangan matang agar tidak mengganggu stabilitas pelayanan publik.

Pemilihan hari di tengah pekan bertujuan menghindari potensi libur panjang (long weekend). Jika WFH diletakkan pada hari Jumat, yang dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas layanan masyarakat pada akhir pekan.

“SE ini sangat efektif untuk mengefisienkan BBM dan listrik,” tegasnya.

Meskipun bekerja dari rumah, pemerintah memastikan bahwa para pegawai tetap menjalankan kewajiban profesional mereka secara penuh. Pemprov Jatim telah menyiapkan infrastruktur digital untuk memantau kinerja dan kehadiran para ASN secara real-time.

Seluruh pegawai wajib melakukan absensi melalui aplikasi Jatim Presensi yang dilengkapi dengan fitur pelacakan lokasi. Indah menekankan bahwa status WFH bukan berarti masa libur bagi para abdi negara.

“Artinya mereka tetap menjalankan fungsinya sebagai ASN dan tidak libur,” kata Indah.

Proses pengawasan akan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing. Setiap ASN diwajibkan melakukan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari untuk memastikan keberadaan mereka sesuai dengan titik lokasi yang telah dilaporkan melalui sistem.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan efisiensi anggaran negara di tengah fluktuasi harga energi global.

Dengan diterapkannya WFH pada hari Rabu, masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara fisik pada hari-hari lainnya, sementara beban operasional gedung pemerintah dapat dikurangi secara signifikan tanpa memutus rantai koordinasi birokrasi yang kini telah terintegrasi secara digital.

 

Read More