HKN Ke 61, Dinkes Madiun Ajak Masyarakat Dukung dan Peduli Program Kesehatan

Iki Radio - Penguatan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, dalam memaknai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 61, tahun 2025, dengan tema "GENERASI SEHAT, MASA DEPAN HEBAT".

"Yang menjadi prioritas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, adalah penguatan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Diantaranya dengan cara peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan deteksi dini melalui skrining," kata Heri Setyana, Kamis (06/11/2025).

Selain itu, Dinkes Kabupaten Madiun juga turut berperan aktif pada prioritas program pemerintah.

"Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), menggalakkan germas (gerakan masyarakat hidup sehat), percepatan perbaikan gizi, juga menjadi skala prioritas untuk peningkatan kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Heri menekankan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan SDM, serta sarana dan prasarana, menjadi bagian yang tak terpisahkan, dalam menciptakan masyarakat yang sehat, seperti perbaikan sanitasi dan sebagainya.

"Karena ini musim pancaroba diharapkan tetap waspada terhadap peningkatan kasus penyakit DB, ISPA dan penyakit menular lainnya," tambahnya.

Ditegaskan, seluruh masyarakat diharapkan melakukan upaya pencegaah, potensi penyakit yang muncul saat musim pancaroba.

"Upaya upaya preventif harus dilakukan, seperti PSN (pemberantasan sarang nyamuk), PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) secara kontinyu. Dihimbau dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya upaya dan program program kesehatan" pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Ancaman DBD, PSN Lebih Efektif Daripada Fogging, Ini Penjelasannya

Iki Radio - Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, menekankan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), lebih diutamakan daripada fogging, untuk mengantisipasi ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD), saat memasuki musim hujan.

“Fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Jentik atau larvanya tidak mati. Tiga atau empat hari kemudian nyamuk baru muncul lagi,” kata dr. Heri Setyana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

Memang saat ini banyak masyarakat beranggapan, dengan fogging nyamuk akan mati. Namun tahukah anda, Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan insektisida yang hanya membunuh nyamuk dewasa. Dan sesuai dengan aturannya, fogging dilakukan setelah ada temuan kasus DBD.

Fogging dapat menyebabkan efek samping pada kesehatan jika terpapar dalam jumlah besar, sehingga perlu tindakan pencegahan seperti menghindari area penyemprotan, menutupi makanan dan barang, serta mematuhi prosedur keselamatan lainnya. 

Dr. Heri Setyana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

"Dibeberapa daerah, ada uji coba yang menunjukkan nyamuk tidak mempan lagi disemprot berbagai jenis obat karena terlalu sering difogging," lanjut Kadinkes.

Sehingga fogging tidak efektif untuk membasmi jentik atau telur nyamuk.

Dampak lain dari sisi kesehatan, Insektisida yang terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, sakit kepala, bahkan keracunan. Dari sisi lingkungan, fogging berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dengan membunuh serangga lain yang menjadi mangsa.

Sehingga yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman DBD adalah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur atau Mendaur ulang) secara rutin. 

Dengan demikian, nyamuk tidak lagi punya tempat untuk berkembangbiak. Karena memang PSN itu bertujuan untuk memutus rantai perkembangbiakan nyamuk.

"Tetapi PSN itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau cuma sebagian warga (yang melakukan PSN) sarang nyamuk tetap ada," tambahnya.(iw/IR)

Read More

12 November Diperingati Sebagai Hari Kesehatan Nasional, Ini Sejarahnya

Iki Radio - Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) setiap tanggal 12 November? 

Hari Kesehatan Nasional di Indonesia diperingati pertama kali pada 12 November 1964. Lahirnya HKN yang diperingati setiap tanggal 12 November berawal dari upaya pemberantasan penyakit Malaria di Indonesia. 

Pada tanggal 12 November 1959, Presiden Soekarno secara simbolis menyemprotkan DDT di Desa Kalasan, Yogyakarta (Foto :Kemenkes RI)

Perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan wabah malaria yang pernah melanda negeri ini, terjadi sekitar tahun 1950-an. Penyakit mematikan ini merenggut nyawa banyak orang dan mengancam kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil langkah tegas dengan membentuk Dinas Pembasmian Malaria yang kemudian berganti nama menjadi KOPEM. Salah satu senjata utama dalam perang melawan malaria adalah insektisida DDT. Pada tanggal 12 November 1959, Presiden Soekarno secara simbolis menyemprotkan DDT di Desa Kalasan, Yogyakarta, menandai dimulainya program pemberantasan malaria secara besar-besaran.

Setelah lima tahun berjuang, upaya ini membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Jutaan nyawa berhasil diselamatkan dan wabah malaria berhasil dikendalikan. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan ini, tanggal 12 November ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional.

Hingga kini, HKN bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan memperingati HKN, kita diingatkan akan perjuangan para pahlawan kesehatan dan diajak untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Sumber : Kemenkes RI

Read More

BSN dan Kemenkes Kembangkan SNI Smart Hospital untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Cerdas

Iki radio - Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tengah menginisiasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Smart Hospital.

Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kehadiran standar ini menjadi tonggak penting bagi transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional menuju rumah sakit pintar yang terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Meski akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi pemerataan fasilitas dan penguatan infrastruktur kesehatan.

Menurut laporan CEOWORLD Magazine (2 April 2024), Indonesia berada di peringkat 39 dari 110 negara dalam Healthcare Index dengan skor 42,99 dari 100. Untuk infrastruktur medis dan tenaga profesional, Indonesia memperoleh skor 64,37; pada aspek akses obat dan biaya 54,02; dan kesiapan pemerintah 55,79.

Laporan Statice Health International (12 Mei 2024) yang disusun oleh Giovanni Elvina juga mencatat, hingga 2022 Indonesia memiliki 1.058 rumah sakit umum, 1.927 rumah sakit swasta, dan 10.205 puskesmas. Namun, sebanyak 62,9 persen penduduk masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, sementara 60,8 persen belum memiliki akses terhadap fasilitas primer.

Melihat tantangan tersebut, BSN bersama Kemenkes RI menilai perlunya standar nasional sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi.

“Pengembangan SNI Smart Hospital ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan modern,” ujar Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kristianto menjelaskan, BSN juga menggelar Sosialisasi dan Diskusi Nasional Rancangan SNI Smart Hospital pada 23–25 Oktober 2025 dalam rangkaian INAHEF 2025. Forum ini membahas rencana implementasi serta roadmap penerapan SNI Smart Hospital nasional periode 2026–2029.

Sejak 2024, BSN telah mengawal penyusunan standar ini melalui kolaborasi lintas sektor — melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, industri, akademisi, serta rumah sakit percontohan dari berbagai daerah. SNI Smart Hospital ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2025.

BSN juga mendorong keterlibatan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi penerapan standar ini di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Acara sosialisasi ini menjadi bagian dari Forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional yang diselenggarakan bersama oleh BSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Perindustrian.

Presiden PTPI Eko Supriyanto dalam pembukaan INAHEF 2025 menyampaikan bahwa forum ini dihadiri lebih dari 3.000 rumah sakit, ratusan asosiasi profesi dan perguruan tinggi, serta puluhan industri dan UMKM.

“Tak hanya dari dalam negeri, forum ini juga diikuti perwakilan rumah sakit dan kementerian kesehatan dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam, serta menghadirkan pakar internasional dari Belanda, Jepang, Tiongkok, dan berbagai negara lainnya,” ujar Eko.

Dengan penerapan SNI Smart Hospital, sistem kesehatan nasional diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan mutu serta keterjangkauan layanan, standar ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata kesehatan (medical tourism) di Indonesia.

Hingga September 2025, BSN telah menetapkan 15.993 SNI, termasuk 521 SNI yang berkaitan langsung dengan alat dan fasilitas kesehatan. Melalui SNI Smart Hospital, BSN berkomitmen mendukung terwujudnya sistem layanan kesehatan nasional yang berdaya saing global, berorientasi pasien, dan berkelanjutan.(*)

 

Read More

Hore!! Kader Posyandu Di Kabupaten Madiun Dapat Honor

Iki Radio - Bukan hanya pengabdian, ribuan kader posyandu di Kabupaten Madiun juga mendapat penghasilan berupa honor dari Pemerintah Kabupaten Madiun.

Aktifitas salah satu Posyandu di Kabupaten Madiun

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, dihadapan ratusan kader PKK, saat pembekalan TP PKK Sehat Lestari dan Berencana, di Pendopo Muda Graha, Kamis (16/10/2025).

“Jadi bukan hanya memberikan pengabdian saja, tetapi sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, juga diberikan honor meski nilainya tidak seberapa,” kata Wabup Madiun saat memberikan sambutan.

Spontan, yang disampaikan Wabup Madiun ini mendapat sambutan tepuk tangan dari seluruh undangan yang hadir.

Sementara itu dalam sesi  wawancara dengan awak media, Wabup Madiun dr Purnomo Hadi menegaskan, pemberian honor bagi para kader posyandu merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap kegiatan Posyandu.

“Biar para kader (posyandu) lebih semangat. Karena mereka yang ada digarda paling depan kaitannya dengan kesehatan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemberian honor tersebut sudah lama dilakukan karena memang ada didalam aturan.

Menyambung keterangan Wakil Bupati saat wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriyadi mengatakan, sumber dana pemberian honor bagi para kader posyandu tersebut ada di beberapa pos anggaran.

“Di APBD ada, di dinas kami (PMD) juga ada melalui beberapa kegiatan,” jelasnya.

Harapannya, dengan pemberian honor tersebut selain membantu kader juga meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program kegiatan posyandu.

 

 

Read More

Kemenkes Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Iki Radio - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan peran Kementerian Kesehatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah melakukan pengawasan. Peran ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelajar. 

Menkes Budi mengatakan pengawasan dilakukan dengan melakukan standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis. “Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” kata Menkes Budi pada konferensi pers terkait MBG di Gedung Kemenkes, Jakarta. 

Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada publikasi berkala seperti saat masa pandemi COVID-19. 

Dalam hal sertifikasi, terdapat tiga standar sertifikasi akan diberlakukan yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifiksi halal.

Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BGN akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar. Selain itu, proses percepatan sertifikasi juga disiapkan agar tidak menghambat distribusi. 

Dari sisi pengawasan juga, Kemenkes akan melakukan pengawasan eksternal serta sebagai bagian dari gugus tugas cepat tanggap jika terjadi kasus keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB).  “Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” ujar Menkes Budi.

Khusus untuk pengawasan eksternal, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, TNI/Polri, dan aparat daerah untuk membantu pengawasan harian terhadap SPPG.

Kemenkes juga akan menyiapkan gugus cepat tanggap di tiap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta unit UKS di sekolah-sekolah. Menkes Budi mengatakan hal ini untuk memastikan kalau ada kejadian luar biasa itu bisa ditangani cepat.

Selain pengawasan produksi, ia menyoroti pentingnya pengawasan di sisi penerima, yaitu sekolah-sekolah dan madrasah. pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag untuk melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memeriksa kualitas makanan sebelum dikonsumsi.  “Setidaknya begitu makanan datang, kita bisa ajarin warnanya ada yang berubah, baunya aneh atau tidak,” ujar Menkes Budi.

Program pemantauan status gizi siswa juga akan menjadi bagian dari pengawasan. Kemenkes akan mengukur tinggi dan berat badan setiap enam bulan dan mencatatnya secara by name by address untuk evaluasi program. 

Tidak hanya itu, Kemenkes akan memperluas cakupan survei gizi tahunan yang sebelumnya hanya fokus pada stunting. “Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun khususnya anak sekolah,” ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memiliki sertifikasi higiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan sebagai syarat mutlak dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Sejak 20 Juni 2025 BGN telah mengeluarkan keputusan agar setiap penyedia pangan segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Sertifikasi ini menjadi prioritas awal untuk menjamin kelayakan pangan. “Selain SLHS, kami juga sedang mempersiapkan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point yang lebih menekankan pada aspek keamanan dan proses pangan. Nantinya sertifikasi HACCP dilakukan lembaga berwenang yang diakui Komite Akreditasi Nasional,” ujar Dadan.

 

Read More

Bupati Ponorogo Bagikan Kiat Cegah Stunting

Iki Radio - Kiat khusus pencegahan stunting berupa stimulasi sejak bayi masih berada dalam kandungan, diantaranya dengan, memutarkan musik, membacakan buku, dan berbicara dengan bayi sambil menyentuh perut secara lembut dibagikan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

“Ibu yang hamil hari ini tidak sekadar mengandung bayi. Tapi akan melahirkan generasi yang siapa tahu akan menjadi presiden, bupati, gubernur di masa mendatang,” kata Kang Giri –sapaan Bupati Sugiri Sancoko– di depan sekitar 80 ibu hamil di Kecamatan Jambon, dalam acara sosialisasi pencegahan stunting, seperti dalam siaran tetulsinay Pemkab Ponorogo, Jumat (19/9/2025).

 “Dulu, istri saya tidak sekadar istri yang sedang mengandung. Dia mencetak generasi penerus yang dititipkan kepadanya. Jadi harus disayang, dielus-elus, dipeluk, diputarkan musik klasik atau pengajian. Walaupun di dalam perut, bayi itu sudah bisa komunikasi,” jelasnya.

Stimulasi seperti itu diberikan sejak bayi berada dalam kandungan hingga lahir ke dunia. Menurut Kang Giri, mencegah stunting tidak hanya melalui makanan bergizi saja, namun perlu perlakuan kasih sayang saat bayi masih berada di dalam kandungan. Maka dari itu, dia menitipkan para ibu yang sedang mengandung agar lebih memperhatikan bayinya agar kelak tumbuh generasi yang hebat. “Pasti ke depan jiwanya bagus, akhlaknya bagus, moralnya bagus, tingkah lakunya juga bagus. Stunting jangan disepelekan,” pungkasnya.

Sosialisasi pencegahan stunting sudah berlangsung di empat kecamatan (Bungkal, Mlarak, Balong, Jambon). 

Read More

Fokus, Camat Sawahan Madiun Terus Berupaya Turunkan Kasus Stunting

Iki Radio - Kasus stunting masih menjadi priotitas program yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab hal ini sangat berkaitan dengan penyiapan generasi penerus yang berkualitas.

Salah satunya di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus stunting, pihak Kecamatan Sawahan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya puskesmas Sawahan.

Camat Sawahan, Muhammad Sholeh (peci hitam) saat evaluasi pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK di Desa Pucangrejo Sawahan (13/06/2025)

"Setiap bulannya kita pantau. Dan kami selalu meminta data dari puskesmas Sawahan untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus stunting di wilayah Kecamatan Sawahan", kata Muhammad Sholeh, Camat Sawahan, Selasa (24/06).

Hal ini karena setiap bulan melalui kegiatan posyandu, kondisi balita dapat diketahui.

"Kalau jumlah kasusnya sampai dengan saat ini Desa Bakur ada 6 kasus, dan Desa Rejosari 5 kasus. Untuk desa desa lain hanya satu atau dua kasus saja bahkan zero kasus stunting," lanjutnya.

Diakuinya, menurunnya kasus stunting di Kecamatan Sawahan ini juga tidak lepas dari peranan semua pihak.

"Kita libatkan semua masyarakat untuk mengatasi masalah stunting ini. Diantaranya peran PKK baik ditingkat kecamatan, hingga ke desa bahkan sampai ditingkat RT / RW," tambahnya.

Beberapa program yang dilakukan mulai dari Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) hingga pemberian makanan tambahan (PMT).

“Intinya stunting ini menjadi masalah yang harus kita hadapi bersama sama, dan terus berupaya menekan angka stunting. Sebagaimana program pemerintah, ketahanan pangan juga menjadi prioritas yang kami lakukan, termasuk untuk menekan angka stunting,” pungkasnya.(iw/md)

Read More

Kadinkes Jatim Optimis Pramuka Mampu Berkontribusi dalam Pembangunan Kesehatan

Iki Radio - Demi membentuk generasi muda yang peduli dan berdaya dalam pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menggelar Perkemahan Bakti Daerah (Pertida) Saka Bakti Husada (SBH) ke VII Tahun 2025  dengan tema “Pramuka sebagai Kader Kesehatan”. Kegiatan yang diikuti oleh 491 orang peserta ini digelar mulai tanggal 17- 20 Juni 2025 bertempat di Bumi Perkemahan Alas Soeko Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Dalam sambutannya, Ketua Kwarda Jawa Timur, H.M. Arum Sabil, SP., S.H. menjelaskan bahwa Pertida ini bukanlah sekadar perkemahan, namun juga sebagai ladang belajar dan perjuangan pramuka untuk turut serta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Momentum kali ini merupakan panggilan jiwa kita sebagai pramuka untuk turut serta membangun Indonesia yang lebih sehat dan lebih kuat.” ujar Kak Arum Sabil saat membuka acara Pertida SBH ke VII Tahun 2025 di Trawas.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tantangan kesehatan yang saat ini dihadapi tidaklah sedikit, salah satunya kasus stunting yang masih menjadi masalah serius nasional. Hal itu membutuhkan perhatian dari seluruh pihak, bukan hanya dari pemerintah dan tenaga medis saja, tapi juga dari anggota Pramuka Bakti Husada.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI tanggal 26 Mei 2025, prevalensi stunting Jatim turun signifikan menjadi 14,7 persen dan merupakan yang terbaik kedua nasional setelah Bali. Namun, Jawa Timur tetap berusaha mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen.

“Oleh karena itu, posisi kita sebagai Pramuka Bakti Husada menjadi strategis, bukan hanya penonton sejarah, bukan hanya diam ketika ada masalah, kita adalah pelaku perubahan, kita adalah solusi untuk masa depan.” ungkap Kak Arum Sabil

Pramuka Bakti Husada bisa memulai dari hal sederhana, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pola makan sehat dan gizi seimbang, mengajak ibu-ibu memberikan asi eksklusif dan makanan pendamping yang bergizi, membantu kader di posyandu dalam pelayanan terpadu di desa, membuat kampanye digital tentang hidup sehat dan bahaya stunting di media sosial serta menjadi contoh gaya hidup sehat di lingkungannya masing-masing.

“Tidak ada Indonesia Emas 2045 kalau kita abai hari ini. Maka, mari kita mulai dari Pertida ini. Kita hidupkan semangat kolaborasi. Kita kobarkan api pengabdian dan kita teguhkan komitmen untuk terus berkarya demi bangsa.” pesan Kak Arum Sabil kepada Pramuka Bhakti Husada.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM, M.A.R.S menyampaikan bahwa kegiatan Pertida ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pramuka penegak dan pandega agar lebih kompeten, inovatif dan berdaya di bidang kesehatan. Serta, dapat menambah pengalaman praktis dan memperluas wawasan peserta melalui berbagai aktivitas berbasis sesehatan baik teori maupun praktek.

“Dukungan terhadap gerakan sehat pada generasi muda ini sangat penting guna meningkatkan kepedulian kesehatan terutama terhadap diri sendiri dan lingkungan serta secara langsung dapat mendorong partisipasi aktif anggota pramuka dalam mensosialisasikan pentingnya kesehatan sejak dini.” tutur Prof. Erwin.

Lebih lanjut, Prof. Erwin menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif anggota pramuka dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan Kesehatan gratis yang tersedia di Puskesmas.

Aktivitas yang diselenggarakan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan peserta ini terbagi dalam beberapa zona, antara lain zona umum, zona bakti, zona tantangan, zona edukasi, zona ketrampilan, zona perlombaan dan zona rekreasi. Dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan ini para peserta diharapkan mendapatkan banyak ilmu baru terkait kesehatan, isu-isu baru seputar kesehatan serta juga pelatihan kepedulian terhadap sesama.

Disamping kegiatan untuk peserta, Dinkes Jatim juga menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis (Kida Bina Keluarga sehat & pengendali penyakit) untuk warga sekitar yang berlokasi di Balai Desa Sukosari dengan sasaran 100 orang.

“Semoga Pertida ini bukan hanya sekedar ajang pertemuan, tetapi peserta diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan praktis serta memberikan kontribusi nyata dalam mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Dan pada akhirnya menjadi sebuah titik balik generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kepedulian Kesehatan masyarakat,“ ujar Prof. Erwin.

Harapannya, dengan diselenggarakannya agenda ini semoga dapat membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat serta mempercepat pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang kesehatan. (jal/s)

Read More

Mohon Maaf kepada Warga RI, 21 Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Juni 2025

Iki Radio - Hingga bulan Juni 2025, BPJS Kesehatan tetap tidak menanggung 21 penyakit yang diderita oleh warga RI.

BPJS merupakan asuransi pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan adanya BPJS Kesehatan, maka masyarakat bisa berobat gratis dan tidak dipungut biaya sedikitpun.

Seperti asuransi pada umumnya, ada iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar masyarakat setiap bulan sesuai kelas yang dipilih.

Meski merupakan asuransi kesehatan gratis, namun tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Misalnya saja, BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang bukan kesehatan dasar atau tidak termasuk pengobatan kesehatan, seperti untuk layanan estetika.

Berikut adalah daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

3. Perataan gigi seperti behel.

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.

8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.

9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

12. Alat kontrasepsi.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Itulah daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.(Bisnis.com)

Read More

Dialami Luna Maya Setelah Menikah, Apa Itu Cold Feet?

Iki Radio - Aktris Luna Maya mengaku sempat mengalami 'cold feet' setelah beberapa hari menikah dengan Maxime Bouttier. 

"(Kalau aku cold feet) setelah nikah, tiba-tiba hari ini (empat hari setelah menikah)," ucap Luna dikutip dari Youtube Luna Maya official, Rabu (21/5/2025).

Perasaan ini juga dialami Maxime Bouttier. Hanya saja yang berbeda adalah, Maxime mengalaminya sebelum pernikahan. Dan umumnya hal ini dialami oleh orang menjelang hari pernikahan. 

Apa itu 'cold feet'?

Jocelyn Charnas, seorang psikolog klinis berlisensi di New York City menjelaskan tentang 'cold feet' sebagai hal yang wajar dialami. 

"Menurut saya, cold feet adalah istilah umum untuk ketakutan, keraguan, dan kecemasan yang kita alami saat bersiap menikah," jelasnya. 

"Pengalaman kecemasan dan ketidakpastian adalah hal yang wajar saat kita merencanakan transisi hidup yang sangat penting ini, tetapi terlalu banyak ketakutan dan keraguan bisa sangat meresahkan," imbuhnya. 

Ciri 'cold feet'

"Cold feet" adalah istilah yang dicirikan oleh perasaan tidak yakin untuk melanjutkan pernikahan dengan calon pasangan Anda. 

Dalam bentuk terburuknya, cold feet dapat benar-benar melumpuhkan dan menyebabkan tekanan besar bagi seseorang menjelang pernikahan mereka.

Apa bedanya dengan kegelisahan sebelum menikah?

Munculnya rasa berdebar-debar di perut setiap kali memikirkan hari besar—dan rasa takut yang tidak pasti tidaklah sama, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. 

Sementara cold feet sebelum pernikahan sering kali berpusat di sekitar pernikahan itu sendiri dan dampaknya terhadap hidup Anda (bertukar janji di depan sekelompok besar orang, menguasai koreografi tari pertama Anda, merasa sedikit cemas tentang perubahan hidup, dll.), rasa takut yang tidak pasti sebelum pernikahan biasanya melibatkan keraguan tentang orang yang akan Anda nikahi.

Tanda cold feet

Wajar saja jika memiliki berbagai macam perasaan sebelum pernikahan, termasuk kegugupan dan kecemasan sebelum pernikahan, jadi ini mungkin membuat bertanya-tanya apakah Anda benar-benar merasa takut. Charnas mengatakan hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara.

Yaitu perasaan ragu yang luar biasa, "seperti mempertanyakan apakah (itu) orang yang tepat, waktu yang tepat," jelas Charnas. 

Bahkan dapat mengambil langkah-langkah untuk mempertimbangkan pembatalan pernikahan.

Selain itu, tanda 'cold feet' lain adalah timbulnya rasa cemas. Pada banyak orang, rasa takut dapat bermanifestasi sebagai kecemasan yang hebat seputar perencanaan pernikahan. 

Juga perubahan perilaku atau bertengkar dengan pasangan. 

Pada beberapa orang melampiaskannya pada pasangan mereka saat mereka merasa takut. Jika Anda lebih sering bertengkar dengan pasangan atau mulai merasa kesal, itu bisa jadi pertanda.

Anda mungkin juga mengalami mimpi buruk atau kehilangan gairah seks .

Namun Charnas juga mengingatkan bahwa merasa takut itu normal dan jangan berpikir bahwa ada yang salah dengan diri Anda. 

"Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa kecemasan sebelum pernikahan dalam taraf tertentu adalah bagian normal dari transisi kehidupan yang luar biasa dalam pernikahan," tegasnya

"Mengenali ketakutan dan ketidakpastian Anda sendiri serta menjadi pendengar yang baik bagi pasangan Anda adalah titik awal yang baik untuk hubungan yang sehat dan bahagia," sambungnya. (kompas)

Read More