Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Madiun Capai 100 Persen, Bulog Sempat Diterpa Isu Kualitas

Iki Radio — Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II di Kabupaten Madiun resmi tuntas 100 persen. Capaian ini terealisasi lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah, yakni 30 September 2026. Titik penyaluran terakhir dilaksanakan Perum Bulog Kantor Cabang Madiun bagi 3.157 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

Pimpinan Bulog Cabang Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa seluruh alokasi untuk wilayah kerja Bulog Madiun—meliputi Kota dan Kabupaten Madiun—telah tersalurkan sepenuhnya. Sementara itu, distribusi untuk wilayah Kabupaten Ngawi dijadwalkan rampung pada 20 September 2026.

"Sejauh ini penyaluran berjalan lancar sesuai jadwal. Namun, kemarin sempat muncul video yang mengklaim kualitas beras bantuan kurang bagus. Setelah kami kroscek langsung ke penerima bersangkutan, klaim tersebut ternyata tidak benar," ujar Agung saat meninjau penyaluran di Desa Sidomulyo, Rabu (16/9/2026).

Agung menegaskan komitmen Bulog untuk menjaga kualitas komoditas yang disalurkan ke masyarakat. Pihaknya menjamin akan langsung mengganti beras jika ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.

Terkait data penerima yang kerap memicu perdebatan berdasarkan kategori desil di beberapa daerah, Agung memastikan proses distribusi di wilayahnya berjalan kondusif tanpa kendala data.

"Kami mengacu pada data resmi dari pusat. Sampai hari terakhir, tidak ada komplain terkait data penerima. Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak dijual," tegasnya.

Setelah tuntasnya Tahap II, Bulog Madiun bersiap menyalurkan Bantuan Pangan Tahap III untuk alokasi bulan Oktober hingga Desember 2026 sembari menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

Masyarakat menyambut positif tuntasnya program ini. Surono (56), warga Desa Sidomulyo, mengaku sangat terbantu atas bantuan beras yang diterimanya. Ia mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dimasak untuk konsumsi sendiri dan diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan keluarganya hingga lebih dari dua bulan.(ir)

 

Read More

Bupati Madiun Hadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh masyarakat. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Acara yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI ini dipimpin langsung oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agenda ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat penanganan permukiman kumuh secara terpadu di berbagai daerah.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut positif gelaran forum koordinasi tingkat nasional ini. Menurutnya, langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk menciptakan penataan kawasan yang berkelanjutan.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemkab Madiun terus berkomitmen menghadirkan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh warga. Semoga hasil dari koordinasi ini membawa langkah nyata dan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Melalui sinergi terpadu bersama pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis program penataan kawasan permukiman dapat berjalan lebih efektif dan cepat demi mendukung kemajuan daerah.

 

 

Read More

Pimpin Rapat Teknis Pokir dan Bansos 2026, Sekda Kabupaten Madiun Pastikan Terintegrasi SIPD-RI

Iki Radio – Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, memimpin Rapat Teknis Pembahasan Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan Hibah/Bansos Non Pokir Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat IT, Senin (14/9/2026).

Rapat teknis tersebut digelar untuk membahas hasil analisis Inspektorat terkait verifikasi usulan program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. 

Langkah ini diambil sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh tahapan perencanaan anggaran terintegrasi secara transparan dalam sistem SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia).

"Pentingnya verifikasi ulang guna memastikan seluruh usulan yang disetujui telah melengkapi data by name by address (BNBA) demi akuntabilitas penyaluran," tegas Sigit.

Adapun rincian usulan Pokir yang dinyatakan disetujui dan lolos verifikasi meliputi BPKAD/BKK 58 usulan, Bagian Kesra 25 usulan, Disparpora 3 usulan, Dinas DagKop UM 1 usulan.

Sementara itu, untuk kategori Hibah/Bansos Non Pokir yang terdaftar valid mencakup Bakesbangpol 32 usulan, Dinas PUPR 4 usulan, dan Bagian Kesra 3 usulan.

Seluruh usulan yang telah lolos verifikasi tersebut kini resmi terakomodir dalam RKPD 2026. 

Pemerintah Kabupaten Madiun siap melanjutkan hasil rapat ini ke tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Penjabaran APBD TA 2026.(ir)

Read More

FKP Kecamatan Wungu 2026: Pemkab Madiun Dorong Pelayanan Publik Berbasis Aspirasi Masyarakat

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Hal tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2026 yang digelar di Kecamatan Wungu, Senin (14/9/2026).

Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap setiap standar pelayanan yang ada. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh hanya berhenti pada pengguguran kewajiban administratif semata.

"Pelayanan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menghadirkan kebijakan dan layanan yang benar-benar menjawab persoalan kebutuhan masyarakat," ujar Purnomo Hadi.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan secara terbuka. Dari aspirasi warga yang terserap, pemerintah dapat membaca tantangan serta dinamika kebutuhan publik yang terus berubah.

"Setiap pelayanan harus benar-benar lahir dari apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar apa yang direncanakan. Sebab pelayanan yang baik bukan hanya tentang bekerja untuk masyarakat, tetapi tumbuh bersama masyarakat," tambahnya.

Sebagai langkah nyata memperkuat kualitas layanan di tingkat dasar, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun, Didik Harianto, hadir langsung sebagai narasumber dalam FKP Kecamatan Wungu tersebut.

Kehadiran Dinas Dukcapil ini menjadi wadah dialog interaktif bersama warga guna menyerap berbagai masukan teknis. 

Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen agar pengurusan dokumen kependudukan dan layanan publik lainnya dapat berjalan semakin mudah, cepat, dan transparan.(ir)

Read More

Warga Pekanbaru dan Kampar Catat, Pasar Murah Digelar hingga 18 September

Iki Radio - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah menggelar operasi pasar murah di lima lokasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada 14–18 September 2026.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Tetty Nurdianti, mengatakan kegiatan yang digelar Senin (14/9/2026) merupakan operasi pasar murah ke-170 sepanjang 2026.

“Hari ini masuk pada operasi pasar murah ke-170 yang telah kita gelar sepanjang 2026. Ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di tengah masyarakat,” kata Tetty.

Menurutnya, lima lokasi operasi pasar murah pekan ini terdiri atas empat titik di Kota Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar.

Kegiatan dimulai di halaman Masjid Babussalam, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru.

“Untuk pekan ini dimulai di Kota Pekanbaru. Tepatnya, pagi ini di halaman Masjid Babussalam, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Selasa (15/9/2026), operasi pasar murah digelar di halaman Kantor Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar.

Kegiatan kembali berlangsung di Pekanbaru pada Rabu (16/9/2026) di halaman Kantor Lurah Pebatuan, Kecamatan Kulim, dan Kamis (17/9/2026) di halaman Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani.

Adapun titik terakhir pekan ini dijadwalkan pada Jumat (18/9/2026) di halaman Kantor Lurah Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur.

Tetty mengatakan sejumlah bahan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp60 ribu per 5 kilogram (kg).

Beras Anak Daro dan Sokan dijual Rp169 ribu per 10 kg serta Rp84.500 per 5 kg.

Selain beras, gula pasir dijual Rp18 ribu per kg dan minyak goreng kemasan Minyakita Rp15.500 per bungkus.

Sementara itu, garam Krista dijual Rp2 ribu per 200 gram, garam Nusantara Rp2 ribu per 250 gram, serta telur Rp49 ribu per papan.

Tetty mengimbau masyarakat yang hendak berbelanja untuk mengantre dengan tertib serta mengikuti waktu pelaksanaan di masing-masing lokasi.

“Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik,” pungkasnya.

 

Read More

Kendalikan Inflasi, Pemko Batam Gelar Operasi Pasar Murah di Enam Lokasi

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar di enam lokasi pada 15-17 September 2026.

Wali kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Operasi pasar murah ini merupakan bagian dari upaya kita menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ingin daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Amsakar, Senin (14/9/2026).

Pelaksanaan Operasi Pasar Murah menjadi salah satu langkah Pemko Batam menyikapi kondisi inflasi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, inflasi Batam pada Agustus 2026 tercatat 4,03 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.

Ia menekankan, stabilitas harga kebutuhan pokok tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi dengan distributor, pelaku usaha, dan berbagai pihak diperlukan agar pasokan tetap tersedia serta harga dapat dikendalikan.

“Kita perlu memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terkendali. Karena itu, kolaborasi dengan distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting,” katanya.

Operasi Pasar Murah dilaksanakan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Asosiasi Distributor Kota Batam (ADKB), Perum Bulog Batam, Pertamina SAM Kepri beserta agen dan pangkalan LPG, serta mitra binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan Kota Batam. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 50 pelaku usaha.

Pelaksanaan hari pertama, Selasa (15/9/2026), berlangsung di Lapangan Bola Kampung Tua Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, dan depan Kantor Camat Bengkong. Selanjutnya, Rabu (16/9/2026), kegiatan digelar di Lapangan Bola Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, dan Fasum RW 12 Kavling Senjulung, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

Pada hari ketiga, Kamis (17/9/2026), Operasi Pasar Murah berlangsung di Flamboyan Community Centre, Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, serta pelataran Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji. Seluruh kegiatan berlangsung pukul 08.30-12.00 WIB.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, antara lain beras, minyak goreng dan Minyakita, gula, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, ikan segar, sayuran, buah-buahan, tepung, mi, biskuit, kopi, susu, kacang-kacangan, serta LPG 3 kilogram.

Pemko Batam memastikan stok komoditas yang disediakan mencukupi. Harga yang ditawarkan merupakan harga distributor dan lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Amsakar berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Hal yang paling penting adalah masyarakat merasakan, manfaatnya. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif,” kata Amsakar.

 

Read More

Ritual Tatorbangan Torbang Jaga Warisan Budaya Sumenep

Iki Radio - Ritual Tatorbangan kembali digelar masyarakat Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumenep, sebagai upaya mempertahankan warisan leluhur sekaligus memperkuat kebersamaan warga di tengah perubahan zaman.

Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Torbang. Selain memuat nilai budaya, Tatorbangan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan meneguhkan semangat gotong royong dalam membangun desa.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengapresiasi komitmen Pemerintah Desa Torbang bersama masyarakat dalam menjaga tradisi tersebut. Menurutnya, keberadaan tradisi lokal merupakan kekayaan budaya sekaligus identitas daerah yang perlu dirawat bersama.

“Tradisi seperti Ritual Tatorbangan merupakan bagian dari warisan budaya yang harus terjaga dan lestari. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, kegiatannya menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda,” kata Bupati saat menghadiri Tatorbangan Ritual Culture 2026 di Balai Desa Torbang, Sabtu (12/9/2026) malam.

Ia menilai pelestarian tradisi tidak cukup hanya dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Keterlibatan generasi muda diperlukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan budaya lokal tetap dipahami dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

“Kami mendukung berbagai upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat, menjadi kekayaan budaya yang perlu terus dijaga dan dirawat sebagai identitas daerah,” tuturnya.

Tatorbangan Ritual Culture 2026 tidak hanya menghadirkan seni dan budaya. Salah satu bagian yang menonjol adalah penyerahan air suci serta hasil bumi masyarakat dari enam dusun di Desa Torbang kepada Bupati Sumenep dan Kepala Desa Torbang Muzanni.

Kepala Desa Torbang Muzanni mengatakan, hasil pertanian yang diserahkan merupakan simbol penghormatan dan pengabdian masyarakat kepada pemerintah sekaligus ungkapan syukur atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun.

“Masyarakat menyerahkan hasil pertanian itu sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian masyarakat kepada pemerintah, serta ungkapan syukur atas hasil bumi yang mereka nikmati sepanjang tahun,” kata Muzanni.

Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa Tatorbangan tidak hanya menjadi kegiatan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menghubungkan masyarakat dengan kehidupan agraris yang menjadi bagian dari keseharian warga desa.

Pemerintah Desa Torbang berharap tradisi tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan persatuan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat. “Kegiatan ini selain melestarikan dan merawat tradisi juga sebagai wadah silaturahmi masyarakat Desa Torbang dalam rangka membangun desa bersama-sama,” pungkas Muzanni.

Read More

Tindak Lanjut Kesepakatan P-APBD 2026, Bagian PBJ Kabupaten Madiun Minta Perangkat Daerah Segera Input SiRUP dan Punya Mitigasi Risiko

Iki Radio – Pasca disepakatinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Madiun tahun 2026 antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun pada Kamis (10/9/2026), proses tindak lanjut teknis langsung dikejar. 

ilustrasi (Ai)

Langkah ini dilakukan agar berbagai program dan kegiatan pembangunan, khususnya pengadaan barang dan jasa (PBJ), dapat segera disiapkan serta direalisasikan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Heru Sulaksono, menyampaikan bahwa setelah persetujuan bersama tersebut, tahapan administrasi seperti penomoran Peraturan Bupati (Perbup) dan pemberkasan terus berjalan. Disisi lain, pihak Perangkat Daerah (PD) dimohon untuk bergerak cepat dalam memproses anggaran perubahan.

"Setelah disepakati DPRD, posisinya tinggal menunggu proses administrasi, misalnya terkait Perbup-nya (Peraturan Bupati). Harapan kami segera ada tindak lanjut, terutama terkait pembaharuan input di SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) agar proses pemilihan penyedia dapat langsung dilakukan," ujar Heru dikonfirmasi Jum’at (11/9/2026).

Heru menegaskan pentingnya percepatan ini mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang makin terbatas di akhir tahun. Langkah cepat dibutuhkan agar penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa berjalan maksimal.

Lebih lanjut, Heru menekankan pentingnya setiap Perangkat Daerah memiliki timeline kerja serta mitigasi risiko yang matang dalam mengeksekusi program. Menurutnya, penetapan anggaran tidak boleh sekadar menjadi alokasi di atas kertas tanpa memperhitungkan kelayakan waktu pelaksanaan di lapangan.

"Setiap Perangkat Daerah harus sudah punya timeline dan mitigasi risiko. Artinya, sebelum penetapan PAK pun, sudah harus bisa mengukur apakah suatu kegiatan waktunya mencukupi atau tidak untuk dieksekusi. Jangan sampai anggaran sudah dialokasikan tetapi akhirnya tidak bisa dijalankan," jelasnya.

Ia menambahkan, perencanaan pelaksanaan yang cermat sangat penting agar seluruh alokasi anggaran dalam P-APBD 2026 dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Hadiri Rakor LP2B Jawa Timur, Bupati Madiun Komitmen Jaga Lahan Pertanian Produktif

Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menghadiri Rapat Koordinasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Transformasi Layanan Pertanahan se-Jawa Timur di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (11/9/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekda Jatim Adhi Karyono, Kakanwil BPN Jatim Muhammad Naim, serta seluruh kepala daerah se-Jawa Timur.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun untuk terus menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi fondasi ketahanan pangan daerah maupun nasional.

"Ketahanan pangan adalah masa depan kita bersama. Melalui pengintegrasian LP2B ke dalam RTRW/RDTR serta integrasi data pertanahan dan perpajakan (BPHTB), kita berkomitmen penuh untuk memproteksi lahan pertanian produktif di Kabupaten Madiun sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat," tegas Hari Wuryanto.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta pemerintah kabupaten/kota. Penetapan LP2B di Jawa Timur saat ini telah mencapai 87,34% dari Lahan Baku Sawah (LBS). Capaian ini berhasil melampaui target nasional sebesar 87% yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2029 sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

"Saya berterima kasih dan apresiasi sekali dari Jawa Timur. Belum tahun 2029, usulannya sudah mencapai angka 87,34%. Harusnya pekerjaan selesai tahun 2029, sudah selesai di bulan September 2026," ujar Nusron Wahid.

Menteri Nusron juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B ini dengan memasukkannya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing daerah agar memiliki kepastian hukum dan tata ruang yang mengikat.

"RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah," lanjut Nusron.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menambahkan bahwa capaian impresif ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat, sebanyak 18 kabupaten/kota di Jatim telah memenuhi target melalui LP2B murni, sementara 11 kabupaten/kota lainnya mencapai target dengan faktor penambah.

Read More

Musim Kemarau, Distribusi Beras SPHP Bulog Madiun Tembus 120 Persen

Iki Radio — Perum Bulog Kantor Cabang Madiun mencatatkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang signifikan sepanjang tahun 2026. 

Hingga saat ini, distribusi pasokan beras tersebut telah menembus angka 10.000 ton lebih atau mencapai 120 persen dari target yang ditetapkan.

Pimpinan Bulog Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa capaian ini melampaui target awal yang dipatok untuk tahun 2026.

"Target awal kami untuk tahun 2026 sebesar 8.000 ton. Namun hingga pertengahan September ini, penyaluran sudah menembus lebih dari 10.000 ton. Melihat tren permintaan pasar, kami optimis distribusi beras SPHP hingga akhir tahun 2026 bisa menyentuh angka 15.000 ton," ujar Agung, Jum'at (11/9/2026).

Langkah intervensi pasar secara masif ini dilakukan bukan tanpa alasan. Faktor musim kemarau yang memicu penurunan hasil panen petani lokal menjadi penyebab utama berkurangnya ketersediaan beras di pasaran. 

Situasi tersebut berpotensi memicu lonjakan harga pangan di tingkat konsumen jika tidak segera diantisipasi.

Sebagai bentuk mitigasi, Bulog Madiun terus memperkuat pasokan di pasar-pasar tradisional yang menjadi pilar ekonomi masyarakat. Fokus pengawasan dan penjagaan stok menyasar tiga daerah yang menjadi cakupan wilayah layanan Bulog Madiun, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi.

Melalui penggelontoran beras SPHP ini, ketersediaan bahan pokok di masyarakat dipastikan tetap terjaga, sehingga stabilitas harga beras di wilayah Madiun dan sekitarnya tetap terkendali selama masa kemarau.(ir)

Read More

DPRD dan Pemkab Madiun Sepakati Raperda Perubahan APBD 2026, Fokus Layanan Dasar hingga Mobil Siaga

Iki Radio – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada Kamis (10/9/2026). 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara jajaran pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 berorientasi pada basis kinerja yang mengutamakan hasil serta capaian target yang terukur. Langkah ini diambil untuk menggerakkan pembangunan daerah agar lebih produktif sekaligus mengakomodasi isu-isu strategis nasional.

Fokus perubahan anggaran difokuskan pada sektor pelayanan dasar dan prioritas daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga penyiapan swasembada pangan.

Langkah optimalisasi anggaran ini sejalan dengan tren positif perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada Semester I 2026 berhasil menembus angka 7,48%.

"Terima kasih atas dukungan dari semua pihak terkait capaian semester satu. Mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan dan tingkatkan sampai semester dua," ujar Bupati Hari Wuryanto saat memberikan sambutan.

Bupati menegaskan bahwa penyesuaian ini ditujukan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang terbatas agar tepat sasaran sesuai skala prioritas. 

Ditemui usai rapat, Bupati Hari Wuryanto menyoroti 10 skala prioritas yang wajib direalisasikan, termasuk pemenuhan fasilitas kesehatan dan perbaikan jalan infrastruktur desa.

"Kami melakukan perubahan karena itu memang skala prioritas. Masalah pendidikan itu wajib, lalu kesehatan dan mobil siaga—itu visi misi kami agar seluruh desa dapat. Perbaikan jalan juga terbukti sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Rencananya akhir tahun nanti juga ada penambahan mobil siaga," pungkasnya.(ir)

Read More

Kekeringan Meluas, 14.809 Warga Lumajang Butuhkan Pasokan Air Bersih

Iki Radio - Sebanyak 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timnur, terdampak krisis air bersih hingga Kamis (10/9/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyalurkan bantuan air secara bertahap melalui 191 titik distribusi.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan distribusi terus dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.

“Kami terus melakukan droping air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan air bersih tetap bisa terpenuhi,” ujar Yudhi, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, krisis air bersih antara lain dipengaruhi penurunan debit sejumlah sumber air yang biasa dimanfaatkan masyarakat. Persediaan air hujan yang sebelumnya ditampung warga dalam tandon juga mulai habis.

Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi salah satu layanan penting bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Lumajang telah menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan selama 90 hari, mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026.

Selain wilayah yang telah terdampak, BPBD juga memetakan potensi kekeringan di 19 desa yang tersebar pada enam kecamatan.

Pemetaan tersebut menjadi dasar kesiapsiagaan sekaligus membantu menentukan wilayah yang perlu mendapat dukungan lebih cepat apabila kondisi sumber air memburuk.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menjadi acuan pemerintah daerah, curah hujan pada September hingga November 2026 diperkirakan masih berada dalam kategori rendah.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Lumajang terus memperkuat mitigasi serta layanan distribusi air bersih dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Read More

Perkuat Sinergi Ekonomi dan Digitalisasi, Pemkab Madiun Gelar HLM Gabungan Tiga Tim Strategis

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan untuk tiga tim strategis sekaligus, di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (10/9/2026).

Ketiganya yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). 

Forum yang berlangsung  ini mengusung tema “Menjaga Harga, Mendorong Digitalisasi, Bersama Menguatkan Ekonomi Kabupaten Madiun BERSAHAJA”.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri Deasi Surya Andariningrum, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pimpinan Bank Jatim Cabang Caruban, Kepala BPS, Pimpinan Cabang Bulog Madiun, serta pemangku kepentingan terkait.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang menembus sekitar 7,48 persen merupakan buah dari kolaborasi berkelanjutan. Untuk mempertahankan tren positif tersebut, evaluasi rutin bersama jajaran OPD terus dilakukan.

“Setiap bulan kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga, baik itu inflasi. Alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bupati.

Ia menambahkan, tolok ukur utama dari pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan visi-misi pemerintah daerah.

Guna mengantisipasi gejolak harga komoditas pemicu inflasi seperti cabai, daging, dan ayam, Pemkab Madiun telah menyiapkan langkah konkret. Dinas Pertanian dijadwalkan bakal melakukan kajian khusus guna mengoptimalkan produksi cabai lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri, Deasi Surya Andariningrum, menyoroti tantangan cuaca seperti dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Pihaknya menyarankan implementasi strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi yang efektif.

Strategi ini diperkuat dengan skema Kerja Sama Antardaerah (KAD), optimalisasi stok Bulog, pelaksanaan operasi pasar, serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat. Dari sisi digitalisasi (TP2DD), BI turut mendorong perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKP-PD) dan digitalisasi transaksi guna meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menekankan krusialnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara TPID, TP2DD, dan TP2ED menjadi kunci utama dalam menjaga pasokan pangan, efisiensi anggaran, hingga pemberdayaan UMKM dan investasi demi mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.(ir)

Read More

Batam Raih Penghargaan Layanan Publik, Amsakar: Jadi Pemacu untuk Terus Berbenah

Iki Radio - Kota Batam kembali meraih apresiasi di tingkat nasional. Kali ini, Batam mendapatkan penghargaan kategori Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi dalam ajang bertema “Indonesia B15A” yang digelar KompasTV.

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Amsakar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan lembaga di Batam. Ia menilai capaian itu tidak terlepas dari kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Apa yang kita peroleh hari ini adalah kerja kolektif kita bersama, baik Pemko Batam dan BP Batam,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat kita untuk terus membangun kota yang kita cintai,”imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Batam. Menurutnya, kemajuan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat.

“Saya bersama Ibu Li Claudia Chandra mengucapkan, terima kasih atas kontribusi kita semua,”imbuhnya.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Batam untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terbuka.

Keterbukaan informasi, lanjut Amsakar, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan akses informasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Karena itu, penghargaan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus melakukan pembenahan. Setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pemacu semangat kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan membangun Batam yang semakin maju,” katanya.

Amsakar berharap penghargaan itu semakin mendorong jajaran pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

 

Read More

Bawa Nama Riau, 56 Peserta Dilepas ke MTQ Nasional

Iki Radio - Sebanyak 56 putra-putri terbaik Provinsi Riau siap berlaga pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Riau akan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dengan membawa target meraih prestasi terbaik di tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi melepas anggota kafilah tersebut di Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (7/9/2026), setelah menjalani rangkaian seleksi, pembinaan, dan pemusatan latihan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan 56 peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan.

"Sebanyak 56 orang yang kita berangkatkan ini merupakan putra-putri terbaik Riau yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan. Dengan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih prestasi terbaik," ujarnya.

Menurut Syahrial, keikutsertaan dengan formasi lengkap menjadi modal bagi Riau untuk memperbesar peluang meraih prestasi pada MTQ Nasional XXXI.

Ia mengingatkan para peserta bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut bukan sekadar membawa nama pribadi, tetapi juga nama baik dan marwah Provinsi Riau.

"Saudara-saudara sekalian berangkat bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama dan marwah Provinsi Riau. Jaga akhlak, jaga sikap, dan tunjukkan bahwa kita datang sebagai bagian dari masyarakat Riau yang memiliki adat dan budaya Melayu yang kuat," katanya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan persiapan kafilah dilakukan secara bertahap, mulai dari seleksi hingga pemusatan latihan.

Peserta yang mewakili Riau diseleksi berdasarkan hasil MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemampuan masing-masing peserta pada setiap cabang dan golongan menjadi pertimbangan dalam menentukan wakil daerah ke tingkat nasional.

"Peserta yang tergabung dalam Kafilah Provinsi Riau merupakan hasil seleksi dari MTQ Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dan selanjutnya dipersiapkan untuk mewakili Riau pada MTQ Nasional XXXI. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta pada masing-masing cabang dan golongan yang diperlombakan," tuturnya.

Zulkifli menjelaskan, Riau mengikuti seluruh cabang dan golongan pada MTQ Nasional XXXI Tahun 2026. Formasi lengkap itu diharapkan memperbesar peluang daerah memperoleh prestasi dari berbagai cabang perlombaan.

"Kita mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan pada MTQ Nasional tahun ini. Dengan formasi yang lengkap, kita berharap peluang untuk meraih prestasi terbaik semakin terbuka dan seluruh peserta dapat memberikan kemampuan maksimal," katanya.

Selain mengasah kemampuan teknis, LPTQ Provinsi Riau bersama para pelatih juga memberikan pembinaan mental untuk membangun kekompakan dan kepercayaan diri peserta sebelum tampil di arena MTQ Nasional.

"Pembinaan kita lakukan secara menyeluruh, tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mempersiapkan mental dan kepercayaan diri para peserta. Kita berharap seluruh kafilah dapat tampil maksimal, kompak, dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di Semarang," tutupnya.

 

Read More

Kinerja Raih Status Sangat Tinggi, Bupati Madiun Tekankan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja birokrasi. Langkah ini diwujudkan melalui Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada Senin (7/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Sigit Budiarto, Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono, pimpinan OPD, serta tim LPPD Kabupaten Madiun. 

Untuk memperkuat kapasitas penyusunan laporan, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, sebagai narasumber.

Dalam paparannya yang bertajuk Hasil EPPD dan Arah Penguatan Kinerja LPPD Kabupaten Madiun, Dr. Lilik Pudjiastuti mengungkapkan tren kinerja Kabupaten Madiun yang menunjukkan grafik positif.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nasional, skor Kabupaten Madiun mengalami lonjakan 0,33 poin dari angka 3,08 pada LPPD 2023 menjadi 3,41 pada LPPD 2024. Sementara itu, skor agregat pada Peta Kinerja LPPD Jatim 2025 tercatat mencapai 65,84.

Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan LPPD Tahun 2024, Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) Kabupaten Madiun resmi menyentuh angka 3,4110 dan masuk dalam kategori status Sangat Tinggi.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa LPPD merupakan refleksi kepemimpinan daerah, wujud sinergi seluruh elemen OPD, sekaligus menjadi rapor kinerja bagi kepala daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar proses penyusunan laporan tidak sekadar formalitas semata.

"Capaian yang telah diraih harus menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak hanya mengejar skor, tetapi memastikan setiap skor mencerminkan dampak positif terhadap pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun," tegas Hari Wuryanto.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam setiap pelaporan mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat. Ia juga mendorong jajaran OPD untuk terus menelurkan inovasi baru guna membawa Kabupaten Madiun ke tingkat yang lebih tinggi.

"Karena LPPD ini dilaporkan ke pemerintah pusat, kita harus mengerjakannya sebaik mungkin sebab program kerja kita menggunakan anggaran dari rakyat. Selain itu, OPD harus terus berinovasi. Saat ini posisi kita ada di kategori sangat inovatif, saya berharap ke depan bisa naik menjadi terinovatif," pungkasnya.(ir)

Read More

Wabup Madiun Ambal Warso, Berikut Sekilas Profil dr. Purnomo Hadi, Dari Direktur RSUD Dolopo Hingga Menjadi Wakil Bupati Madiun

Iki Radio — Jabatan Wakil Bupati Madiun periode 2025–2030 resmi diisi oleh dr. Purnomo Hadi. Pria kelahiran 7 September 1975 tersebut mengawali pengabdian barunya setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di Kabupaten Madiun, Purnomo merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di dunia kesehatan. Jabatan strategis terakhir yang diembannya sebelum pensiun dari status ASN adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo, Madiun.

Perjalanan pendidikan pria asli daerah ini dimulai dari jenjang sekolah dasar pada tahun 1981–1987 di SDN Tambakmas I. Tahun 1987–1990, di SMP Negeri Kebonsari, dan pada tahun 1990–1993 mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun.

Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter (dr.), Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1994–2001. Dan Magister Hukum (M.H.), Universitas Islam Malang (UNISMA) tahun 2025.

Gelar magister hukum tersebut diraihnya melalui studi pascasarjana dengan fokus tesis pada strategi peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penyusunan tesis ini diangkat langsung dari pengalaman rekam jejak kepemimpinannya saat mengelola RSUD Dolopo.

Kombinasi latar belakang medis, pengalaman birokrasi, serta pemahaman di bidang hukum menjadi modal penting bagi dr. Purnomo Hadi dalam mendampingi tata kelola pemerintahan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan.(ir)

Read More

Festival Tong-tong Sumenep Dorong Kreativitas Seniman

Iki Radio - Musik tong-tong tidak cukup hanya dipertahankan sebagai warisan budaya. Di tengah perubahan selera penonton, kesenian tradisional khas Madura itu perlu terus dikembangkan melalui aransemen kreatif tanpa kehilangan karakter aslinya.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat Festival Musik Tong-tong se-Madura 2026 yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, Sabtu (5/9/2026).

Festival yang diikuti 27 kelompok musik tong-tong dari empat kabupaten di Madura itu menjadi ruang bagi seniman untuk menguji kreativitas sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional kepada generasi yang lebih luas.

Bupati mengatakan, kreativitas dalam aransemen penting agar musik tong-tong tetap hidup dan mampu mengikuti perkembangan zaman. 

“Para seniman musik tong-tong agar meningkatkan kreativitas dalam setiap penampilan, melalui aransemen musik yang inovatif, menarik, dan tetap mempertahankan karakter khas musik tong-tong sebagai warisan budaya daerah,” kata Achmad Fauzi, Sabtu (5/9/2026).

Menurutnya, pengembangan musik tong-tong dapat dilakukan melalui perpaduan ritme, pola tabuhan, kekompakan pemain, hingga pengembangan komposisi. Unsur-unsur tersebut dapat membuat pertunjukan lebih dinamis sekaligus memberi ruang bagi seniman melahirkan karya baru.

Namun, inovasi tidak boleh menghapus identitas musik tong-tong. Kreativitas justru harus menjadi cara untuk memperkuat karakter kesenian tersebut sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) Kabupaten Sumenep.

“Seniman tong-tong berinovasi dan mengembangkan kualitas aransemen musiknya, jangan sampai kehilangan jati diri musik tong-tong, namun kreativitasnya harus menjadi kekuatan untuk membuat budaya WBTB Sumenep semakin terkenal,” tegasnya.

Pendekatan tersebut penting untuk menjaga agar musik tong-tong tidak hanya bertahan sebagai peninggalan budaya, tetapi berkembang menjadi pertunjukan yang relevan dan diminati generasi muda.

Bupati berharap setiap festival dapat dimanfaatkan seniman sebagai ruang evaluasi sekaligus eksplorasi untuk meningkatkan kualitas pertunjukan.

Festival Musik Tong-tong se-Madura 2026 digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama keluarga besar FKPPI Cabang 1327 Sumenep. Sebanyak 27 kelompok dari empat kabupaten di Pulau Madura ambil bagian dalam ajang tersebut.

Kehadiran puluhan kelompok memberikan ruang bagi beragam karakter permainan dan aransemen untuk tampil dalam satu panggung. Persaingan kreativitas tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas apresiasi masyarakat terhadap musik tradisional Madura.

“Para seniman menjadikan setiap festival sebagai ruang untuk berkreasi dan melahirkan aransemen serta pertunjukan yang semakin berkualitas,” pungkas Achmad Fauzi.

Melalui festival yang masuk dalam KEN 2026, musik tong-tong tidak hanya ditempatkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai aset budaya yang perlu terus dirawat, dikembangkan, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya.

Read More

Perkuat Pengawasan Musim Kemarau, BULOG Jatim dan Satgas Pangan Gelontorkan 700 Ton Beras SPHP serta 20 Ribu Liter Minyakita

Iki Radio — Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan dan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga di tengah masuknya musim kemarau. 

Langkah konkret ini dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar induk di kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho, menyampaikan, BULOG Jatim merilis sekitar 700 ton beras SPHP dan 20.000 liter Minyakita melalui mitra binaan. 

Kegiatan penyaluran pasokan ini berlangsung bersamaan dengan aksi monitoring harga pangan secara langsung di Pasar Tambakrejo, Kota Surabaya.

"Hari ini kami menggelontorkan kurang lebih 700 ton beras SPHP dan sekitar 20.000 liter Minyakita melalui mitra binaan BULOG Jatim. Ini bagian dari upaya kami memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Langgeng Sabtu (5/9/2026).

Langgeng memaparkan, sepanjang periode Maret hingga September 2026, realisasi penyaluran beras SPHP oleh Perum BULOG Kanwil Jatim telah menembus angka sekitar 130 ribu ton. Capaian tersebut setara dengan 130,9 persen dari target awal perusahaan sebesar 98,7 ribu ton. Sementara itu, distribusi Minyakita telah mencapai 18,5 juta liter yang tersalurkan melalui 4.609 mitra di seluruh wilayah Jawa Timur.

Jaringan penyaluran pasokan pangan ini melibatkan beragam mitra binaan, seperti pasar tradisional, ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), koperasi BUMN/BUMD, hingga Rumah Pangan Kita (RPK).

“Mitra binaan memiliki peran penting dalam memastikan penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain menjaga ketersediaan pasokan, jaringan ini juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga beras medium di Pasar Tambakrejo terpantau stabil di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram, sementara beras SPHP dijual eceran di kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas minyak goreng, Minyakita dijual pedagang binaan dengan harga maksimal sekitar Rp15.700 per liter.

Dari sisi ketahanan pasokan, BULOG Jatim memastikan cadangan pangan di gudang dalam kondisi sangat aman. Saat ini tersedia stok beras sebanyak 1,3 juta ton dan Minyakita sebanyak 3,2 juta liter yang siap digelontorkan sewaktu-waktu.

“Dengan ketersediaan stok yang cukup melimpah, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan panic buying. BULOG terus memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang wajar,” tegas Langgeng.

Strategi stabilisasi pangan ini dijalankan secara komprehensif melalui penguatan stok, percepatan penyaluran SPHP dan Minyakita, penambahan pasokan beras premium, operasi pasar, hingga pengawasan harga secara serentak.

BULOG bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan jaringan ritel guna memastikannya ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau di seluruh Jawa Timur.(ir)

Read More

Investasi Triliunan Rupiah Masuk Madiun, Pabrik Tekstil Ramah Lingkungan Siap Serap 6.000 Tenaga Kerja

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran sekaligus memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah nyata ini dibuktikan saat Bupati Madiun Hari Wuryanto, bersama Sekretaris Daerah Sigit Budiarto dan kepala OPD terkait, menerima Audiensi Minat Investasi dari Presdir PT Sino Textile Technology Indonesia, Mr. Chen, di Ruang IT Pemkab Madiun, Jumat (4/9/2026).

Rencana investasi dari perusahaan asal Tiongkok ini terbilang fantastis karena bernilai triliunan rupiah dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 6.000 tenaga kerja. 

Menariknya, pabrik tekstil ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah botol plastik bekas sebagai bahan baku utamanya.

Presdir PT Sino Textile Technology Indonesia, Mr. Chen, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan keseriusan Pemkab Madiun, terutama dalam memfasilitasi kesiapan lahan. Ia menilai keterbukaan pemerintah daerah serta keramahan masyarakat Madiun menjadi faktor utama yang mantap mendorong perusahaannya untuk menanamkan modal.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa jika investasi ini terealisasi, dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal akan sangat besar.

“Selama ini kita agak berat ya untuk menangani sampah plastik. Jadi kalau ini terjadi, seluruh desa nanti kita minta kumpulkan sampah plastik dan tinggal diambil. Selain bermanfaat, insyaallah ini menambah income desa. Belum lagi UMKM kita yang akan semakin berkembang,” ujar Bupati.

Terkait porsi penyerapan tenaga kerja, Pemkab Madiun mendorong skema 70% untuk tenaga kerja lokal dan 30% untuk tenaga ahli pendukung dari investor demi kelancaran operasional. Bupati berharap putra-putri daerah lulusan sarjana di bidang terkait kelak dapat mengisi posisi strategis sebagai tenaga ahli.

Dari sisi penerimaan daerah, masuknya industri ini dipastikan meningkatkan penerimaan pajak, PAD, hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Mengingat urusan perizinan dan kesiapan lahan telah disesuaikan dengan ketentuan regulasi terbaru, keberadaan pabrik ini juga diharapkan mampu memicu tumbuhnya ekosistem industri pendukung lainnya di Kabupaten Madiun.(ir)

Read More