Bulan Agustus Ini, PAD Kota Madiun Tembus Rp 101 Miliar

Iki Radio – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga bulan Agustus ini, penerimaan PAD tercatat telah menembus angka Rp101,16 miliar atau setara 70,17 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp144,17 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jariyanto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil optimalisasi berbagai sektor pajak dan retribusi daerah yang terus digenjot sepanjang tahun berjalan.

Meski secara keseluruhan perolehan PAD sudah melampaui separuh target, Jariyanto mengakui bahwa realisasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih terbilang rendah. Kendati demikian, pihak Bapenda menilai kondisi tersebut sebagai hal yang lumrah sesuai dengan pola pembayaran masyarakat.

"Untuk PBB memang batas akhir pemungutan masih terbilang satu bulan lebih, yakni hingga 30 September 2026. Biasanya, capaian PBB ini akan mengalami peningkatan drastis saat memasuki bulan September atau menjelang jatuh tempo," ujar Jariyanto.

Pihak Bapenda Kota Madiun mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB tepat waktu guna menghindari sanksi denda administrasi serta mendukung kelancaran pembangunan di Kota Madiun.(ir)

 

Read More

HUT ke-81 RI, Gresik Beri Diskon PBB dan BPHTB

Iki Radio - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Pemkab Gresik memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta membebaskan denda atas tunggakan pajak daerah.

Kebijakan tersebut berlaku dalam periode terbatas mulai 17 Agustus 2026 dan diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk PBB-P2, Pemkab Gresik memberikan diskon 20 persen bagi ketetapan pajak mulai Rp0 hingga Rp1 juta. Keringanan ini berlaku 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Sementara itu, masyarakat memperoleh diskon 50 persen BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Program tersebut berlaku lebih panjang, yakni 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026. Pemkab Gresik juga menghapus sanksi administratif berupa denda atas seluruh tunggakan pajak daerah. Pembebasan denda ini berlaku pada 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan.

“Momentum kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan,” ujar Fandi Akhmad Yani.

Menurutnya, pajak daerah memiliki posisi penting dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” katanya.

Pemkab Gresik mengimbau masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut sesuai jenis dan periode yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diminta tidak menunda pembayaran agar manfaat program tidak terlewat. “Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Silakan dimanfaatkan selama periodenya masih berlangsung,” pungkasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Gresik tidak hanya memberikan insentif pada momentum kemerdekaan, tetapi juga mendorong penyelesaian tunggakan dan memperkuat basis kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan tetap menopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

 

Read More

Merdeka! Dapat Remisi, 10 Narapidana Lapas Kelas 1 Madiun Bebas Langsung

Iki Radio— Sebanyak 10 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur, menghirup udara bebas tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Kegembiraan ini dirasakan setelah memperoleh pemotongan masa tahanan (remisi) dalam rangka HUT ke 81 Kemerdekaan RI.

Pada momentum HUT ke-81 RI tahun ini, total 816 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Madiun menerima pengurangan masa hukuman. Seluruh pengajuan yang diusulkan oleh pihak Lapas berhasil disetujui tanpa terkecuali.

Kepala Lapas Kelas I Madiun, Fajar Nur Cahyono, menyampaikan bahwa remisi yang diterima para warga binaan bervariasi. Khusus untuk 10 narapidana yang langsung bebas, mereka menerima program Remisi Umum II (RU II) dan telah menyelesaikan kewajiban administratifnya.

"Dari 816 warga binaan yang diajukan, semuanya disetujui. Ada 10 narapidana yang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas, tentunya setelah membayar denda subsider," ujar Fajar seusai penyerahan remisi Kemerdekaan HUT RI di Aula Lapas Madiun, Senin (17/8/2026).

Fajar menegaskan, meski remisi merupakan hak setiap narapidana, tidak semua warga binaan diajukan untuk menerima pemotongan masa pemidanaan. Pengajuan remisi melalu proses seleksi ketat sesuai kriteria dan persyaratan operasional yang berlaku.

Diantaranya warga binaan wajib menunjukkan kelakuan baik selama menjalani masa hukuman, aktif berpartisipasi dalam program pembinaan Lapas, serta memenuhi ketentuan administratif pendukung.

Sementara yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang divonis hukuman seumur hidup, terpidana mati, tercatat melakukan pelanggaran disiplin (masuk buku Register F), serta warga binaan yang sedang menjalani pidana kurungan pengganti (subsider).

Pemberian remisi khusus Kemerdekaan ini diharapkan menjadi stimulus moral bagi seluruh warga binaan untuk terus mengintrospeksi diri, mematuhi tata tertib, dan siap kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menyelesaikan masa hukumannya.(ir)

 

Read More

Semarakkan HUT ke-81 RI, Pemkab Parigi Moutong Gelar Fashion Show Batik Saga

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyelenggarakan peragaan busana Batik Saga di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan guna memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempromosikan busana bermotif khas daerah.

Acara yang digagas oleh gabungan Disporapar, Bapenda, Dispusaka, dan DPMPTSP ini diikuti sebanyak 44 peserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, KPU, serta Dekranasda Kabupaten Parigi Moutong.

Ketua Dekranasda Kabupaten Parigi Moutong Hestiwati Nanga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah mengenalkan kekayaan seni dan budaya lokal Parigi Moutong agar mampu bersaing dalam industri fesyen.

"Kami terus mendorong agar motif Batik Saga memperoleh kepastian legalitas. Alhamdulillah, surat penetapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM akan diserahkan secara resmi pada momen peringatan 17 Agustus besok," ujar Hestiwati.

Kompetisi fashion show yang berlangsung semarak tersebut ditutup dengan pengumuman pemenang, di mana Bapenda meraih Juara 1 Kategori Pejabat Berpasangan, Disporapar meraih Favorit 1 Kategori Pejabat Tunggal, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyabet Juara 1 Kategori Staf. 

Read More

Bupati Madiun Resmi Kukuhkan Paskibraka 2026

Iki Radio — Bupati Madiun Hari Wuryanto secara resmi mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Pendopo Ronggo Djumeno, Sabtu (15/8/2026). 

Prosesi ini menandai kesiapan penuh para putra-putri terbaik daerah untuk mengemban tugas negara pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi tinggi serta ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan momentum penting peneguhan komitmen, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral.

"Amanah ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh kebanggaan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Ananda sekalian tidak hanya membawa nama pribadi dan sekolah, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Bupati menambahkan bahwa orientasi pembangunan Kabupaten Madiun tidak sebatas pada pembangunan fisik, tetapi juga bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dalam konteks ini, pembinaan Paskibraka menjadi bagian integral dalam mencetak generasi muda berkarakter.

Selama masa pelatihan dan karantina, para anggota telah ditempa dengan berbagai keterampilan teknis pengibaran bendera serta penanaman nilai-nilai kepemimpinan, gotong royong, nasionalisme, dan patriotisme. Bupati berharap nilai-nilai tersebut terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih, dan pendamping atas dedikasi mereka mendidik jajaran Paskibraka 2026.

"Kesempatan luar biasa ini tidak akan hadir untuk kedua kalinya. Manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk berkarya, berprestasi, dan menjadi contoh teladan bagi pemuda di Kabupaten Madiun," pungkasnya.

Usai di kukuhkan, 76 anggota paskibra Kabupaten Madiun ini akan menjalani karantina hingga selesai menjalankan tugas dalam upacara HUT ke 81 Kemerdekaan RI di Alon Alon Reksogati Caruban pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Kegiatan pengukuhan ini ditandai dengan penyematan sabuk paskibra oleh Bupati Hari Wuryanto.

Turut dihadiri dalam pengukuhan ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Bupati Madiun Berencana Kumpulkan Kantor dan Sekretariat Ormas Keagamaan di Sekitar Masjid Quba

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengumpulkan dan memfasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam satu kawasan terpadu di sekitar Masjid Quba.

Rencana strategis tersebut disampaikan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Daerah Korps Mubaligh Dewan Masjid Indonesia (PD KM DMI) Kabupaten Madiun periode 2026–2031 di Graha Mangga, Kota Madiun, Jumat (14/8/2026).

Bupati menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta mempermudah sinergi antarlembaga keagamaan di Kabupaten Madiun.

"Saat ini yang sudah berada di sekitar kawasan Masjid Quba adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Ke depan, kami bersama Wakil Bupati ingin merangkul dan memfasilitasi ormas keagamaan lainnya di lingkungan yang sama," ujar Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Madiun mengapresiasi tema pelantikan “Penguatan Peran Muballighoh dalam Meneladani Syiar Islam dan Memakmurkan Masjid Menuju Madiun Maju, Religius, dan Berdaya.”

Ia menekankan bahwa peran muballighoh tidak hanya sebatas menyampaikan syiar Islam, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan nyata. Dengan potensi 1.063 masjid yang tersebar di Kabupaten Madiun, keberadaan para muballighoh sangat krusial untuk memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat.

Bupati juga mengajak Korps Muballighoh DMI untuk memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Korps Muballighoh DMI ini bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga ibu-ibu PKK, supaya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan bersama oleh masyarakat. Kami ingin mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani," tambahnya.

Bupati menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus PD KM DMI Kabupaten Madiun periode 2026–2031 yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan.

"Semoga para pengurus senantiasa dianugerahi ilmu yang luar biasa sehingga dapat mendedikasikan diri untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Madiun yang maju, religius, dan berdaya," pungkasnya.(ir)

Read More

Pidato Kenegaraan Presiden, DPRD dan Pemkab Madiun Selaraskan Program Prioritas Nasional

Iki Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan bahwa pidato kenegaraan Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan laporan kinerja pemerintah pusat selama satu tahun terakhir, termasuk pemaparan hal-hal unggulan seperti sektor BUMN dan Danantara.

Fery menekankan pentingnya menyesuaikan capaian nasional tersebut dengan kondisi riil serta dinamika di daerah. Menanggapi poin Presiden terkait swasembada pangan, Fery menegaskan bahwa Kabupaten Madiun sejak lama telah menjadi daerah yang mandiri dan tangguh.

"Kalau di Indonesia dinilai swasembada pangan, dari dulu kita memang mampu. Khusus di Kabupaten Madiun sendiri, swasembada pangan itu sudah lama terwujud. Kita sudah bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat," ujar Fery.

Ia juga menambahkan bahwa kunci utama yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kestabilan ekonomi. 

Menghadapi tantangan penyesuaian anggaran dari pusat, DPRD berkomitmen mendorong Pemkab Madiun agar tetap kreatif mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Menanggapi arahan pusat, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dan menyelaraskan program-program prioritas nasional di daerah. 

Kata Bupati, terkait penguatan ketahanan pangan, Kabupaten Madiun saat ini dalam kondisi surplus beras dan terus diupayakan bertahan meski memasuki musim kemarau.

Di bidang kesehatan, capaian program saat ini telah menembus 47% dan ditargetkan optimal hingga 70% pada akhir tahun. Selain itu upaya peningkatan layanan kesehatan dengan menambah serta menyekolahkan dokter spesialis yang nantinya akan kembali bertugas memperkuat fasilitas kesehatan di Kabupaten Madiun.

"Insya Allah selaras. Terutama program ketahanan pangan kita, alhamdulillah Kabupaten Madiun sudah surplus. Kita juga terus mengusulkan tambahan dokter spesialis dan menyekolahkan beberapa dokter agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga," pungkas Hari Wuryanto.(ir)

Read More

Perkuat MBG dan Ekonomi Desa, Pemkab Madiun Dorong Kolaborasi PAPDESI dan KDKMP

Iki Radio — Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penguatan ekonomi berbasis desa.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi/Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDKMP).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa PAPDESI memiliki peran penting sebagai wadah asosiasi yang menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kita berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini, sinergi antara MBG dan KDKMP yang ada di desa-desa bisa betul-betul terealisasi. Walaupun memang butuh proses, seperti penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini terus berjalan," ujar Hari Wuryanto.

Menanggapi arahan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait pemenuhan bahan baku MBG dari daerah setempat, Bupati Madiun menekankan pentingnya efisiensi rantai pasok lokal dan kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur.

Melalui wadah PAPDESI, koordinasi antarwilayah diharapkan dapat berjalan efisien tanpa tumpang tindih distribusi pangan.

"Bahan bakunya sudah ada di daerah untuk diolah di MBG. Tinggal tools atau sarana pendukungnya yang perlu disiapkan, termasuk peran KDKMP dan asosiasi. Kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur harus kita bentuk agar koordinasinya teratur dan terwakili dengan baik," tegasnya.

Terkait pengembangan fasilitas pendukung KDKMP yang berada di atas lahan Perhutani maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/MP2B), Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengambil langkah aktif dengan bersurat resmi dan menyampaikan data lengkap ke kementerian terkait.

Pemkab Madiun berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar penyelarasan regulasi serta rekomendasi perizinan dapat segera diterbitkan.

"Semua data sudah kita sampaikan dan usulkan, termasuk sekitar 60 KDKMP yang berada di area tersebut. Kita dorong percepatannya karena ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto," tambah Bupati Madiun.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, memaparkan 104 KDKMP di Kabupaten Madiun sudah selesai 100 persen untuk bangunan fisik .

"Untuk perkembangan KDKMP saat ini, sebanyak 53 unit usaha KDKMP sudah beroperasional dan memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, terdapat 104 bangunan KDKMP yang pengerjaannya sudah rampung 100 persen," ucapnya.(ir)

Read More

Mendes PDT Kukuhkan Pengurus DPP PAPDESI 2026–2031, Dorong Desa Jadi Subjek Utama Pembangunan

Iki Radio — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Masa Bakti 2026–2031 secara virtual via Zoom, Kamis (13/8/2026).

Acara pengukuhan dan Seminar Nasional yang dipusatkan di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta jajaran pejabat kementerian dan perwakilan pengurus PAPDESI dari 31 DPD se-Indonesia.

Dalam amanatnya dari Jakarta, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya integritas, soliditas, dan tanggung jawab jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Wargiyati sebagai Ketua Umum dan Wahyu sebagai Sekjen.

"PAPDESI harus menjadi kekuatan yang menjaga kepentingan desa, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari desa," tegas Yandri.

Mendes PDT menyampaikan bahwa peran desa mengacu pada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan.

Yandri juga memaparkan implementasi 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang meliputi penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, Desa Ekspor, dan Desa Wisata. Kerja sama dengan World Bank berupa alokasi dana hingga Rp2,5 miliar per desa produktif. Dan program pengiriman pemuda desa magang ke Jepang serta rencana kick-off Duta Desa Gen Z pada 22 Agustus mendatang.

Ketua Umum DPP PAPDESI, Wargiyati, menegaskan tekad PAPDESI untuk mengawal program strategis nasional hingga ke akar rumput. Ia menyoroti dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja per desa.

Bupati Madiun Hari Wuryanto melaporkan kesiapan wilayahnya dalam menyokong program strategis nasional melalui capaian konkret di Kabupaten Madiun.

Diantaranya 52 gerai KDKMP yang sudah beroperasi di Kabupaten Madiun, bantuan kendaraan operasionalpada 102 desa, pemanfaatan lahan TKD di 185 desa, 56 SPPG dengan 158.841 penerima manfaat dan melibatkan 2.616 relawan MBG.

Bupati Madiun juga mengajukan permohonan dukungan kepada Mendes PDT untuk percepatan izin pemanfaatan lahan Perhutani di 12 desa/kelurahan agar sisa gerai KDKMP dapat segera didirikan.

Pengukuhan kepengurusan DPP PAPDESI periode 2026–2031 ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di seluruh Indonesia.(ir)

Read More

Wisman ke Tumpak Sewu Melonjak hingga 40 Persen, Media Sosial Jadi Promosi Global

Iki Radio - Kunjungan wisatawan mancanegara ke Air Terjun Tumpak Sewu menunjukkan peningkatan sekitar 30–40 persen. Dalam kondisi normal, destinasi wisata di Kabupaten Lumajang itu dikunjungi sekitar 100–200 wisatawan asing per hari, dengan pengunjung berasal dari sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pengelola Tumpak Sewu, Dwi Rumanto, mengatakan peningkatan terutama terlihat pada kunjungan wisatawan dari luar negeri.

“Kunjungan wisatawan melonjak antara 30–40 persen, utamanya yang dari luar negeri,” ujar Dwi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (12/8/2026).

Asal wisatawan mancanegara yang berkunjung juga semakin beragam. Jika sebelumnya wisatawan asal China mendominasi, kini pengunjung dari sejumlah negara Eropa dan Malaysia juga semakin banyak terlihat.

“Itu yang banyak dari Eropa, China, dan Malaysia,” katanya.

Peningkatan tersebut turut membuka peluang promosi Tumpak Sewu melalui media sosial. Foto, video, dan pengalaman perjalanan yang dibagikan wisatawan dapat menjangkau calon pengunjung dari berbagai negara.

Menurut Dwi, aktivitas wisatawan di media sosial secara tidak langsung membantu pengelola memperkenalkan Tumpak Sewu ke pasar internasional. Promosi tersebut muncul dari pengalaman langsung pengunjung selama berada di destinasi.

“Harapannya tidak hanya sekarang, tapi ke depan lebih banyak lagi yang datang. Dengan adanya mereka secara tidak langsung membantu promosi kita di luar negeri melalui media sosial mereka,” ungkap Dwi.

Promosi melalui pengalaman wisatawan memiliki jangkauan yang tidak terbatas pada kawasan destinasi. Setiap unggahan mengenai panorama Tumpak Sewu berpeluang memperkenalkan Lumajang kepada jejaring pengguna media sosial yang lebih luas.

Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara juga membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kehadiran pengunjung dapat mendukung berbagai layanan pariwisata, seperti jasa pemandu, transportasi, kuliner, serta usaha masyarakat di sekitar destinasi.

Kondisi tersebut membuat pengalaman wisatawan selama berada di Tumpak Sewu menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi. Pelayanan, kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung.

Peningkatan kunjungan wisatawan asing sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan Tumpak Sewu sebagai destinasi wisata. Pengalaman yang dibagikan para wisatawan melalui media sosial turut membuka jalur promosi secara organik ke berbagai negara.

Dari kunjungan wisatawan Eropa, China, hingga Malaysia, Tumpak Sewu tidak hanya menarik pengunjung ke Lumajang, tetapi juga membawa cerita tentang pariwisata daerah tersebut kepada calon wisatawan di luar negeri.

 

Read More

Pasar Murah HUT RI Di Demak Diserbu Warga, Sembako Ludes

Iki Radio - Pasar murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diserbu warga. Sejumlah stan sembako dan kebutuhan rumah tangga ramai didatangi masyarakat setelah dibuka Bupati Demak Eisti’anah, Rabu (12/8/2026).

Pasar murah yang digelar di halaman Balai Desa Bungo tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Masyarakat langsung memadati stan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Demak Eisti’anah turut meninjau, sejumlah stan dan berdialog dengan pemilik stan serta masyarakat yang berbelanja.

Eisti’anah mengatakan, pasar murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk bagaimana kemerdekaan kita hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan lebih terjangkau, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin terlindungi,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Pembangunan, lanjutnya, tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong dari berbagai pihak.

“Pemerintah, dunia usaha, organisasi, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama untuk memberikan manfaat yang lebih besar,” terangnya.

Dalam pasar murah tersebut tersedia paket sembako bersubsidi, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seluruh produk ditawarkan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

Tak hanya sembako murah, panitia juga menyediakan beragam doorprize bagi pengunjung. Hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci, televisi, kipas angin, sepeda gunung, serta sejumlah hadiah kejutan lainnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam memperingati kemerdekaan.

Read More

Diawali Madiun dan Lamongan, Bulog MUlai Salurkan Bantuan Pangan Di Wilayah Surabaya

Iki Radio— Setelah sebelumnya wilayah Madiun dan Lamongan, penyaluran Bantuan Pangan Komoditi Beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, kini mulai merambah Kota Surabaya. Penyaluran perdana di Kota Pahlawan ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari Kelurahan Lidah Kulon, Rabu (12/8/2026).

Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, menyatakan bahwa penyaluran di Surabaya merupakan bagian dari program percepatan bantuan untuk 5,6 juta penerima di seluruh Jawa Timur. Khusus untuk Kota Surabaya, tercatat ada sebanyak 184.313 penerima bantuan.

"Untuk wilayah Surabaya, kita mulai dari Kelurahan Lidah Kulon. Sebelumnya, penyaluran juga sudah dimulai di Lamongan dan Madiun. Targetnya, akhir September seluruh penyaluran sudah selesai," ujar Langgeng.

Dalam alokasi tiga bulan ini, setiap keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram per penerima. Pihak BULOG merencanakan proses distribusi dilakukan sekaligus agar penyerapan bantuan berjalan efektif.

Di tengah guliran penyaluran bantuan, BULOG memastikan ketahanan pangan di Jawa Timur berada dalam kondisi sangat aman. 

Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga sejumlah komoditas utama relatif stabil, bahkan beras dan minyak goreng menjadi salah satu penyumbang deflasi di daerah tersebut.

Saat ini, stok beras yang dikuasai Perum BULOG Kanwil Jatim mencapai sekitar 1,38 juta ton. Capaian ini didukung oleh realisasi pengadaan beras yang melampaui target harian dan tahunan. Dari target pengadaan sebesar 883.000 ton, realisasinya kini telah menyentuh angka 920.000 ton atau setara 106 persen.

Dengan cadangan melimpah, Jawa Timur tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik untuk 17 bulan ke depan, tetapi juga memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional dengan menyokong daerah-daerah yang mengalami defisit beras.

"Untuk sekitar 17 bulan ke depan, stok kita cukup. Bahkan, Jawa Timur sangat aman. Kita justru mengirim ke daerah-daerah yang mengalami defisit," ungkap Langgeng.

Hingga saat ini, Jawa Timur telah mendistribusikan pasokan beras ke 17 provinsi di Indonesia, di antaranya Papua, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Seluruh mekanisme pengiriman dan penentuan volume beras pasokan antardaerah ini diatur langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan pemantauan neraca stok pangan nasional.(ir)

Read More

Tingkatkan Kesadaran Pajak, Pemkab Madiun Gelar Anugerah Pajak Tahun 2026

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Acara Anugerah Pajak Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Pendopo Ronggo Djumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun (Puspemkab) Caruban, Rabu (12/8/2026).

Mengusung tema "Patuh Pajak untuk Madiun Bersahaja", kegiatan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para wajib pajak, instansi, hingga jajaran pemerintah daerah atas kepatuhan dan kolaborasi dalam optimalisasi pendapatan pajak.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang mendukung proses pemungutan pajak daerah maupun pajak pusat.

"Pajak merupakan sumber pendanaan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pelayanan masyarakat. Peningkatan potensi pajak perlu dioptimalkan seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk mendukung kemandirian fiskal daerah," ujar Hari Wuryanto.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan perpajakan di Kabupaten Madiun terus didorong berbasis digital.

Pembayaran pajak daerah kini dapat diakses secara daring melalui teller Bank Jatim, mobile banking, BUMDes, Kantor Pos, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, hingga QRIS.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, yang hadir dalam acara tersebut juga turut menyampaikan apresiasi atas kepatuhan masyarakat Kabupaten Madiun dalam hal perpajakan.

Selain itu, Arridel juga turut memuji langkah proaktif Pemkab Madiun. Ia menyoroti kreativitas Pemkab Madiun dalam mengatasi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, langkah Madiun yang menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan menjadi inspirasi serta terobosan inovatif di Indonesia.

"Artinya, Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya meratapi kekurangan TKD, tetapi terus berupaya agar tetap bisa melayanan masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan publik," ungkap Arridel.

Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, menyampaikan tujuan pemberian anugerah pajak ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada instansi, badan, lembaga, maupun kantor atas sinergi dan kolaborasi dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam rangka mendukung pembangunan dan menumbuhkan budaya sadar pajak.

“Selain itu memberikan apresiasi kepada wajib pajak instansi, badan, lembaga, kantor, maupun dunia usaha, badan usaha, dan wajib pajak orang pribadi atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, pejabat Bapenda Prov. Jatim, KPP Pratama Madiun, Bank Jatim, pimpinan BUMN/BUMD, para camat, serta perwakilan wajib pajak.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Madiun optimistis dapat mewujudkan visi Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).(ir)

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

ANUGERAH PAJAK KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

 

PENGHARGAAN : WAJIB PAJAK PATUH

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan

-          Taman Wisata Bendungan Bening

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman

-          Banyoe Oerip Café

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan

-          Hotel Lawu Permai

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Parkir

-          Penitipan Sepeda Motor Nurwati

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak air Tanah

-          Rio Farm (Peternakan Ayam Petelur)

 

KATEGORI : Desa Patuh Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

-          Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari

-          Desa Sambirejo Kecamatan Geger

-          Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

 

 

PENGHARGAAN : DESA PATUH PBB P2, DESA INTERAKTIF PBB P2 DAN KECAMATAN PATUH PAJAK DAERAH

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan diatas 200 Juta

-          Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng

 

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan 100 Juta s/d 200 Juta

-          Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan

 

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan dibawah 100 Juta

-          Desa Sobrah Kecamatan Wungu

 

KATEGORI : Desa Interaktif PBB P2

-          Desa Batok Kecamatan Gemarang

 

KATEGORI : Kecamatan Patuh

-          Kecamatan Pilangkenceng

 

PENGHARGAAN : DESA DAN OPD DENGAN KEPATUHAN PELAPORAN DAN KONTRIBUSI PEMBAYARAN PAJAK PUSAT TERBAIK

KATEGORI : DESA Dengan Kepatuhan Pelaporan Cortex Dan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbaik

-          Desa Purworejo – Geger

-          Desa Sumberbendo – Saradan

-          Desa Wonoayu – Pilangkenceng

 

KATEGORI : OPD Dengan Kepatuhan Pelaporan Cortex Dan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbaik

-          DPUPR Kabupaten Madiun

-          Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

-          RSUD Caruban Kabupaten Madiun

 

PENGHARGAAN : MITRA KERJA PAJAK

KATEGORI : Mitra Kerja Opsen PKB dan BBNKB

-          Kepolisian Resor Madiun

-          PT. Jasa Raharja

-          UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun, Bapenda Provinsi Jawa Timur

 

KATEGORI : Mitra Kerja Pajak Daerah

-          Kepolisian Resor Madiun

-          Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

-          Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

-          Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun

-          Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Madiun

-          PT PLN (Persero) UP3 Madiun

-          PT Jasa Marga Ngawi kertosono Kediri

 

KATEGORI : Mitra Kerja Bank Persepsi Pajak

-          Bank Jatim Cabang Caruban

 

 

Read More

Polda Jatim Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan Hadapi Ancaman Karhutla

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.  Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Selasa (11/8/2026).

Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto mengatakan Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis di Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah dengan kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Kombes Noerwiyanto.

Potensi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering. Salah satunya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan. Kombes Noerwiyanto menyebut karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan cuaca, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satunya pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujar Kombes Noerwiyanto.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal, sementara sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang. “Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah, antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya,” jelas Kombes Noerwiyanto

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran. “Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Kombes Noerwiyanto.

Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, namun dbutuhkan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait serta masyarakat. Kombes Noerwiyanto juga meminta jajarannya meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan hotspot, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Selain itu, kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan setiap saat, disertai koordinasi lintas sektoral yang kuat. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Kombes Noerwiyanto.

Dalam penanganan karhutla, Kombes Noerwiyanto juga menekankan pentingnya keselamatan personel. Petugas diminta mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja, terutama ketika melakukan pemadaman di medan yang sulit. “Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkas Kombes Noerwiyanto.

 

Read More

BI Kediri Dorong Akselerasi QRIS dan Edukasi Keamanan Transaksi Digital Melalui Strategi PEKA

Iki Radio — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri terus mendorong percepatan adopsi transaksi pembayaran digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Saryo, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gadget telah mengubah pola transaksi masyarakat. Capaian transaksi digital secara nasional terus melonjak hingga mencapai triliunan rupiah.

“Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi seluruh lembaga penyelenggara sistem pembayaran—baik sektor perbankan maupun non-bank seperti dompet digital (GoPay, ShopeePay, OVO, dan sejenisnya)—guna memastikan kepatuhan regulasi serta mitigasi risiko,” ujarnya di Madiun, Selasa (11/8/2026).

Seiring meningkatnya inovasi layanan keuangan, pelaku kejahatan siber turut memanfaatkan celah kelalaian pengguna (human error). BI Kediri menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi di lapangan diantaranya panggilan telepon palsu, dimana ada pihak tidak bertanggung jawab mengaku sebagai petugas bank atau kepolisian untuk meminta PIN atau kode One-Time Password (OTP).

Selain itu akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank resmi dan menghubungi nasabah via pesan pribadi (Direct Message). Modus meminjam rekening bank nasabah untuk menampung dana hasil tindak kejahatan. Penukaran stiker QRIS milik pedagang dengan QRIS milik pelaku fraud sehingga dana pembayaran pembeli tidak masuk ke rekening pedagang. Hingga rekayasa tangkapan layar (screenshot) bukti pembayaran editan yang menyasar pelaku usaha mikro.

Untuk membendung risiko kejahatan digital, BI mengampanyekan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu". Konsumen diminta langsung menghentikan transaksi, tidak membagikan PIN/OTP, serta memverifikasi informasi ke nomor resmi bank jika menemukan hal mencurigakan.

Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan konsep PEKA (Peduli, Kenali dan Adukan). Yakni dengan menjaga data pribadi, PIN, dan kode OTP layaknya menjaga kunci rumah, mengidentifikasi ciri-ciri modus penipuan yang berpotensi menyasar kelompok masyarakat, serta mengirimkan laporan apabila mengalami gangguan atau kendala transaksi.

Terkait alur pengaduan, nasabah diimbau terlebih dahulu melaporkan kendala kepada pihak bank atau penyelenggara layanan terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian dari pihak penyelenggara, laporan dapat dilanjutkan ke Bank Indonesia.

Mengenai kerugian finansial, penyedia jasa pembayaran wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian timbul akibat murni gangguan sistem atau kelalaian internal penyelenggara. Namun, kerugian akibat kelalaian konsumen yang memberikan data rahasia (seperti PIN/OTP) tidak menjadi tanggung jawab bank.

Selain itu BI Kediri juga mendorong penggunaan QRIS sebagai cara meminimalkan risiko penerimaan uang palsu serta menghilangkan kerepotan penyediaan uang kembalian pecahan kecil.

Terkait aturan biaya MDR (Merchant Discount Rate), Saryo menjelaskan bahwa MDR merupakan biaya operasional pedagang kepada lembaga keuangan dan bukan beban pembeli. Untuk transaksi usaha mikro di bawah Rp500.000, tarif MDR ditetapkan sebesar 0%. Pedagang diimbau untuk tidak mengenakan biaya administrasi tambahan kepada konsumen.

“Tingkat adopsi dan pertumbuhan pengguna maupun merchant QRIS di 13 kabupaten/kota wilayah kerja KPwBI Kediri tercatat mengalami lonjakan tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

BI Kediri memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi sistem pembayaran digital terus dilakukan secara masif hingga ke wilayah pelosok. Melalui pilar edukasi dan kolaborasi, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan bijak di era digital.(ir)

 

Read More

Perkuat Stok Pangan, Wagub Jatim Resmikan Gudang Bulog di Trenggalek

Iki Radio — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meresmikan gudang PT Mutual Pangan Utama, Komplek Pergudangan Karangsuko di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Senin sore (10/8/2026). 

Wakil Gubernur Jawa Timur, didampingi Pimpinan Wilayah Bulog Jatim saat melihat kondisi gudang, Senin (10/8/2026)

Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas penyimpanan cadangan pangan sekaligus mendekatkan penyerapan hasil panen petani di wilayah Trenggalek.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, menjelaskan bahwa keberadaan gudang ini bertujuan menampung gabah dan beras produksi lokal serta menjaga kepastian harga di tingkat petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Penambahan fasilitas ini penting, mengingat stok beras Bulog secara nasional telah menyentuh angka rekor sepanjang sejarah, yakni mencapai 5,6 juta ton—dengan Jawa Timur menyumbang sekitar 25 persen atau 1,38 juta ton.

"Stok saat ini merupakan stok terbesar sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri. Untuk menambah kapasitas penyimpanan, Bulog Jawa Timur melakukan kerja sama sewa pergudangan, salah satunya dengan PT Mutual Pangan Utama," ujar Langgeng.

Tambahan gudang sewa ini meningkatkan total kapasitas penyimpanan Bulog di Jatim menjadi 2,7 juta ton dari 621 unit gudang.

Cadangan beras yang tersimpan nantinya diproyeksikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan masyarakat guna mengantisipasi gejolak harga di pasaran.

Wakil Gubernur Emil Dardak turut mengapresiasi ekspansi sarana logistik Bulog tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

"Dengan adanya cadangan pangan ini menjadi sarana yang luar biasa untuk kita menjaga terkendalinya tingkat inflasi. Hari ini saja kami mendapat info ada harga gabah di atas Rp8.000. Tentu bagus petani sejahtera, yang tinggal kita lakukan adalah pantau harga di level konsumen," kata Emil.

Emil juga menyoroti dampak positif kerja sama ini bagi perekonomian lokal, sebab pengisian stok pergudangan melibatkan mitra penggilingan beras setempat di Trenggalek sehingga tercipta efisiensi jarak dan pemberdayaan usaha daerah.(ir)

Read More

Perkuat Kolaborasi Program Prioritas, TP PKK Kabupaten Madiun Hadiri Forum Sinergi Perempuan se-Bakorwil I Madiun

Iki Radio  – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto, menghadiri Forum Sinergi Perempuan se-Bakorwil I Madiun yang digelar di Aula Ruang Joyoboyo, Pemerintah Kota Kediri, Senin (10/8/2026). 

Forum strategis ini diselenggarakan guna memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan langkah organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, memberikan apresiasi tinggi atas soliditas seluruh organisasi perempuan yang hadir. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperluas dampak pengabdian perempuan di tengah masyarakat.

"Forum ini bertujuan menyelaraskan langkah perempuan dalam mendukung program daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan, penjaga nilai kebersamaan, sekaligus jembatan mempererat persaudaraan. Forum ini diharapkan menjadi ruang inspirasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah," ujar Arumi.

Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto, menyatakan komitmen penuhnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini hingga tingkat akar rumput. Ia menegaskan kesiapan para kader dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung visi provinsi.

"Kami siap membawa semangat kolaborasi ini ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya dalam penguatan ekonomi keluarga, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan anak," tegasnya.

Melalui kerja sama yang makin solid antardaerah dan lintas sektor ini, berbagai program prioritas daerah diyakini dapat terwujud secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan keluarga yang merata di Jawa Timur.(ir)

Read More

Salurkan Bantuan Pangan, Bulog Madiun Beri Garansi Kualitas 2 x 24 Jam

Iki Radio — Penyaluran program bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun resmi dimulai dan menjadi yang perdana di Provinsi Jawa Timur. Pada alokasi kali ini, sebanyak 107.231 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Madiun menerima bantuan beras kualitas medium sebesar 30 kg sekaligus untuk rapel tiga bulan (Juli, Agustus, dan September).

Secara keseluruhan, Perum Bulog Cabang Madiun menggelontorkan sebanyak 3.216.930 kg beras hasil serapan petani lokal untuk wilayah Kabupaten Madiun. Sementara untuk total cakupan wilayah kerja Bulog Cabang Madiun (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi), bantuan menyasar 286.362 KPM dengan total beras menyamai sekitar 8.000 ton.

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, menegaskan bahwa program jaring pengaman sosial ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu pemenuhan pangan pokok, serta memperkuat stabilitas pangan nasional.

"Bagi Perum Bulog, ini bukan sekadar distribusi, melainkan amanah untuk memastikan beras layak konsumsi—baik secara kualitas maupun kuantitas—sampai ke tangan masyarakat. Jika ditemukan 1–2 karung yang kualitas atau timbangannya kurang pas, silakan laporkan melalui pendamping atau kepala desa. Kami siap mengganti dalam waktu 2x24 jam," tegas Agung.

Agung menambahkan, meskipun Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan penyaluran selesai pada 30 September, pihaknya berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan desa agar proses distribusi di lapangan dapat dirampungkan lebih cepat di tengah padatnya kegiatan peringatan HUT RI.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemkab Madiun dan Perum Bulog. Menurutnya, kesiapan sistem aplikasi pelaporan di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menyalurkan bantuan ini.

"Ini wujud nyata kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga pangan agar masyarakat tidak panik. Bantuan ini menjangkau sekitar 30 persen KK di Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Bupati mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan beras tersebut secara bijak dan melarang keras penerima untuk menjualnya.

"Paling penting mboten usah disade (tidak boleh dijual). Beras ini untuk cadangan pangan keluarga supaya rumah tangga tenang dan kebutuhan pokok terpenuhi. Saya juga berpesan agar warga tetap menjaga kebersamaan, guyub rukun, dan memasang bendera Merah Putih menyambut bulan kemerdekaan," pungkasnya.(ir)

 

Read More

Ribuan Warga Batam Tumpah Ruah di Pawai Budaya Nusantara

Iki Radio - Ribuan warga memadati Dataran Engku Hamidah, Batam Center, Minggu (9/8/2026), menyaksikan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya Nusantara dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pawai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Puluhan ribu warga terlihat antusias menyaksikan parade kendaraan hias, pertunjukan seni, hingga atraksi Bahana Barelang Drum Corps (BBDC).

Wali kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali kota Batam Li Claudia Chandra melepas langsung peserta dan kendaraan hias. Amsakar tampil mengenakan busana adat Melayu, sedangkan Li Claudia mengenakan pakaian adat Kalimantan Barat.

Pawai Pembangunan diikuti 49 kelompok yang berasal dari unsur Pemerintah Kota Batam, TNI-Polri, dan pihak swasta. Sementara itu, Pawai Budaya Nusantara melibatkan sekitar 10.000 peserta dari berbagai paguyuban masyarakat.

Beragam pakaian adat dan kesenian yang ditampilkan peserta menjadi daya tarik utama. Parade tersebut sekaligus menggambarkan keberagaman masyarakat Batam yang berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kota Batam juga menyerahkan bendera Merah Putih secara simbolis kepada perwakilan camat dan paguyuban masyarakat. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Amsakar Achmad mengajak masyarakat menjaga persatuan, kekompakan, toleransi, dan rasa persaudaraan di tengah keberagaman Kota Batam.

Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama menghadapi masa depan.

“Peringatan kemerdekaan harus dijadikan sebagai momentum evaluasi dan pijakan bersama untuk melangkah menuju masa depan Kota Batam yang lebih maju,” kata Amsakar.

Ia juga mengajak masyarakat bersatu mendukung pembangunan agar Kota Batam semakin berdaya saing. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

“Atas nama Pemko dan BP Batam serta Forkopimda, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam Pawai Pembangunan ini. Ini wujud semangat kebangsaan. Mari kita terus warnai kehidupan dengan kegiatan produktif demi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pawai yang dimulai sejak pagi itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Batam Erlita Amsakar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batam.

Kemeriahan semakin terasa dengan atraksi Bahana Barelang Drum Corps (BBDC), parade kendaraan hias, serta pertunjukan seni dan budaya dari berbagai suku di Indonesia.

Read More

DPRD Balangan Setujui Raperda Perubahan APBD 2026

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, Jumat (7/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan, Lindawati, dengan agenda pembacaan draf persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama.

Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), staf, serta seluruh pihak yang telah menuntaskan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga penyempurnaan Raperda menjadi bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah dan tanggung jawab yang dijalankan bersama.

Fauzi mengatakan, selama proses pembahasan dan penyempurnaan telah dilakukan berbagai diskusi hingga tercapai kesepakatan terkait perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk merespons perkembangan situasi.

"Menindaklanjuti apa saja yang telah kita laksanakan sebelumnya, dan tentunya melanjutkan serta meningkatkan upaya menata desa membangun kota," katanya.

Ia juga mengingatkan, agar seluruh pihak tetap taat terhadap aturan dalam setiap pelaksanaan, termasuk dalam penggunaan anggaran, baik pada sisa tahun anggaran maupun pada pelaksanaannya ke depan. 

 

Read More