Iki Terbaru/Paling Greeess

Showing posts with label Daerah. Show all posts
Showing posts with label Daerah. Show all posts

Pemkab Madiun Tutup Pelatihan Menjahit dan Luncurkan Inovasi "Selai Pisang Raja"

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun terus bergerak nyata dalam menekan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Pemkab Madiun resmi menutup Pelatihan Menjahit Upper Sepatu Gelombang 3 sekaligus meluncurkan inovasi terbaru bertajuk “Selai Pisang Raja” (Selesai Pelatihan Vokasi Langsung Kontrak Kerja) di Aula Balai Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, pada Kamis (16/7/2026).


Acara ini dihadiri Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto, pihak LPK Sinergi Abadi, perwakilan perusahaan, serta Kepala Desa Ngampel.

Langkah strategis hasil kolaborasi Pemkab Madiun, LPK Sinergi Abadi, dan PT Golden Step Indonesia ini layak diacungi jempol. 

Pasalnya, setelah dinyatakan lulus, sebanyak 50 peserta pelatihan tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi langsung menandatangani kontrak kerja dan resmi diterima bekerja di pabrik sepatu tersebut.

Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, menyampaikan bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini mengacu pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan No. 8 Tahun 2014. 

Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 ini diikuti oleh peserta yang telah melalui seleksi ketat.

"Pelatihan ini sudah kami buka sejak 24 Juni 2026 lalu dan berjalan selama 20 hari. Dari total sekitar 150 pendaftar, kami seleksi hingga terpilih 50 peserta," ujar Arik.

Arik juga memaparkan bahwa peluang kerja di sektor industri ini masih terbuka sangat lebar. Saat ini, PT Golden Step Indonesia yang beroperasi di Caruban membutuhkan total 1.000 tenaga kerja, namun baru terisi sekitar 400 pekerja.

"Artinya, industri masih membutuhkan 600 orang tenaga kerja lagi. Kami berharap ke depan bisa terus mencukupi kebutuhan pasar industri ini, sehingga inovasi 'Selai Pisang Raja' tidak sekadar menjadi jargon semata," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Madiun berkomitmen penuh untuk menjadi pemimpin yang responsif dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, serta pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Terobosan yang konsisten dilakukan selama 1,5 tahun terakhir terbukti membuahkan hasil yang signifikan bagi perekonomian daerah.

"Sebelum saya dan Pak Bupati menjabat, angka pengangguran kita berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun, setelah kami menjabat selama 1,5 tahun ini, kini angka pengangguran di Kabupaten Madiun sudah berhasil ditekan hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur," ungkap Wabup Purnomo Hadi.

Wabup meminta generasi muda di Kabupaten Madiun untuk jeli menangkap peluang emas ini karena pemerintah daerah telah memfasilitasi jembatannya melalui berbagai pelatihan vokasi. Ia juga menegaskan bahwa tenaga kerja lokal akan selalu menjadi prioritas utama demi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Kepada para peserta yang langsung menandatangani kontrak kerja, Wabup Purnomo Hadi memberikan wejangan mendalam agar mereka menjaga etos kerja, tidak asal-asalan, selalu bersyukur, dan mengutamakan keselamatan kerja.

"Kalau bekerja, niati bahwa itu adalah ibadah untuk mencari berkah bagi kehidupan keluarga. Jangan sampai setelah kami mengupayakan kalian mendapat pekerjaan, nanti di tempat kerja malah asal-asalan," tegasnya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati secara resmi menutup pelatihan tersebut seraya memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat. 

"Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun dan Pak Bupati meminta doanya, supaya kita bersama-sama dapat membawa Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," pungkasnya.(ir)

Bupati Pangandaran Ungkap Strategi Mengubah Duka Pascatsunami Jadi Ketangguhan Pesisir

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat menjadikan tragedi tsunami 17 Juli 2006 sebagai titik balik dalam membangun kawasan pesisir yang lebih aman dan tangguh. Berbekal pelajaran dari bencana yang menewaskan lebih dari 600 orang itu, aspek mitigasi bencana kini diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam webinar 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami, bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB, Kamis (16/7/2026). (BMKG)

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam webinar 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami yang diselenggarakan bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB, Kamis (16/7/2026).

Citra mengatakan, tsunami yang dipicu gempa bermagnitudo 7,7 dua dekade lalu menjadi pelajaran berharga karena saat itu masih banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik ancaman di wilayah pesisir. Pengalaman tersebut mendorong pemerintah daerah menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

"Catatan sejarah ini memberikan kita pelajaran sangat mahal. Kesiapsiagaan tidak boleh hanya bertumpu pada besar kecilnya guncangan, melainkan pada pemahaman utuh terhadap karakteristik ancaman pesisir," ujarnya. 

Menurutnya, selama dua dekade terakhir Pemkab Pangandaran terus memperkuat strategi pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana melalui tiga langkah utama.

Pertama, memperkuat penataan ruang berbasis risiko serta pembangunan infrastruktur pelindung pesisir. Pemkab memperketat regulasi zonasi kawasan permukiman di sepanjang pantai agar pembangunan tidak meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat. Di saat yang sama, berbagai infrastruktur pelindung terus dibangun untuk mengurangi dampak apabila tsunami kembali terjadi.

Kedua, memperkuat jalur dan fasilitas evakuasi mandiri. Pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dengan memasang ratusan rambu jalur evakuasi di kawasan pantai serta menetapkan titik-titik evakuasi sementara yang mudah dijangkau.

"Upaya ini dirancang agar masyarakat dan wisatawan dapat bergerak lebih cepat tanpa kebingungan saat peringatan dini dikeluarkan," jelasnya.

Ketiga, mempercepat penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program ketangguhan berbasis komunitas. Pemkab Pangandaran juga memperluas pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), serta Program Tsunami Ready Community yang difasilitasi BMKG.

"Kami ingin memastikan setiap warga, mulai dari anak sekolah hingga orang tua, tahu persis ke mana mereka harus melangkah ketika tanda bahaya itu muncul," tegas Citra.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, Pangandaran optimistis mampu mengubah duka akibat tsunami menjadi kekuatan untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Perkuat Sinergi Pendidikan dan Inovasi, Pemkab Madiun Gelar Penganugerahan Lomba Inotek 2026 di Kampus UNS Caruban

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun sukses menyelenggarakan acara Puncak Penganugerahan Pemenang Lomba Inovasi Teknologi (Inotek) dan Pameran Inovasi Kabupaten Madiun Tahun 2026. Acara bergengsi ini digelar di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Caruban, Madiun, pada Kamis, (16/7/2026).

Langkah Pemkab Madiun memindahkan lokasi acara yang biasanya digelar di Alun-Alun Rekso Gati ke lingkungan kampus ini menjadi bukti nyata komitmen kuat daerah dalam mengolaborasikan dunia pendidikan tinggi dengan inovasi daerah.

Dihadiri sekitar 300 peserta—mulai dari jajaran Forkopimda, OPD, perwakilan perbankan, akademisi, hingga para inovator muda—acara ini berlangsung meriah dan penuh gagasan progresif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Madiun, Sodiq Heri Purnomo, menyampaikan bahwa Lomba Inotek 2026 ini merupakan implementasi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi dan memfasilitasi perangkat daerah, masyarakat, serta inovator guna menciptakan ide kreatif teknologi yang solutif dalam menjawab permasalahan daerah, sekaligus meningkatkan indeks inovasi daerah Kabupaten Madiun," ujarnya.

Sodiq juga memaparkan bahwa pameran ini sengaja ditempatkan di UNS Caruban sebagai sarana sosialisasi kepada para siswa SLTA agar lebih mengenal satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Madiun tersebut.

Hal ini ditargetkan mampu membantu UNS mendatangkan lebih dari 1.200 mahasiswa dalam dua tahun ke depan.

Lomba Inotek sendiri telah dilaksanakan pada 8 hingga 12 Juni 2026 dengan melombakan 4 kategori utama dan diikuti oleh lebih dari 50 peserta.

Menariknya, mayoritas inovator berasal dari kalangan Generasi Z dan Milenial yang memiliki karakter berpikir abad ke-21 (kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif).

Kedepan, Bapperinda mendorong penguatan konsep kolaborasi ABG (Academic, Business, and Government) agar karya-karya inovasi pemenang dapat diadopsi oleh dunia usaha demi menciptakan ekonomi sirkular.

Sebagai keberlanjutan acara, Pemkab Madiun juga menggelar Seminar Gen Z bertema "Gen Z Cerdas Finansial dan Digital: Membangun Masa Depan Melalui Investasi, Inovasi, dan Kewirausahaan Digital" yang menyasar pelajar SLTA di berbagai kecamatan seperti Wonoasri, Mejayan, Pilangkenceng, Madiun, Saradan, dan Balerejo.

Dekan Sekolah Vokasi UNS, Prof. Herman Saputro, menyatakan kebanggaan luar biasa atas kepercayaan Pemkab Madiun yang bersedia memboyong gelaran inovasi daerah langsung ke dalam kampus.

Dalam kesempatan ini juga menyampaikan salam hangat dari Rektor UNS yang berhalangan hadir secara langsung karena agenda penting di Jakarta.

Prof. Herman melaporkan perkembangan pesat Kampus UNS Madiun yang kini mendidik sekitar 600 mahasiswa melalui 5 program studi aktif.

Diantaranya terdapat tiga Sarjana Terapan (D4) baru yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Yakni D4 Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial (AI) – Program studi AI pertama yang dibuka di lingkungan UNS, D4 Teknologi Rekayasa Pangan – Disiapkan untuk menjawab tantangan food security (ketahanan pangan) nasional, dan D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) – Merupakan salah satu prodi terfavorit dengan tingkat keketatan masuk tertinggi secara nasional.

Ia juga mengapresiasi keberlanjutan program Beasiswa Bersahaja besutan Pemkab Madiun yang membiayai penuh kuliah anak-anak kurang mampu dari desil 1 hingga 5.

"Mahasiswa dari program beasiswa ini membuktikan kualitas luar biasa. Pada ajang Olimpiade Vokasi Nasional di Makassar kemarin, penyumbang medali emas terbanyak justru lahir dari Kampus Madiun, bukan dari Kampus Solo," ungkap Prof. Herman.

Salah satu inovasi mutakhir yang lahir adalah teknologi deteksi penyakit TBC hanya lewat analisis suara batuk.

Sementara itu Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademika UNS Caruban serta para sponsor seperti Bank Jatim dan PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

Bupati menegaskan bahwa esensi dari inovasi daerah bukan sekadar kebaruan teknologi, melainkan bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mencontohkan inovasi sistem pembayaran pajak digital yang memungkinkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpantau secara real-time.

"Inovasi daerah merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kami berharap hasil inovasi tadi betul-betul berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik," tegas Hari Wuryanto.

Bupati juga memastikan bahwa para pemenang Lomba Inotek Kabupaten Madiun akan mendapatkan pembinaan lanjutan untuk diikutsertakan dalam kompetisi serupa di tingkat Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus mendatang.

Bupati Hari Wuryanto juga membeberkan langkah taktis Pemkab Madiun dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi unggulan hasil karya warganya.

Seluruh inovasi baru, termasuk alat deteksi TBC berbasis suara batuk, pembayaran pajak digital, dan pengolah sampah, akan dipatenkan terlebih dahulu sebelum dilepas secara masif demi menjamin aspek legalitas.

Namun sebelum diterapkan sepenuhnya, inovasi tersebut akan diuji coba di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan untuk menguji kelayakan dan efisiensinya.

Pemerintah daerah akan memfasilitasi sertifikasi agar inovasi tersebut layak dan aman melayani masyarakat luas.

"Digital itu adalah sarana, sebuah tools atau alat bantu kita untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah. Gunakan teknologi digital untuk terus melahirkan inovasi baru demi kemajuan bersama," pungkasnya.

Pada puncak Penganugerahan Pemenang Lomba Inovasi Teknologi (Inotek) dan Pameran Inovasi Kabupaten Madiun Tahun 2026, diumumkan para pemenang dari berbagai kategori yang berhasil membawa pulang penghargaan dan dana pembinaan.

Pada Kategori I (Inovasi Daerah), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meraih Juara pertama lewat inovasi “Transaksi Non Tunai dalam Tata Kelola Keuangan Desa menggunakan CMS-Siskeudes”.

Juara kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di posisi kedua dengan “Si Lebah Edu: Sistem Learning Dan Bantuan Holistik Education”.

Dan Juara ketiga Dinas Kesehatan di peringkat ketiga melalui platform “EMASSA: Edukasi Emergensi Masuk Masyarakat”.

Sedangkan, Kategori II (Berbasis Website/Mobile Apps/Android), dimenangkan oleh Mahdaviqia Dharmawan dengan inovasi “Pendekar Sawah”,

Kategori III (Bidang Agribisnis, Energi Baru Terbarukan, Sosial Budaya dan Kependudukan) dimenangkan oleh Ahmad Latiful Ansor dan Angga Lestiana Putra lewat sistem pengelolaan sampah “V-CIRCULAR 29”.

Kategori IV (Kelompok Pelajar), dimenangkan  Julia Nabila Karim dan Fatimah, melalui karya kuliner lokal inovatif bertajuk “Pembuatan ‘mocaco cookies'”.(ir)

 

 

Dukung Asta Cita, Kejari Kabupaten Madiun Ikuti Sidang Massal Penetapan Wali Anak

Iki Radio – Langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di Jawa Timur kembali ditunjukkan oleh korps Adhyaksa. Tepat pada Kamis (16/7/2026), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mengikuti persidangan penetapan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Kejari Kabupaten Madiun mengikuti persidangan penetapan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur, Kamis (16/7/2026).

Dalam aksi nyata ini, Kejari Kabupaten Madiun mengajukan permohonan penetapan wali untuk 2 (dua) anak. Permohonan perwalian tersebut sebelumnya telah resmi didaftarkan pada 29 Juni 2026 lalu.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Madiun, Iwan Sofyan, mengungkapkan bahwa kegiatan perwalian massal ini merupakan komitmen konkret Kejaksaan dalam mewujudkan perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata hadirnya negara untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak keperdataan anak, khususnya bagi anak yatim piatu, anak terlantar, anak penyandang disabilitas.

Melalui penetapan perwalian yang sah secara hukum hari ini, Kejaksaan telah membuka jalan lebar bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, antara lain menjamin pengurusan dokumen kependudukan yang krusial seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen penting lainnya.

Selain itu memastikan anak-anak mendapatkan akses penuh terhadap hak pendidikan serta fasilitas kesehatan yang layak dari pemerintah.

Dan melindungi hak atas harta peninggalan orang tua mereka (jika ada) agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Iwan, langkah progresif pengangkatan wali anak secara serentak ini merupakan ejawantah nyata dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung arah kebijakan nasional.

Program ini berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam Asta Cita, khususnya pada pilar penguatan reformasi hukum dan birokrasi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), negara dituntut memberikan perlindungan hukum yang inklusif.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMN juga mengamanatkan penguatan perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemenuhan hak-hak dasar anak sejak dini.

"Anak merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus amanah dan karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di pundak merekalah masa depan bangsa dan negara ini diletakkan. Negara akan terus hadir untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi," tegas Iwan Sofyan.

Melalui momentum ini, Kejaksaan juga menitipkan pesan penyemangat bagi seluruh anak Indonesia.

"Tetaplah bersemangat, rajin belajar, tetaplah tersenyum, dan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalian adalah masa depan Indonesia. Negara akan selalu hadir untuk memastikan jalan kalian menuju masa depan yang cerah terbuka lebar," pungkasnya.(ir)

 

Wujudkan Data Valid, Pemkab Madiun Jemput Bola Layani Adminduk bagi Penduduk Rentan

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan hak dasar administrasi kependudukan (Adminduk) bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. 

Langkah ini diwujudkan melalui agenda Pembinaan Sinergitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dalam Pendataan dan Penanganan Penduduk Rentan yang digelar di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, pada Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun ini bertujuan untuk menciptakan data kependudukan yang akurat, valid, sekaligus mempermudah akses pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi agar database kependudukan benar-benar valid dan tidak ada selisih saat dilakukan pemeriksaan.

"Pelayanan harus tepat sasaran. Makanya, saya tekankan harus ada sinergi antar OPD terkait. Semua masyarakat Kabupaten Madiun harus dilayani, baik yang rentan maupun yang kondisinya normal," tegas Bupati.

Salah satu perhatian khusus dalam pembinaan ini adalah penanganan dokumen bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang kini akrab disapa dengan istilah "Teman Jiwa".

Bupati menjelaskan bahwa identitas seperti KTP-el sangat penting bagi mereka. Seringkali, warga dengan gangguan kejiwaan pergi ke luar kota tanpa pamit. Dengan memiliki KTP-el yang terdata, mereka akan jauh lebih mudah dikenali dan dilacak keberadaannya jika berada di luar jangkauan keluarga.

Selain "Teman Jiwa", kelompok rentan lain yang menjadi prioritas, Penyandang disabilitas, Lansia (Lanjut Usia), Warga yang sedang sakit berat, Korban bencana alam, Penduduk di daerah terpencil, dan Penghuni panti sosial.

Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menambahkan bahwa kehadiran negara harus dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan dan paling sulit dijangkau.

“Tanpa dokumen kependudukan, masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai pelayanan publik. Daripada menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan, kita lakukan jemput bola secara langsung,” ujar Wabup Purnomo.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Sosial melalui TKSK dan tim kecamatan akan berperan aktif membantu perekaman KTP-el bagi kelompok rentan, kemudian melaporkan data tersebut secara cepat melalui tautan (link) khusus yang telah disediakan.

Plt. Kadisdukcapil Kabupaten Madiun, Didik Harianto, menegaskan bahwa meski persentase jumlah penduduk rentan ini tergolong kecil, mereka memiliki hak yang setara untuk memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KTP-el.

"Kami siap turun langsung ke lapangan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bapak Bupati agar seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, baik yang sehat maupun yang berada dalam kondisi rentan, benar-benar mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka," pungkas Didik.(ir)

110 Peserta Ikuti Pemilihan Duta Anak Padang 2026, Perkuat Kota Layak Anak

Iki Radio - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya mewujudkan Kota Layak Anak dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda. Salah satunya melalui Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang Tahun 2026, yang tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga proses melahirkan agen perubahan dalam pemenuhan hak anak.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang itu berlangsung di Kantor DP3AP2KB, Selasa (14/7/2026).

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun karakter kepemimpinan, meningkatkan kepedulian terhadap isu perlindungan anak, sekaligus memperkuat keterlibatan anak dalam pembangunan daerah.

"Pemilihan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi proses kaderisasi untuk melahirkan agen perubahan yang mampu mendukung pemenuhan hak anak di Kota Padang," ujarnya.

Untuk mendapatkan peserta terbaik, proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama berupa penilaian esai yang memuat gagasan peserta mengenai isu anak. Selanjutnya, peserta mengikuti seleksi wawancara dan unjuk minat serta bakat untuk menentukan 30 peserta terbaik. Dari tahapan tersebut akan dipilih 14 finalis yang tampil pada malam puncak apresiasi.

"Dari seleksi tahap kedua yang sedang berlangsung ini akan dipilih 14 finalis yang tampil pada malam apresiasi Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Tahun 2026 pada 25 Juli mendatang di Youth Center Kota Padang," jelas Ade.

Penyelenggaraan tahun ini mencatat peningkatan antusiasme peserta. Sebanyak 110 pelajar tingkat SMP berusia 12 hingga 15 tahun mengikuti proses seleksi, termasuk meningkatnya partisipasi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, Pemerintah Kota Padang menghadirkan kategori Duta Anak Pejuang Disabilitas.

"Alhamdulillah, minat anak-anak berkebutuhan khusus tahun ini sangat tinggi. Kami berharap mereka dapat menjadi teladan bagi teman-teman sebaya sekaligus menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pemenuhan hak anak, khususnya di lingkungan sekolah," katanya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Padang ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi, menyampaikan aspirasi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Ajang Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak diharapkan melahirkan generasi muda yang memiliki kepemimpinan, kepedulian sosial, serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengampanyekan perlindungan dan pemenuhan hak anak demi mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak.

Mengabdi di Jatim, 400 Mahasiswa KKN-BBK UNAIR Terjun ke Madiun dan Bojonegoro

Iki Radio – Gelombang pengabdian mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya resmi dimulai. Pada Senin (13/7/2026), Pemerintah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara serentak menerima kehadiran ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Komunitas (KKN-BBK) ke-8 UNAIR untuk mengakselerasi pembangunan desa berbasis kearifan lokal dan inovasi.

Di Kabupaten Madiun, dengan mengambil tempat di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut kehadiran 200 mahasiswa UNAIR yang akan mengabdi selama hampir satu bulan, mulai 13 Juli hingga 8 Agustus 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun, Shodiq Hery Purnomo, melaporkan bahwa ratusan mahasiswa tersebut akan disebar di 20 desa yang mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Madiun.

Diantaranya untuk wilayah Kecamatan Gemarang yakni di Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Tawangrejo, dan Desa Winong. Kecamatan Saradan berada di Desa Sumbersari, Desa Bener, Desa Pajaran, Desa Ngepeh, Desa Bongsopotro, Desa Sambirejo, Desa Bandungan, dan Desa Tulung.

Dan untuk Kecamatan Wungu, yakni  Desa Tempursari, Desa Sobrah, Desa Nglambangan, Desa Bantengan, Desa Mojorayung, Desa Sidorejo, Desa Pilangrejo, dan Desa Nglanduk.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, 3 kecamatan tersebut, memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, peternakan, UMKM, kerajinan dan pariwisata. Yang diharapkan potensi tersebut dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa.

“KKN-BBK merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan kepekaan sosial”, ujar Bupati.


"Potensi yang ada di desa, mulai dari pertanian, UMKM, hingga pariwisata harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui inovasi. Namun, tetap jaga etika dan hormati adat istiadat setempat," pesan Bupati Hari Wuryanto saat membuka kegiatan secara resmi.

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan (LPMB) UNAIR, Heri Purna Basuki, menegaskan bahwa konsep KKN-BBK kali ini mewajibkan mahasiswa menyusun program unggulan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Jadikan momen ini untuk belajar. Tetap rendah hati, tidak usah keminter (merasa sok pintar)," tegas Heri.

Di hari yang sama, Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro juga dipenuhi oleh 200 mahasiswa UNAIR. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, didampingi Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNAIR, Syahrur Marta Dwi Susilo.

Untuk wilayah Bojonegoro, para mahasiswa akan difokuskan pada 20 desa yang tersebar di dua wilayah yakni Kecamatan Kanor dan Kecamatan Sumberrejo.

Bupati Setyo Wahono menilai kehadiran mahasiswa UNAIR akan memperkuat sinergi pembangunan daerah di sektor unggulan seperti pertanian, kesehatan, dan peternakan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bojonegoro, Dilli Triwibowo, memaparkan bahwa selama periode Juli–Agustus 2026, Bojonegoro menjadi magnet pengabdian akademik. Dengan bergabungnya UNAIR, total mahasiswa KKN di Bojonegoro dari enam perguruan tinggi kini mencapai 4.293 orang.

Selain mengabdi, BRIDA Bojonegoro juga memanfaatkan momen ini dengan memperkenalkan berbagai produk unggulan UMKM kepada mahasiswa. 

"Mahasiswa dapat menjadi duta promosi yang mengenalkan produk lokal Bojonegoro ke daerah asal mereka," tambah Dilli.

Dekan FIB UNAIR, Syahrur Marta Dwi Susilo, memastikan seluruh mahasiswa telah dibekali materi matang dan akan didampingi oleh 10 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

Konsep BBK ini diharapkan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif, di mana mahasiswa tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menyerap kearifan lokal setempat.(ir)

Ratusan Calon Siswa SR Kabupaten Madiun Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial bersama Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI tengah mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Madiun.

Sebagai langkah awal, sebanyak 199 calon siswa diwajibkan menjalani cek kesehatan gratis guna memastikan kondisi fisik mereka siap mengikuti jadwal pendidikan. Cek kesehatan dilaksnakan seluruh calon siswa dari semua tingkatan, mulai SD, SMP hingga SMA, di aula gedung baru SR Kabupaten Madiun, Senin (13/7/2026)

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini sangat krusial bagi para calon siswa.

"Cek kesehatan gratis ini sangat dibutuhkan agar diketahui kondisi kesehatan mereka, karena nantinya mereka akan mengikuti kegiatan yang cukup padat di Sekolah Rakyat ini," ujar Rachmat, Senin (13/7/2026).

Dalam pemeriksaan kesehatan, selain pengukuran tinggi badan dan berat badan, seluruh calon siswa juga menjalani pemeriksaan tensi, pemeriksaan darah serta pemeriksaan urine.

Ia menambahkan, jika dalam pemeriksaan ditemukan calon siswa yang membutuhkan penanganan medis intensif atau berisiko tinggi, mereka akan dirujuk terlebih dahulu ke Puskesmas setempat atau RSUD di Kabupaten Madiun.

Pemerintah sengaja memanfaatkan jeda waktu sekitar dua minggu dari tanggal 14 atau 15 Juli hingga akhir bulan untuk memberikan perawatan intensif bagi siswa yang membutuhkan, sehingga mereka benar-benar siap saat masa orientasi dimulai.

Terkait fasilitas penunjang, Rachmat memastikan bahwa ruang klinik kesehatan beserta ketersediaan obat-obatan di lingkungan sekolah sudah disiapkan. Untuk penanganan medis awal, pihak sekolah bersinergi dengan Puskesmas terdekat, dan ke depannya direncanakan akan ada petugas perawat serta dokter internal.

Selain itu, selama proses belajar-mengajar, para siswa tidak hanya didampingi oleh kepala sekolah dan guru, melainkan juga oleh wali asuh serta wali asrama yang disesuaikan dengan jumlah siswa.

Mengenai waktu dimulainya operasional sekolah atau kick-off, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli mendatang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, menegaskan bahwa penentuan tanggal tersebut bukanlah bentuk penundaan, melainkan sebuah strategi untuk memberikan hasil yang paling optimal bagi para siswa.

“Bukan mundur, melainkan kami memilih opsi alternatif terbaik. Mengingat fasilitas di Sekolah Rakyat Madiun belum sepenuhnya sempurna, hasil diskusi menyepakati tanggal 31 Juli sebagai waktu yang paling ideal untuk memulai MPLS,” pungkas Supriyadi.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Madiun Anton Susilo mengatakan, hingga Senin siang, jumlah calon siswa (casis) SR Kabupaten Madiun sebanyak 199 casis.

Jumlah ini meliputi calon siswa untuk tingkat SD sebanyak 19 anak, SMP 90 anak dan SMA 90 anak.

“Untuk yang SMP dan SMA sudah memenuhi kuota 90 anak untuk tiga kelas, untuk SD tetap kami usahakan terpenuhi sesuai dengan kuota,” ujarnya.

Pihak Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten Madiun berharap, dengan adanya jeda waktu persiapan dan pemeriksaan kesehatan ini, seluruh sarana prasarana serta kondisi fisik para siswa sudah berada dalam tingkat kesiapan 100 persen saat kegiatan resmi dimulai.(ir)

 

close
Pasang Iklan Disini